JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan DPR RI pada Kamis (20/3/2025).

Para mahasiswa UI selaku pemohon gugatan menilai ada kecacatan dan kejanggalan dalam proses revisi UU TNI yang begitu cepat.

Adapun para pemohon adalah Muhammad Alif Ramadhan, Namoradiarta Siahaan, Kelvin Oktariano, M Nurrobby Fatih, Nicholas Indra Cyrill Kataren, Mohammad Syaddad Sumartadinata, dan Yuniar A Alpandi.

Ketujuh mahasiswa dan dua penasihat hukumnya merupakan para mahasiswa aktif FHUI. Kuasa hukum mereka adalah Abu Rizal Biladina dan Muhammad.

Kuasa hukum para pemohon yang juga mahasiswa FHUI, Abu Rizal Biladina, mengatakan, gugatan mereka dilayangkan karena dinilai ada kecacatan prosedural dalam revisi UU TNI.

"Alasan kami menguji itu karena kami melihat ada kecacatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan a quo. Jadi, sehingga ya kami menyatakan bahwasanya undang-undang tersebut inkonstitusional secara formal," kata Rizal saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Ada lima pokok permohonan atau petitum yang dilayangkan para pemohon. Pertama, meminta MK mengabulkan seluruh permohonan.

Kedua, menyatakan UU TNI yang baru disahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Lalu yang ketiga, itu tentunya kami meminta bahwasanya Undang-Undang tersebut tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945," imbuhnya.

Keempat, mereka meminta agar MK menghapus norma baru dalam UU TNI yang baru disahkan dan mengembalikan norma lama sebelum terjadinya revisi

"Kelima, seperti biasa memerintahkan keputusan dimuat ke dalam berita negara," kata Rizal.

Rizal juga menjawab strategi mereka yang menggugat UU TNI meskipun beleid tersebut belum memiliki nomor atau belum diundangkan.

Rizal percaya, meskipun saat ini obyek gugatan belum memiliki nomor, masih ada waktu koreksi atau perbaikan yang diberikan oleh MK.

Misalnya, waktu registrasi berjalan 5-10 hari, kemudian sidang pendahuluan 1 hari, dan sidang perbaikan 14 hari.

"Jadi total lebih dari 30 hari. Sedangkan UU a quo (UU TNI yang baru) pada tanggal 20 Maret disahkan oleh DPR, maka 30 hari wajib diundangkan (diberikan nomor)," katanya.

Di waktu yang sempit itu, mereka akan memperjelas obyek gugatan dan berharap MK menerima gugatan mereka.

Motif Gugatan

Pemohon gugatan, Muhammad Alif, mengatakan, motif mereka menggugat tak lain karena merasa adanya kejanggalan dalam proses revisi UU TNI yang begitu cepat.

"Kami menyoroti beberapa kejanggalan, yang pertama adalah terkait mengapa undang-undang ini progresnya begitu cepat," kata Alif saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

Proses revisi UU yang begitu cepat menjadi sangat janggal lantaran revisi UU TNI tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.

Sebab, usulan Komisi I untuk Prolegnas adalah revisi Undang-Undang Penyiaran.

"Namun, yang dikerjakan malah Undang-Undang TNI, jadi ini kejanggalan bagi kami," ucapnya.

Kedua, terkait dengan draf revisi UU TNI yang tak bisa diakses secara luas oleh masyarakat umum dan para praktisi hukum. Seharusnya, kata Alif, saat revisi UU TNI berlangsung, draf revisi bisa diakses oleh masyarakat luas sebagai bentuk partisipasi yang bermakna.

"Karena kami memiliki hak sebagaimana diatur di Pasal 28C Ayat 2 (UUD 1945) tadi, kami memiliki kesempatan untuk memberikan usul yang lebih konstruktif kepada undang-undang TNI," imbuh dia.

Dalam permohonannya, mereka meminta agar MK menyatakan UU TNI yang baru direvisi ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan mengembalikan norma hukum sebelum revisi disahkan.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah resmi mengesahkan Revisi UU (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi Undang-Undang (UU).

Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025).

Diketahui, RUU TNI yang ditolak banyak pihak ini mencakup perubahan empat pasal, yakni Pasal 3 mengenai kedudukan TNI, Pasal 15 soal tugas pokok TNI, Pasal 53 soal usia pensiun prajurit, serta Pasal 47 berkait dengan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan DPR RI pada Kamis (20/3/2025).

