JAKARTA - Mohsen Mahdawi , seorang mahasiswa kelahiran Palestina ditangkap oleh petugas imigrasi Amerika Serikat (AS) sejak 14 April 2025. Mohsen Mahdawi ditahan saat menghadiri apa yang seharusnya menjadi wawancara naturalisasi rutin di Vermont.

Kuasa hukum pria berusia 34 tahun itu pun telah mengajukan petisi habeas corpus di Distrik Vermont dan telah meminta perintah penahanan sementara yang melarang pemerintah mengeluarkannya dari yurisdiksi atau dari Amerika.

Mohsen Mahdawi pemegang green card dan telah tinggal di AS selama satu dekade itu bukan mahasiswa Palestina pertama dari Columbia University yang ditahan di bawah tindakan keras imigrasi pemerintahan Trump.

Bulan lalu, agen imigrasi federal menahan Mahmoud Khalil (30), penduduk sah AS lainnya yang berasal dari Palestina, karena memimpin protes kampus terhadap perang brutal Israel di Gaza.

Dalam perkembangannya, New York Times menulis, Mohsen Mahdawi telah dibebaskan dari tahanan federal, lebih dari dua minggu setelah petugas imigrasi menahannya dan berusaha mencabut kartu hijaunya sebagai bagian dari tindakan keras yang meluas terhadap pengunjuk rasa mahasiswa.

Mahdawi memberikan nada menantang setelah dibebaskan.

?Saya katakan dengan jelas dan lantang, kepada Presiden Trump dan kabinetnya: Saya tidak takut kepada Anda,? katanya, dikutip dari New York Times.

Mengenakan setelan kotak-kotak dan kacamata berbingkai kawat emas, Mahdawi melilitkan kaffiyeh di bahunya. Saat ia keluar dari gedung pengadilan menuju kerumunan yang menunggunya, ia mengangkat tangannya membentuk tanda perdamaian.

?Mereka menangkap saya. Apa alasannya? Karena saya meninggikan suara, dan saya berkata tidak untuk perang, ya untuk perdamaian,? kata Mahdawi. ?Karena saya berkata, ?Sudah cukup. Membunuh lebih dari 50.000 warga Palestina sudah lebih dari cukup.??

Profil Mohsen Mahdawi

Dikutip dari Guardian, Mahdawi lahir dan dibesarkan di kamp pengungsi di Tepi Barat, tempat ia tinggal hingga pindah ke Negeri Paman Sam pada 2014. Ia menjadi penduduk tetap sah AS pada 2015.

Mahdawi adalah mahasiswa Columbia University, dengan perkiraan tanggal kelulusan Mei 2025. Mahdawi berencana untuk kembali ke sekolah tersebut karena ia telah diterima di program magister di Sekolah Hubungan Internasional dan Publik Columbia, yang akan dimulai musim gugur ini, menurut dokumen pengadilan.

Mohsen Mahdawi adalah bagian dari sekelompok mahasiswa di kampus-kampus yang memiliki visa pelajar ataugreen card yang ditahan pemerintah sebagai bagian dari apa yang diklaim pemerintahan Trump sebagai upaya untuk menindak antisemitisme dan protes pro-Palestina.

Tak lama setelah pembebasan Mahdawi, pengacaranya mengatakan bahwa ia akan diizinkan untuk menyelesaikan program akademiknya di Columbia.

KOMPAS.com - Seorang hakim imigrasi Amerika Serikat (AS), Jumat (11/4/2025), memutuskan bahwa aktivis Palestina, Mahmoud Khalil, dapat dideportasi. Hal itu membuka jalan bagi pemerintahan Presiden Donald Trump untuk melanjutkan upaya mengusir mahasiswa Universitas Columbia itu dari AS, sebulan setelah dia ditangkap di New York City.

Putusan yang dikeluarkan Hakim Jamee Comans di Pengadilan Imigrasi LaSalle di Louisiana itu bukanlah keputusan akhir atas nasib Khalil. Namun, putusan tersebut merupakan kemenangan penting bagi presiden Trump dalam upayanya untuk mendeportasi para mahasiswa asing pro-Palestina yang tinggal secara legal di AS dan, seperti Khalil, tidak dikenai tuduhan tindak pidana apapun.

