JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah melalui Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi membentuk Tim Penegakan Hukum Kelebihan Dimensi dan Muatan (KDM) Nasional.

Tim ini dibentuk guna menindak tegas pelanggaran kendaraan angkutan barang yang melebihi batas dimensi dan muatan, atau dikenal dengan istilah ODOL (over dimension over load).

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menegaskan, pihaknya menargetkan Zero KDM sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan masyarakat dan perlindungan infrastruktur nasional.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho dan jajarannya saat memberikan keterangan, Cikampek, Jawa Barat , Senin (7/4/2025).(Dok.NTMC Korlantas Polri)

“Zero KDM bukan wacana. Ini adalah komitmen Polri demi keselamatan publik, keadilan usaha, dan keberlanjutan infrastruktur nasional. Kami akan jalankan ini secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan,” kata Agus belum lama ini.

“Kami tegaskan, ini bukan sekadar penindakan, tapi upaya pembenahan sistemik. KDM adalah Tindak Pidana lalu lintas dan pelanggaran yang merugikan negara. Kami akan tindak tegas tanpa pandang bulu,” ucapnya.

Penindakan terhadap pelanggaran ODOL ini memiliki dasar hukum yang jelas dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terdapat beberapa pasal yang menjadi landasan hukum, lengkap dengan sanksi pidana dan denda.

Dok. Jasa Marga Razia Truk ODOL dilakukan di Tol Jakarta-Tangerang pada 6-8 Mei 2025

Dasar Hukum dan Sanksi

Penindakan terhadap pelanggaran ODOL mengacu pada beberapa pasal dalam UU No. 22 Tahun 2009, di antaranya:

- Pasal 277: Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dilarang beroperasi. Sanksinya berupa pidana 1 tahun atau denda maksimal Rp 24 juta.

- Pasal 307: Pengemudi atau pemilik kendaraan yang mengangkut muatan berlebih dikenai pidana 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000.

- Pasal 169 ayat (1): Modifikasi kendaraan tanpa izin resmi dapat dikenai pidana 2 bulan atau denda Rp 500.000.

JAKARTA, KOMPAS.com – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi membentuk Tim Penegakan Hukum Kelebihan Dimensi dan Muatan (KDM) Nasional untuk menindak tegas pelanggaran kendaraan angkutan barang yang melebihi batas dimensi dan muatan atau ODOL (over dimension over load).

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, mengatakan, praktik KDM atau ODOL telah merugikan negara, membahayakan keselamatan, dan merusak infrastruktur, sehingga tidak akan ditoleransi lagi.

Tim ini terdiri dari personel Ditlantas Polda, Satlantas Polres, serta bersinergi dengan Kementerian dan Dinas Perhubungan.

Dok. Jasa Marga Ilustrasi truk ODOL

“Kami tidak akan menolerir lagi praktik KDM yang sudah lama merugikan negara, membahayakan keselamatan, dan merusak infrastruktur. Dengan pembentukan tim ini, penegakan hukum akan lebih terarah, sistematis, dan tegas,” ujar Agus, dalam keterangan tertulis (13/5/2025).

Fokus utama adalah penertiban langsung di lapangan, edukasi hukum, serta pemanfaatan teknologi seperti ETLE, jembatan timbang digital, dan pelaporan masyarakat berbasis aplikasi.

Polri menargetkan Zero KDM sebagai komitmen untuk keselamatan publik dan keberlanjutan infrastruktur. Penindakan didasarkan pada UU No. 22 Tahun 2009, dengan sanksi pidana dan denda bagi pelanggar.

Korlantas juga mengajak pelaku usaha angkutan bertransformasi ke armada legal demi mendukung sistem transportasi yang tertib dan adil.

“Zero KDM bukan wacana. Ini adalah komitmen Polri demi keselamatan publik, keadilan usaha, dan keberlanjutan infrastruktur nasional. Kami akan jalankan ini secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan,” kata Agus.

“Kami tegaskan, ini bukan sekadar penindakan, tapi upaya pembenahan sistemik. KDM adalah Tindak Pidana lalu lintas dan pelanggaran yang merugikan negara. Kami akan tindak tegas tanpa pandang bulu,” ucapnya.

KOMPAS.com/DIO DANANJAYA Ilustrasi truk yang ditilang.

Tim Penegakan Hukum KDM akan aktif melakukan razia terfokus di titik-titik rawan KDM, kawasan industri, jalan nasional, dan pelabuhan logistik.

Kegiatan ini juga akan didukung digitalisasi data kendaraan, integrasi sistem jembatan timbang, serta pelaporan publik berbasis aplikasi.