Para mahasiswa UI selaku pemohon gugatan menilai ada kecacatan dan kejanggalan dalam proses revisi UU TNI yang begitu cepat.

Adapun para pemohon adalah Muhammad Alif Ramadhan, Namoradiarta Siahaan, Kelvin Oktariano, M Nurrobby Fatih, Nicholas Indra Cyrill Kataren, Mohammad Syaddad Sumartadinata, dan Yuniar A Alpandi.

Ketujuh mahasiswa dan dua penasihat hukumnya merupakan para mahasiswa aktif FHUI. Kuasa hukum mereka adalah Abu Rizal Biladina dan Muhammad.

Kuasa hukum para pemohon yang juga mahasiswa FHUI, Abu Rizal Biladina, mengatakan, gugatan mereka dilayangkan karena dinilai ada kecacatan prosedural dalam revisi UU TNI.

"Alasan kami menguji itu karena kami melihat ada kecacatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan a quo. Jadi, sehingga ya kami menyatakan bahwasanya undang-undang tersebut inkonstitusional secara formal," kata Rizal saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Ada lima pokok permohonan atau petitum yang dilayangkan para pemohon. Pertama, meminta MK mengabulkan seluruh permohonan.

Kedua, menyatakan UU TNI yang baru disahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Lalu yang ketiga, itu tentunya kami meminta bahwasanya Undang-Undang tersebut tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945," imbuhnya.

Keempat, mereka meminta agar MK menghapus norma baru dalam UU TNI yang baru disahkan dan mengembalikan norma lama sebelum terjadinya revisi

"Kelima, seperti biasa memerintahkan keputusan dimuat ke dalam berita negara," kata Rizal.

Rizal juga menjawab strategi mereka yang menggugat UU TNI meskipun beleid tersebut belum memiliki nomor atau belum diundangkan.

Rizal percaya, meskipun saat ini obyek gugatan belum memiliki nomor, masih ada waktu koreksi atau perbaikan yang diberikan oleh MK.

Misalnya, waktu registrasi berjalan 5-10 hari, kemudian sidang pendahuluan 1 hari, dan sidang perbaikan 14 hari.

"Jadi total lebih dari 30 hari. Sedangkan UU a quo (UU TNI yang baru) pada tanggal 20 Maret disahkan oleh DPR, maka 30 hari wajib diundangkan (diberikan nomor)," katanya.

Di waktu yang sempit itu, mereka akan memperjelas obyek gugatan dan berharap MK menerima gugatan mereka.

Motif Gugatan

Pemohon gugatan, Muhammad Alif, mengatakan, motif mereka menggugat tak lain karena merasa adanya kejanggalan dalam proses revisi UU TNI yang begitu cepat.

"Kami menyoroti beberapa kejanggalan, yang pertama adalah terkait mengapa undang-undang ini progresnya begitu cepat," kata Alif saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

Proses revisi UU yang begitu cepat menjadi sangat janggal lantaran revisi UU TNI tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.

Sebab, usulan Komisi I untuk Prolegnas adalah revisi Undang-Undang Penyiaran.

"Namun, yang dikerjakan malah Undang-Undang TNI, jadi ini kejanggalan bagi kami," ucapnya.

Kedua, terkait dengan draf revisi UU TNI yang tak bisa diakses secara luas oleh masyarakat umum dan para praktisi hukum. Seharusnya, kata Alif, saat revisi UU TNI berlangsung, draf revisi bisa diakses oleh masyarakat luas sebagai bentuk partisipasi yang bermakna.

"Karena kami memiliki hak sebagaimana diatur di Pasal 28C Ayat 2 (UUD 1945) tadi, kami memiliki kesempatan untuk memberikan usul yang lebih konstruktif kepada undang-undang TNI," imbuh dia.

Dalam permohonannya, mereka meminta agar MK menyatakan UU TNI yang baru direvisi ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan mengembalikan norma hukum sebelum revisi disahkan.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah resmi mengesahkan Revisi UU (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi Undang-Undang (UU).

Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025).

Diketahui, RUU TNI yang ditolak banyak pihak ini mencakup perubahan empat pasal, yakni Pasal 3 mengenai kedudukan TNI, Pasal 15 soal tugas pokok TNI, Pasal 53 soal usia pensiun prajurit, serta Pasal 47 berkait dengan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil.

KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) mengusulkan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) karena dinilai menghalangi hak asasi warga negara.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kemenham Nicholay Aprilindo menyatakan, pihaknya mengirimkan surat usulan yang ditandatangani Menteri HAM Natalius Pigai ke Mabes Polri, Jumat (21/3/2025).

Menurutnya, usulan itu muncul karena mantan narapidana sulit mencari pekerjaan yang mensyaratkan SKCK. Akibatnya, mereka terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum.

“Beberapa narapidana ini juga mengeluhkan betapa dengan dibebankannya SKCK itu, masa depan mereka sudah tertutup,” ujarnya, diberitakan Antara, Jumat.

Kemenham menekankan, usulan penghapusan SKCK sebagai bagian dari penegakan hak asasi manusia, termasuk narapidana, sejak lahir dan tidak dapat dicabut.

Lantas, bagaimana urgensi penghapusan SKCK?

SKCK masih diperlukan

Menanggapi usulan itu, engamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai, SKCK masih diperlukan di Indonesia.

"Catatan kriminal itu tetap diperlukan bagi kepolisian sebagai upaya deteksi dini dan mitigasi potensi ancaman keamanan," tuturnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/3/2025).

Meski begitu, dia menilai bahwa SKCK adalah hak semua warga, bukan kewajiban warga negara.

Artinya, penerbitan SKCK seharusnya dapat digunakan perusahaan atau instansi tempat kerja untuk mengetahui rekam jejak atau riwayat calon pekerjanya.

Bambang menyatakan, hal itu juga berlaku di negara-negara maju untuk melihat riwayat atau rekam jejak kandidat pekerja.

Namun, dia mengakui, penerbitan SKCK cenderung menjadi alat diskriminasi, bahkan alat legitimasi kepolisian sebagai pemegang hak berkelakuan baik terhadap warga negara.

"Negara bukan malah melegitimasi perilaku warganya dengan penerbitan SKCK," tegas dia.

Usulan penghapusan SKCK perlu didukung

Terpisah, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyatakan, penerbitan SKCK bisa menghambat mantan narapidana.

"Jelas menghambat mantan narapidana karena jika diurus SKCK-nya akan banyak catatan bekas kejahatannya yang terekam dalam SKCK," kata dia saat dihubungi terpusah, Senin.

Fickar menjelaskan, SKCK yang dulu dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) diterbitkan Polri melalui Divisi Intelkam untuk memenuhi permohonan masyarakat atas suatu keperluan.

Catatan kejahatan dalam SKCK akan diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap biodata dan catatan kepolisian orang yang bersangkutan.

Masyarakat yang tidak pernah melakukan kejahatan, akan mendapat SKCK dengan catatan kepolisian yang kosong.

Sebaliknya, narapidana atau mantan narapidana pasti memiliki catatan atas kejahatannya dalam SKCK tersebut.

Menurutnya, perusahaan memang biasa menggunakan SKCK untuk mencari pekerja yang tidak punya catatan kejahatan.

Sayangnya, dia menganggap tindakan tersebut tidak adil. Sebab, catatan kejahatan dapat menghalangi mantan narapidana yang sebenarnya baik dan profesional, tapi pernah tersangkut atau terpengaruh melakukan tindak pidana.

Atas dasar itu, Fickar berpendapat, penghapusan SKCK merupakan usulan bagus yang perlu mendapat dukungan.

"Praktiknya, SKCK itu birokratis dan biayanya memberatkan masyarakat, terutama pencari kerja. Merugikan ya karena SKCK narapidana akan terisi penuh catatan kepolisiannya," imbuh dia.

Tujuan SKCK untuk pelamar kerja

Sementara itu, Talent Acquisition Manager dari Jobstreet, Ria Novita mengatakan, perusahaan biasanya meminta SKCK sebagai bagian dari proses pengecekan latar belakang pelamar kerja.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan kandidat yang akan direkrut memiliki latar belakang sesuai dengan informasi yang disampaikan kepada perusahaan selama proses perekrutan berlangsung," jelasnya kepada Kompas.com, Senin.

Ria menuturkan, SKCK biasanya wajib disampaikan kandidat yang melamar pekerjaan sebagai syarat perekrutan pada posisi-posisi tertentu yang dituntut memiliki integritas tinggi.