Mengacu pada Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan AS tahun 1952, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, memutuskan bulan lalu bahwa Khalil dianggap bisa membahayakan kepentingan kebijakan luar negeri AS. Dia harus dideportasi karena pidato serta aktivitasnya, yang “pada dasarnya sah secara hukum”, dinilai berdampak buruk terhadap kepentingan nasional.

Comans menyatakan, dia tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan seorang menteri luar negeri. Hakim itu menolak permohonan tim kuasa hukum Khalil untuk memanggil Rubio sebagai saksi guna menguji dasar pertimbangan yang disebut "alasan yang masuk akal" berdasarkan undang-undang tahun 1952 tersebut.

Putusan hakim itu disampaikan setelah sidang selama 90 menit yang berlangsung panas di sebuah ruang pengadilan yang terletak di dalam kompleks penjara imigran di wilayah pedesaan Louisiana. Penjara itu dikelilingi pagar kawat berduri dan dikelola kontraktor swasta yang disewa pemerintah.

Khalil, tokoh terkemuka dalam gerakan protes mahasiswa pro-Palestina yang telah mengguncang kampus Universitas Columbia di New York City, lahir di sebuah kamp pengungsi Palestina di Suriah. Dia memiliki kewarganegaraan Aljazair dan menjadi penduduk tetap AS (permanent resident) tahun lalu. Istri Khalil warga negara AS.

Saat ini, Khalil ditahan di penjara Louisiana. Dia dipindahkan ke sana oleh otoritas federal setelah ditangkap pada 8 Maret di apartemennya di Universitas Columbia, Jarak penjara itu dengan Universitas Columbia sekitar 1.930 km.

Comans memberi waktu kepada tim pengacara Khalil hingga 23 April untuk mengajukan permohonan penangguhan deportasi sebelum dia mempertimbangkan apakah akan mengeluarkan perintah deportasi.

Seorang hakim imigrasi dapat memutuskan seorang migran tidak dapat dideportasi jika terdapat kemungkinan dia akan mengalami penganiayaan di negara asalnya, atau karena alasan hukum lainnya.

Khalil Sampaikan Pernyataan di Hadapan Hakim

Saat sidang ditutup Hakim Comans, Khalil mencondongkan tubuhnya ke depan dan meminta izin untuk berbicara di hadapan pengadilan. Comans sempat ragu, tetapi akhirnya mengizinkannya.

Khalil mengutip pernyataan Comans dalam sidang hari Selasa sebelumnya, bahwa tidak ada yang lebih penting bagi pengadilan selain "hak atas proses hukum yang adil dan keadilan yang mendasar."

“Jelas sekali, apa yang kita saksikan hari ini —dua prinsip dasar itu sama sekali tidak hadir, baik hari ini maupun dalam keseluruhan proses ini,” kata Khalil. “Inilah tepatnya alasan mengapa pemerintahan Trump mengirim saya ke pengadilan ini, seribu mil jauhnya dari keluarga saya.”

Hakim menyatakan, putusannya didasarkan pada sebuah surat dua halaman tanpa tanggal yang ditandatangani Rubio dan disampaikan ke pengadilan serta kuasa hukum Khalil.

Tim pengacara Khalil, yang hadir melalui tautan video, menyampaikan protes karena hanya diberi waktu kurang dari 48 jam untuk meninjau surat Rubio dan bukti yang disampaikan pemerintahan Trump kepada hakim Comans dalam pekan itu. Marc Van Der Hout, pengacara utama Khalil, berulang kali meminta agar sidang ditunda. Namun, Comans menegurnya karena dianggap menyimpang dari pokok agenda sidang, bahkan dua kali menyatakan bahwa Van Der Hout “punya agenda sendiri.”

Comans menjelaskan, undang-undang imigrasi tahun 1952 memberikan “hak penilaian sepihak” kepada Menteri Luar Negeri dalam membuat keputusan soal Khalil.

Rubio menulis, Khalil harus dideportasi karena keterlibatannya dalam “protes antisemit dan aktivitas mengganggu,” yang menurutnya menciptakan lingkungan bermusuhan bagi mahasiswa Yahudi di AS.

