JAKARTA - Sebanyak 170 warga negara asing (WNA), termasuk dari India dan Pakistan , terancam dideportasi dari Indonesia lantaran tidak lengkapnya dokumen keimigrasian hingga bermasalah hukum. Mereka diamankan dalam Operasi Wira Waspada yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Plt Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman mengatakan, pihaknya melakukan Operasi Wira Waspada dengan kendali pusat secara serentak. Operasi tersebut digelar pada 14 sampai dengan 16 Mei 2025. Operasi tersebut dilakukan di 28 titik secara bersama-sama, tersebar di wilayah Jabodetabek.

"Adapun hasil dari operasi tersebut, Dirjen Imigrasi menjaring 170 warga negara asing, yang berasal dari 27 negara dan dalam pelaksanaannya Dirjen Imigrasi melibatkan sepuluh Kantor Imigrasi di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi," jelas Yuldi Yusman saat jumpa pers di Aula Ditjen Imigrasi, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (16/5/2025).

Yuldi membeberkan, WNA asal Nigeria hingga Kamerun mendominasi daftar yang akan dideportasi. "Negara yang pertama menduduki peringkat pertama Nigeria ada 61 orang. Kemudian Kamerun ada 27 orang, kemudian Pakistan ada 14 orang, Sierra Leone ada 12 orang, Pantai Gading ada 8 orang, dan India ada 6 orang," ucapnya.

Yuldi mengatakan, lokasi yang dijadikan sasaran objek operasi tersebut ada di tiga objek, yaitu apartemen, kafe di wilayah Jakarta Pusat, dan pusat perbelanjaan di Jakarta Barat.

"Hal ini kita jadikan target operasi karena melihat situasi yang berkembang beberapa akhir belakangan ini, adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara asing, terutama yang akhir belakangan di swalayan mengamuk tanpa bisa dikendalikan," ujar Yuldi.



Yuldi menyebut, 170 WNA itu tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan yang lengkap hingga over stay atau melebih masa tinggal, sehingga diambil tindakan tegas.

Menurut Yuldi, para WNA tersebut diduga melanggar Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengenai orang asing pemegang izin tinggal yang berada di wilayah Indonesia dan melebihi masa berlakunya, serta Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur tentang penyampaian data palsu atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh visa atau izin tinggal.

"Ancaman hukuman atas pelanggaran ini adalah pidana paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak 500 juta rupiah, serta pengenaan TAK ataupun Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa pendeportasian dan pencantuman dalam daftar penangkalan," ujarnya.

Jakarta -

Pemerintah Provinsi Banten memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa senilai Rp 100 juta. Bantuan tersebut diberikan untuk membiayai operasional posyandu hingga pembentukan badan hukum Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Saya sampaikan bankeu (bantuan keuangan) kepada desa total sebesar Rp 123,8 miliar, per desa Rp 100 juta. Penggunaannya, pertama, berkaitan dengan operasional posyandu karena posyandu saat ini telah bertransformasi menjadi new posyandu dengan menjalankan enam standar pelayanan minimal (SPM)," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten Berly Rizki Natakusumah di kantor Gubernur Banten, Jumat (16/5/2025).

"Kemudian operasional PKK, khususnya dukungan ketahanan pangan, lalu berkaitan dengan penguatan atau pembiayaan penyertaan modal kepada BUMDes, pembentukan notaris untuk Koperasi Merah Putih, dan yang terakhir adalah beasiswa sarjana penggerak," ujarnya.

Berly menjelaskan setiap desa wajib membentuk Kopdes Merah Putih. Untuk saat ini, desa hanya perlu membentuk badan hukum, tidak perlu sampai membahas usaha yang akan dijalankan.

"Koperasi Desa Merah Putih, seluruh desa wajib memiliki Koperasi Desa Merah Putih. Saat ini kita diarahkan pemerintah pusat untuk menyelesaikan pendirian koperasinya. Nanti tindak lanjutnya, kita menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat," ujarnya.

Di Banten terdapat 1.238 desa di empat kabupaten. Mereka ditargetkan menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk membahas Kopdes Merah Putih pada akhir Mei 2025.

"Koperasi Merah Putih, sekitar 30 persen desa di bulan Mei ini sudah melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) terkait pembentukan Koperasi Merah Putih, dan juga menyusun struktur kepengurusannya," ujarnya.

"Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akta notaris setelah Musdesus, yang ditargetkan selesai pada kisaran Juni 2025," sambungnya.