“Korlantas juga mengajak pelaku usaha angkutan untuk mulai bertransformasi ke armada legal dan patuh aturan. Kolaborasi antara aparat, pemerintah, dan swasta adalah kunci mengakhiri era KDM di Indonesia,” kata dia.

Dok. PT Jasamarga Metropolitan Tollroad Operasi penertiban truk ODOL.

Dasar hukum penindakan antara lain, Pasal 277 UU No. 22 Tahun 2009, yakni kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dilarang beroperasi. Sanksinya dapat dikenakan pidana 1 tahun atau denda maksimal Rp 24 juta.

Pasal 307, Pengemudi atau pemilik kendaraan yang mengangkut muatan berlebih dikenakan pidana 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000.

Pasal 169 ayat (1), modifikasi kendaraan tanpa izin resmi dikenakan pidana 2 bulan atau denda Rp 500.000.

SOLO, KOMPAS.com - Korlantas Polri membentuk tim penegakan hukum untuk menindak kendaraan Kelebihan Dimensi dan Muatan (KDM) atau over dimension and over loading (Odol).

“Tim ini akan menjadi ujung tombak dalam menindak kendaraan-kendaraan yang melanggar aturan dimensi dan muatan,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho dalam keterangannya, Selasa (13/5/2025).

Agus menegaskan, pihaknya tidak akan lagi menoleransi kendaraan kelebihan muatan yang selama ini membahayakan keselamatan dan merusak infrastruktur negara.

Bahkan, maraknya kendaraan kelebihan muatan menyebabkan negara mengalami kerugian.

“Kami tidak akan menolerir lagi praktik KDM yang sudah lama merugikan negara, membahayakan keselamatan, dan merusak infrastruktur. Dengan pembentukan tim ini, penegakan hukum akan lebih terarah, sistematis, dan tegas,” kata Agus.

Tim Penegakan Hukum KDM terdiri dari personel Direktorat Lalu Lintas Polda, Satlantas Polres, dan akan bersinergi dengan Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait lainnya.

Agus mengatakan, tim penegakan hukum KDM ini bertugas untuk melakukan penertiban, penindakan langsung di lapangan, serta memberikan edukasi hukum kepada pemilik dan pengemudi kendaraan angkutan barang.

Dasar hukum penindakannya, antara lain, Pasal 277 UU No. 22 Tahun 2009: Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dilarang beroperasi.

Sanksi: pidana 1 tahun atau denda maksimal Rp 24 juta.

Pasal 307: Pengemudi atau pemilik kendaraan yang mengangkut muatan berlebih dikenakan pidana 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000.

Pasal 169 ayat (1): Modifikasi kendaraan tanpa izin resmi dikenakan pidana 2 bulan atau denda Rp 500.000.

Nantinya, tim penegakan hukum ini akan razia di sejumlah titik rawan, seperti pelabuhan, jalan-jalan nasional, dan kawasan industri.

Selain itu, Polri juga akan menerapkan pendekatan teknologi, seperti pengawasan berbasis kamera ETLE, integrasi jembatan timbang digital, serta pelaporan masyarakat berbasis aplikasi.

“Zero KDM bukan wacana. Ini adalah komitmen Polri demi keselamatan publik, keadilan usaha, dan keberlanjutan infrastruktur nasional. Kami akan jalankan ini secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan,” katanya.

Lebih dari itu, Korlantas juga akan melakukan pembenahan sistemik terkait dengan permasalahan seputar kendaraan kelebihan muatan.

"Korlantas juga mengajak pelaku usaha angkutan untuk mulai bertransformasi ke armada legal dan patuh aturan. Kolaborasi antara aparat, pemerintah, dan swasta adalah kunci mengakhiri era KDM di Indonesia," tutup Agus.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membentuk Tim Penegakan Hukum Kelebihan Dimensi dan Muatan (KDM) Nasional. Pembentukan tim ini adalah langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan kendaraan angkut barang, yakni over dimension and overload.

"Kami tidak akan menolerir lagi praktik KDM yang sudah lama merugikan negara, membahayakan keselamatan, dan merusak infrastruktur. Dengan pembentukan tim ini, penegakan hukum akan lebih terarah, sistematis, dan tegas," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (13/5/2025).

Dia menjelaskan Tim Penegakan Hukum KDM akan menjadi ujung tombak dalam menindak kendaraan-kendaraan yang melanggar aturan dimensi dan muatan. Hal ini disampaikan Agus kepada wartawan di sela kegiatan survei jalur, antisipasi kemacetan libur panjang Hari Waisak di Solo, Jawa Tengah (Jateng).

