JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan melakukan pemantauan dan penyelidikan terkait dugaan adanya ancaman dan pelaporan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus karena melakukan aksi protes saat pembahasan revisi UU TNI berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing mengatakan, aksi turun tangan Komnas HAM ini didasarkan dengan kewenangan yang dimiliki dalam UU Nomor 39 Tahun 1999.

"Komnas HAM akan melakukan pemantauan dan penyelidikan guna mendapatkan informasi, data, dan fakta atas peristiwa tersebut," kata Uli saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

Komnas HAM juga menegaskan, perlu adanya jaminan perlindungan atas hak menyampaikan pendapat atau ekspresi. Termasuk, dalam aksi protes yang dilakukan Andrie dan dua aktivis Kontras lainnya saat pembahasan RUU TNI berlangsung.

"Dalam menyampaikan aspirasi (perlu ada perlindungan) termasuk hak atas pendapat dan atau ekspresi atas RUU TNI," tandasnya.

Teror dan laporan polisi diterima Andrie usai melakukan aktivis Kontras melakukan aksi protes terkait rapat pembahasan revisi UU TNI yang digelar diam-diam di sebuah hotel mewah.

Laporan polisi ini dibenarkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam. Dia mengatakan, Polda Metro Jaya sudah menerima laporan tersebut pada Sabtu, dengan nomor laporan LP/B/1876/III/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.

"Polda Metro Jaya menerima laporan dugaan tindak pidana mengganggu ketertiban umum dan atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, yang dilaporkan oleh RYR (pelapor sebagai security Hotel Fairmont, Jakarta)," kata Ade Ary melalui keterangan tertulis pada Minggu, 16 Maret 2025.

Ade Ary menjelaskan, untuk terlapor dalam peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan.

Kemudian, menurut Ade Ary, untuk terlapor disangkakan sejumlah pasal.

"Mengganggu ketertiban umum dan atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia/Pasal 172 dan atau Pasal 212 dan atau Pasal 217 dan atau Pasal 335 dan atau Pasal 503 dan atau Pasal 207 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP," ujar Ade Ary.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan melakukan pemantauan dan penyelidikan terkait dugaan adanya ancaman dan pelaporan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus karena melakukan aksi protes saat pembahasan revisi UU TNI berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing mengatakan, aksi turun tangan Komnas HAM ini didasarkan dengan kewenangan yang dimiliki dalam UU Nomor 39 Tahun 1999.

"Komnas HAM akan melakukan pemantauan dan penyelidikan guna mendapatkan informasi, data, dan fakta atas peristiwa tersebut," kata Uli saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

Komnas HAM juga menegaskan, perlu adanya jaminan perlindungan atas hak menyampaikan pendapat atau ekspresi. Termasuk, dalam aksi protes yang dilakukan Andrie dan dua aktivis Kontras lainnya saat pembahasan RUU TNI berlangsung.

"Dalam menyampaikan aspirasi (perlu ada perlindungan) termasuk hak atas pendapat dan atau ekspresi atas RUU TNI," tandasnya.

Teror dan laporan polisi diterima Andrie usai melakukan aktivis Kontras melakukan aksi protes terkait rapat pembahasan revisi UU TNI yang digelar diam-diam di sebuah hotel mewah.

Laporan polisi ini dibenarkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam. Dia mengatakan, Polda Metro Jaya sudah menerima laporan tersebut pada Sabtu, dengan nomor laporan LP/B/1876/III/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.

"Polda Metro Jaya menerima laporan dugaan tindak pidana mengganggu ketertiban umum dan atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, yang dilaporkan oleh RYR (pelapor sebagai security Hotel Fairmont, Jakarta)," kata Ade Ary melalui keterangan tertulis pada Minggu, 16 Maret 2025.

Ade Ary menjelaskan, untuk terlapor dalam peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan.

Kemudian, menurut Ade Ary, untuk terlapor disangkakan sejumlah pasal.

