BANDUNG, KOMPAS.com – Sebanyak 86 tahanan di Polresta Bandung mendapatkan fasilitas untuk menyalurkan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) calon Gubernur Jawa Barat dan calon Bupati Bandung, Rabu (27/11/2024).

Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung tiba di Polresta Bandung pukul 10.00 WIB, membawa logistik pemilu seperti surat suara, kotak suara, tinta, dan alat coblos.

Polisi memastikan para tahanan tertib dengan meminta mereka merapikan pakaian dan menunggu panggilan sesuai daftar nama di kamar sel masing-masing.

Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Bandung, Ahmad Rosadi, menjelaskan bahwa dari total 86 tahanan, 84 di antaranya adalah laki-laki dan 2 perempuan.

"Petugas KPPS yang datang terdiri dari 5 TPS di Desa Soreang dan 3 TPS di Desa Cincin, yang lokasinya dekat dengan Polresta Bandung," ujar Ahmad.

Ia menegaskan bahwa pelayanan ini adalah wujud komitmen KPU dalam memastikan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk tahanan.

"Meskipun mereka berada di ruang tahanan, kami tetap memfasilitasi agar mereka dapat menyalurkan hak pilihnya," tambah Ahmad.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan jumlah tahanan yang memiliki hak suara tidak cukup untuk membuka TPS khusus.

Oleh karena itu, petugas dari TPS terdekat yang datang untuk melayani proses pemungutan suara.

"Kami pastikan tahanan Polresta Bandung maupun yang di polsek-polsek tetap dapat menggunakan hak pilihnya," kata Kusworo.

Proses pemungutan suara berlangsung selama satu setengah jam dengan pengawasan ketat oleh aparat kepolisian.

Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan memastikan kerahasiaan serta kebebasan pilihan para tahanan.

"Kami kawal ketat agar tidak ada tindakan negatif selama pemungutan suara, dan hak pilih tahanan tetap terjamin," tutup Kusworo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memastikan para tahanan tetap dapat menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Melalui kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Polri menyiapkan mekanisme khusus untuk memastikan pelaksanaan pencoblosan di rumah tahanan (rutan) berjalan aman dan sesuai aturan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai wujud komitmen Polri untuk mendukung hak politik setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani proses hukum.

"Kami bekerja sama dengan KPU untuk memastikan seluruh tahanan yang memenuhi syarat dapat menyalurkan hak pilih mereka sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (27/11/2024).

Penyelenggaraan pencoblosan bagi tahanan dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu pengadaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di rutan atau melalui sistem jemput bola menggunakan TPS keliling.

Hal ini dilakukan untuk memudahkan para tahanan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di lokasi masing-masing.

Polri juga memastikan pengamanan selama proses pemungutan suara berlangsung di rutan, baik untuk tahanan maupun petugas KPU.

Dengan mekanisme ini, Pilkada 2024 diharapkan dapat menjadi momen inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.

Sebagaimana diketahui, pemungutan suara Pilkada 2024 dilakukan pada 27 November 2024, di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia (minus DI Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di DKI Jakarta).

KEBUMEN, KOMPAS.com – Sebanyak 18 tahanan di Polres Kebumen menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen.

Proses pemungutan suara berlangsung di Rutan Polres Kebumen pada Rabu (27/11/2024) pagi.

Pelaksanaan pemungutan suara di Rutan Polres Kebumen dilakukan melalui dua Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu TPS 9 dan TPS 10 yang terletak di Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen.

Petugas dari kedua TPS tersebut melakukan jemput bola untuk mengakomodasi hak suara para tahanan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan bahwa seluruh warga negara yang memenuhi syarat tetap dapat menggunakan hak pilihnya, meskipun sedang dalam tahanan.

Kapolres Kebumen, AKBP Recky, menyampaikan bahwa seluruh tahanan yang terdaftar sebagai pemilih aktif telah diberikan kesempatan untuk memberikan suara.

“Sebanyak 18 tahanan telah menggunakan hak pilih mereka dengan tertib dan aman,” ujar AKBP Recky dalam keterangan resminya pada Rabu (27/11/2024).

Proses pemungutan suara dilaksanakan dengan koordinasi yang matang antara berbagai pihak.

Petugas dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kebumen, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Panjer, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) hadir di lokasi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan.

“Teknis pemungutan suara dilakukan bergantian di ruang kaca Rutan Polres Kebumen dengan pengawalan ketat dari petugas Polres Kebumen,” ungkap Kasat Tahti Polres Kebumen, Iptu Tantowi.

Meski demikian, pengamanan tetap dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif selama proses berlangsung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut, sekitar 700 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba, Jakarta Pusat tidak bisa mencoblos pada Pilkada Serentak 2024.

Bima mengatakan, mereka terpaksa tidak bisa menggunakan hak suaranya karena bukan domisili Jakarta.