Dia mencontohkan, pekerjaan yang memerlukan SKCK antara lain bagian keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti perbankan atau pembiayaan.

Kendati demikian, Ria menuturkan bahwa kandidat yang memiliki catatan kejahatan dalam SKCK belum tentu ditolak.

"Tapi ada juga yang akan meninjau dan mempertimbangkan catatan tersebut berdasarkan kepentingan dan relevansinya," ungkap dia.

Meski begitu, Ria menekankan, perusahaan biasanya lebih mengutamakan merekrut karyawan yang memiliki integritas tinggi.

KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) mengusulkan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) karena dinilai menghalangi hak asasi warga negara.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kemenham Nicholay Aprilindo menyatakan, pihaknya mengirimkan surat usulan yang ditandatangani Menteri HAM Natalius Pigai ke Mabes Polri, Jumat (21/3/2025).

Menurutnya, usulan itu muncul karena mantan narapidana sulit mencari pekerjaan yang mensyaratkan SKCK. Akibatnya, mereka terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum.

“Beberapa narapidana ini juga mengeluhkan betapa dengan dibebankannya SKCK itu, masa depan mereka sudah tertutup,” ujarnya, diberitakan Antara, Jumat.

Kemenham menekankan, usulan penghapusan SKCK sebagai bagian dari penegakan hak asasi manusia, termasuk narapidana, sejak lahir dan tidak dapat dicabut.

Lantas, bagaimana urgensi penghapusan SKCK?

SKCK masih diperlukan

Menanggapi usulan itu, engamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai, SKCK masih diperlukan di Indonesia.

"Catatan kriminal itu tetap diperlukan bagi kepolisian sebagai upaya deteksi dini dan mitigasi potensi ancaman keamanan," tuturnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/3/2025).

Meski begitu, dia menilai bahwa SKCK adalah hak semua warga, bukan kewajiban warga negara.

Artinya, penerbitan SKCK seharusnya dapat digunakan perusahaan atau instansi tempat kerja untuk mengetahui rekam jejak atau riwayat calon pekerjanya.

Bambang menyatakan, hal itu juga berlaku di negara-negara maju untuk melihat riwayat atau rekam jejak kandidat pekerja.

Namun, dia mengakui, penerbitan SKCK cenderung menjadi alat diskriminasi, bahkan alat legitimasi kepolisian sebagai pemegang hak berkelakuan baik terhadap warga negara.

"Negara bukan malah melegitimasi perilaku warganya dengan penerbitan SKCK," tegas dia.

Usulan penghapusan SKCK perlu didukung

Terpisah, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyatakan, penerbitan SKCK bisa menghambat mantan narapidana.

"Jelas menghambat mantan narapidana karena jika diurus SKCK-nya akan banyak catatan bekas kejahatannya yang terekam dalam SKCK," kata dia saat dihubungi terpusah, Senin.

Fickar menjelaskan, SKCK yang dulu dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) diterbitkan Polri melalui Divisi Intelkam untuk memenuhi permohonan masyarakat atas suatu keperluan.

Catatan kejahatan dalam SKCK akan diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap biodata dan catatan kepolisian orang yang bersangkutan.

Masyarakat yang tidak pernah melakukan kejahatan, akan mendapat SKCK dengan catatan kepolisian yang kosong.

Sebaliknya, narapidana atau mantan narapidana pasti memiliki catatan atas kejahatannya dalam SKCK tersebut.

Menurutnya, perusahaan memang biasa menggunakan SKCK untuk mencari pekerja yang tidak punya catatan kejahatan.

Sayangnya, dia menganggap tindakan tersebut tidak adil. Sebab, catatan kejahatan dapat menghalangi mantan narapidana yang sebenarnya baik dan profesional, tapi pernah tersangkut atau terpengaruh melakukan tindak pidana.

Atas dasar itu, Fickar berpendapat, penghapusan SKCK merupakan usulan bagus yang perlu mendapat dukungan.

"Praktiknya, SKCK itu birokratis dan biayanya memberatkan masyarakat, terutama pencari kerja. Merugikan ya karena SKCK narapidana akan terisi penuh catatan kepolisiannya," imbuh dia.