"Mengganggu ketertiban umum dan atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia/Pasal 172 dan atau Pasal 212 dan atau Pasal 217 dan atau Pasal 335 dan atau Pasal 503 dan atau Pasal 207 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP," ujar Ade Ary.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri HukumSupratman Andi Agtas menyatakan akan melakukan komunikasi dengan pemerintah dan DPR terkait penolakan terhadap Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

Pernyataan ini disampaikan Supratman saat menghadapi massa aksi yang mendemo RUU TNI di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025) sore.

"Semua tuntutan terkait dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia saya sudah dengar. Karena itu, beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dengan anggota Komisi I," ujar Supratman, di lokasi demo.

Dalam aksi tersebut, perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti menegaskan bahwa DPR dan Kementerian Pertahanan berupaya mengembalikan dwifungsi TNI.

Mereka menekankan bahwa amanat reformasi adalah memberikan supremasi sipil yang seluas-luasnya dan menghentikan militeristik dalam ranah pemerintahan.

"Dan hari ini ada Pak Supratman, beliau sudah menyampaikan bahwa beliau menerima kritikan kita, dan sikap kami perlu saya sampaikan bahwa mahasiswa Trisakti akan terus menolak," ungkap perwakilan mahasiswa.

"Kami tidak akan beraudiensi, kami tidak akan mau duduk bersama anggota DPR di dalam. Tapi, kami akan terus menolak," tambahnya.

Diketahui, RUU TNI direncanakan akan disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025) besok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai perluasan jabatan sipil untuk prajurit aktif TNI dalam revisi UU TNI berpotensi mengembalikan praktik Dwifungsi ABRI.

Padahal praktik tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Perubahan Pasal 47 ayat (2) berisiko menghidupkan kembali praktik 'Dwifungsi TNI' yang bertentangan dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi," ujar Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, dalam konferensi pers, Rabu (19/3/2025).

Anis menjelaskan, TAP MPR yang melarang Dwifungsi TNI menegaskan prajurit aktif sebagai bagian dari rakyat, berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara.

TAP MPR ini juga menjelaskan bahwa prajurit TNI adalah komponen utama dalam sistem pertahanan negara.

"Namun, dalam perkembangan pembahasan RUU TNI saat ini, Komnas HAM mencatat adanya perubahan yang memungkinkan prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada 16 kementerian atau lembaga sipil," imbuhnya.

"Selain itu, adanya pengaturan bahwa Presiden ke depan bisa saja membuka ruang penempatan prajurit TNI aktif di sejumlah kementerian lainnya," kata Anis lagi.

Sebab itu, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro meminta agar DPR-RI menunda pengesahan RUU TNI yang akan dilakukan dalam sidang paripurna, Kamis (20/3/2025) besok.

"Menurut kami, memang seharusnya pembahasan ini diperpanjang, sehingga apa yang menjadi aspirasi dan kekhawatiran publik bisa didiskusikan lebih lanjut," katanya.

Berikut daftar 16 kementerian/lembaga yang bisa dijabat prajurit aktif dalam Pasal 47 RUU TNI:

1. Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara

2. Pertahanan Negara

3. Dewan Pertahanan Nasional

4. Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden

5. Intelijen Negara

6. Siber dan/atau Sandi Negara

7. Lembaga Ketahanan Nasional

8. Search and Rescue (SAR) Nasional

9. Narkotika Nasional

10. Pengelola Perbatasan

11. Kelautan dan Perikanan

12. Penanggulangan Bencana

13. Penanggulangan Terorisme

14. Keamanan Laut

15. Kejaksaan Republik Indonesia

16. Mahkamah Agung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta agar pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang akan digelar pada Kamis (20/3/2025), ditunda.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro berharap agar adanya diskusi yang lebih panjang dalam pembahasan RUU TNI ini, khususnya untuk menjawab kekhawatiran masyarakat sipil terkait kewenangan baru yang ada di dalam beleid tersebut.

