SUKABUMI, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turut memberikan komentarnya mengenai peristiwa gugurnya tiga anggota Polres Way Kanan, Lampung.

“Kalau terkait pembunuhan penembakan terhadap anggota polisi, itu ada sistem peradilan militer. Saya kira sistem peradilan militer adalah sistem peradilan terbaik di Indonesia,” kata Pigai saat ditemui awak media di Universitas Sukabumi, Rabu (19/3/2025).

Sebab, lanjut Pigai, proses hukum di institusi militer itu lebih cepat daripada peradilan umum.

Terlebih dalam peradilan militer, ada tiga tahapan yang bisa menjerat seorang terpidana.

Pertama, pemberhentian dari jabatan; kedua, proses pidana dan; ketiga, kode etik.

Namun, Pigai tak menjawab apakah kasus kematian tiga anggota Polri tersebut masuk ke pelanggaran HAM atau tidak.

Ia menyebut bahwa dirinya tak bisa memutuskan perkara tersebut karena bukan hakim.

“Sulit karena saya bukan hakim. Kan yang berhak dia berstatus apa (adalah) pengadilan,” jelas Pigai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) melarang anggotanya meminta tunjangan hari raya (THR) kepada masyarakat atau pengusaha.

Hal itu tertuang dalam surat instruksi dengan nomor 1609.A4/MPN-PP/II1/2025. Surat ini juga sudah dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP Arif Rahman.

“Iya benar (soal surat PP melarang anggotanya meminta THR),” kata Arif saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (19/3/2025).

Dalam surat tersebut, Majelis Pimpinan Nasional PP menginstruksikan kepada Majelis Pimpinan Wilayah, Cabang, Anak Cabang, dan Ranting di seluruh Indonesia.

“Untuk tidak melakukan pungutan uang atau propaql untuk THR kepada masyarakat atau pengusaha,” demikian tercantum dalam surat tersebut.

Apabila ada yang melanggar instruksi tersebut, Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila akan memberikan sanksi tegas.

“Kepada saudara agar instruksi ini dapat diteruskan sampai ke tingkat basis Pemuda Pancasila di wilayahnya masing-masing,” demikian surat itu.

Tertanda tangan dalam surat itu, yakni Ketua Umum PP, Japto Soerjosoemarno, dan Sekjen PP Arif Rahman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Tim Biro Hukum KPK, Rasamala Aritonang, sebagai saksi pada Rabu (19/3/2025).

Rasamala Aritonang diperiksa dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Kementerian Pertanian untuk tersangka eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama RA karyawan swasta," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya, Rabu.

SYL diduga melakukan pencucian uang terkait praktik pemerasan dan gratifikasi yang ia lakukan selama menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Pada Mei 2024 lalu, penyidik KPK gencar menyita sejumlah aset SYL dan anak buahnya, mulai dari rumah hingga sejumlah mobil.

Salah satu yang disita adalah mobil Mercedes-Benz Sprinter beserta kunci remote yang ditemukan penyidik di Perumahan Bumi Permata Hijau, Makassar.

Selain itu, penyidik juga menyita dua unit kendaraan di Perum The Orchid, Jalan Orchid Indah, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Makassar.

Kendaraan dimaksud adalah satu unit mobil New Jimny warna ivory dengan satu buah kunci, serta satu unit motor Honda X-ADV 750 CC warna silver dominan beserta tiga buah kunci.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad, menyebut revisi Undang-Undang (RUU) TNI berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ketika TNI bersinggungan dengan masyarakat akibat perluasan jabatan sipil.

"Nah, kalau kemudian alat negara di bidang pertahanan ini kemudian dia ditaruh di dalam jabatan-jabatan sipil, maka persinggungan-persinggungan itu potensial terjadi," kata Hussein, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/3/2025).

"Kalau itu terjadi, maka potensial juga akan terjadi kekerasan dan bahkan pelanggaran HAM," tambah dia.

Dia mencontohkan bahwa dalam draf RUU TNI disebutkan tentara menjaga keamanan di darat, terkhusus untuk TNI Angkatan Darat (AD).

Dari situ saja, menurut dia, akan menimbulkan potensi kekerasan terhadap masyarakat.

Sebab, ia menilai, TNI dilatih dan dididik untuk berperang dan menghadapi musuh.

