KOMPAS.com - Tekanan terhadap kepemimpinan Soeharto menjelang kejatuhan Orde Baru datang dari demonstrasi mahasiswa, situasi keamanan yang tak stabil, hingga krisis ekonomi.

Akan tetapi, tekanan itu mencapai puncaknya saat parlemen mulai bersuara pada 18 Mei 1998. Saat itu, ketua DPR/MPR Harmoko secara terbuka meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui konferensi pers yang turut dihadiri Wakil Ketua DPR/MPR, yakni Ismail Hasan Metareum, Abdul Gafur, Fatimah Achmad, dan Syarwan Hamid.

Harmoko minta Soeharto mundur

Merangkum Kompas.com, Harmoko menegaskan bahwa demi persatuan dan kesatuan bangsa, Presiden Soeharto sebaiknya mengundurkan diri secara arif dan bijaksana .

Pernyataan ini muncul di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa mendesak reformasi. Mahasiswa bahkan telah menduduki gedung DPR/MPR sejak 18 Mei 1998 sebagai bentuk tuntutan langsung kepada pemerintah.

Harmoko juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, menjaga persatuan, serta memastikan bahwa semua perubahan berlangsung secara konstitusional.

Langkah Harmoko cukup mengejutkan, mengingat posisinya sebagai salah satu tokoh yang dekat dengan Soeharto. Kendati begitu, pernyataan ini juga memicu reaksi beragam.

Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto menyebut pernyataan pimpinan DPR/MPR sebagai pendapat pribadi. Sementara Fraksi Karya Pembangunan melalui Sekjen DPP Golkar Arry Mardjono menyatakan bahwa pandangan tersebut bukanlah sikap resmi fraksi atau partai.

Meski demikian, pernyataan dari pimpinan DPR/MPR itu menjadi salah satu dorongan besar dalam tekanan politik terhadap Soeharto jelang reformasi.

Soeharto mundur pada 21 Mei 1998

Hanya berselang beberapa hari setelah seruan dari pimpinan DPR/MPR, Presiden Soeharto akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI pada 21 Mei 1998.

Keputusan tersebut disampaikan melalui pidato singkat di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pidatonya, Soeharto menyatakan bahwa ia menyerahkan jabatan presiden kepada Wakil Presiden B.J. Habibie.

Keputusan Soeharto mundur dianggap sebagai klimaks dari rangkaian peristiwa yang melanda Indonesia pada 1998. Selain itu, kondisi ekonomi yang memburuk akibat krisis moneter juga semakin melemahkan posisi rezim Orde Baru.

Proses pengunduran diri Soeharto menandai berakhirnya 32 tahun pemerintahan rezim Orde Baru. Peristiwa ini juga menjadi tonggak awal Reformasi dan membuka jalan bagi perubahan besar dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia.

Refrensi:

• Supriyanto, (2022), "Gerakan Mahasiswa dalam Upaya Kejatuhan Pemerintah Soeharto 1998", Jurnal Impresi Indonesia, Vol.1(2), 66-74.

Kota Bandung (ANTARA) - Tim Kuasa Hukum Ridwan Kamil mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Negeri (PN) Bandung untuk menunda jadwal sidang perdana perkara perdata dengan penggugat Lisa Mariana.

“Namun karena satu dan lain hal, tim hukum tidak dapat memenuhi pemanggilan dan meminta pengunduran jadwal persidangan,” kata kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar di Bandung, Senin.

Muslim menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima surat pemanggilan dari PN Bandung untuk menghadiri sidang perdana perkara perdata Nomor 184/Pdt.G/2025, yang sedianya dijadwalkan berlangsung pada Senin, 19 Mei 2025.

Dia menyampaikan bahwa Ridwan Kamil telah memberikan kuasa penuh kepada tim hukum untuk menangani perkara tersebut. Namun, karena alasan teknis dan administratif, pihaknya tidak dapat menghadiri sidang sesuai jadwal awal.

Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran pihaknya bukan bentuk pengabaian terhadap proses hukum, melainkan semata-mata alasan teknis yang telah dikomunikasikan secara resmi kepada pengadilan melalui surat pemberitahuan.