"Menurut kami memang seharusnya pembahasan ini diperpanjang, sehingga apa yang menjadi aspirasi dan kekhawatiran publik bisa didiskusikan lebih lanjut," kata Atnike, dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai, menjelaskan bahwa Komnas HAM telah memberikan rekomendasi strategis agar reformasi sektor pertahanan berjalan dengan prinsip demokrasi dan prinsip HAM.

Salah satu catatan Komnas HAM adalah tidak diawali dengan evaluasi komprehensif terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

"Absennya evaluasi menyeluruh atas implementasi Undang-Undang TNI yang berlaku saat ini menghambat identifikasi kebutuhan perubahan yang benar-benar mendesak dan relevan," kata Semendawai.

Selain itu, RUU TNI disusun tanpa melibatkan partisipasi masyarakat sipil dan jauh dari prinsip transparansi, yang bertentangan dengan prinsip pembentukan undang-undang.

Hal ini telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Kajian ini menegaskan bahwa revisi Undang-Undang TNI harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia, supremasi sipil, dan tata kelola yang demokratis," imbuh Semendawai.

"Tanpa evaluasi menyeluruh dan keterlibatan publik yang bermakna, perubahan ini berisiko mengembalikan praktik yang bertentangan dengan asas pemerintahan yang berdasarkan demokrasi dan rule of law," ujar dia.

Sebagai informasi, RUU TNI rencananya akan disahkan Kamis (20/3/2025) seperti yang disebutkan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini, yang juga merupakan anggota Komisi I DPR-RI.

"Mudah-mudahan, kalau tadi sudah dirapatkan. Itu selesai. Hari Kamis insya Allah diparipurnakan," kata Jazuli, Selasa (18/3/2025).

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyepakati RUU TNI untuk dibawa ke tingkat II atau rapat paripurna.

Kesepakatan ini diambil dalam rapat pleno RUU TNI antara Komisi I DPR RI dan Pemerintah yang digelar pada Selasa, 18 Maret 2025.

Dalam rapat pleno, delapan fraksi di Komisi I DPR RI menyatakan sepakat membawa RUU TNI ke pembahasan tingkat dua atau rapat paripurna DPR RI untuk disahkan.

“Selanjutnya, saya mohon persetujuannya apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi UU. Apakah dapat disetujui?” tanya Ketua Panja, Utut Adianto, Selasa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dipaksa keluar dari mobilnya oleh massa aksi demo Revisi UU (RUU) TNI di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Pantauan Kompas.com di lokasi, awalnya mobil Supratman yang dikawal patwal hendak melintas di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR.

Namun, massa demo yang merupakan mahasiswa Universitas Trisakti mengadang mobil Supratman.

Massa demo itu langsung mengerumuni mobil Supratman.

Walhasil, dua ajudan Supratman berbaju putih keluar dari mobil.

Mereka berusaha meminta massa demo tidak mengerumuni mobil Supratman.

Massa demo tidak menyerah untuk bertemu dengan pejabat yang ada di dalam mobil itu.

Mereka tetap berkerumun dan melepas pelat nomor dari mobil tersebut.

"Turun, turun, turun!" seru aksi massa.

Setelah beberapa menit, barulah Supratman memutuskan keluar dari mobilnya.

Mahasiswa pun bersorak menyebut jabatan Supratman ketika politikus Gerindra itu keluar dari mobil.

"Ternyata Menteri Hukum," kata mahasiswa.

Supratman pun berjalan kaki ke depan Gedung DPR bersama para mahasiswa.

Dia tampak duduk dan berdialog dengan mahasiswa.

Diketahui, berdasarkan jadwal sementara, RUU TNI akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang wanita bernama Ida Farida mengaku dipiting saat ingin menjenguk adiknya yang ditahan di Polres Metro Bekasi.

Ida menumpahkan kekecewannya melalui video berdurasi 3 menit 33 detik yang diunggah di akun TikTok miliknya, @idafaridasm, Selasa (18/3/2025).

"Saya datang ke sana (Polres Metro Bekasi), saya masih pakai seragam, saya tanyakan kenapa adik saya ditahan," ujar Ida, dikutip dari TikTok-nya, Rabu (19/3/2025).