(aik/dek)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) menghentikan intimidasi dan kekerasan yang ditujukan kepada masyarakat sipil.

"Kami merekomendasikan berhenti melakukan intimidasi dan kekerasan dalam bentuk apa pun yang ditujukan secara langsung dan terorganisasi kepada masyarakat sipil," kata anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Uli Parulian Sihombing saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat.

Rekomendasi tersebut disampaikan Komnas HAM berdasarkan hasil pendalaman terhadap dua peristiwa yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, yakni kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan pada 21–22 Maret 2025 serta penyerangan terhadap pendulang emas pada 6–9 April 2025.

Uli menjelaskan Komnas HAM telah melakukan pemantauan lapangan pada 27 April hingga 2 Mei 2025 di Kabupaten Yahukimo. Pemantauan itu meliputi permintaan keterangan dari berbagai pihak untuk memperoleh informasi akurat dan menyeluruh.

Dari pemantauan dimaksud, Komnas HAM mendapati penyerangan terhadap guru, tenaga kesehatan, dan pendulang emas dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) dengan motif tuduhan agen intelijen pemerintah maupun militer Indonesia. Padahal, seluruh korban murni warga sipil.

Khusus terkait kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Komnas HAM menemukan bahwa para korban mendapatkan perlakuan kekerasan fisik dan verbal.

Sementara itu, terkait pendulang emas, Komnas HAM mendapati KKB melakukan penyerangan berulang kali.

Untuk itu, Komnas HAM juga merekomendasikan pimpinan TPNPB dan OPM untuk tidak lagi melakukan kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan yang sedang bertugas di seluruh wilayah Papua.

"Hormati instrumen-instrumen serta prinsip-prinsip HAM dengan mengutamakan pendekatan dialog kemanusiaan dan dialog damai untuk memperjuangkan aspirasi politiknya," imbuh Uli.

Di sisi lain, Komnas HAM meminta Panglima TNI untuk menyampaikan secara terbuka bahwa guru dan tenaga kesehatan di Kabupaten Yahukimo merupakan masyarakat sipil yang netral dan tidak terafiliasi dengan militer. Hal ini demi mencegah kesalahpahaman yang dapat membahayakan guru dan tenaga kesehatan.

Selain itu, Komnas HAM meminta Panglima TNI agar memperhatikan setiap kebijakan dan komunikasi yang berkaitan dengan penanganan KKB selalu mengedepankan prinsip perlindungan terhadap masyarakat sipil.

"Guna menghindari dampak negatif di lapangan," tutur Uli.

Sementara itu, kepada Kapolri, Komnas HAM merekomendasikan agar melakukan asistensi terkait penyelidikan dan penyidikan oleh Polres Yahukimo, supaya penegakan hukum dapat transparan, profesional, dan menghormati prinsip-prinsip HAM.

Komnas HAM juga meminta Kapolri untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat dengan mendirikan kepolisian sektor (polsek) khususnya di distrik yang masuk dalam daerah rawan keamanan, sekaligus melakukan pendekatan sosial dan budaya kepada warga.

"Lakukan sosialisasi larangan pendulangan emas yang berkoordinasi dengan gubernur serta melakukan mitigasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) rutin, patrol rutin dan patrol daring," imbuh Uli.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Selatan menangkap enam warga negara asing (WNA) di Apartemen Kalibata City pada Kamis (15/5/2025) malam WIB. "Enam WNA tersebut diamankan karena menyalahi izin tinggal," kata Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Prihatno Juniardi di Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Prihatno menjelaskan, keenam WNA tersebut diamankan dalam Operasi Wirawibawa dengan beberapa temuan yang sifatnya pelanggaran. "Seperti tinggal tidak sesuai dengan domisili, kemudian ada juga yang kelebihan tinggal (overstay), ada juga beberapa orang asing tidak memegang dokumen saat kami periksa," katanya.

Menurut Prihatno, Operasi Wirawibawa juga melibatkan dari instansi lain seperti kepolisian, TNI, Badan Kesbangpol, dan Kejaksaan itu dilakukan secara berkala. Dia menyebut, razia tersebut merupakan perintah dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenimipas terhadap warga asing secara serentak di Jabodetabek.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas) menangkan 170 Warga Negara Asing dari 27 negara dalam Operasi Wira Waspada di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada 14-16 Mei 2025.