Informasi ini Bima ungkapkan ketika meninjau proses Pilkada Serentak di tempat pemungutan suara (TPS) di Lapas Salemba, Rabu (27/11/2024).

"Pertanyaan saya lebih (ke perugas lapas) kepada angka yang gkdam memiliki KTP DKI. Jadi terpaksa tidak menggunakan hak pilihnya. Sekitar ada 700, ya karena domisilinya bukan di sini mereka tidak bisa berpartisipasi," kata Bima saat ditemui di Lapas Salemba, Rabu.

Meski demikian, kata Bima, proses pemungutan suara di Lapas Salemba berlangsung dengan sangat baik. Semua warga binaan yang memiliki hak suara diarahkan untuk mencoblos.

Petugas Lapas Salemba bahkan menyediakan tiga TPS untuk melaksanakan pemungutan suara.

"Ada beberapa tadi yang ada kendala ya, seperti di rumah sakit, ataupun punya keterbatasan fisik sehingga harus dijemput ya," tutur Bima.

Adapun Pilkada serentak digelar di 545, terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pilkada Serentak juga menyediakan TPS di tempat-tempat khusus seperti lapas dan rumah tahanan (Rutan).

KOMPAS.com - Proses penghitungan suara Pilkada 2024 di TPS 901 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, rampung pada Rabu (27/11/2024) sore.

Kepala Lapas Singaraja, I Gusti Lanang Agus Cahyana Putra mengatakan, pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1, Made Muliawan Arya-Putu Agus Suradnyana memperolehan 136 suara.

Hal itu membuat paslon yang diusung partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus ini unggul atas pasangan nomor urut 2, Wayan Koster-Nyoman Giri Prasta.

Di TPS khusus Lapas Singaraja tersebut, Koster-Giri meraih 106 suara.

"Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali jumlah pemilihnya 254 orang. Hasil suara paslon 1 adalah 136 suara, paslon 2 dengan 106 suara. Suara tidak sah 12," ujarnya ditemui Rabu di Lapas Singaraja.

Adapun untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Buleleng, pasangan calon nomor urut 2, Nyoman Sutjidra-Gede Supriatna unggul dengan perolehan 110 suara di TPS Lapas Singaraja.

Sedangkan pasangan calon nomor urut 1, Nyoman Sugawa Korry-Gede Suardana memperoleh 106 suara.

"Pemilihan bupati dan wakil bupati Buleleng, karena yang berdomisili di Buleleng saja yang bisa memilih, jumlah pemilihnya 229 orang. Suara tidak sah 13 suara," ujar dia.

Ia mengatakan, proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar dan aman.

"Proses pemungutan dari 07.30 Wita, selesai penghitungan jam 14.30 Wita," lanjutnya.

Ditambahkan, selama proses pemungutan dan penghitungan suara tersebut melibatkan pengamanan dari personel Polres Buleleng, Kodim 1609/Buleleng dan Polda Bali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar tengah mengkaji pemberian bantuan hukum kepada calon gubernur (calon) Bengkulu petahana, Rohidin Mersyah, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, bidang hukum di partainya juga sedang melakukan kajian soal peristiwa hukum tersebut.

"Akan mengkaji betul-betul itu dari sisi mana yang perlu di bantu, ke depan ini. Untuk apa? Tetap dua hal itu, untuk memastikan apa? Untuk memastikan bahwa proses hukum ini berjalan secara profesional tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain, kemudian, yang kedua (asas) praduga tidak bersalah," ujar Idrus di Kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Idrus mengatakan pihaknya juga sedang mengkaji peluang pengajuan gugatan praperadilan untuk Rohidin.

"Nanti setelah itu baru dilakukan kajian kan masih ada waktu untuk itu," ucap Idrus saat ditanya soal peluang Partai Golkar mengajukan praperadilan terkait kasus itu.

Dalam kesempatan ini, Idrus mengatakan partainya juga sudah meminta Rohidin untuk mengikuti proses hukum yang berjalan.

"Kita minta Pak Rohidin untuk mengikuti proses hukum yang ada, karena Golkar ini adalah partai yang taat asas, Indonesia adalah negara hukum maka kita harus ikuti itu," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bengkulu, Minggu (24/11/2024).

Selain Gubernur, KPK menetapkan 3 tersangka lainnya yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (IF), dan Ajudan Gubernur, Evriansyah (E) alias Anca.

"KPK selanjutnya menetapkan sebagai tersangka, yaitu, RM (Rohidin Mersyah), Gubernur Bengkulu," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih, Jakarta, Minggu.

KPK juga melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 24 November 2024 sampai dengan 13 Desember 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mengaku kecewa terhadap putusan hakim Pengadilan Negari (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) yang menolak gugatan praperadilannya.

Atas putusan yang ditetapkan pada Selasa (26/11/2024), eks Menteri Perdagangan itu tetap berstatus sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula 2015-2016.