"Karena alat pertahanan yang dilatih, dididik untuk berperang, untuk menghadapi musuh itu, akan menghadapi musuh internal, yaitu masyarakatnya sendiri," ujar dia.

"Jadi, masyarakat itu akan dipandang sebagai sebuah ancaman kalau dia punya operasi-operasi di dalam negeri," sambung dia.

Selain itu, Hussein berpendapat bahwa RUU TNI akan mempersempit lapangan kerja masyarakat karena jabatan sipil untuk TNI aktif malah ditambah.

Padahal, ia mengingatkan, saat ini tengah terjadi kondisi ekonomi nasional yang tidak baik.

"Nah, di tengah kondisi yang begitu, pemerintah justru tidak peka. Alih-alih kemudian membuat kebijakan yang bisa menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, justru malah mempersempit dengan memperluas TNI. Sehingga, TNI yang ramai di medsos itu kan double job istilahnya dari masyarakat. Jadi, sama sekali tidak peka dan justru menambah penderitaan rakyat," pungkas dia.

Untuk diketahui, Komisi I DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk dibawa ke tingkat II atau rapat paripurna.

Kesepakatan ini diambil dalam rapat pleno RUU TNI antara Komisi I DPR RI dan Pemerintah yang digelar pada Selasa (18/3/2025).

Adapun perubahan UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 akan mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga.

Secara spesifik, revisi ini bertujuan menetapkan penambahan usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi bintara dan tamtama, sementara masa kedinasan bagi perwira dapat mencapai usia 60 tahun.

Selain itu, ada kemungkinan masa kedinasan diperpanjang hingga 65 tahun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional.

Kemudian, revisi UU TNI juga akan mengubah aturan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga, mengingat kebutuhan penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga yang semakin meningkat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil.

Namun, Willy mengusulkan agar penjara di pulau terpencil itu juga diperuntukkan bagi narapidana kasus lain, guna mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

“Kalau kita lihat dari keberadaan 525 lokasi lapas dan rutan yang ada saat ini di 33 Kanwil Pemasyarakatan, itu terjadi over kapasitas di atas 100 persen,” ujar Willy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/3/2025).

“Artinya kita memang butuh metode menguranginya. Boleh jadi dari 17.000 pulau yang ada di wilayah kita itu memang dapat menjadi solusi,” sambungnya.

Menurut Willy, narapidana kasus korupsi yang berada di seluruh Lapas di Indonesia tercatat 5.196 orang.

Jumlah ini masih jauh lebih sedikit dibandingkan narapidana kasus selain korupsi yang mencapai 122.186 orang.

Atas dasar itu, Willy berpandangan bahwa wacana Prabowo tersebut juga harus dilihat sebagai upaya mendorong perbaikan tata kelola pengelolaan Lapas, sekaligus mengatasi persoalan overcapacity.

“Di Kanwil Aceh misalnya, bisa saja ditambah pembangunan lapas baru di antara 363 pulau-pulau kecil yang ada. Di Sumatera Utara bisa dipilih dari 229 pulau. Kemudian untuk Jawa misalnya bisa dibangun di pulau-pulau di Lampung, atau NTB, dan lainnya,” tutur Willy.

Politikus Nasdem itu pun meminta kementerian terkait segera melakukan kajian mendalam dan menindaklanjuti usulan presiden tersebut.

“Karena ini idenya berasal dari Pak Presiden, maka semestinya kementerian teknis juga bisa segera bersiap dengan kajian komprehensifnya,” pungkasnya.

Diketahui, wacana penjara di pulau terpencil ini awalnya disampaikan Prabowo saat menyinggung soal koruptor dalam acara peresmian mekanisme baru penyaluran tunjangan ASN di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta pada Kamis, 13 Maret 2025.

Prabowo mengatakan, akan membangun penjara di pulau terpencil khusus untuk koruptor. “Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka tidak bisa keluar malam hari," kata Prabowo di akhir pidatonya. "Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu," ujarnya lagi disambut tawa para peserta.

Prabowo juga menekankan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

Sebab, menurut dia, tidak ada negara yang kaya jika korupsi.

Mantan Menteri Pertahanan ini mengatakan, korupsi hanya membawa kehancuran suatu negara.

Prabowo juga menekankan bahwa dirinya tidak takut menghadapi koruptor. “Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harusnya mengerti saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini,” kata Prabowo menegaskan.