Saat tiba di polres, Ida mengaku langsung menanyakan surat penahanan adiknya ke polisi.

Namun, polisi disebut enggan menunjukkan surat penahanan. Alasannya, surat penahanan hanya bisa dilihat oleh orangtua, bukan kakak kandung.

Tak puas atas jawaban itu, Ida kemudian ingin menghubungi rekannya menggunakan ponselnya.

Namun, upaya tersebut gagal setelah polisi disebut menyerangnya dari belakang. Ida mengaku dipiting dan dipelintir lengannya, kemudian dirampas ponselnya.

"Saya diperlakukan seperti maling ayam," kata Ida.

Melalui video yang Ida unggah, wanita itu memohon keadilan kepada Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa, Presiden Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Kompas.com telah mencoba meminta izin ke pemilik akun TikTok Ida.Farida untuk menayangkan video pengakuannya itu. Namun, pesan yang dikirimkan Kompas.com belum dibalas.

Menanggapi hal itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa mempersilakan Ida melapor ke Pengamanan Internal (Paminal) Polres Metro Bekasi jika mendapat perlakuan tidak pantas.

"Kalau ibu itu merasa diperlakuan tidak baik, silakan datang, kami tunggu di Paminal Polres untuk pelaporan pada anggota," kata Mustofa di Polres Metro Bekasi, Rabu (19/3/2025).

Mustofa mengaku, sejumlah anggotanya telah diperiksa Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya pasca-viralnya video pengakuan Ida Farida.

"Anggota saya sudah diperiksa sama Propam Polda, sudah langsung dimitigasi sama Propam Polda," tambah dia.

Mustofa juga menjelaskan bahwa adik Ida Farida, Alwi Alatas, ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penggelapan dana saat menjabat kepala SDIT di Kabupaten Bekasi.

MEDAN, KOMPAS.com - Muhammad Khadafi (26), seorang tahanan di Rutan Kelas I Medan, dilaporkan meninggal dunia.

Keluarga korban menuduh bahwa kematian Khadafi disebabkan oleh tidak diberikannya izin untuk berobat oleh Daniel Aritonang, jaksa di Kejaksaan Negeri Belawan.

Agustin Malik (57), ayah korban, menjelaskan bahwa pada Senin (17/3/2025) pagi, keluarga menerima kabar bahwa Khadafi mengalami sakit keras.

"Setelah itu, kami ke rutan untuk mengecek. Pas di sana, ternyata anak sudah dirujuk ke RS Bandung," ungkap Agustin saat diwawancarai Kompas.com di rumahnya, Jalan Pipa Air Bersih, pada Rabu (19/3/2025).

"Waktu sampai di RS, anak saya sudah meninggal. Tubuhnya sudah dingin. Dia di dalam ruangan, tidak tahu saya namanya," sambungnya.

Agustin menceritakan bahwa Khadafi ditangkap oleh kepolisian atas kasus narkoba pada Oktober 2024 dan kemudian ditahan di rutan pada Februari 2025.

"Sebelum ditangkap, memang anak saya ini punya riwayat penyakit hipertensi dan pembengkakan jantung. Itu kami tahu karena dia sempat dirawat di RS Sembiring," jelas Agustin.

Kamis (13/3/2025), Agustin menjenguk Khadafi yang mengeluh sakit dan sulit bernapas.

Khadafi meminta agar dirujuk ke rumah sakit.

Agustin kemudian menghubungi pihak rutan untuk meminta izin, namun pihak rutan menyatakan bahwa izin harus diperoleh dari jaksa yang menangani perkara.

"Saya telepon jaksa. Tapi dia ngotot tidak mengizinkan," sebut Agustin.

Meskipun dalam kondisi sakit, Khadafi tetap mengikuti persidangan pada Jumat (14/3/2025).

Agustin terus mengkhawatirkan kondisi anaknya.