Tim Penegakan Hukum KDM, terang mantan Wakapolda Jateng ini, terdiri atas personel Direktorat Lalu Lintas di tingkat polda, Satlantas di tingkat polres, dan akan bersinergi dengan Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya. Agus menegaskan tim akan fokus menertibkan, menindak langsung, serta mengedukasi terkait pelanggaran hukum kepada pemilik dan pengemudi kendaraan angkutan barang.

Foto ilustrasi. Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memimpin rapat. (dok. Korlantas Polri)

Masih kata Agus, dasar hukum penindakan antara lain Pasal 277 UU Nomor 22 Tahun 2009, yang berbunyi 'kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dilarang beroperasi'. Sanksi dari pasal tersebut adalah pidana satu tahun atau denda maksimal Rp 24 juta.

Kemudian Pasal 307, yang berbunyi 'pengemudi atau pemilik kendaraan yang mengangkut muatan berlebih dikenakan pidana dua bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu. Selanjutnya Pasal 169 ayat 1, yaitu 'modifikasi kendaraan tanpa izin resmi dikenakan pidana dua bulan atau denda Rp 500 ribu'.

"Zero KDM bukan wacana. Ini adalah komitmen Polri demi keselamatan publik, keadilan usaha, dan keberlanjutan infrastruktur nasional. Kami akan jalankan ini secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan," tegas Agus.

Selain razia di titik-titik rawan, pelabuhan, dan kawasan industri, Korlantas Polri juga akan menerapkan pendekatan teknologi, seperti pengawasan berbasis kamera e-TLE, integrasi jembatan timbang digital, serta pelaporan masyarakat berbasis aplikasi. Agus menerangkan kendaraan KDM menyebabkan kerusakan jalan, meningkatkan risiko kecelakaan, dan menciptakan ketidakadilan dalam dunia usaha angkutan.

"Oleh karena itu, kami membentuk tim khusus yang akan bekerja terintegrasi dan lintas wilayah," ucap Agus.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho (dok Korlantas Polri)

Tim Penegakan Hukum KDM akan aktif melakukan razia terfokus di titik-titik rawan KDM, kawasan industri, jalan nasional, dan pelabuhan logistik. Kegiatan ini juga akan didukung digitalisasi data kendaraan, integrasi sistem jembatan timbang, serta pelaporan publik berbasis aplikasi.

"Kami tegaskan, ini bukan sekadar penindakan, tapi upaya pembenahan sistemik. KDM adalah tindak pidana lalu lintas dan pelanggaran yang merugikan negara. Kami akan tindak tegas tanpa pandang bulu," tutur dia.

"Korlantas juga mengajak pelaku usaha angkutan untuk mulai bertransformasi ke armada legal dan patuh aturan. Kolaborasi antara aparat, pemerintah, dan swasta adalah kunci mengakhiri era KDM di Indonesia," pungkas mantan Direktur Lalu Lintas Polda Jateng ini.

Simak juga video "Prabowo Apresiasi Pengamanan Mudik, Kakorlantas: Ini Menambah Semangat Kami" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta menegakan hukum yang jelas dalam implementasi Zero ODOL agar kebijakan tersebut berjalan optimal. Di sisi lain, penyaluran subsidi kepada pelaku usaha logistik juga perlu disiapkan.

Direktur Eksekutif Institute Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menyebut pemerintah harus menerapkan penegakan hukum yang tegas, yang akan menghapus aktivitas pengangkutan logistik atau over dimension dan over load alias ODOL.

Di sisi lain, penyaluran subsidi menjadi solusi atas kekhawatiran pelaku industri dan pebisnis atas ihwal lonjakan ongkos akibat penerapan kebijakan ini.

“Selama ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengutamakan prinsip keselamatan, sedangkan di sektor perindustrian dan perdagangan menginginkan tarif logistik yang murah dengan return besar,” kata Deddy kepada Bisnis.

Dengan diimplementasikannya kebijakan Zero ODOL, sambungnya, maka unsur keselamatan akan terjamin karena tidak ada lagi truk-truk muatan berlebih di infrastruktur jalan yang memiliki batas bobot rata-rata 10 ton.

Adapun, lanjut Deddy, bobot barang yang diangkut oleh truk ODOL bisa mencapai 40 ton menggunakan kendaraan berkapasitas 20 ton. Hasilnya, truk menjadi kendaraan penyumbang 45% dari total kecelakaan yang terjadi di jalan tol pada 2023. Sementara di jalan nasional, rata-rata kenaikan angka kecelakaan truk setiap tahun ada di kisaran 12% - 15%.