“Kami sangat menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Bandung,” ujar Muslim.

Muslim mengungkapkan pengunduran sidang tersebut berkaitan dengan penyesuaian jadwal internal tim kuasa hukum, serta kebutuhan untuk mempelajari substansi gugatan secara lebih cermat.

Dirinya juga memastikan bahwa kliennya, Ridwan Kamil, tetap berkomitmen terhadap prinsip supremasi hukum dan akan menghadapi proses ini dengan menjunjung tinggi asas keadilan.

“Kami berharap semua pihak dapat mengikuti proses ini secara obyektif dan proporsional, tanpa membentuk opini publik yang tidak berdasar dan berpotensi mengganggu proses hukum,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Pekanbaru, (ANTARA) - Kepolisian Daerah Riau mencopot sejumlah pejabat utama Kepolisian Resor Kampar buntut peristiwa kaburnya 11 tahanan dari Rumah Tahanan Polres tersebut melalui Surat Telegram Kapolda Riau Nomor ST/409/V/KEP./2025 tertanggal 18 Mei.

Wakil Kepala Polda Riau, Brigjen Jossy Kusumo di Pekanbaru, Senin mengatakan kebijakan mutasi ini merupakan bentuk komitmen Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dalam menjaga profesionalisme dan akuntabilitas internal kepolisian.

Langkah ini juga bertujuan untuk memastikan pelayanan masyarakat dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak terganggu.

“Tidak boleh ada kekosongan kendali di lapangan, apalagi ketika sejumlah pejabat tengah menjalani pemeriksaan oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Riau. Organisasi harus tetap berjalan dan publik harus tetap dilayani,” kata Wakapolda.

Dalam mutasi ini, Kapolda Riau memindahkan Kompol Rifendi, yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Operasi Polres Kampar. Jabatan Kabag Ops Polres Kampar kini diisi oleh Kompol Romi Irwansyah dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau.

Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Polres Kampar, AKP Era Maifo, turut dimutasi. Sebagai pengganti ditunjuk AKP Markus Timbul Sinaga dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Selain itu, penguatan pengawasan terhadap ruang tahanan juga dilakukan melalui penunjukan Ipda Hazli Murham sebagai pejabat yang diarahkan menjadi Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polres Kampar.

Wakapolda menegaskan, mutasi ini adalah bagian dari langkah manajerial strategis yang bertujuan tidak hanya sebagai sanksi atau rotasi semata. Tetapi sebagai peneguhan komitmen institusi terhadap profesionalisme dan kepercayaan publik.

“Setiap pejabat yang diberi amanah harus siap bekerja dengan patuh terhadap perintah pimpinan, profesional dalam bertugas, dan paham akan arah kebijakan institusi. Kita tidak boleh memberi ruang untuk kelalaian,” tegas Brigjen Jossy.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Aktivis 98 menggelar Sarasehan Lintas Generasi pada Rabu (21/5) mendatang. Acara sarasehan ini mengundang sejumlah tokoh, seperti Ketua DPR Puan Maharani hingga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Acara akan berlangsung di Hotel JS Luwansa, Ballroom 2, Kuningan, Jakarta Selatan. Adapun gelaran ini bertema 'Dari Demokrasi Politik menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi'.

"Kami menilai sepanjang 27 tahun reformasi itu, Indonesia telah mencapai demokratisasi, terutama demokrasi politik. Indonesia menerapkan pemilihan langsung Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Desa, DPR-RI, DPR-D dan DPD-RI. Kemerdekaan berserikat mendirikan Partai politik hingga ormas dan serikat pekerja dijamin. Demikian juga kemerdekaan berpendapat dan kemerdekaan pers juga berjalan," kata Juru Bicara Fasilitator Sarasehan Peringati Reformasi 1998, Eli Salomo, kepada wartawan, Senin (19/5/2025).

Eli menyebut sarasehan rencananya dihadiri oleh Puan Maharani, Dasco, dan tokoh aktivis senior Hariman Siregar yang bertindak sebagai Keynote Speak. Sejumlah pembicara juga dijadwalkan hadir seperti Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan, Robertus Robet, Andi Rahmat, Feri Amsari, Habiburokhman, Melki Laka Lena, Masinton Pasaribu, Ester Indahyani, Salamuddin Daeng, dan Asfinawati.

"Acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Peristiwa 1998 ini difasilitatori oleh aktivis 1998 lintas kota, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Lampung, Medan," tambahnya.

Eli menyebut Reformasi 1998 menjadi bagian dari jejak sejarah Indonesia. Indonesia berubah dari sistem yang otoriter menjadi menganut sistem demokrasi.

"Kami memandang sepanjang 27 tahun reformasi itu, rakyat memang telah menikmati demokrasi politik, tentu dengan berbagai kritik terkait demokrasi politik yang dibajak oleh pemodal, demikian juga kritik terkait money politic dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada dan Pilkades," imbuhnya.

(dwr/maa)

BANDUNG, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengaku telah mengirimkan surat resmi berisi permohonan pengunduran jadwal pembukaan sidang perdana atas gugatan perdata yang diajukan Lisa Mariana di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat.

"Surat (permohonan penundaan sidang) tersebut telah kami kirim pada Senin, 19 Mei 2025, pagi hari," kata Kuasa Hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin pagi.

Muslim membenarkan bahwa Ridwan Kamil telah menerima surat pemanggilan dari PN Bandung untuk menghadiri sidang perdana gugatan kasus perdata Nomor 184/Pdt.G/2025 yang dilayangkan Lisa Mariana kepada Ridwan Kamil.

Dalam surat pemanggilan, sidang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 19 Mei 2025.

Muslim menambahkan, Ridwan Kamil telah memberikan kuasa hukum kepada timnya untuk menghadapi gugatan perdata yang diajukan Lisa Mariana.

"Namun, karena satu dan lain hal, tim hukum tidak dapat memenuhi pemanggilan dan meminta pengunduran jadwal persidangan," ucap Muslim.

Muslim menambahkan, tim kuasa hukum juga masih memeriksa dan mempelajari secara lebih cermat substansi dari materi gugatan perdata yang ditujukan kepada Ridwan Kamil.

Muslim menegaskan, ketidakhadiran tim kuasa hukum Ridwan Kamil untuk memenuhi panggilan PN Bandung bukan sebuah bentuk pengabaian terhadap proses hukum.

Sebab, alasan ketidakhadiran juga telah dikomunikasikan secara resmi kepada PN Bandung melalui surat pemberitahuan.

"Kami sangat menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Bandung. Tentu nanti pada sidang berikutnya, tim kuasa hukum akan menghadiri persidangan dan berpartisipasi aktif dalam agenda sidang-sidang selanjutnya," katanya.

Muslim juga memastikan bahwa kliennya, Ridwan Kamil, tetap memegang komitmen untuk menghadapi proses ini dengan menjunjung tinggi asas keadilan.

"Kami berharap semua pihak dapat mengikuti proses ini secara obyektif dan proporsional tanpa membentuk opini publik yang tidak berdasar dan mengganggu proses penyelesaian hukum atas masalah ini," ucapnya.

MEDAN, iNewsMedan.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan mengamankan 23 orang yang diduga kuat merupakan Warga Negara Asing (WNA) asal Bangladesh. Mereka kedapatan tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah saat diamankan di sebuah hotel di kawasan Kecamatan Pancur Batu pada Sabtu (17/5/2025) malam.

Penindakan ini bermula dari informasi yang diterima oleh Intel Polrestabes Medan terkait keberadaan sejumlah WNA yang mencurigakan. Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Medan segera berkoordinasi dengan Polsek Pancur Batu untuk melakukan verifikasi ke lokasi.

Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mendapati bahwa seluruh 23 WNA tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan dan izin tinggal yang berlaku, seperti paspor maupun visa. Mereka kemudian langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Imigrasi Medan untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Uray Avian menegaskan bahwa operasi ini merupakan wujud komitmen Imigrasi dalam memperkuat pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayahnya.

