SUKABUMI, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turut memberikan komentar mengenai riuhnya penolakan RUU TNI yang kini masih dibahas oleh eksekutif dan legislatif.

Pigai mengungkap bahwa dalam RUU TNI tidak ada hal ataupun muatan yang mengarah pada skema dwifungsi ABRI seperti zaman Orde Baru.

“Enggak ada itu (dwifungsi ABRI), tidak mungkin. Enggak mungkin (ada dwifungsi ABRI), itu cuma imajinasi belaka, enggak mungkin, sangat tidak mungkin, mustahil,” kata Pigai.

“Dasco bilang juga kan hanya tiga pasal (diubah dalam UU TNI), kok (dibilang) mengubah negara? Ada enggak Fraksi ABRI di DPR? Fraksi (ABRI) di MPR ada enggak? Gimana bisa men-drive politik kebijakan dan regulasi di parlemen kalau tidak ada Fraksi ABRI di MPR dan DPR? Gimana caranya (mengubah negara)? Sedangkan perubahan tatakelola negara itu dilakukan di parlemen yang melalui fraksi. Ada enggak Fraksi (ABRI)?” lanjutnya saat ditemui awak media di Kampus Universitas Nusaputra Sukabumi, Rabu (19/3/2025).

Pigai menilai, riuhnya penolakan RUU TNI serta penggiringan opini tentang kehadiran kembali dwifungsi ABRI atau mengubah negara hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan buzzer.

“Itu orang yang hidupkan (opini hadirnya dwifungsi ABRI atau mengubah negara), itu orang-orang enggak ada kerjaan. Itu memang cuma kelompok buzzer kalau menurut saya,” tambah Pigai.

Sebelumnya, pada Sabtu (15/3/2025), tiga aktivis koalisi masyarakat sipil untuk sektor keamanan menggedor pintu rapat Panja Revisi UU TNI di Fairmont Hotel, Jakarta.

Bagian dari bentuk protes, mereka membentangkan poster dan juga meneriakkan penolakan adanya pembahasan yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif di dalam hotel tersebut.

Dalam video yang beredar, juga terdengar mereka menolak adanya dwifungsi ABRI dalam RUU TNI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Imigrasi Aceh mengajukan usulan untuk menyediakan pulau khusus sebagai solusi penampungan bagi pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke wilayah tersebut.

Dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (24/2/2025), Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Aceh, Novianto Sulaksono, mengatakan, saat ini terdapat empat kamp pengungsian di Aceh yang menampung pengungsi Rohingya.

"Yang pertama, penampungan eks Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan jumlah 93 orang. Kemudian di Aceh Timur sebanyak 376 orang. Selanjutnya di Desa Kule, Pidie, sebanyak 59 orang, serta di Desa Minaraya, Pidie, dengan jumlah 576 orang," ujar Novianto, di Gedung DPR RI, Senin (24/2/2024).

Namun, kehadiran pengungsi Rohingya di Aceh belakangan ini memicu reaksi penolakan dari masyarakat setempat.

Novianto mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan penolakan tersebut.

"Masyarakat merasa resah karena ada beberapa perilaku pengungsi yang tidak sesuai dengan syariat Islam," ungkap dia.

Selain itu, Novianto juga menyebutkan adanya misinformasi yang beredar di masyarakat yang memperburuk sentimen negatif terhadap pengungsi Rohingya.

"Ada indikasi penyebaran misinformasi dan ujaran kebencian terhadap pengungsi yang memperkeruh situasi," kata Novianto.

Dia menginventarisasi beberapa permasalahan yang muncul akibat keberadaan pengungsi, seperti kasus pelecehan di antara sesama pengungsi, indikasi perdagangan manusia, dan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat lokal.

Sebagai solusi, Novianto mengusulkan agar pengungsi Rohingya dapat ditempatkan di negara ketiga atau dipulangkan secara sukarela.

"Solusi lainnya adalah penempatan ke negara ketiga dan pemulangan sukarela. Atau bisa juga mungkin dicarikan suatu pulau untuk bisa menampung mereka," ujar dia.