Pada Minggu (16/3/2025), Agustin kembali berkomunikasi dengan Daniel untuk meminta izin rujukan ke rumah sakit, namun jaksa tetap menolak.

"Dia bilang rujukan itu banyak pertimbangan, kasihan kasusnya nanti jadi berlarut. Nanti kalau sudah vonis, rujukan akan diserahkan ke rutan. Itu disampaikan," jelas Agustin.

Minta uang Rp 5 Juta

Agustin menambahkan bahwa jaksa yang menangani perkara meminta uang sebesar Rp 5 juta untuk biaya membuat izin rujukan, tetapi ia hanya bisa memberikan Rp 1 juta.

Sayangnya, Khadafi tetap tidak dirujuk ke rumah sakit.

Pada Senin pagi, Khadafi muntah-muntah dan mengeluarkan darah, dan akhirnya dibawa ke RS Bandung, di mana ia dinyatakan meninggal dunia.

Jenazah Khadafi telah dimakamkan di Jalan Eka Rasmi, Kota Medan.

Agustin mengaku belum mengambil langkah hukum, tetapi berharap ada keadilan atas kematian anaknya. "

"Saya minta Kejagung memecat jaksa itu karena tidak layak menjadi jaksa. Karena pemeras dan tidak manusiawi," tutupnya.

Penjelasan Kejari Belawan

Di sisi lain, Kasi Intel Kejari Belawan, Daniel Setiawan Barus, membantah tudingan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa sesuai prosedur operasional standar (SOP), jaksa harus mendapatkan surat rekomendasi dari rutan terlebih dahulu untuk merujuk tahanan ke rumah sakit.

"Nah, masalahnya dari Kamis sampai Minggu itu tidak ada surat dari rutan. Dan baru Senin pagi itu baru ada, makanya langsung dirujuk ke RS Bandung," kata Daniel kepada Kompas.com melalui saluran telepon.

"Terkait permintaan uang itu tidak benar. Karena secara SOP itu tidak ada dipungut biaya apapun untuk merujuk tahanan ke rumah sakit," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa revisi UU (RUU) TNI bukanlah permintaan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Supratman menyatakan RUU TNI ini berawal dari usul inisiatif DPR, bukan pemerintah.

"Ini bukan soal Pak Prabowo atau Presiden yang minta, ini usul inisiatif DPR dari periode yang lalu ya, bukan inisiatif pemerintah," ujar Supratman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Ketika ditanya terkait potensi kembali hidupnya dwifungsi ABRI lewat revisi UU TNI, Supratman meminta publik tidak khawatir.

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan bahwa dwifungsi ABRI yang terjadi pada Orde Baru tidak akan muncul kembali.

"Kan enggak ada. Sekarang kan sudah terjawab, ndak perlu dikhawatirkan. Semua yang menyangkut soal jabatan aktif dinas militer itu masih berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok dalam bidang pertahanan dan keamanan," kata dia.

Supratman mengatakan, jika ada prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil, maka dia harus mundur dari TNI.

"Kecuali untuk jabatan sipil yang lain, maka yang bersangkutan ataupun anggota TNI aktif harus pensiun selesai," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, 8 fraksi di DPR sepakat membawa revisi UU TNI ke rapat paripurna DPR untuk disahkan sebagai undang-undang.

Ada 4 pasal yang diubah dalam proses revisi yang berlangsung kilat ini.

Pertama adalah Pasal 3 mengenai kedudukan TNI.

Berdasarkan pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan juga potongan draf RUU TNI yang diberikannya kepada awak media, terdapat penambahan frasa “yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis” untuk Pasal 3 Ayat (2).

Dengan demikian, Pasal 3 Ayat (2) dalam RUU TNI berbunyi “kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI itu berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan”.

Kedua adalah revisi Pasal 7 Ayat (2) mengenai tugas operasi militer di luar perang. Dalam revisi yang dilakukan, TNI dapat membantu menanggulangi ancaman siber, membantu dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri.

Revisi juga dilakukan pada Pasal 47 mengenai kementerian/lembaga yang bisa diisi prajurit aktif.

