JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah melalui Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi membentuk Tim Penegakan Hukum Kelebihan Dimensi dan Muatan (KDM) Nasional.

Tim ini dibentuk guna menindak tegas pelanggaran kendaraan angkutan barang yang melebihi batas dimensi dan muatan, atau dikenal dengan istilah ODOL (over dimension over load).

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menegaskan, pihaknya menargetkan Zero KDM sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan masyarakat dan perlindungan infrastruktur nasional.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho dan jajarannya saat memberikan keterangan, Cikampek, Jawa Barat , Senin (7/4/2025).(Dok.NTMC Korlantas Polri)

“Zero KDM bukan wacana. Ini adalah komitmen Polri demi keselamatan publik, keadilan usaha, dan keberlanjutan infrastruktur nasional. Kami akan jalankan ini secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan,” kata Agus belum lama ini.

“Kami tegaskan, ini bukan sekadar penindakan, tapi upaya pembenahan sistemik. KDM adalah Tindak Pidana lalu lintas dan pelanggaran yang merugikan negara. Kami akan tindak tegas tanpa pandang bulu,” ucapnya.

Penindakan terhadap pelanggaran ODOL ini memiliki dasar hukum yang jelas dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terdapat beberapa pasal yang menjadi landasan hukum, lengkap dengan sanksi pidana dan denda.

Dok. Jasa Marga Razia Truk ODOL dilakukan di Tol Jakarta-Tangerang pada 6-8 Mei 2025

Dasar Hukum dan Sanksi

Penindakan terhadap pelanggaran ODOL mengacu pada beberapa pasal dalam UU No. 22 Tahun 2009, di antaranya:

- Pasal 277: Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dilarang beroperasi. Sanksinya berupa pidana 1 tahun atau denda maksimal Rp 24 juta.

- Pasal 307: Pengemudi atau pemilik kendaraan yang mengangkut muatan berlebih dikenai pidana 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000.

- Pasal 169 ayat (1): Modifikasi kendaraan tanpa izin resmi dapat dikenai pidana 2 bulan atau denda Rp 500.000.

SOLO, KOMPAS.com - Korlantas Polri membentuk tim penegakan hukum untuk menindak kendaraan Kelebihan Dimensi dan Muatan (KDM) atau over dimension and over loading (Odol).

“Tim ini akan menjadi ujung tombak dalam menindak kendaraan-kendaraan yang melanggar aturan dimensi dan muatan,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho dalam keterangannya, Selasa (13/5/2025).

Agus menegaskan, pihaknya tidak akan lagi menoleransi kendaraan kelebihan muatan yang selama ini membahayakan keselamatan dan merusak infrastruktur negara.

Bahkan, maraknya kendaraan kelebihan muatan menyebabkan negara mengalami kerugian.

“Kami tidak akan menolerir lagi praktik KDM yang sudah lama merugikan negara, membahayakan keselamatan, dan merusak infrastruktur. Dengan pembentukan tim ini, penegakan hukum akan lebih terarah, sistematis, dan tegas,” kata Agus.

Tim Penegakan Hukum KDM terdiri dari personel Direktorat Lalu Lintas Polda, Satlantas Polres, dan akan bersinergi dengan Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait lainnya.

Agus mengatakan, tim penegakan hukum KDM ini bertugas untuk melakukan penertiban, penindakan langsung di lapangan, serta memberikan edukasi hukum kepada pemilik dan pengemudi kendaraan angkutan barang.

Dasar hukum penindakannya, antara lain, Pasal 277 UU No. 22 Tahun 2009: Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dilarang beroperasi.

Sanksi: pidana 1 tahun atau denda maksimal Rp 24 juta.

Pasal 307: Pengemudi atau pemilik kendaraan yang mengangkut muatan berlebih dikenakan pidana 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000.

Pasal 169 ayat (1): Modifikasi kendaraan tanpa izin resmi dikenakan pidana 2 bulan atau denda Rp 500.000.

Nantinya, tim penegakan hukum ini akan razia di sejumlah titik rawan, seperti pelabuhan, jalan-jalan nasional, dan kawasan industri.

Selain itu, Polri juga akan menerapkan pendekatan teknologi, seperti pengawasan berbasis kamera ETLE, integrasi jembatan timbang digital, serta pelaporan masyarakat berbasis aplikasi.

“Zero KDM bukan wacana. Ini adalah komitmen Polri demi keselamatan publik, keadilan usaha, dan keberlanjutan infrastruktur nasional. Kami akan jalankan ini secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan,” katanya.

Lebih dari itu, Korlantas juga akan melakukan pembenahan sistemik terkait dengan permasalahan seputar kendaraan kelebihan muatan.

"Korlantas juga mengajak pelaku usaha angkutan untuk mulai bertransformasi ke armada legal dan patuh aturan. Kolaborasi antara aparat, pemerintah, dan swasta adalah kunci mengakhiri era KDM di Indonesia," tutup Agus.