"Kami bergerak cepat berdasarkan laporan dari kepolisian. Setelah pemeriksaan awal, terbukti bahwa seluruh WNA tersebut tidak memiliki dokumen resmi. Mereka kini dalam proses pendalaman untuk menentukan status dan tindakan keimigrasian yang sesuai," ujar Uray Avian, Senin (19/5/2025).

Uray juga mengapresiasi sinergi yang terjalin dengan aparat kepolisian, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional melalui pengawasan orang asing yang efektif.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Teodorus Simarmata, menyampaikan bahwa penindakan ini selaras dengan kebijakan dan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 

Program-program tersebut meliputi penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), serta pengembangan sistem layanan keimigrasian berbasis digital yang transparan dan akuntabel.

"Kami mendukung penuh langkah cepat dan profesional Kantor Imigrasi Medan. Pengawasan terhadap orang asing merupakan bagian dari komitmen besar kami dalam menegakkan kedaulatan negara serta mendukung program nasional dalam mencegah TPPO dan pelanggaran keimigrasian lainnya," tegas Teodorus Simarmata.

Teodorus juga menambahkan bahwa jajaran imigrasi di Sumatera Utara tengah menjalankan arahan Plt. Direktur Jenderal Imigrasi untuk membangun budaya kerja yang profesional, bersih dari KKN, dan menjunjung tinggi integritas. Penegakan hukum keimigrasian seperti ini dianggap sebagai aksi nyata untuk mewujudkan Imigrasi yang profesional dan terpercaya.

Saat ini, ke-23 WNA asal Bangladesh tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif di Kantor Imigrasi Medan. Hasil pemeriksaan ini akan menentukan langkah hukum selanjutnya yang akan diambil, termasuk kemungkinan detensi, deportasi, atau pencekalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Imigrasi Medan mengimbau masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan keimigrasian dengan melaporkan keberadaan orang asing yang mencurigakan demi menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia.

Editor : Jafar Sembiring

LOS ANGELES - Biro Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat (AS) telah menyatakan ledakan bom di luar klinik fertilitas di Palm Springs, California, pada Sabtu lalu merupakan serangan teroris. Para penyelidik kini telah mengidentifikasi tersangka pengeboman tersebut.

Tersangka diidentifikasi sebagai Guy Edward Bartkus (25), pria AS.

"Kami cukup yakin bahwa Bartkus adalah tersangka utama kami," kata Akil Davis, asisten direktur di FBI Los Angeles.

Sumber penegak hukum kepada New York Post mengatakan Bartkus, asal Carolina Selatan, diyakini telah meledakkan alat peledak di mobilnya di luar American Reproductive Centers?klinik yang melakukan perawatan IVF, pengambilan sel telur, dan prosedur lainnya.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan Program Pelajar Duta Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Prabu) Jakarta menjadi upaya membentuk pelajar sadar hukum dan memiliki kepedulian sosial sehingga tak semata cerdas secara akademik.

"Prabu Jakarta upaya untuk menyuarakan kebaikan," ujar Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Tamo Sijabat dalam rangkaian kegiatan "Prabu Edu Action" di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, melalui Program Prabu Jakarta, Pemprov DKI Jakarta ingin menciptakan ruang partisipasi yang aktif bagi pelajar SMA dan SMK serta menciptakan lingkungan yang kondusif di sekolah dan sekitarnya.

"Jadi kalau ada larangan merokok, punya keberanian menyampaikan bahwa tidak boleh merokok. Termasuk ketika ada pungutan liar (pungli), punya keberanian untuk melaporkannya ke Satpol PP," katanya.

Prabu memfasilitasi ruang bagi pelajar untuk menjadi agen perubahan sosial, bukan sekedar objek sosialisasi. Melalui program ini, pelajar bukan hanya menjadi penyampai informasi, tapi juga agen perubahan.

"Kalian akan turun langsung ke lapangan, berjalan bersama pelajar, menyampaikan perasaan ketertiban dengan cara yang lebih humanis, komunikatif dan menyenangkan. Kalau yang menyampaikan Satpol PP, terkesan bersifat perintah," kata dia.