Tujuan SKCK untuk pelamar kerja

Sementara itu, Talent Acquisition Manager dari Jobstreet, Ria Novita mengatakan, perusahaan biasanya meminta SKCK sebagai bagian dari proses pengecekan latar belakang pelamar kerja.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan kandidat yang akan direkrut memiliki latar belakang sesuai dengan informasi yang disampaikan kepada perusahaan selama proses perekrutan berlangsung," jelasnya kepada Kompas.com, Senin.

Ria menuturkan, SKCK biasanya wajib disampaikan kandidat yang melamar pekerjaan sebagai syarat perekrutan pada posisi-posisi tertentu yang dituntut memiliki integritas tinggi.

Dia mencontohkan, pekerjaan yang memerlukan SKCK antara lain bagian keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti perbankan atau pembiayaan.

Kendati demikian, Ria menuturkan bahwa kandidat yang memiliki catatan kejahatan dalam SKCK belum tentu ditolak.

"Tapi ada juga yang akan meninjau dan mempertimbangkan catatan tersebut berdasarkan kepentingan dan relevansinya," ungkap dia.

Meski begitu, Ria menekankan, perusahaan biasanya lebih mengutamakan merekrut karyawan yang memiliki integritas tinggi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) RI telah menerima pendaftaran susunan baru pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat periode 2025-2030.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron beserta jajaran mendaftarkan struktur baru dengan menemui Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Atgas pada Senin (24/3/2025).

“Sudah masuk, saat ini sedang kami proses sesuai ketentuan peraturan yang berlaku,” kata Direktur Jenderal AHU Widodo kepada Kompas.com, Selasa (25/3/2025).

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi mengumumkan susunan pengurus DPP Demokrat periode 2025-2030.

Pengumuman ini disampaikan AHY setelah kembali terpilih sebagai Ketua Umum dalam Kongres VI Partai Demokrat yang digelar pada 25 Februari 2025 lalu.

"Jadi ini adalah struktur DPP Partai Demokrat lima tahun ke depan. Bisa ada perubahan tergantung kebutuhan," ujar AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta pada Minggu (23/3/2025).

Dalam pengumuman tersebut, AHY mengungkapkan bahwa kepengurusan Partai Demokrat periode ini mengalami sejumlah perubahan.

Salah satunya adalah pembentukan dua badan baru, yakni Badan Saksi Nasional (BSN) dan Badan Logistik Partai (BLP).

Selain itu, AHY juga menunjuk Herman Khaeron sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat dan Irwan Fecho sebagai Bendahara Umum.

Lalu, ada 7 kader yang menjadi wakil ketua umum yakni Edhie Baskoro Yudhoyono, Teuku Riefky Harsya, Dody Hanggodo, Benny Kabur Harman, Dede Yusuf Macan Effendi, Vera Febryanti, dan Letjen (Purn) Ediwan Prabowo.

PEKANBARU, KOMPAS.com – Aparat gabungan dari Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Kepolisian, dan TNI menggelar razia kamar hunian narapidana pada Senin (24/3/2025) malam, menjelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah.

Pelaksana harian (Plh) Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Pekanbaru, Charles Marbun, mengatakan razia dilakukan untuk memastikan tidak ada barang terlarang di dalam kamar napi.

"Kami menyisir kamar hunian agar tidak ada barang terlarang sesuai aturan yang berlaku," kata Charles kepada wartawan.

Sebelum razia, petugas memberikan arahan kepada warga binaan mengenai aturan yang berlaku di dalam lapas. Petugas juga mengajak napi untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Dalam razia ini, petugas membagi diri menjadi dua tim untuk menggeledah kamar dan melakukan pemeriksaan badan terhadap para napi.

Sejumlah barang terlarang ditemukan, di antaranya kipas angin, speaker mini, dan sendok.

"Barang terlarang yang ditemukan diinventarisasi untuk kemudian dimusnahkan," ujar Charles.

Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Erwin Fransiskus Simangunsong, menjelaskan razia ini merupakan langkah antisipasi dan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan menjelang Idul Fitri.

"Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Lapas Pekanbaru melaksanakan arahan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada poin pertama, yaitu memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan," jelas Erwin.

Erwin menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen menciptakan lingkungan lapas yang kondusif, bersih dari penyalahgunaan narkoba, peredaran gelap handphone, dan pungutan liar.

JAKARTA, KOMPAS.com- Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan agar Polri menghapus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) karena dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo menyatakan, usul tersebut disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai lewat surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis,” kata Nicholay, Jumat (21/3/2025), dikutip dari Antara.