"Hasil dari operasi tersebut, Ditjen Imigrasi menjaring 170 warga negara asing yang berasal dari 27 negara," kata Plt Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman dalam konferensi pers di kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Yuldi mengatakan, para WNA yang diamankan mayoritas berasal dari Nigeria sebanyak 61 orang, disusul Kamerun sebanyak 27 orang, Pakistan sebanyak 14 orang, Sierra Leone sebanyak 12 orang, Pantai Gading 8 orang, dan Gambia 8 orang.

Dia mengatakan, mereka diamankan petugas setelah tak dapat menunjukkan dokumen perjalanan.

Selain itu, mereka menggunakan visa investor fiktif.

"Kita lihat dokumen yang digunakan itu rata-rata visa investor, jadi seolah-olah mereka melakukan investasi di Indonesia, tapi ketika dicek kegiatan investasinya tidak ada, kemudian perusahaan-perusahaan yang mereka investasikan di Indonesia juga tidak ada," ujarnya.

Para WNA dinilai melanggar Pasal 78 dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman hukuman pidana paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp 500 juta.

"Serta pengenaan TAK atau tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian dan pencantuman dalam daftar penangkalan," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 16 warga sipil yang merupakan pendulang emas menjadi korban penyerangan Organisasi Papua Merdeka di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada 21-22 Maret 2025.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut, para pendulang emas tersebut merupakan warga sipil yang berasal dari luar Papua.

"Para korban merupakan pendulang emas yang diketahui berasal dari berbagai daerah di luar Papua," ujar Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam konferensi pers, Jumat (16/5/2025).

Temuan Komnas HAM tersebut membantah klaim OPM yang menyebut ke-16 korban meninggal dunia tersebut merupakan intelijen militer Indonesia.

Di samping itu, Komnas HAM juga menemukan bahwa penyerangan terhadap pendulang emas oleh OPM bukan kali pertama terjadi.

Karenanya, Komnas HAM merekomendasikan agar OPM tak lagi melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap warga sipil di Papua.

Mereka juga meminta OPM untuk menghormati prinsip HAM dengan mengutamakan pendekatan dialog untuk memperjuangkan aspirasinya.

"Tidak melakukan kekerasan (lagi) terhadap guru dan tenaga kesehatan yang sedang bertugas di seluruh wilayah Papua, sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional serta instrumen hukum dan HAM lainnya," ujar Uli.

Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeklaim bertanggung jawab atas penyerangan yang menewaskan enam guru dan tenaga kesehatan dan sejumlah pendulang emas di Distrik Anggruk.

"Kami bertanggung jawab atas penyerangan ini dan kami telah membunuh enam guru dan tenaga medis serta membakar rumah-rumah agen intelijen," ujar Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sembom dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (22/3/2025).

JAKARTA - Pakar hukum Prof Henry Indraguna menilai bantuan pengamanan TNI di instansi Kejaksaan sudah sesuai undang-undang. Hal ini dalam upaya menjaga stabilitas dan kelancaran fungsi lembaga penegak hukum.

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 7 ayat (2), tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) mencakup membantu tugas pemerintah di daerah, membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.

"Dan Pasal 7 ayat (3) disebutkan pelibatan TNI dalam OMSP harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara," ujar Henry, Jumat (16/5/2025).

Penasihat Ahli Balitbang DPP Golkar itu menuturkan pengamanan Kejaksaan oleh TNI secara hukum dimungkinkan, tetapi hanya dalam kondisi tertentu yang memenuhi syarat OMSP dan harus didasarkan pada keputusan politik negara.

"Legalitas pengamanan Kejaksaan oleh TNI secara hukum dimungkinkan jika memenuhi syarat OMSP yaitu atas dasar keputusan politik negara, misalnya melalui MoU atau penugasan resmi berdasarkan Permenhan atau Keppres dan terkait objek vital nasional strategis atau ancaman khusus," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini.

Mengenai pengerahan prajurit dalam pengamanan Kejaksaan sudah sesuai kerja sama resmi MoU. TNI dan Kejaksaan membuat kesepakatan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor NK/6/IV/2023/TNI tanggal 6 April 2023.

"Pengamanan yang dilakukan TNI terhadap kejaksaan hingga daerah harus dipahami sesuai MoU yang ada. TNI dapat memberikan dukungan pengamanan terhadap Kejaksaan," ucapnya.

Dia menilai pengerahan personel TNI untuk mengamankan Kejaksaan di seluruh Indonesia dilakukan dalam kondisi normal, tanpa ada alasan tertentu.

"Perlu penegasan bahwa surat telegram tersebut tidak dikeluarkan dalam situasi yang bersifat khusus melainkan merupakan bagian dari kerja sama pengamanan yang bersifat rutin dan preventif," kata Waketum DPP Bapera ini.