Dalam RUU TNI, jumlah instansi yang bisa diduduki prajurit aktif berjumlah 15, bertambah 5 dari aturan yang berlaku saat ini.

Lima kementerian/lembaga tambahan itu adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Kemudian, revisi juga dilakukan pada Pasal 53 UU TNI mengenai usia pensiun bagi prajurit aktif.

Dalam RUU TNI, terdapat kenaikan usia pensiun bagi prajurit aktif berdasarkan umur dan pangkatnya. Untuk pangkat bintara dan tamtama, pensiun pada usia 55 tahun.

Sedangkan perwira hingga pangkat kolonel pensiun paling tinggi 58 tahun.

Sementara itu, perwira tinggi (pati) bintang 1 pensiun usia 60 tahun, pati bintang 2 pensiun usia 61 tahun, dan pati bintang 3 pensiun usia 62 tahun.

Untuk pati bintang 4 bisa pensiun usia 63 tahun, tetapi masa kedinasannya bisa diperpanjang sebanyak 2 kali oleh Presiden RI sesuai kebutuhannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wamenhan Donny, dan Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto mengadakan rapat bersama jajaran Komisi I DPR terkait Revisi UU (RUU) TNI yang akan disahkan pada Kamis (20/3/2025) besok.

Agtas menyebutkan bahwa ada perbaikan yang mereka lakukan.

Perbaikan itu dilakukan demi memenuhi tuntutan mahasiswa yang khawatir dwifungsi ABRI bisa hidup kembali.

Adapun pemberitahuan rapat ini tidak dipublikasi ke media.

Rapat digelar secara tertutup pada sore hari hingga maghrib.

Namun, tampak pula sejumlah pimpinan dan anggota Komisi I DPR, mulai dari Utut Adianto, Dave Laksono, Nurul Arifin, Rizki Natakusumah, hingga Budi Djiwandono.

"Enggak ada, cuma perbaikan soal apa ya...Untuk memastikan apa yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa terkait dengan kekhawatiran akan terjadinya dwifungsi ABRI atau dwifungsi TNI itu sama sekali sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Karena semua yang dibahas di dalam itu adalah terkait dengan tugas-tugas pertahanan TNI," ujar Agtas, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025) malam.

"Yang kedua, menyangkut soal pensiun ya kan. Karena sekarang bukan hanya PNS saja yang sipil, sekarang pensiunnya sudah 60 tahun. Nah, karena itu tidak adil kalau kemudian bagi perwira, terutama perwira tinggi yang kita cetak dengan begitu luar biasa, kemudian mereka harus pensiun di umur 58 tahun. Karena itu harus ada keseragaman soal itu," sambung dia.

Agtas menjelaskan, terkait tugas pertahanan, tidak ada yang berubah dari RUU TNI.

Sebab, kata dia, pertahanan juga mencakup ancaman siber.

"Karena itu juga harus disesuaikan ya, dan yang lebih penting adalah kekhawatiran menyangkut soal dwifungsi ABRI ataupun dwifungsi TNI kan tidak terjadi," ucap Agtas.

Saat ditanya apakah RUU TNI akan disahkan pada rapat paripurna DPR Kamis (20/3/2025) besok, Agtas mengaku tidak tahu.

Dia berdalih DPR yang tahu kapan jadwal pengesahan RUU TNI.

"Saya belum tahu, saya belum dapat informasi apakah besok atau tidak," kata dia.

SUKABUMI, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turut memberikan komentar mengenai riuhnya penolakan RUU TNI yang kini masih dibahas oleh eksekutif dan legislatif.

Pigai mengungkap bahwa dalam RUU TNI tidak ada hal ataupun muatan yang mengarah pada skema dwifungsi ABRI seperti zaman Orde Baru.

“Enggak ada itu (dwifungsi ABRI), tidak mungkin. Enggak mungkin (ada dwifungsi ABRI), itu cuma imajinasi belaka, enggak mungkin, sangat tidak mungkin, mustahil,” kata Pigai.