Surat Rubio tidak menuduh Khalil melakukan pelanggaran hukum, tetapi menyatakan bahwa Departemen Luar Negeri AS dapat mencabut status hukum imigran yang dianggap dapat membahayakan kepentingan kebijakan luar negeri AS, meskipun pandangan, asosiasi, atau pernyataan mereka “tidak melanggar hukum”.

Khalil mengatakan, kritik terhadap dukungan pemerintah AS terhadap pendudukan militer Israel di wilayah Palestina telah disalahartikan sebagai antisemitisme. Tim pengacaranya mengatakan, mereka telah menyerahkan bukti berupa wawancara Khalil dengan CNN dan media lain yang dilakukan tahun lalu, di mana dia mengecam antisemitisme dan bentuk prasangka lainnya.

Para pengacaranya juga menegaskan, pemerintahan Trump menargetkan Khalil karena ucapannya yang dilindungi hukum, termasuk hak untuk mengkritik kebijakan luar negeri AS.

“Mahmoud telah menjadi korban dari sandiwara proses hukum yang nyata, pelanggaran mencolok atas haknya untuk mendapatkan sidang yang adil, serta bentuk penyalahgunaan hukum imigrasi untuk membungkam perbedaan pendapat,” kata Van Der Hout dalam pernyataan setelah sidang.

Sistem pengadilan imigrasi AS berbeda dari sistem pengadilan federal biasa. Sistem itu dijalankan oleh Departemen Kehakiman AS, bukan oleh lembaga yudikatif independen. Para hakim imigrasi pun diangkat Departemen Kehakiman, bukan melalui proses peradilan federal seperti hakim pada umumnya.

KOMPAS.com - Seorang hakim imigrasi Amerika Serikat (AS), Jumat (11/4/2025), memutuskan bahwa aktivis Palestina, Mahmoud Khalil, dapat dideportasi. Hal itu membuka jalan bagi pemerintahan Presiden Donald Trump untuk melanjutkan upaya mengusir mahasiswa Universitas Columbia itu dari AS, sebulan setelah dia ditangkap di New York City.

Putusan yang dikeluarkan Hakim Jamee Comans di Pengadilan Imigrasi LaSalle di Louisiana itu bukanlah keputusan akhir atas nasib Khalil. Namun, putusan tersebut merupakan kemenangan penting bagi presiden Trump dalam upayanya untuk mendeportasi para mahasiswa asing pro-Palestina yang tinggal secara legal di AS dan, seperti Khalil, tidak dikenai tuduhan tindak pidana apapun.

Mengacu pada Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan AS tahun 1952, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, memutuskan bulan lalu bahwa Khalil dianggap bisa membahayakan kepentingan kebijakan luar negeri AS. Dia harus dideportasi karena pidato serta aktivitasnya, yang “pada dasarnya sah secara hukum”, dinilai berdampak buruk terhadap kepentingan nasional.

Comans menyatakan, dia tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan seorang menteri luar negeri. Hakim itu menolak permohonan tim kuasa hukum Khalil untuk memanggil Rubio sebagai saksi guna menguji dasar pertimbangan yang disebut "alasan yang masuk akal" berdasarkan undang-undang tahun 1952 tersebut.

Putusan hakim itu disampaikan setelah sidang selama 90 menit yang berlangsung panas di sebuah ruang pengadilan yang terletak di dalam kompleks penjara imigran di wilayah pedesaan Louisiana. Penjara itu dikelilingi pagar kawat berduri dan dikelola kontraktor swasta yang disewa pemerintah.

Khalil, tokoh terkemuka dalam gerakan protes mahasiswa pro-Palestina yang telah mengguncang kampus Universitas Columbia di New York City, lahir di sebuah kamp pengungsi Palestina di Suriah. Dia memiliki kewarganegaraan Aljazair dan menjadi penduduk tetap AS (permanent resident) tahun lalu. Istri Khalil warga negara AS.

Saat ini, Khalil ditahan di penjara Louisiana. Dia dipindahkan ke sana oleh otoritas federal setelah ditangkap pada 8 Maret di apartemennya di Universitas Columbia, Jarak penjara itu dengan Universitas Columbia sekitar 1.930 km.