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menegaskan pentingnya kepala daerah dan wakil kepala daerah memahami anggaran dasar dan rumah tangga partai sebagai bagian dari peran politik mereka.

Menurut Djarot, kepala daerah adalah pejabat politik yang lahir dari partai politik sehingga wajib menghayati nilai-nilai partai yang berlandaskan Pancasila dan cita-cita reformasi demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial.

Dalam pertemuan dengan para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Jakarta, Jumat, Djarot meminta agar seluruh pejabat daerah tersebut membaca dengan saksama anggaran dasar dan rumah tangga partai yang selama ini hanya sekadar diterima secara formal.

"Jangan hanya diberikan kepada ajudan untuk dibaca, tetapi wajib bagi ibu bapak sendiri untuk membaca dan memahami," kata Djarot dalam sambutannya.

Apabila masih membutuhkan salinan anggaran dasar tersebut, Djarot mempersilakan untuk mengajukan permintaan ke pihak partai.

Djarot menegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan pejabat politik yang lahir dari partai politik melalui proses politik yang sah. Tanpa dukungan partai politik, tidak mungkin seseorang dapat menduduki posisi tersebut.

Oleh karena itu, hubungan antara partai politik dengan kepala daerah haruslah jelas dan berdasarkan pemahaman yang sama.

"Partai adalah alat perjuangan guna membangun dan membentuk karakter bangsa berdasarkan Pancasila," ujarnya.

Djarot menambahkan bahwa tujuan utama partai politik adalah mewujudkan cita-cita reformasi seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Ia menambahkan karakter yang dibentuk melalui partai harus menjadi pedoman kepala daerah dalam menjalankan tugasnya. Hal ini bertujuan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, berkeadilan sosial, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dengan demikian, kepala daerah yang merupakan produk partai diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai partai ke dalam kebijakan dan tindakan pemerintahan daerah, demi kemajuan bangsa dan negara.

Djarot berharap agar seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berafiliasi dengan PDI Perjuangan dapat menjalankan amanahnya dengan penuh tanggung jawab dan konsisten pada nilai-nilai perjuangan partai.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto berdebat dengan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jumat (16/5/2025).

Dalam perdebatan itu, jaksa mengakui kesaksian penyelidik adalah hasil analisa tim, bukan kesaksian langsung.

Perdebatan ini berawal ketika jaksa tengah mencecar penyelidik KPK, Arif Budi Raharjo, terkait gelar perkara hasil operasi tangkap tangan (OTT) pada 9 Januari 2020.

Adapun Arif diperiksa sebagai saksi sidang perintangan penyidikan yang menjerat Hasto.

Menurut Arif, dalam forum ekspose itu, penyelidik telah memaparkan hasil operasi tertutup, termasuk dugaan sumber suap Harun Masiku.

“Saudara terdakwa (Hasto) harus masuk (tersangka) karena ada sebagian sumber dana yang pada saat itu ditalangi sekitar Rp 400 juta. Itu harus dipertanggungjawabkan,” kata Arif.

Arif mengakui, informasi Rp 400 juta dari Hasto itu merupakan hasil analisis tim penyelidik, bukan kesaksiannya secara langsung.

Di tengah penjelasan itu, kuasa hukum Hasto, Alvon Kurnia Palma, kemudian melayangkan protes. Ia merasa penjelasan Arif sudah keluar dari kesepakatan.

Di awal, Arif diminta menjelaskan terkait peristiwa pada 8 Januari 2020 atau saat KPK menggelar OTT kasus Harun Masiku.

Namun, jaksa merasa penjelasan Arif terkait ekspose pada 9 Januari masih satu rangkaian proses penyelidikan.

Untuk diketahui, setelah dilakukan ekspose dan disepakati alat bukti cukup, maka kasus dinyatakan naik ke tahap penyidikan dan terdapat tersangka.

Artinya, pada 9 Januari, kasus itu sudah naik ke penyidikan.

“Pertanyaannya adalah apakah itu relevan? Kan tadi ditanyakan, apakah ini tadi di sana? Kan tim. Mungkin tolong difokuskan bahwa ini untuk di tanggal 8,” ujar Alvon.

Meski demikian, jaksa KPK tetap bersikeras bahwa keterangan Arif masih satu rangkaian dengan peristiwa OTT.

Penjelasan Arif menyangkut pemaparan hasil operasi tertutup.