Nicholay menjelaskan, usul ini muncul setelah Kementerian HAM menemui narapidana residivis saat berkunjung ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah.

Ia menyebutkan, para mantan narapidana itu kembali mendekam di penjara karena sulit mencari pekerjaan setelah bebas sehingga terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum.

Menurut Nicholay, mereka terbebani dengan adanya SKCK yang menjadi syarat pada lowongan kerja.

Sebab, SKCK itu memuat keterangan bahwa mereka pernah dipidana yang membuat perusahaan atau penyedia pekerjaan sulit menerima mantan narapidana.

“Beberapa narapidana ini juga mengeluhkan betapa dengan dibebankannya SKCK itu, masa depan mereka sudah tertutup," kata Nicholay.

"Bahkan, mereka berpikiran bahwa mereka mendapatkan hukuman seumur hidup karena tidak bisa untuk hidup yang baik, layak, maupun normal karena terbebani oleh stigma sebagai narapidana,” ujar dia.

Nicholay menegaskan, SKCK perlu dihapus demi penegakan, pemenuhan, dan penguatan HAM karena setiap manusia, termasuk narapidana, punya hak asasi yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut.

Respons Polri

Merespons usul Kementerian HAM, Polri menyatakan bahwa SKCK muncul karena lahir dari kebutuhan masyarakat, terutama untuk melamar pekerjaan.

“(SKCK) itu juga berdasarkan pada permintaan dari beberapa masyarakat untuk khususnya adalah salah satunya misalkan pelamaran dalam bekerja,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/3/2025).

Truno menegaskan bahwa SKCK merupakan salah satu fungsi operasional Polri yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menambahkan bahwa hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan diatur dalam konstitusi.

“Secara konstitusi, semua hak-hak masyarakat itu diatur. Kemudian juga dalam hal menerima pelayanan khususnya SKCK juga diatur,” lanjut dia.

Trunoyudo juga menekankan komitmen Polri untuk memperbaiki proses pembuatan SKCK, yang dinilai dapat menghambat masyarakat.

“Ketika ini dirasakan menghambat, tentu kita hanya memberikan suatu catatan-catatan. Karena SKCK adalah surat keterangan, catatan dalam kejahatan atau kriminalitas,” kata Truno.
Pemberian layanan SKCK diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Pasal 15 Ayat 1 dan huruf K, serta dalam Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023.

“Tentu apa yang jadi masukan secara positif kami juga akan menghargai dan akan menjadi bagian untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh elemen masyarakat,” ujar dia.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Yani, ibunda dari Farrel Mahardika Putra dan Nayaka Rivanno Attalah, mengatakan, aksi kedua anaknya menawarkan ginjal untuk dijual dilakukan secara spontan.

Kakak adik itu nekat ingin menjual ginjal demi bisa membebaskan Yani yang sempat ditahan akibat kasus penggelapan dana di Polres Tangerang Selatan (Tangsel).

“Itu kan spontanitas mereka sendiri, ya kan? Coba kalau kejadiannya di diri Mbak, apa yang bisa dilakukan untuk orangtua? Nah, seperti itu yang mereka lakukan, spontanitas mereka kakak adik,” ujar Yani saat ditemui Kompas.com, Senin (24/3/2025).

Ia mengaku tidak memaksa anak-anaknya melakukan aksi ekstrem tersebut.

“Oh, enggak ada (tuntutan dari polisi). Itu spontanitas dia aja,” kata dia.

Tindakan itu dilakukan karena kedua anaknya merasa tidak memiliki kekuatan secara ekonomi untuk menghadapi perkara hukum yang menyeret sang ibu.

Mereka merasa kesenjangan antara keluarga mereka dan pihak pelapor membuat perjuangan mencari keadilan terasa berat.

“Mungkin karena dia tahu keadaan orang-orang yang dilawan ini adalah orang yang berada. Mungkin di pikiran mereka itu, dengan cara begini mereka bisa melawan," kata Yani.

"Kalau untuk kita melawan uang, kita enggak punya. Salah satunya mungkin mereka mencari keadilannya dengan cara begitu,” tambah dia.

Meski sempat menyita perhatian publik, permasalahan hukum yang melibatkan Yani kini telah berakhir secara damai.