Comans memberi waktu kepada tim pengacara Khalil hingga 23 April untuk mengajukan permohonan penangguhan deportasi sebelum dia mempertimbangkan apakah akan mengeluarkan perintah deportasi.

Seorang hakim imigrasi dapat memutuskan seorang migran tidak dapat dideportasi jika terdapat kemungkinan dia akan mengalami penganiayaan di negara asalnya, atau karena alasan hukum lainnya.

Khalil Sampaikan Pernyataan di Hadapan Hakim

Saat sidang ditutup Hakim Comans, Khalil mencondongkan tubuhnya ke depan dan meminta izin untuk berbicara di hadapan pengadilan. Comans sempat ragu, tetapi akhirnya mengizinkannya.

Khalil mengutip pernyataan Comans dalam sidang hari Selasa sebelumnya, bahwa tidak ada yang lebih penting bagi pengadilan selain "hak atas proses hukum yang adil dan keadilan yang mendasar."

“Jelas sekali, apa yang kita saksikan hari ini —dua prinsip dasar itu sama sekali tidak hadir, baik hari ini maupun dalam keseluruhan proses ini,” kata Khalil. “Inilah tepatnya alasan mengapa pemerintahan Trump mengirim saya ke pengadilan ini, seribu mil jauhnya dari keluarga saya.”

Hakim menyatakan, putusannya didasarkan pada sebuah surat dua halaman tanpa tanggal yang ditandatangani Rubio dan disampaikan ke pengadilan serta kuasa hukum Khalil.

Tim pengacara Khalil, yang hadir melalui tautan video, menyampaikan protes karena hanya diberi waktu kurang dari 48 jam untuk meninjau surat Rubio dan bukti yang disampaikan pemerintahan Trump kepada hakim Comans dalam pekan itu. Marc Van Der Hout, pengacara utama Khalil, berulang kali meminta agar sidang ditunda. Namun, Comans menegurnya karena dianggap menyimpang dari pokok agenda sidang, bahkan dua kali menyatakan bahwa Van Der Hout “punya agenda sendiri.”

Comans menjelaskan, undang-undang imigrasi tahun 1952 memberikan “hak penilaian sepihak” kepada Menteri Luar Negeri dalam membuat keputusan soal Khalil.

NEW YORK CITY, KOMPAS.com - Mahmoud Khalil, mahasiswa pascasarjana asal Palestina di Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat (AS), menyatakan dirinya sebagai tahanan politik setelah ditahan dan menghadapi ancaman deportasi dari pemerintahan Presiden Donald Trump.

Pernyataan itu disampaikan Khalil dalam surat terbuka yang dipublikasikan pada Selasa (18/3/2025), menandai komentar langsung pertamanya sejak penahanan tersebut.

Kasus Khalil menuai kecaman dari berbagai kelompok hak asasi manusia yang menilai tindakan ini sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan hak atas proses hukum yang adil.

Penahanan Khalil juga menjadi sorotan di tingkat legislatif, dengan lebih dari 100 anggota Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat AS mempertanyakan legalitas tindakan tersebut dalam surat resmi kepada pemerintahan Trump.

Menurut Departemen Kehakiman AS, Khalil yang berusia 30 tahun dapat dideportasi karena Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan bahwa keberadaannya di AS berpotensi menimbulkan "konsekuensi negatif bagi kebijakan luar negeri" negara tersebut.

Kebebasan berpendapat yang dipertaruhkan

Kasus Khalil menjadi ujian bagi batasan kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh Amendemen Pertama Konstitusi AS, terutama dalam kaitannya dengan warga non-AS.

Pemerintah menilai beberapa bentuk protes dapat membahayakan kebijakan luar negeri, sedangkan para pendukung hak-hak sipil melihat hal ini sebagai bentuk represi terhadap aktivisme politik.

Dalam suratnya, Khalil menyatakan bahwa dirinya ditangkap karena bersuara menentang "genosida di Gaza" dan menyuarakan kebebasan bagi rakyat Palestina.

"Nama saya Mahmoud Khalil dan saya adalah tahanan politik," tulisnya. "Penangkapan saya adalah konsekuensi langsung dari penggunaan hak saya atas kebebasan berbicara ketika saya menyuarakan kebebasan Palestina dan diakhirinya genosida di Gaza, yang kembali berlangsung dengan intensitas penuh pada Senin malam."