WASHINGTON, KOMPAS.com - Mahmoud Khalil, mahasiswa pascasarjana asal Palestina di Universitas Columbia di New York, Amerika Serikat (AS), yang hendak dideportasi pemerintahan Donald Trump karena perannya dalam protes pro-Palestina, menyebut dirinya sebagai tahanan politik, Selasa (18/3/2025). Itu merupakan pernyataan langsung pertamanya sejak dia ditahan.

Penahanan Khalil, yang berstatus penduduk tetap AS, dikecam berbagai kelompok hak asasi manusia sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan hak atas proses hukum yang adil. Lebih dari 100 anggota parlemen AS dari Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat AS mempertanyakan legalitas penahanan itu dalam sebuah surat kepada pemerintahan Presiden Donald Trump yang berasal dari Partai Republik.

Para jaksa Departemen Kehakiman AS mengatakan, Khalil, 30 tahun, dapat dideportasi karena Menteri Luar Negeri, Marco Rubio, menetapkan bahwa keberadaannya di AS dapat menimbulkan "konsekuensi negatif bagi kebijakan luar negeri" AS.

Kasus Khalil dapat menjadi ujian bagi batasan antara kebebasan berpendapat yang dilindungi bagi warga negara maupun non-warga negara berdasarkan Amandemen Pertama Konstitusi AS, dengan pandangan pemerintah bahwa beberapa bentuk protes dapat merusak kebijakan luar negeri.

Tahanan Politik

"Nama saya Mahmoud Khalil dan saya adalah tahanan politik," kata Khalil dalam sebuah surat yang dipublikasikan pada Selasa kemarin.

"Penangkapan saya adalah konsekuensi langsung dari penggunaan hak saya atas kebebasan berbicara ketika saya menyuarakan kebebasan Palestina dan diakhirinya genosida di Gaza, yang kembali berlangsung dengan intensitas penuh pada Senin malam," kata Khalil dalam suratnya. Dia merujuk pada serangan terbaru Israel di Gaza yang menurut otoritas setempat menewaskan lebih dari 400 warga Palestina.

Para pengacara Khalil telah meminta agar dia dibebaskan segera. Khalil menjadi penduduk tetap di AS tahun lalu. Saat ini, istrinya tengah hamil delapan bulan.

Penangkapannya pada 8 Maret memicu aksi protes di sejumlah kota di AS, termasuk di New York City pada Selasa, ketika ratusan orang berkumpul di Times Square untuk menuntut pembebasannya.

Trump telah bertekad untuk mendeportasi para aktivis pro-Palestina yang terlibat dalam aksi protes di kampus-kampus AS saat menentang perang Israel di Gaza setelah serangan Hamas pada Oktober 2023. Trump menuduh para pengunjuk rasa bersikap antisemit dan mendukung kelompok Hamas yang dianggpa AS sebagai kelompok teroris.

Para pihak yang mendukung Palestina, termasuk beberapa kelompok Yahudi, mengatakan bahwa kritik mereka terhadap serangan Israel di Gaza sering kali disalahartikan sebagai antisemitisme oleh para pengkritik mereka. Sementara dukungan mereka terhadap hak-hak orang Palestina dianggap sebagai dukungan terhadap kelompok Hamas.

Dalam suratnya pada hari Selasa itu, Khalil mengatakan bahwa penangkapannya mencerminkan rasisme terhadap warga Palestina.

Pemerintahan Trump belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana Khalil bisa membahayakan kebijakan luar negeri AS. Trump, tanpa bukti, menuduhnya mendukung Hamas. Tim hukum Khalil menyatakan bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan Hamas.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) berkolaborasi untuk menciptakan desa bebas intoleransi dan radikalisme di seluruh Indonesia.

Dalam audiensi yang digelar di Jakarta, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam upaya pencegahan terorisme, yang membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga terkait.

"Kuncinya memang kolaborasi dan kebersamaan menunjukkan negara hadir dan kemudian satu bahasa dalam pencegahan terorisme," ujar Eddy dilansir dari Antara, Rabu (19/3/2025).

Program Desa Siapsiaga

Dalam audiensi tersebut, BNPT memperkenalkan konsep Desa Siapsiaga, yang akan menjadi bagian dari kesiapsiagaan nasional sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Desa Siapsiaga adalah desa atau kelurahan dengan penduduk yang memiliki tingkat kesadaran tinggi dalam mengantisipasi ancaman radikalisme dan terorisme, sesuai alat ukur yang disiapkan oleh BNPT.