Adapun sejak tahun 2023, Pemprov DKI Jakarta melalui Satpol PP DKI Jakarta mengukuhkan "Prabu Jakarta". Tahun lalu, sebanyak 1.000 orang "Prabu Jakarta" dikukuhkan dari 40 SMK/SMA di Jakarta.

Jumlah Prabu yang sama juga dikukuhkan pada tahun 2023. Prabu Jakarta menjadi mitra dan perpanjangan tangan dari Satpol PP dalam menjaga kota Jakarta agar tetap aman.

"Prabu Jakarta" tidak hanya menjadi kader penegak disiplin di sekolah, tetapi juga bisa membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyosialisasikan peraturan-peraturan di DKI Jakarta.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID,KABUPATEN BEKASI —Sebanyak 220 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengikuti seleksi pembinaan Islam sebagai tahap awal pembentukan pondok pesantren khusus di lingkungan lembaga pemasyarakatan setempat.

Kepala Lapas Kelas IIA Cikarang Urip Dharma Yoga mengatakan seleksi pembinaan agama Islam ini diisi dengan tes kemampuan membaca Alquran, kitab kuning, serta pemahaman dasar-dasar keislaman.

"Kegiatan ini menjadi tahap awal pembentukan pesantren di lingkungan lapas, hasil kolaborasi bersama MUI dan Kantor Kemenag Kabupaten Bekasi," katanya di Cikarang, Jumat (16/5/2025).

Dia menyatakan, program ini bertujuan untuk memberikan pembinaan holistik kepada para warga binaan khususnya peserta seleksi yang terdiri atas 200 warga binaan laki-laki dan 20 warga binaan perempuan."Melalui program pesantren nanti, para warga binaan dapat lebih fokus mempelajari Alquran dan kitab kuning sebagai bekal hidup setelah bebas nanti," katanya.

Urip mengaku fasilitas untuk kegiatan pembinaan maupun saat dimulai pesantren nanti sudah tersedia melalui gedung Pesantren Al Islah yang telah difungsikan sejak tahun 2019 untuk kegiatan keagamaan dan kerohanian Islam.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah melalui Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi membentuk Tim Penegakan Hukum Kelebihan Dimensi dan Muatan (KDM) Nasional.

Tim ini dibentuk guna menindak tegas pelanggaran kendaraan angkutan barang yang melebihi batas dimensi dan muatan, atau dikenal dengan istilah ODOL (over dimension over load).

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menegaskan, pihaknya menargetkan Zero KDM sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan masyarakat dan perlindungan infrastruktur nasional.

“Zero KDM bukan wacana. Ini adalah komitmen Polri demi keselamatan publik, keadilan usaha, dan keberlanjutan infrastruktur nasional. Kami akan jalankan ini secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan,” kata Agus belum lama ini.

“Kami tegaskan, ini bukan sekadar penindakan, tapi upaya pembenahan sistemik. KDM adalah Tindak Pidana lalu lintas dan pelanggaran yang merugikan negara. Kami akan tindak tegas tanpa pandang bulu,” ucapnya.

Penindakan terhadap pelanggaran ODOL ini memiliki dasar hukum yang jelas dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terdapat beberapa pasal yang menjadi landasan hukum, lengkap dengan sanksi pidana dan denda.

Dasar Hukum dan Sanksi

Penindakan terhadap pelanggaran ODOL mengacu pada beberapa pasal dalam UU No. 22 Tahun 2009, di antaranya:

- Pasal 277: Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dilarang beroperasi. Sanksinya berupa pidana 1 tahun atau denda maksimal Rp 24 juta.

- Pasal 307: Pengemudi atau pemilik kendaraan yang mengangkut muatan berlebih dikenai pidana 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000.

- Pasal 169 ayat (1): Modifikasi kendaraan tanpa izin resmi dapat dikenai pidana 2 bulan atau denda Rp 500.000.

KOMPAS.com – Konflik berkepanjangan antara mantan drummer band KotaK, Posan Tobing, dengan personel aktif band KotaK —Cella, Tantri, dan Chua—semakin meruncing.

Tak hanya berujung ranah pidana dan sengketa royalti, konflik ini juga merambah gugatan perdata di pengadilan.