Khalil merujuk pada serangan terbaru Israel di Gaza yang menurut otoritas setempat menewaskan lebih dari 400 warga Palestina.

Sementara itu, para pengacaranya telah mengajukan permintaan agar dia segera dibebaskan, mengingat statusnya sebagai penduduk tetap AS sejak tahun lalu dan kondisi istrinya yang tengah hamil delapan bulan.

Protes dan ketegangan politik

Penangkapan Khalil pada 8 Maret memicu gelombang protes di berbagai kota di AS, termasuk di New York City. Ratusan orang berkumpul di Times Square menuntut pembebasannya.

Gelombang protes ini mencerminkan meningkatnya ketegangan atas kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah dan respons pemerintah terhadap gerakan pro-Palestina di kampus-kampus.

Presiden Trump telah berulang kali menyatakan tekadnya untuk mendeportasi para aktivis pro-Palestina yang terlibat dalam aksi protes di kampus-kampus.

Ia menuding para pengunjuk rasa bersikap antisemit dan mendukung kelompok Hamas yang oleh AS dianggap sebagai organisasi teroris.

Namun, kelompok pendukung Palestina, termasuk beberapa kelompok Yahudi progresif, menolak tuduhan tersebut.

Mereka menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan Israel tidak boleh disamakan dengan antisemitisme, serta membantah anggapan bahwa membela hak-hak warga Palestina berarti mendukung Hamas.

Dalam suratnya, Khalil menegaskan bahwa penangkapannya mencerminkan sikap diskriminatif terhadap warga Palestina.

Hingga kini, pemerintahan Trump belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana Khalil dapat dianggap sebagai ancaman bagi kebijakan luar negeri AS.

Trump sendiri menuduhnya memiliki keterkaitan dengan Hamas, meski tanpa bukti yang jelas, sedangkan tim hukum Khalil membantah tuduhan tersebut.

NEW YORK CITY, KOMPAS.com - Mahmoud Khalil, mahasiswa pascasarjana asal Palestina di Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat (AS), menyatakan dirinya sebagai tahanan politik setelah ditahan dan menghadapi ancaman deportasi dari pemerintahan Presiden Donald Trump.

Pernyataan itu disampaikan Khalil dalam surat terbuka yang dipublikasikan pada Selasa (18/3/2025), menandai komentar langsung pertamanya sejak penahanan tersebut.

Kasus Khalil menuai kecaman dari berbagai kelompok hak asasi manusia yang menilai tindakan ini sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan hak atas proses hukum yang adil.

Penahanan Khalil juga menjadi sorotan di tingkat legislatif, dengan lebih dari 100 anggota Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat AS mempertanyakan legalitas tindakan tersebut dalam surat resmi kepada pemerintahan Trump.

Menurut Departemen Kehakiman AS, Khalil yang berusia 30 tahun dapat dideportasi karena Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan bahwa keberadaannya di AS berpotensi menimbulkan "konsekuensi negatif bagi kebijakan luar negeri" negara tersebut.

Kebebasan berpendapat yang dipertaruhkan

Kasus Khalil menjadi ujian bagi batasan kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh Amendemen Pertama Konstitusi AS, terutama dalam kaitannya dengan warga non-AS.

Pemerintah menilai beberapa bentuk protes dapat membahayakan kebijakan luar negeri, sedangkan para pendukung hak-hak sipil melihat hal ini sebagai bentuk represi terhadap aktivisme politik.

Dalam suratnya, Khalil menyatakan bahwa dirinya ditangkap karena bersuara menentang "genosida di Gaza" dan menyuarakan kebebasan bagi rakyat Palestina.

"Nama saya Mahmoud Khalil dan saya adalah tahanan politik," tulisnya. "Penangkapan saya adalah konsekuensi langsung dari penggunaan hak saya atas kebebasan berbicara ketika saya menyuarakan kebebasan Palestina dan diakhirinya genosida di Gaza, yang kembali berlangsung dengan intensitas penuh pada Senin malam."

Khalil merujuk pada serangan terbaru Israel di Gaza yang menurut otoritas setempat menewaskan lebih dari 400 warga Palestina.