Program ini bertujuan untuk:

• Memastikan setiap desa memiliki prosedur operasional standar pencegahan terorisme
• Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya radikalisme
• Membangun sistem deteksi dini terhadap potensi ancaman terorisme

Dukungan Kemendes PDT

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan dukungan penuh terhadap program ini dan siap melibatkan berbagai elemen masyarakat di desa.

"Prinsipnya kami siap, ini sangat bagus nanti realisasinya bagaimana, bisa kita melibatkan 40 ribu orang, ada kepala desa, pendamping desa, ada camat. Intinya kami punya jangkauan untuk melakukan sosialisasi bagaimana bahaya terorisme," ujar Yandri.

Ia berharap kolaborasi ini dapat segera direalisasikan untuk menciptakan desa-desa yang benar-benar bebas dari intoleransi dan radikalisme.

"Mudah-mudahan dari pertemuan ini bisa direalisasikan desa bebas radikalisme, sehingga desa toleransi semakin hari semakin banyak dan menorehkan prestasi yang luar biasa," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyarankan polisi untuk tidak menindaklanjuti laporan terhadap aktivis yang menggeruduk rapat pembahasan Revisi Undang-undang TNI (RUU TNI) di Hotel Farimont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Pigai menyatakan, kasus tersebut cukup diselesaikan lewat mekanisme keadilan restoratif ketimbang memprosesnya secara hukum.

"Polisi cari solusi mediasi saja, tidak usah proses hukum," kata Pigai dalam keterangannya, Rabu (19/3/2025).

"Kalau enggak salah ada Peraturan Kapolri yang lebih kepada restoratif daripada retributif," ujar dia.

Aturan yang dimaksud Menteri HAM adalah Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pigai menambahkan, Kementerian HAM memastikan pemerintahan Prabowo Subianto tidak mengekang kebebasan sipil, memberi ruang partisipasi publik, dan terbuka terhadap kritik.

"Oleh karena itu, atas upaya hukum melaporkan kelompok masyarakat sipil, Menteri HAM meminta kepolisian agar tidak melanjutkan proses hukum tersebut dan menempuh jalan mediasi," kata Pigai.

Sebelumnya, petugas keamanan Hotel Fairmont Jakarta berinisial RYK membuat laporan polisi (LP) di Polda Metro Jaya pada Sabtu (15/3/2025).

Laporan ini dibuat usai tiga aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil menggeruduk Hotel Fairmont yang menjadi lokasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membahas Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, laporan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1876/III/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.

“Benar, tanggal 15 Maret kami menerima laporan polisi tentang dugaan tindak pidana terkait ketertiban umum dan atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia,” kata Ade Ary, Senin (17/3/2025).

Meski begitu, Ade Ary menyebutkan, terlapor dalam LP ini masih dalam penyelidikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan koordinasi dengan aparat hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat aktivitas sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang baru-baru ini meminta tunjangan hari raya (THR) dari pengusaha.

Todotua menegaskan bahwa persoalan ini merupakan hal yang sangat khusus, sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

"Memang (persoalan ormas meminta THR) adalah permasalahan yang sangat khusus," ujar Todotua di Kantor Kementerian Investasi pada Selasa (18/3/2025).

"Dan kita terus berkoordinasi dengan para aparat hukum untuk bisa menyelesaikan itu," tambahnya.

Kekhawatiran ini muncul setelah sebuah surat permintaan THR dari ormas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bitung Jaya, Tangerang, viral di media sosial.

Dalam surat tersebut, ormas meminta kepada pengusaha dan perusahaan di sekitar wilayah mereka untuk memberikan THR, dengan tidak menyebutkan besaran pemberian, hanya menyebutkan bahwa jumlahnya bisa sedikit atau banyak, namun tetap diterima dengan senang hati. Surat itu ditandatangani oleh Ketua Ormas Desa LPM Bitung Jaya, Jayadi.

Menanggapi fenomena ini, Direktur Legal and External Affairs Chandra Asri Group, Edi Rivai, menyatakan bahwa pihaknya mengharapkan adanya penegakan hukum yang jelas dan kepastian bagi dunia usaha.

Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan aktivitas perusahaan tidak terganggu oleh permintaan THR dari ormas-ormas semacam ini.

