JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai perluasan jabatan sipil untuk prajurit aktif TNI dalam revisi UU TNI berpotensi mengembalikan praktik Dwifungsi ABRI.

Padahal praktik tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Perubahan Pasal 47 ayat (2) berisiko menghidupkan kembali praktik 'Dwifungsi TNI' yang bertentangan dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi," ujar Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, dalam konferensi pers, Rabu (19/3/2025).

Anis menjelaskan, TAP MPR yang melarang Dwifungsi TNI menegaskan prajurit aktif sebagai bagian dari rakyat, berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara.

TAP MPR ini juga menjelaskan bahwa prajurit TNI adalah komponen utama dalam sistem pertahanan negara.

"Namun, dalam perkembangan pembahasan RUU TNI saat ini, Komnas HAM mencatat adanya perubahan yang memungkinkan prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada 16 kementerian atau lembaga sipil," imbuhnya.

"Selain itu, adanya pengaturan bahwa Presiden ke depan bisa saja membuka ruang penempatan prajurit TNI aktif di sejumlah kementerian lainnya," kata Anis lagi.

Sebab itu, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro meminta agar DPR-RI menunda pengesahan RUU TNI yang akan dilakukan dalam sidang paripurna, Kamis (20/3/2025) besok.

"Menurut kami, memang seharusnya pembahasan ini diperpanjang, sehingga apa yang menjadi aspirasi dan kekhawatiran publik bisa didiskusikan lebih lanjut," katanya.

Berikut daftar 16 kementerian/lembaga yang bisa dijabat prajurit aktif dalam Pasal 47 RUU TNI:

1. Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara

2. Pertahanan Negara

3. Dewan Pertahanan Nasional

4. Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden

5. Intelijen Negara

6. Siber dan/atau Sandi Negara

7. Lembaga Ketahanan Nasional

8. Search and Rescue (SAR) Nasional

9. Narkotika Nasional

10. Pengelola Perbatasan

11. Kelautan dan Perikanan

12. Penanggulangan Bencana

13. Penanggulangan Terorisme

14. Keamanan Laut

15. Kejaksaan Republik Indonesia

16. Mahkamah Agung.

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin menegaskan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masuk dalam revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI), sebagai lembaga yang bisa diduduki oleh prajurit TNI aktif.

Dengan demikian, dia pun mengamini para prajurit TNI aktif yang duduk di BNPT akan langsung dilibatkan dalam memberantas terorisme yang ada di Indonesia.

“Ya dalam operasi militer selain perang [OMSP] untuk pemberantasan teroris Tentara Nasional Indonesia [TNI] dilibatkan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/3/2025).

Lebih jauh, TB menerangkan patroli pengerahan prajurit TNI dalam OMSP dilakukan melalui berbagai macam kebijakan. Ada yang melalui persetujuan DPR RI (dinyatakan sebagai dasar kebijakan politik negara) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres).

“Yang membedakan begini, kalau itu melibatkan penggunaan kekuatan sampai kemudian berakibat fatal soal misalnya masalah-masalah sosial, masalah nyawa, dan sebagainya, maka itu dikomunikasikan dengan DPR. Sementara misalnya saja, membantu ada bencana alam, ya itu tidak usah ke DPR,” jelasnya.

Di lain sisi, legislator PDIP ini merincikan dalam revisi UU TNI, terdapat 15 kementerian/lembaga (K/L) yang bisa diduduki TNI aktif. Ada penambahan lima pos dari UU sebelumnya yang hanya boleh 10 K/L.

“Lima [K/L] yang baru atau yang memang berdasarkan Undang-Undang [K/L] yang sudahexisting. Yaitu BNPT, BNPB, Kejaksaan Agung, Bakamla, dan BNPP. Sementara yang didrop adalah KKP, ituclearya,” tegas TB.