Sementara itu, para pengacaranya telah mengajukan permintaan agar dia segera dibebaskan, mengingat statusnya sebagai penduduk tetap AS sejak tahun lalu dan kondisi istrinya yang tengah hamil delapan bulan.

Protes dan ketegangan politik

Penangkapan Khalil pada 8 Maret memicu gelombang protes di berbagai kota di AS, termasuk di New York City. Ratusan orang berkumpul di Times Square menuntut pembebasannya.

Gelombang protes ini mencerminkan meningkatnya ketegangan atas kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah dan respons pemerintah terhadap gerakan pro-Palestina di kampus-kampus.

Presiden Trump telah berulang kali menyatakan tekadnya untuk mendeportasi para aktivis pro-Palestina yang terlibat dalam aksi protes di kampus-kampus.

Ia menuding para pengunjuk rasa bersikap antisemit dan mendukung kelompok Hamas yang oleh AS dianggap sebagai organisasi teroris.

WASHINGTON, KOMPAS.com - Mahmoud Khalil, mahasiswa pascasarjana asal Palestina di Universitas Columbia di New York, Amerika Serikat (AS), yang hendak dideportasi pemerintahan Donald Trump karena perannya dalam protes pro-Palestina, menyebut dirinya sebagai tahanan politik, Selasa (18/3/2025). Itu merupakan pernyataan langsung pertamanya sejak dia ditahan.

Penahanan Khalil, yang berstatus penduduk tetap AS, dikecam berbagai kelompok hak asasi manusia sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan hak atas proses hukum yang adil. Lebih dari 100 anggota parlemen AS dari Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat AS mempertanyakan legalitas penahanan itu dalam sebuah surat kepada pemerintahan Presiden Donald Trump yang berasal dari Partai Republik.

Para jaksa Departemen Kehakiman AS mengatakan, Khalil, 30 tahun, dapat dideportasi karena Menteri Luar Negeri, Marco Rubio, menetapkan bahwa keberadaannya di AS dapat menimbulkan "konsekuensi negatif bagi kebijakan luar negeri" AS.

Kasus Khalil dapat menjadi ujian bagi batasan antara kebebasan berpendapat yang dilindungi bagi warga negara maupun non-warga negara berdasarkan Amandemen Pertama Konstitusi AS, dengan pandangan pemerintah bahwa beberapa bentuk protes dapat merusak kebijakan luar negeri.

Tahanan Politik

"Nama saya Mahmoud Khalil dan saya adalah tahanan politik," kata Khalil dalam sebuah surat yang dipublikasikan pada Selasa kemarin.

"Penangkapan saya adalah konsekuensi langsung dari penggunaan hak saya atas kebebasan berbicara ketika saya menyuarakan kebebasan Palestina dan diakhirinya genosida di Gaza, yang kembali berlangsung dengan intensitas penuh pada Senin malam," kata Khalil dalam suratnya. Dia merujuk pada serangan terbaru Israel di Gaza yang menurut otoritas setempat menewaskan lebih dari 400 warga Palestina.

Para pengacara Khalil telah meminta agar dia dibebaskan segera. Khalil menjadi penduduk tetap di AS tahun lalu. Saat ini, istrinya tengah hamil delapan bulan.

Penangkapannya pada 8 Maret memicu aksi protes di sejumlah kota di AS, termasuk di New York City pada Selasa, ketika ratusan orang berkumpul di Times Square untuk menuntut pembebasannya.

Trump telah bertekad untuk mendeportasi para aktivis pro-Palestina yang terlibat dalam aksi protes di kampus-kampus AS saat menentang perang Israel di Gaza setelah serangan Hamas pada Oktober 2023. Trump menuduh para pengunjuk rasa bersikap antisemit dan mendukung kelompok Hamas yang dianggpa AS sebagai kelompok teroris.

Para pihak yang mendukung Palestina, termasuk beberapa kelompok Yahudi, mengatakan bahwa kritik mereka terhadap serangan Israel di Gaza sering kali disalahartikan sebagai antisemitisme oleh para pengkritik mereka. Sementara dukungan mereka terhadap hak-hak orang Palestina dianggap sebagai dukungan terhadap kelompok Hamas.