Sebaliknya, Alvon tetap keberatan dengan penjelasan Arif dan tidak sependapat dengan jaksa.

“Ya tadi kan sepakat di tanggal 8. Itu saja sih sebenarnya. Ini kan saksi fakta kan?” tanya Alvon.

“Fakta terkait proses ekspose, proses penangkapan. Jadi untuk semua fakta itu,” timpal jaksa.

“Makanya tadi saya jelaskan, bukan melihat langsung, tapi dia merupakan hasil keseluruhan tim dalam proses penyelidikan,” tambah jaksa.

Namun, perdebatan ini tak kunjung berakhir hingga akhirnya ditengahi Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rios Rahmanto.

Ia meminta pengacara Hasto menyimpulkan apakah keterangan Arif tidak relevan dan tidak sesuai dengan klasifikasi definisi saksi yang diatur di undang-undang.

“Jadi saudara nilai saja ada relevansinya apa tidak, gitu ya. Dipilah-pilah nanti tidak sesuai dengan makna, keterangan saksi itu adalah keterangan saksi yang melihat, mengalami, dan mendengar sendiri. Gitu ya saya rasa,” tutur Hakim Rios.

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Bea Cukai menetapkan manajer Arema FCWiebie Dwi Andriyas (WDA) sebagai tersangka kasus peredaran rokok ilegal.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo mengatakan, status tersangka Wiebie berlaku sejak Senin (5/5/2025).

Ia menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah proses penyelidikan yang mendalam.

Saat ini, tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kantor Pusat Bea Cukai.

Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

“Saat ini, proses hukum masih berjalan. Penyidik Bea Cukai sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang terkait dengan kasus tersebut,” jelas Budi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Jumat (16/5/2025).

“Selain itu, kegiatan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang cukai juga terus dilakukan guna memperkuat pembuktian hukum,” tambahnya.

Kronologi manajer Arema FC jadi tersangka rokok ilegal

Penetapan Wiebie sebagai tersangka bermula dari penindakan rokok ilegal di Exit Tol Pakis Malang, Jawa Timur pada Kamis (27/2/2025).

Penindakan dilakukan oleh unit-unit vertikal Bea Cukai yang meliputi Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I, dan Bea Cukai Pasuruan.

Ketiga unit tersebut menjalin sinergi dengan Puspom TNI dan Pomal Lantamal Surabaya.

“Dari pemeriksaan terhadap mobil boks tersebut, kami menemukan 800.000 batang rokok merek OK BOLD tanpa dilekati pita cukai yang dikemas dalam 50 karton,” kata Budi.

“Kami pun membawa sopir mobil boks dan barang bukti ke Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I untuk pemeriksaan lebih lanjut," tambahnya.

Berdasarkan pengakuan sopir, rokok ilegal ternyata berasal dari pabrik rokok tidak resmi, yaitu CV ZAJ di Purwosari, Pasuruan.

Menindaklanjuti pengakuan sopir, tim gabungan melaksanakan pemeriksaan lanjutan terhadap CV ZAJ pada Jumat (28/2/2025).

Tim gabungan lalu mengamankan beberapa barang bukti berupa delapan koli rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, 83 koli etiket rokok berbagai merek, dan empat unit mesin maker jenis MK-8.

Tim gabungan juga menyita tiga unit pressure switches, tiga unit mesin hinge lid packer (HLP), 18 karton rokok merek Record yang dilekati pita cukai diduga salah peruntukan, dan sebuah mobil boks bekas mengangkut rokok ilegal yang terparkir di dalam gudang pabrik CV ZAJ.

Budi menjelaskan, beberapa barang hasil penindakan oleh tim gabungan telah dilakukan penarikan ke Kanwil Bea Cukai Jatim I untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Barang tersebut mencakup 50 karton atau 800.000 batang rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dan delapan koli rokok tanpa dilekati pita cukai yang teridentifikasi tidak terdaftar sebagai merek rokok pada CV ZAJ.

Barang lainnya meliputi 18 karton rokok yang diduga salah peruntukan dan rokok yang tidak dilekati pita cukai.

Sementara itu, barang hasil penindakan berupa etiket rokok berbagai merek, mesin maker, dan mesin HLP dilakukan penitipan.

“Penindakan rokok ilegal ini menegaskan komitmen Bea Cukai dalam memberantas peredaran rokok ilegal,” jelas Budi.

“Dengan kerja sama antar-instansi yang solid dan dukungan masyarakat, penindakan rokok ilegal tidak hanya dapat melindungi masyarakat, tetapi juga mengamankan pendapatan negara dan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil bagi industri yang taat aturan,” tambahnya.