Kuasa hukum pelapor, Paulus Tarigan, memastikan bahwa laporan terhadap Yani telah dicabut di Polsek Ciputat Timur, Polres Tangerang Selatan.

“Kami menyampaikan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai dan laporan telah dicabut,” kata Paulus.

Proses perdamaian disaksikan oleh sejumlah pihak, termasuk tokoh masyarakat dan perwakilan keluarga.

Penyerahan surat perdamaian dan pencabutan laporan dilakukan pada Kamis malam, sekitar pukul 19.30 hingga 20.30 WIB di Polsek Ciputat Timur, dan diterima langsung oleh Kapolsek Kompol Bambang Askar.

Mewakili kliennya, Paulus menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas kegaduhan yang sempat terjadi.

“Klien kami hanya menuntut keadilan dan bukan bertindak di luar hukum. Kami memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi di masyarakat akibat pemberitaan sebelumnya,” ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengecam tindakan kekerasan dan pembunuhan yang menimpa guru dan tenaga kesehatan akibat penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Hetifah mengaku prihatin dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta komunitas pendidikan dan kesehatan yang terdampak.

"Kami mengecam tindakan kekerasan dan pembunuhan yang menimpa guru dan tenaga kesehatan di Papua sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia," ucap Hetifah, dalam keterangannya, Senin (24/3/2025).

Pihaknya mendorong pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan bagi guru dan tenaga kesehatan di daerah rawan konflik.

"Kami mengusulkan penempatan personel keamanan di wilayah-wilayah rawan untuk mencegah kejadian serupa," kata dia.

Selain itu, Hetifah meminta kementerian terkait, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta aparat keamanan untuk memastikan keselamatan pegawainya dengan menempatkan mereka di lingkungan yang lebih aman dan kondusif.

Komisi X mendesak pemerintah untuk melakukan pendekatan holistik dalam penyelesaian konflik di Papua.

"Bukan hanya menggunakan pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan dialog dan kesejahteraan melalui pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan memadai, dan pembangunan ekonomi yang inklusif," ucap dia.

Hetifah mengatakan, Komisi X akan terus melakukan pengawasan atas tindak lanjut dan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menangani kasus ini.

Sebelumnya, sebanyak tujuh orang guru dan tenaga kesehatan diserang KKB di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Jumat lalu.

Akibat serangan tersebut, satu orang guru asal NTT dilaporkan meninggal dunia, sementara enam lainnya mengalami luka-luka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, aksi penyerangan ini diduga dilakukan dengan cara membakar sekolah dasar dan rumah guru.

KKB diduga membawa senjata api (senpi) dan melakukan penyerangan serta membakar sekolah maupun rumah guru.

Dari tujuh orang yang diserang, enam di antaranya berasal dari NTT dan satu orang dari Sorong, Papua Barat Daya.

Para korban terdiri dari enam guru dan satu tenaga kesehatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rumah tanahan (rutan) Salemba Kelas 1 Jakarta Pusat menemukan 200 gram sabu dan 37 butir ekstasi yang diduga akan diselundupkan ke sel tahanan oleh orang tak dikenal.

Penemuan narkoba ini terjadi pada Selasa (18/3/2025).

“Saat itu petugas yang berjaga, Desti Diana Syanturi menerima pengunjung di pintu Balai Betawi dengan membawa paper bag motif batik yang ingin mengembalikan berkas pengurusan pembebasan bersyarat,” kata Kepala Rutan Salemba Wahyu Trah Utomo saat diwawancara, Senin (24/3/2025).

Saat Desti bertanya jaminan dari pemberian paper bag tersebut, pengunjung itu tidak menjawab. Ia langsung keluar dengan tergesa-gesa.

Desti awalnya mengira paper bag itu berisi surat-surat pembebasan bersyarat. Namun, kecurigaannya muncul saat melihat laki-laki yang membawa kantong itu tergesa-gesa ke arah pintu sambil menerima telepon.

"Dan melihat paper bag-nya tersebut ukurannya agak tidak wajar. Kalau proses formulir pengurusan itu paling hanya tiga lembar saja, tapi ini bentuknya agak membulat," ujar Wahyu.

Merasa curiga, pihak Rutan melapor ke Polsek Cempaka Putih untuk memastikan barang mencurigakan yang dibawa oleh orang tak dikenal itu.