Dalam suratnya pada hari Selasa itu, Khalil mengatakan bahwa penangkapannya mencerminkan rasisme terhadap warga Palestina.

Pemerintahan Trump belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana Khalil bisa membahayakan kebijakan luar negeri AS. Trump, tanpa bukti, menuduhnya mendukung Hamas. Tim hukum Khalil menyatakan bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan Hamas.

New York -

Columbia University, yang merupakan salah satu kampung elite di Amerika Serikat (AS), menghukum para mahasiswa dan alumninya yang terlibat demonstrasi pro-Palestina. Kampus anggota Ivy League itu pun menuai kritik.

Dilansir Reuters dan NBC News, Minggu (16/3/2025), Columbia mengumumkan telah memberikan berbagai hukuman kepada mahasiswa yang menduduki gedung kampus pada musim semi lalu selama protes pro-Palestina. Pengumuman itu muncul seminggu setelah pemerintahan Presiden AS Donald Trump membatalkan hibah dan kontrak federal senilai USD 400 juta sebagai tanggapan atas apa yang dianggap Trump sebagai respons buruk Columbia terhadap antisemitisme atau anti-Yahudi di kampus.

Presiden atau Rektor sementara Universitas Columbia, Katrina Armstrong, menyebut kekhawatiran pemerintahan Trump sah dan mengatakan lembaganya bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasinya. Protes kampus dan protes balasan pro-Israel telah menuai tuduhan antisemitisme, Islamofobia, dan rasisme.

Universitas tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis (13/3) bahwa 'dewan peradilannya menetapkan temuan dan mengeluarkan sanksi kepada mahasiswa mulai dari penangguhan selama beberapa tahun, pencabutan gelar sementara, dan pengusiran terkait dengan pendudukan Hamilton Hall musim semi lalu'.

Dewan peradilan universitas itu terdiri dari mahasiswa, fakultas, dan staf yang dipilih oleh senat universitas. Columbia, dengan alasan pembatasan privasi hukum, tidak merilis nama-nama mahasiswa yang didisiplinkan dan tidak menyebutkan berapa banyak mahasiswa yang menghadapi hukuman. Mahasiswa dapat mengajukan banding atas hukuman mereka.

Serikat pekerja yang mewakili pekerja mahasiswa Columbia, UAW Lokal 2710, mengatakan dalam sebuah pernyataan tertulis bahwa mantan pemimpinnya, Grant Miner, termasuk di antara mahasiswa yang dikeluarkan satu hari sebelum negosiasi kontrak dengan universitas akan dimulai.

Langkah itu disebut oleh serikat pekerja sebagai 'serangan terbaru terhadap hak Amandemen Pertama'. Sementara, juru bicara universitas mengatakan mereka tidak mengomentari pernyataan serikat pekerja tersebut.

Kampus Columbia menjadi pusat protes anti-Israel yang kemudian menyebar ke beberapa kampus di AS. Demonstrasi dimulai setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 dan serangan Israel yang didukung AS berikutnya terhadap Gaza hingga menyebabkan puluhan ribu warga tewas. Saat itu, para pengunjuk rasa menuntut agar dana abadi universitas ditarik dari kepentingan Israel dan agar AS mengakhiri bantuan militer ke Israel.

Grant Miner yang mewakili ribuan pekerja mahasiswa Columbia yang dipecat dan diusir minggu ini telah menyampaikan pidato di hadapan publik. Dia menggambarkan penahanan Mahmoud Khalil gara-gara memimpin demo pro-Palestina sebagai 'kampanye ketakutan'.

"Kita harus bersatu untuk memberi tahu Trump dan kawan-kawan miliardernya bahwa kita tidak akan membiarkan intimidasi dan kemunduran hak-hak sipil di negara ini," katanya.

Dia juga mengkritik kampusnya gara-gara memilih mengikuti keinginan Trump. Dia menganggap Columbia hanya mementingkan uang.

"Saya tidak terkejut bahwa universitas memilih untuk mengorbankan mahasiswa dan pekerjanya demi uang hibah. Kita tahu persis berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli moralitas Columbia," ujar Miner.

(haf/imk)