Gugatan Hukum Soal Keabsahan Band KotaK

Permasalahan hukum bermula ketika Posan Tobing, bersama dua pihak lain Icez atau PA (eks-bassis), dan Julia Angelia alias Pare atau JA (eks-vokalis), menggugat Cella KotaK (alias Mario Marcella) ke Pengadilan Negeri Sleman pada 15 November 2024.

Mereka mempermasalahkan keabsahan nama dan pendirian band KotaK, mengklaim memiliki hak atas entitas band tersebut.

Namun, pada 13 Maret 2025, PN Sleman menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut, dan menerima eksepsi dari pihak Cella.

Gugatan pun dinyatakan tidak dapat dilanjutkan di PN Sleman. Posan dan rekan-rekannya kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Pada 15 Mei 2025, Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara resmi menguatkan putusan PN Sleman, menolak upaya banding tersebut.

Artinya, secara hukum, posisi Cella, Tantri, dan Chua sebagai personel sah KotaK kembali ditegaskan.

Cella kemudian menyatakan syukurnya melalui akun Threads resmi, menuliskan: “KotaK adalah kami – Cella, Tantri, dan Chua. Terima kasih atas dukungan dan doanya, Kerabat. Kebenaran selalu menemukan jalannya.”

Respons Posan Tobing: Pembohongan Publik

Tak tinggal diam, Posan Tobing menanggapi hasil putusan tersebut lewat unggahan Insta Story pada Minggu (18/5/2025).

Posan Tobing menyebut pihak band KotaK melakukan “pembohongan publik” dan menganggap putusan itu menyesatkan.

Posan Tobing juga mengkritik bahwa yang diumumkan ke publik tidak mencerminkan isi putusan sebenarnya.

Posan bahkan menyindir klaim “Kami adalah KOTAK” dengan mengatakan, “’KAMI ADALAH KOTAK’ kata gue mah.. ENGKONG LOE PEYANGGG.”

Laporan Polisi dan Persoalan Royalti

Konflik antara Band KotaK dan mantan personelnya tak hanya pada gugatan perdata ini saja.

Sebelumnya, Posan Tobing juga telah melaporkan personel band KOTAK ke pihak kepolisian terkait dugaan pelanggaran hak cipta.

Posan Tobing menuding band KotaK saat ini masih membawakan lagu-lagu ciptaannya tanpa izin dan tidak memberikan hak royalti.

Dalam beberapa kesempatan, Posan menyatakan bahwa selama bertahun-tahun tidak menerima hak royalti dari lagu-lagu yang dia ciptakan saat masih bergabung di KotaK.

Lagu-lagu itu masih dibawakan oleh band dalam berbagai konser dan digunakan untuk keperluan komersial.

Pihak KotaK sendiri belum secara terbuka menanggapi tudingan royalti tersebut secara detail.

Namun, melalui beberapa pernyataan media sebelumnya, Cella menekankan bahwa segala bentuk pertunjukan dan penggunaan lagu telah melalui prosedur hukum yang sesuai.

Rekam Jejak dan Latar Belakang

Posan Tobing adalah salah satu pendiri KotaK sejak band ini terbentuk dari ajang pencarian bakat "The Dream Band" tahun 2004.

Posan Tobing memutuskan hengkang pada 2011, sementara KotaK terus berlanjut dengan formasi Cella (gitar), Tantri (vokal), dan Chua (bass).

Seiring popularitas band KotaK yang terus bertahan dan berkembang tanpa dirinya, Posan kerap kali menyuarakan ketidakpuasannya di media sosial maupun wawancara, terutama menyangkut hak kekayaan intelektual.

Profil Band KotaK

Band KotaK adalah grup musik rock asal Indonesia yang terbentuk pada 27 September 2004 melalui ajang pencarian bakat The Dream Band.

Band KotaK dikenal dengan gaya musik yang enerjik dan vokal perempuan yang kuat.

Formasi awal KotaK terdiri dari Julia Angelia "Pare" Lepar (vokal), Prinzes "Icez" Amanda (bass), Mario "Cella" Marcella (gitar), dan Haposan "Posan" Tobing (drum).