"Pada intinya yang kami harapkan adalah kepastian hukum, kepastian berusaha, sehingga kegiatan tidak terganggu (dengan ormas minta THR)," tutur Edi dalam Diskusi Forwin Peluang dan Tantangan Industri Kimia sebagai Proyek Strategis Nasional dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Jakarta, yang dilansir dari Tribunnews, Sabtu (15/3/2025).

Edi juga menekankan bahwa fenomena ormas yang meminta THR ini harus segera dihentikan. Menurutnya, pengusaha sejatinya sudah memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar dengan cara yang sah, seperti memprioritaskan masyarakat setempat dalam rekrutmen tenaga kerja atau menjalin kemitraan dengan pengusaha lokal.

"Dari pihak industri, terlebih kami akan membangun. Tentunya akan memberi manfaat ke lokal, menyerap tenaga kerja lokal, memberikan kesempatan bekerja pengusaha-pengusaha lokal yang mempunyai kompetensi dan sebagainya," jelas Edi.

Pemerintah dan aparat hukum kini tengah berupaya untuk menanggulangi permasalahan ini agar dunia usaha bisa beroperasi dengan fokus dan tidak terganggu oleh praktik yang meresahkan.

KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, hanya 14 kementerian/lembaga (K/L) yang disetujui dapat diisi oleh prajurit TNI aktif.

Dia mengatakan, dalam penyusunan RUU tersebut, awalnya terdapat 16 kementerian/lembaga yang diperbolehkan diisi oleh prajurit TNI aktif.

Namun, ada instansi yang dikurangi atau yang disatukan maknanya.

"14 jadinya, tadinya 16. Karena pertahanan dan dewan pertahanan nasional itu satu kemudian seperti Mensesneg juga nanti ada sekretaris militer presiden itu dirangkap juga bisa," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Selasa (18/3/2025).

Menurut dia, belasan kementerian/lembaga yang bisa diisi oleh prajurit aktif itu pada intinya masih berkaitan dengan tugas di bidang pertahanan.

Ia mengatakan, pembicaraan RUU tersebut pada tingkat kesatu atau di tingkat komisi sudah selesai dan akan dibawa ke tingkat rapat paripurna DPR RI.

Secara sederhana, menurut dia, ada tiga poin perubahan yang disetujui dalam RUU tersebut.

Dia menegaskan bahwa TNI aktif yang hendak mengisi jabatan sipil di luar 14 kementerian/lembaga tersebut harus mengundurkan diri dari dinas TNI atau pensiun.

Untuk itu, sejumlah TNI aktif yang saat ini tengah menjabat di jabatan sipil yang di luar ketentuan itu akan segera pensiun.

"Soal kekhawatiran menyangkut soal dwifungsi ABRI itu terjawab, bahwa itu sama sekali tidak benar," kata dia.

Komisi I DPR RI sebelumnya menyetujui pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), pada tingkat kesatu untuk dibawa ke tingkat selanjutnya pada tingkat rapat paripurna DPR RI.

RUU itu disetujui untuk dibahas ke rapat paripurna setelah seluruh fraksi partai politik di DPR RI menyampaikan pendapat akhir mini fraksi.

Seluruh fraksi pun menyetujui RUU tersebut untuk dibahas ke tingkat lanjut.

Pengambilan keputusan itu yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, disaksikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, hingga Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, hanya 14 kementerian/lembaga (K/L) yang disetujui dapat diisi oleh prajurit TNI aktif.

Dia mengatakan, dalam penyusunan RUU tersebut, awalnya terdapat 16 kementerian/lembaga yang diperbolehkan diisi oleh prajurit TNI aktif.

Namun, ada instansi yang dikurangi atau yang disatukan maknanya.

"14 jadinya, tadinya 16. Karena pertahanan dan dewan pertahanan nasional itu satu kemudian seperti Mensesneg juga nanti ada sekretaris militer presiden itu dirangkap juga bisa," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Selasa (18/3/2025).

Menurut dia, belasan kementerian/lembaga yang bisa diisi oleh prajurit aktif itu pada intinya masih berkaitan dengan tugas di bidang pertahanan.

Ia mengatakan, pembicaraan RUU tersebut pada tingkat kesatu atau di tingkat komisi sudah selesai dan akan dibawa ke tingkat rapat paripurna DPR RI.

Secara sederhana, menurut dia, ada tiga poin perubahan yang disetujui dalam RUU tersebut.

