JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) merespons penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto . Menurutnya, penunjukan itu merupakan hal positif karena merupakan bentuk penguatan komunikasi publik pemerintah yang diperlukan untuk menjawab tantangan penyampaian informasi kepada masyarakat luas.

?Ya saya rasa Bapak Presiden juga memandang perlu terus dilakukan penguatan, karena komunikasi publik pemerintah yang dilakukan selama ini tentu harus terus kita perluas," ujar AHY di Jakarta Selatan, Rabu (23/4/2025).

AHY mengatakan, pemerintah harus terus menjelaskan berbagai kebijakan kepada masyarakat melalui sumber yang kredibel dan bisa dijadikan rujukan. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang kuat dalam menyampaikan arah kebijakan Presiden.



"Sebetulnya ini juga berlaku bagi kami. Banyak hal yang harus dijelaskan kepada masyarakat luas, termasuk soal infrastruktur, misalnya. Itulah mengapa dalam berbagai kesempatan saya juga ingin membantu menjelaskan sebetulnya apa yang menjadi arahan direktif Bapak Presiden Prabowo," ucap AHY.

AHY menilai penunjukan Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai jubir Presiden Prabowo merupakan langkah strategis yang akan memperkuat komunikasi lintas sektor dan membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah secara lebih utuh. "Ini contoh bahwa rasa-rasanya penguatan komunikasi seperti ini baik saja dan positif maksud saya," jelasnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai jubir. Sebelumnya, Prabowo telah membentuk Presidential Communication Office (PCO) atau Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dikepalai oleh Hasan Nasbi.

Dalam sebuah kesempatan, Prasetyo mengatakan, bahwa dirinya tidak perlu dilantik oleh Presiden sebagai jubir. Dia hanya menegaskan agar jabatannya sebagai Mensesneg juga harus aktif sebagai jubir.

"Enggak, enggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," ucap Prasetyo dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Prasetyo menjelaskan perbedaannya dengan PCO. Dia hanya menegaskan diminta Kepala Negara untuk membantu PCO. "Enggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu gitu," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) RI telah menerima pendaftaran susunan baru pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat periode 2025-2030.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron beserta jajaran mendaftarkan struktur baru dengan menemui Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Atgas pada Senin (24/3/2025).

“Sudah masuk, saat ini sedang kami proses sesuai ketentuan peraturan yang berlaku,” kata Direktur Jenderal AHU Widodo kepada Kompas.com, Selasa (25/3/2025).

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi mengumumkan susunan pengurus DPP Demokrat periode 2025-2030.

Pengumuman ini disampaikan AHY setelah kembali terpilih sebagai Ketua Umum dalam Kongres VI Partai Demokrat yang digelar pada 25 Februari 2025 lalu.

"Jadi ini adalah struktur DPP Partai Demokrat lima tahun ke depan. Bisa ada perubahan tergantung kebutuhan," ujar AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta pada Minggu (23/3/2025).

Dalam pengumuman tersebut, AHY mengungkapkan bahwa kepengurusan Partai Demokrat periode ini mengalami sejumlah perubahan.

Salah satunya adalah pembentukan dua badan baru, yakni Badan Saksi Nasional (BSN) dan Badan Logistik Partai (BLP).

Selain itu, AHY juga menunjuk Herman Khaeron sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat dan Irwan Fecho sebagai Bendahara Umum.

Lalu, ada 7 kader yang menjadi wakil ketua umum yakni Edhie Baskoro Yudhoyono, Teuku Riefky Harsya, Dody Hanggodo, Benny Kabur Harman, Dede Yusuf Macan Effendi, Vera Febryanti, dan Letjen (Purn) Ediwan Prabowo.

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal rumah dinas Menteri baru di Kabinet Merah Putih. Seperti diketahui, jumlah Menteri bertambah dari 34 menjadi 48.

Prasetyo mengatakan pada perjalanannya nanti akan diatur soal ketersediaan rumah dinas, namun dia menegaskan rumah dinas bukan sesuatu yang mendesak bagi para menteri Kabinet Merah Putih.

"Saya kira itu bukan sesuatu yang urgent karena kita menjadi menteri itu untuk mengabdi, bukan untuk mencari rumah dinas. Pada perjalanannya nanti kita atur lah, tapi itu bukan sesuatu yang harus, bukan sebuah fasilitas yang diharapkan oleh para teman-teman menteri," kata Prasetyo di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024)..

Prasetyo menambahkan fasilitas rumah dinas akan disediakan sesuai aturan. Hal itu akan disediakan seiring berjalannya waktu sambil melihat situasi ke depan.

Di sisi lain, hampir sebagian besar menteri tinggal di Jakarta.

"Ya memang aturannya seperti itu. Tetapi, sekali lagi saya sampaikan, mungkin nanti kita inventarisir, kita lihat. Karena juga semua, hampir sebagian besar juga tinggal di Jakarta," tutur Prasetyo.

Kantor Menteri & Lembaga

Sementara soal kantor, Prasetyo mengatakan tidak ada gedung baru meski ada tambahan Kementerian di Kabinet Merah Putih. Pemanfaatan kantor disebut akan menggunakan gedung-gedung yang sudah ada.

Prasetyo mengatakan semua kantor Menteri sudah ditetapkan, tinggal menyelesaikan kantor beberapa Badan baru.

"Alhamdulillah, semua sudah beres. Hanya ada beberapa badan yang tinggal kita cari ruangannya," ujar Prasetyo

Prasetyo menjelaskan, posisi yang dipecah akan menggunakan gedung yang sama. Seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) akan digabung di kantor yang sama.

"Iya, kita tidak menambah gedung baru, kita tidak perlu ini karena kita menggunakan yang lama, karena semua sudah ada di situ," tuturnya.

"(Kemenko PMK dan Kemenko PM itu) gabung," tambahnya.

Selanjutnya Kementerian Koordinator Infrastruktur baru yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan berkantor di gedung bekas kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, yang tidak ada dalam Kabinet Merah Putih.

(aid/hns)

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan tidak ada gedung baru meski ada tambahan kementerian dan lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih. Pemanfaatan kantor disebut akan menggunakan gedung-gedung yang sudah ada.

Prasetyo mengatakan semua kantor bagi K/L baru sudah ditetapkan. Hanya tinggal beberapa badan baru yang masih mencari ruangan untuk berkantor.

"Alhamdulillah, semua sudah beres. Hanya ada beberapa badan yang tinggal kita cari ruangannya," kata Prasetyo kepada wartawan di depan Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Prasetyo menjelaskan, nomenklatur yang dipecah akan menggunakan gedung yang sama. Seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) akan digabung di kantor yang sama.

"Iya, kita tidak menambah gedung baru, kita tidak perlu ini karena kita menggunakan yang lama, karena semua sudah ada di situ," tuturnya.

"(Kemenko PMK dan Kemenko PM itu) gabung," tambahnya.

Contoh lainnya adalah Kemenko Infrastruktur baru yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan berkantor di gedung bekas kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi yang kini sudah tidak ada lagi di Kabinet Merah Putih.

Sebagai informasi, Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjumlah 48 kementerian, bertambah dari sebelumnya 34 kementerian. Belum lagi terdapat sejumlah badan dan pejabat setingkat menteri yang baru lainnya.

(aid/das)