“Dasco bilang juga kan hanya tiga pasal (diubah dalam UU TNI), kok (dibilang) mengubah negara? Ada enggak Fraksi ABRI di DPR? Fraksi (ABRI) di MPR ada enggak? Gimana bisa men-drive politik kebijakan dan regulasi di parlemen kalau tidak ada Fraksi ABRI di MPR dan DPR? Gimana caranya (mengubah negara)? Sedangkan perubahan tatakelola negara itu dilakukan di parlemen yang melalui fraksi. Ada enggak Fraksi (ABRI)?” lanjutnya saat ditemui awak media di Kampus Universitas Nusaputra Sukabumi, Rabu (19/3/2025).

Pigai menilai, riuhnya penolakan RUU TNI serta penggiringan opini tentang kehadiran kembali dwifungsi ABRI atau mengubah negara hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan buzzer.

“Itu orang yang hidupkan (opini hadirnya dwifungsi ABRI atau mengubah negara), itu orang-orang enggak ada kerjaan. Itu memang cuma kelompok buzzer kalau menurut saya,” tambah Pigai.

Sebelumnya, pada Sabtu (15/3/2025), tiga aktivis koalisi masyarakat sipil untuk sektor keamanan menggedor pintu rapat Panja Revisi UU TNI di Fairmont Hotel, Jakarta.

Bagian dari bentuk protes, mereka membentangkan poster dan juga meneriakkan penolakan adanya pembahasan yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif di dalam hotel tersebut.

Dalam video yang beredar, juga terdengar mereka menolak adanya dwifungsi ABRI dalam RUU TNI.

SUKABUMI, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai revisi UU TNI tidak akan menciptakan dwifungsi seperti halnya dwifungsi ABRI era Orde Baru.

Menurutnya, skema dwifungsi cuma imajinasi sebagian pihak.

Pigai mengungkap bahwa dalam RUU TNI tidak ada hal ataupun muatan yang mengarah pada skema dwifungsi ABRI seperti zaman Orde Baru.

“Nggak ada itu (dwifungsi ABRI), tidak mungkin. Enggak mungkin (ada dwifungsi ABRI), itu cuman imajinasi belaka, gak mungkin, sangat tidak mungkin, mustahil,” kata Pigai saat ditemui awak media di Kampus Universitas Nusaputra Sukabumi, Rabu (19/3/2025).

Ia lalu menyinggung pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menyebutkan bahwa revisi UU TNI hanya akan mengubah tiga pasal.

"Kok (dibilang) mengubah negara? Ada enggak Fraksi ABRI di DPR? Fraksi (ABRI) di MPR ada enggak? Gimana bisa mendrive politik kebijakan dan regulasi di parlemen kalau tidak ada fraksi ABRI di MPR dan DPR? Gimana caranya (mengubah negara)? Sedangkan perubahan tatakelola negara itu dilakukan di parlemen yang melalui fraksi. Ada gak fraksi (ABRI)?” kata Pigai.

Pigai menilai, riuh penolakan RUU TNI serta penggiringan opini tentang hadirnya kembali dwifungsi ABRI atau mengubah negara, itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya kerjaan dan buzzer.

“Itu orang yang hidupkan (opini hadirnya dwifungsi ABRI atau mengubah negara), itu orang-orang nggak ada kerjaan. Itu memang cuman kelompok buzzer kalo menurut saya,” tambah Pigai.

Sebelumnya, pada Sabtu (15/3/2025), tiga aktivis koalisi masyarakat sipil untuk sektor keamanan menggedor pintu rapat Panja Revisi UU TNI di Fairmont Hotel, Jakarta.

Bagian dari bentuk protes, mereka membentangkan poster dan juga meneriakkan penolakan adanya pembahasan yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif di dalam hotel tersebut.

Dalam video yang beredar, juga terdengar mereka menolak adanya dwifungsi ABRI dalam RUU TNI.

(Penulis: Kontributor Sukabumi, Riki Achmad Saepulloh)