Dia menegaskan bahwa TNI aktif yang hendak mengisi jabatan sipil di luar 14 kementerian/lembaga tersebut harus mengundurkan diri dari dinas TNI atau pensiun.

Untuk itu, sejumlah TNI aktif yang saat ini tengah menjabat di jabatan sipil yang di luar ketentuan itu akan segera pensiun.

"Soal kekhawatiran menyangkut soal dwifungsi ABRI itu terjawab, bahwa itu sama sekali tidak benar," kata dia.

Komisi I DPR RI sebelumnya menyetujui pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), pada tingkat kesatu untuk dibawa ke tingkat selanjutnya pada tingkat rapat paripurna DPR RI.

RUU itu disetujui untuk dibahas ke rapat paripurna setelah seluruh fraksi partai politik di DPR RI menyampaikan pendapat akhir mini fraksi.

Seluruh fraksi pun menyetujui RUU tersebut untuk dibahas ke tingkat lanjut.

Pengambilan keputusan itu yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, disaksikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, hingga Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) oleh Komisi I DPR RI menuai kritik tajam dari Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Nanik Prasetyoningsih.

Ia menegaskan bahwa apapun agenda yang direncanakan dalam RUU TNI harus tetap menjaga keberlangsungan supremasi sipil dalam sistem demokrasi.

Nanik menggarisbawahi pentingnya adanya batasan yang jelas dan tegas terhadap keterlibatan TNI dalam jabatan sipil.

"Secara formal, pembahasan RUU TNI ini sudah kontroversial karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara berarti. Selama pembahasan dilakukan secara tertutup, muncul kekhawatiran akan berdampak kepada supremasi sipil," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Selasa (18/3/2025).

"Indonesia adalah negara demokrasi sehingga dalam setiap pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan harus mendapat persetujuan dari masyarakat," ujarnya menambahkan.

Nanik, yang juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Hukum Program Magister UMY, menilai hak masyarakat tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah untuk mencegah kebangkitan sistem dwifungsi militer seperti pada masa Orde Baru.

Lebih lanjut, Nanik mengkritik substansi RUU TNI yang memberikan perluasan jabatan sipil untuk anggota militer aktif.

Ia berpendapat bahwa hal ini dapat mengakibatkan TNI melakukan intervensi dalam bidang yang tidak sesuai dengan fungsi utamanya, berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga terkait.

"Kewenangan TNI tersebut masih akan ditambah dengan perluasan tugas operasi militer selain perang, yaitu di bidang penanganan narkotika, siber dan informatika, serta konflik WNI di luar negeri," jelas dia.

"Itu semua tercantum dalam RUU TNI dan perlu diatur dengan tegas batas dari kewenangan di setiap bidang tersebut, karena selama ini sudah ada lembaga yang berwenang seperti BNN, BSSN, dan Kementerian Luar Negeri," ujarnya.

Nanik juga menekankan bahwa ketidaksesuaian yang terjadi akibat adanya dwifungsi militer dapat mengancam supremasi sipil.

Ia menegaskan pentingnya pemisahan yang tegas antara militer dan sipil.

"Secara objektif, tugas dari militer atau TNI adalah pertahanan dan keamanan nasional dan tidak akan terlibat dalam struktur pemerintahan sipil. Namun dengan adanya RUU TNI, saya khawatir tugas tersebut akan bergeser menjadi subjektif," ungkapnya.

Ia menilai kejanggalan dalam proses pengesahan RUU TNI perlu diperbaiki. Salah satunya dengan mengulang pembahasan dan melibatkan lebih banyak masyarakat.

Nanik menekankan bahwa partisipasi masyarakat yang berarti dapat memenuhi syarat formal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Ia juga mengusulkan peninjauan ulang substansi RUU TNI dan penempatan supremasi sipil secara proporsional di Indonesia.

"Sipil dan TNI itu sudah ada tempat dan fungsinya masing-masing, jangan dicampur adukkan. Dwifungsi militer di Indonesia sudah dikoreksi pada saat reformasi, mengapa seakan berniat dihidupkan kembali? Artinya akan terjadi kemunduran dalam demokrasi Indonesia. Terlepas dari segala proses politik yang terjadi, dalam hukum sudah jelas diatur melalui UUD 1945 terkait tugas dari TNI, di mana harus ada batas yang tegas antara TNI dengan ranah sipil sehingga sesuai dengan ketentuan konstitusi," pungkasnya.