Dalam praktiknya, cara ini memang berhasil memangkas ongkos secara sangat signifikan. Namun, gap biaya ini justru menjadi penyebab dari ketidaksiapan user di Tanah Air – yang notabene menjalani kontrak jangka panjang dengan pebisnis jasa logistik – dengan penerapan Zero ODOL.

“User belum siap menghadapi kondisi ini. Harusnya, sejak 2023 Zero ODOL sudah diterapkan,” ujar Deddy.

Tanpa intervensi subsidi dari pemerintah, dia menilai ketidaksiapan ini akan memicu kenaikan harga-harga barang dan berujung pada inflasi. Dikhawatirkan, kata dia, masyarakat konsumen menjadi korban ketika kenaikan harga terjadi pada kebutuhan pokok.

“Untuk itu, saya merekomendasikan pemerintah memberikan subsidi logistik. Sejauh ini, sektor logistik tidak pernah menerima subsidi. Sementara tarif tol terhitung mahal, ditambah pula dengan maraknya pungutan-pungutan liar.

Salah satu intervensi pemerintah yang diharapkan adalah tarif gratis jalan tol khusus untuk kendaraan pengangkut barang-barang kebutuhan pokok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Korlantas Polri ikut menghadiri Rapat Koordinasi Pengawalan Kantor Staf Presiden (KSP) tentang isu strategis darurat keselamatan transportasi jalan raya.

Agenda itu digelar di Ruang Rapat Utama (Rupattama) Lt. 2 Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden (KSP), Gambir, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Dalam kesempatan tersebut, dibahas tentang tingginya jumlah kecelakaan angkutan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan Over Dimension Overloading (ODOL) hingga menyebabkan korban jiwa.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso mengatakan, ada 12 lembaga yang berkumpul membahas tentang tingginya jumlah kecelakaan angkutan lalu lintas dan jalan.

“Salah satunya karena kendaraan ODOL yang belakangan menjadi topik hangat di kalangan masyarakat,” ucap Slamet, mengutip dari laman resmi Korlantas Polri, Jumat (7/2/2025).

Slamet mengatakan, dari 12 lembaga yang sudah dikumpulkan, berupaya untuk mencari penyebab dan solusinya untuk dibahas lebih mendetail dan lebih serius pada pertemuan selanjutnya.

“Semuanya harus mulai menyadari hampir 26.000 nyawa melayang di tahun 2024 di jalan, ini menjadi perhatian kita semua mulai kita stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan,” ucap Slamet.

Tangkapan layar Ilustrasi truk pengangkut galon

Slamet mengatakan, perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas di sektor hilir, yakni dengan penegakkan hukum. Hal ini terlihat dari upaya Korlantas Polri terus menambah jumlah kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

“Kita mencoba memulai dari hulu, dari mulai kendaraan itu mengangkut barang, kemudian keluar dari kawasan, gudang ataupun pelabuhan, untuk diangkut ke suatu tempat yang dituju, kemudian pendidikan pelatihan dan kualitas pengemudi,” ucap Slamet.

Sementara di hilir, Slamet mengatakan, petugas perlu melakukan penindakan hukum dengan memberdayakan kamera ETLE yang sudah mencapai 1.760 kamera.

Dok. Jasa Marga Jasa Marga menggelar operasi truk ODOL di Tempat Istirahat dan Pelayanan KM 72 A Ruas Tol Cipularang arah Jakarta.

“Kami akan optimalkan terus, 2025 ini akan kita tambah lagi, termasuk kamera yang wide motion untuk mengukur tingkat loading atau berat kendaraan tersebut, penegakkan hukum dengan ETLE dan manual untuk keamanan dan keselamatan kita semua,” ucap Slemet.

Slamet juga mengatakan, jumlah kecelakaan pada tahun 2024 mengalami penurunan ketimbang tahun sebelumnya. Adapun jumlah korban kecelakaan didominasi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, sekaligus tulang punggung keluarga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Korlantas Polri ikut menghadiri Rapat Koordinasi Pengawalan Kantor Staf Presiden (KSP) tentang isu strategis darurat keselamatan transportasi jalan raya.

Agenda itu digelar di Ruang Rapat Utama (Rupattama) Lt. 2 Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden (KSP), Gambir, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Dalam kesempatan tersebut, dibahas tentang tingginya jumlah kecelakaan angkutan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan Over Dimension Overloading (ODOL) hingga menyebabkan korban jiwa.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso mengatakan, ada 12 lembaga yang berkumpul membahas tentang tingginya jumlah kecelakaan angkutan lalu lintas dan jalan.

“Salah satunya karena kendaraan ODOL yang belakangan menjadi topik hangat di kalangan masyarakat,” ucap Slamet, mengutip dari laman resmi Korlantas Polri, Jumat (7/2/2025).