Selanjutnya, Wiebie ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (5/5/2025) dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kantor Pusat Bea Cukai.

Peran manajer Arema FC

Budi mengatakan, Wiebie ditetapkan sebagai tersangka karena ia merupakan penanggung jawab CV ZAJ.

Terkait kasus yang menjeratnya, Wiebie dijerat dengan Pasal 52, 54, dan/atau 56 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Budi juga menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan penegakan hukum secara profesional dan independen kepada Wiebie.

Ia menambahkan, Bea Cukai sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengawasan barang kena cukai terus memperkuat upaya pemberantasan rokok ilegal.

Menurutnya, praktik tersebut merugikan penerimaan negara dan mengganggu persaingan usaha yang sehat.

Budi turut mengimbau supaya masyarakat tidak membeli atau mengedarkan rokok ilegal serta melaporkan bila menemukan indikasi pelanggaran.

"Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan guna mendukung iklim usaha yang jujur dan berkeadilan demi pembangunan nasional yang berkelanjutan," pungkasnya.

alasan razia dilakukan pada malam hari untuk memudahkan identifikasi atau bisa langsung bertemu dengan warga asing tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Selatan mengamankan sebanyak enam Warga Negara Asing (WNA) di Apartemen Kalibata City pada Kamis (15/5) malam.

"Enam WNA tersebut diamankan karena menyalahi izin tinggal," kata Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Prihatno Juniardi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Prihatno menjelaskan keenam WNA tersebut diamankan dalam Operasi gabungan Wirawibawa dengan beberapa temuan yang sifatnya pelanggaran.

"Seperti tinggal tidak sesuai dengan domisili, kemudian ada juga yang kelebihan tinggal (overstay), ada juga beberapa orang asing tidak memegang dokumen saat kami periksa," katanya.

Prihatno juga menyebutkan razia ini dilakukan secara berkala dan juga ini merupakan perintah dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dilakukan razia secara serentak di Jabodetabek.

Dia menjelaskan alasan razia dilakukan pada malam hari untuk memudahkan identifikasi atau bisa langsung bertemu dengan warga asing tersebut.

"Karena kemungkinan pada saat malam hari mereka ada yang sedang beristirahat di tempatnya,selain itu kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak pengelola apartemen untuk memudahkan tugas-tugas kita," katanya.

Prihatno menambahkan operasi Wirawibawa juga melibatkan dari instansi lain seperti kepolisian, TNI, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan Kejaksaan.

Dia menjabarkan enam WNA yang diamankan berinisial HTN, DAJ, MMS, dan STS dari Somalia, SAMH dari Sudan, dan OHSA dari Chad.

Sementara itu empat WNA berinisial CTLO dari Myanmar, NV dari India, IH dari Australia dan HS dari Korea Selatan tidak diamankan tetapi paspor mereka yang ditahan.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

PEKANBARU, KOMPAS.com – Empat anggota Polres Kampar diperiksa Propam Polda Riau imbas kaburnya 11 tahanan dari sel tahanan Polres Kampar, Selasa (14/5/2025).

Keempat anggota tersebut merupakan petugas jaga saat insiden pelarian terjadi. Mereka diduga lalai dalam menjalankan tugas.

“Terkait tahanan kabur, 25 orang saksi dari kalangan masyarakat kita minta keterangan. Kemudian ada 4 dari internal kami (polisi) diperiksa karena ada kelalaian dari anggota tersebut. Saat ini keempatnya sedang diperiksa Propam Polda Riau,” ungkap Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto saat diwawancarai Kompas.com di Mapolda Riau, Jumat (16/5/2025).

Anom menyebut, keempat personel itu kini ditempatkan dalam penempatan khusus (patsus) selama pemeriksaan berlangsung.

“Ya, dipatsuskan,” akui Anom.

Sementara itu, dari 11 tahanan yang kabur, enam orang telah berhasil ditangkap kembali. Lima orang sisanya masih dalam pencarian tim gabungan Polres Kampar dan Polda Riau.

“Kami minta yang lima orang ini agar menyerahkan diri. Karena tim gabungan akan terus melakukan pencarian,” kata Anom.

Diketahui, 11 tahanan yang melarikan diri merupakan tersangka kasus pencurian dan narkotika. Mereka kabur sekitar pukul 01.45 WIB dengan cara membobol ventilasi besi ruang tahanan.

Polisi masih menyelidiki alat yang digunakan para tahanan untuk merusak ventilasi tersebut.