"Dalamnya terdapat dua paket klip yang diduga narkoba dengan berat kotor masing-masingnya 102 gram dengan total 204 gram. Dan 37 butir pil yang diduga juga narkoba jenis ekstasi," ucap Wahyu.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Cempaka Putih, AKP Yossy Januar mengatakan dari temuan tersebut pihaknya masih menelusuri pelaku yang membawa narkoba diduga akan menyelundupkannya ke dalam rutan.

"Kami masih melakukan penyelidikan terkait masalah ini. Dan baru memeriksa dua orang saksi. Sementara kita belum tahu masih dalam penyelidikan,” kata Yossy.

Yossy menyampaikan, petugas yang berjagaa saat itu hanya satu orang. mengetahui

“Hanya memang di situ petugas sendiri juga bingung. Karena awalnya pengunjunhbini menyampaikan berkas ini mau mengurus PB (pembebasan bersyarat)," ujar Yossy.

Polisi juga telah menghitung jumlah uan dari narkoba yang diduga akan diselundupkan ke dalam Rutan Salemba, yaitu sekitar Rp 200 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) lahir dari kebutuhan masyarakat, terutama untuk melamar pekerjaan.

Pernyataan ini disampaikan seiring dengan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengusulkan penghapusan SKCK karena dianggap berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

“(SKCK) itu juga berdasarkan pada permintaan dari beberapa masyarakat untuk khususnya adalah salah satunya misalkan pelamaran dalam bekerja,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko saat ditemui di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (24/3/2025).

Truno menegaskan bahwa SKCK merupakan salah satu fungsi operasional Polri yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menambahkan bahwa hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan diatur dalam konstitusi.

“Secara konstitusi, semua hak-hak masyarakat itu diatur. Kemudian juga dalam hal menerima pelayanan khususnya SKCK juga diatur,” lanjut dia.

Trunoyudo juga menekankan komitmen Polri untuk memperbaiki proses pembuatan SKCK, yang dinilai dapat menghambat masyarakat.

“Ketika ini dirasakan menghambat, tentu kita hanya memberikan suatu catatan-catatan. Karena SKCK adalah surat keterangan, catatan dalam kejahatan atau kriminalitas,” kata Truno.

Pemberian layanan SKCK diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Pasal 15 Ayat 1 dan huruf K, serta dalam Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023.

“Tentu apa yang jadi masukan secara positif kami juga akan menghargai dan akan menjadi bagian untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh elemen masyarakat,” ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian HAM mengirim surat kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang berisi usulan untuk mencabut SKCK.

Usulan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo dalam sebuah diskusi di kantornya di Kuningan, Jakarta.

“Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis,” ungkap Nicholay.

Dia mengatakan, usulan tersebut muncul setelah Kementerian HAM melakukan pengecekan ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah.

Dalam kunjungan tersebut, ditemukan bahwa mantan narapidana kesulitan mencari pekerjaan setelah keluar dari lapas, yang membuat mereka terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum.

SKCK menjadi salah satu syarat yang menyulitkan mereka dalam mendapatkan lowongan kerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Artis Nikita Mirzani masih ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary, mengatakan, masa penahanan Nikita terkait kasus dugaan pemerasan ditambah 40 hari.

Penambahan itu terhitung mulai 24 Maret 2025, begitu pun untuk asistennya, yakni Mail Syahputra.

"Penyidik dari Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya sejak tanggal 24 Maret atau 40 hari ke depan hingga tanggal 2 Mei telah melanjutkan atau memperpanjang penahanan terhadap dua tersangka, saudara NM dan saudara IM," kata Ade Ary di Polda Metro, Senin (24/3/2025).

Ade Ary menjelaskan penambahan ini adalah mekanisme sesuai KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) tentang proses penyidikan.

"Saat ini, penyidik terus melakukan pendalaman dan koordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk kelengkapan berkas perkara," lanjut Ade Ary.

Dengan demikian, Nikita akan melewati hari raya Idul Fitri di dalam hotel prodeo.

Ade Ary mengatakan, Nikita dapat dibesuk sesuai aturan yang berlaku.

Sebagai informasi, dalam kasus ini, Nikita dan Mail pertama kali ditahan tanggal 4 Maret usai menjalani pemeriksaan dengan status tersangka.

Keduanya terjerat kasus dugaan pemerasan terhadap dokter Reza Gladys senilai Rp 5 miliar.