Slamet mengatakan, dari 12 lembaga yang sudah dikumpulkan, berupaya untuk mencari penyebab dan solusinya untuk dibahas lebih mendetail dan lebih serius pada pertemuan selanjutnya.

“Semuanya harus mulai menyadari hampir 26.000 nyawa melayang di tahun 2024 di jalan, ini menjadi perhatian kita semua mulai kita stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan,” ucap Slamet.

Tangkapan layar Ilustrasi truk pengangkut galon

Slamet mengatakan, perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas di sektor hilir, yakni dengan penegakkan hukum. Hal ini terlihat dari upaya Korlantas Polri terus menambah jumlah kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

“Kita mencoba memulai dari hulu, dari mulai kendaraan itu mengangkut barang, kemudian keluar dari kawasan, gudang ataupun pelabuhan, untuk diangkut ke suatu tempat yang dituju, kemudian pendidikan pelatihan dan kualitas pengemudi,” ucap Slamet.

Sementara di hilir, Slamet mengatakan, petugas perlu melakukan penindakan hukum dengan memberdayakan kamera ETLE yang sudah mencapai 1.760 kamera.

Dok. Jasa Marga Jasa Marga menggelar operasi truk ODOL di Tempat Istirahat dan Pelayanan KM 72 A Ruas Tol Cipularang arah Jakarta.

“Kami akan optimalkan terus, 2025 ini akan kita tambah lagi, termasuk kamera yang wide motion untuk mengukur tingkat loading atau berat kendaraan tersebut, penegakkan hukum dengan ETLE dan manual untuk keamanan dan keselamatan kita semua,” ucap Slemet.

Slamet juga mengatakan, jumlah kecelakaan pada tahun 2024 mengalami penurunan ketimbang tahun sebelumnya. Adapun jumlah korban kecelakaan didominasi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, sekaligus tulang punggung keluarga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Korlantas Polri ikut menghadiri Rapat Koordinasi Pengawalan Kantor Staf Presiden (KSP) tentang isu strategis darurat keselamatan transportasi jalan raya.

Agenda itu digelar di Ruang Rapat Utama (Rupattama) Lt. 2 Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden (KSP), Gambir, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Dalam kesempatan tersebut, dibahas tentang tingginya jumlah kecelakaan angkutan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan Over Dimension Overloading (ODOL) hingga menyebabkan korban jiwa.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso mengatakan, ada 12 lembaga yang berkumpul membahas tentang tingginya jumlah kecelakaan angkutan lalu lintas dan jalan.

“Salah satunya karena kendaraan ODOL yang belakangan menjadi topik hangat di kalangan masyarakat,” ucap Slamet, mengutip dari laman resmi Korlantas Polri, Jumat (7/2/2025).

Slamet mengatakan, dari 12 lembaga yang sudah dikumpulkan, berupaya untuk mencari penyebab dan solusinya untuk dibahas lebih mendetail dan lebih serius pada pertemuan selanjutnya.

“Semuanya harus mulai menyadari hampir 26.000 nyawa melayang di tahun 2024 di jalan, ini menjadi perhatian kita semua mulai kita stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan,” ucap Slamet.

Tangkapan layar Ilustrasi truk pengangkut galon

Slamet mengatakan, perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas di sektor hilir, yakni dengan penegakkan hukum. Hal ini terlihat dari upaya Korlantas Polri terus menambah jumlah kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

“Kita mencoba memulai dari hulu, dari mulai kendaraan itu mengangkut barang, kemudian keluar dari kawasan, gudang ataupun pelabuhan, untuk diangkut ke suatu tempat yang dituju, kemudian pendidikan pelatihan dan kualitas pengemudi,” ucap Slamet.

Sementara di hilir, Slamet mengatakan, petugas perlu melakukan penindakan hukum dengan memberdayakan kamera ETLE yang sudah mencapai 1.760 kamera.

Dok. Jasa Marga Jasa Marga menggelar operasi truk ODOL di Tempat Istirahat dan Pelayanan KM 72 A Ruas Tol Cipularang arah Jakarta.

“Kami akan optimalkan terus, 2025 ini akan kita tambah lagi, termasuk kamera yang wide motion untuk mengukur tingkat loading atau berat kendaraan tersebut, penegakkan hukum dengan ETLE dan manual untuk keamanan dan keselamatan kita semua,” ucap Slemet.

Slamet juga mengatakan, jumlah kecelakaan pada tahun 2024 mengalami penurunan ketimbang tahun sebelumnya. Adapun jumlah korban kecelakaan didominasi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, sekaligus tulang punggung keluarga.