Nama "KotaK" dipilih karena melambangkan empat sisi yang berbeda namun bersatu dalam satu wadah musik.

Setelah merilis album debut mereka yang berjudul KotaK pada tahun 2005, terjadi perubahan formasi.

Pare dan Icez keluar dari band KotaK, dan posisi mereka digantikan Tantri Syalindri Ichlasari sebagai vokalis dan Swasti "Chua" Sabdastantri sebagai bassist.

Formasi baru ini membawa kesuksesan besar bagi KotaK, terutama dengan perilisan album KotaK Kedua pada tahun 2008 yang menampilkan hits seperti "Beraksi" dan "Masih Cinta".

KotaK telah merilis beberapa album lainnya, termasuk Energi (2010), Terbaik (2012), Long Live KotaK (2016), dan Identitas (2020).

Mereka juga pernah berkolaborasi dengan band internasional Simple Plan dalam lagu "Jet Lag".

Band KotaK telah menerima berbagai penghargaan, termasuk Anugerah Musik Indonesia dan MTV Indonesia Awards.

Saat ini, KotaK beranggotakan Tantri (vokal), Chua (bass), dan Cella (gitar). Mereka terus aktif di industri musik Indonesia dan memiliki basis penggemar yang setia, dikenal sebagai "Kerabat KotaK".

PEKANBARU, KOMPAS.com – Dua pejabat Polres Kampar, Riau, dicopot dari jabatannya usai insiden kaburnya 11 tahanan dari sel tahanan Polres Kampar, Selasa (14/5/2025).

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mencopot Kepala Bagian Operasional (Kabagops) Polres Kampar, Kompol Rifendi. Ia kini dipindahkan ke jabatan baru sebagai Kaur Produk Kreatif Subbid Multimedia Bid Humas Polda Riau.

Jabatan Kabagops Polres Kampar kini diisi oleh Kompol Romi Irwansyah dari Ditreskrimsus Polda Riau.

Selain itu, Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kampar, AKP Era Miafo, juga dicopot dari jabatannya. Ia digantikan oleh AKP Markus Timbul dari Polresta Pekanbaru.

"Selain itu, penguatan pengawasan terhadap ruang tahanan juga dilakukan melalui penunjukan Ipda Hazli Murham, sebagai pejabat yang diarahkan menjadi Kasattahti Polres Kampar," kata Wakapolda Riau, Brigjen Andrianto Yossy Kusumo, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (19/5/2025).

Andrianto menjelaskan, mutasi pejabat tersebut dilakukan berdasarkan Surat Telegram Kapolda Riau Nomor ST/409/V/KEP./2025 tertanggal 18 Mei 2025.

Ia menegaskan, kebijakan mutasi merupakan bentuk komitmen Kapolda Riau dalam menjaga profesionalisme dan akuntabilitas internal kepolisian.

"Selain sebagai bentuk evaluasi atas peristiwa yang terjadi, langkah ini juga bertujuan untuk memastikan pelayanan masyarakat dan pemeliharaan kamtibmas tidak terganggu," ujarnya.

Andrianto menyatakan, institusi Polri tidak boleh berhenti berjalan meskipun sejumlah pejabat sedang menjalani pemeriksaan.

"Tidak boleh ada kekosongan kendali di lapangan, apalagi ketika sejumlah pejabat tengah menjalani pemeriksaan oleh Bidpropam. Organisasi harus tetap berjalan dan publik harus tetap dilayani," ucapnya.

Ia menambahkan, Polda Riau akan terus melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.

Sebagai informasi, 11 tahanan Polres Kampar kabur pada Selasa dini hari, sekitar pukul 01.45 WIB. Para tahanan itu merupakan pelaku kasus pencurian dan narkotika.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto mengatakan, para tahanan melarikan diri dengan cara membobol besi ventilasi ruang tahanan. Polisi masih menyelidiki alat yang digunakan dalam pembobolan tersebut.

Hingga saat ini, sembilan dari sebelas tahanan telah berhasil ditangkap kembali, sementara dua lainnya masih dalam pencarian.