Tom yang kini ditahan Kejaksaan Agung di rumah tahanan Salemba itu pun kembali menulis surat terbuka untuk meluapkan kekecewaannya.

"Teman- teman, ibu, bapak yang saya hormati dan saya sayangi, tentunya kita kecewa atas keputusan PN Jakarta Selatan, menolak gugatan Pra-Peradilan kita," mengutip surat terbuka Tom Lembong yang diunggah oleh kuasa hukumnya siang ini.

"Tuhan Allah memutuskan agar proses ini sebaiknya berlanjut, dan saya menerima tugas ini dengan hati yang lapang. Semua akan ada hikmahnya, pada saat yang dipilih oleh Sang Pencipta," lanjut Tom.

Tom menyatakan akan terus berjuang untuk mengungkapkan kebenaran dan menegakkan keadilan.

"Saya terus cinta Indonesia, dan niat saya semakin kokoh untuk terus mendedikasikan hidup saya bagi bangsa dan negara," ujarnya.

Ia juga kembali menyampaikan terima kasih kepada tim hukumnya, serta kepada unsur masyarakat yang terus membelanya.

"Terima kasih kepada anggota Dewan DPR-RI maupun DPRD yang menyerukan kebenaran dan keadilan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Juga kepada keluarga saya, baik keluarga inti dan keluarga besar," ungkap Tom.

"Seperti kata (Istri) Ciska, saya percaya Tuhan Allah senantiasa membersamai kita. Dan terutama Selamat Ulang Tahun ke-93 kepada Mama saya tercinta pada hari ini," tulis Tom.

Sebelumnya, Permohonan praperadilan Tom Lembong ditolak dalam sidang pembacaan putusan praperadilan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kebijakan impor gula tahun 2015-2016.

“Menolak tuntutan profisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhkan, menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputusakan selasa 26 nov 2024," kata hakim tunggal Tumpanuli Marbun dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

KOMPAS.com - Sebanyak 120 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II B Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak bisa memberikan hak suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Hal itu menyusul beberapa persyaratan menjadi pemilih tidak bisa dilengkapi oleh WBP dan keluarganya.

"Iya, ada 120 warga binaan kami yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya," kata Humas Lapas Dompu, Ramdiansyah Lisnuvirganta saat ditemui, Rabu (27/11/2024).

Ramdiansyah menyebutkan, total warga binaan Lapas Dompu saat ini ada 443 orang, terdiri dari 356 narapidana dan 87 orang tahanan.

Sebelumnya, data semua warga binaan ini sudah melalui proses pemutakhiran dan diserahkan ke KPU untuk ditetapkan sebagai DPT.

Namun, setelah dilakukan pengecekan oleh KPU ternyata ada data WBP tidak terbaca aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU.

Selain itu, data kependudukan mereka juga ditemukan bermasalah atau tidak terbaca oleh aplikasi, sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai pemilih.

"Ada data identitas yang error, itu sebabnya beberapa orang ini tidak bisa memilih. Kami sudah berupaya menghubungi keluarga untuk membantu melengkapi, tapi tidak juga dilengkapi syarat-syarat itu," ujarnya.

Dari 443 orang WBP Lapas Dompu itu, lanjut dia, hanya 323 orang yang bisa memberikan hak suara di TPS 901 Lapas Dompu.

Mereka sebagian besar adalah warga binaan yang terjerat kasus peredaran gelap narkoba dan penganiayaan serta pencabulan anak.

"Untuk kasus korupsi ada satu orang, dia juga bisa memberikan hak pilihnya untuk Pilkada ini," kata Ramdiansyah.

CIREBON, KOMPAS.com - Tujuh terpidana kasus Vina dan Eki menyalurkan hak pilih mereka dalam pilkada serentak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus yang disediakan di Lapas Kesambi, Kota Cirebon, Rabu (27/11/2024).

Mereka berharap pemimpin terpilih dapat mengayomi masyarakat lemah dan menegakan hukum yang adil.

Pantauan Kompas.com di lokasi, proses pemungutan suara dimulai sekitar pukul 07.00 WIB.

Sebanyak 651 Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengantre untuk memberikan suara di dua TPS khusus, yaitu TPS nomor 903 dan 904.

Hadi Saputra, bersama enam terpidana lainnya yaitu Eka Sandi, Eko Ramadhani, Jaya, Supiryanto, Sudirman, dan Rivaldi, menggunakan hak pilihnya di TPS 903.

Enam terpidana tersebut menerima dua kertas suara untuk pemilihan gubernur Jawa Barat dan pemilihan wali kota Cirebon, sementara Rivaldi Aditya Wardana hanya mendapatkan satu kertas suara karena berasal dari luar Kota Cirebon.

Hadi mengungkapkan rasa senangnya dapat berpartisipasi dalam momen Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2024.

Meski berada di dalam lapas, dia tetap ingin ikut menentukan pilihan untuk pemimpin Jawa Barat dan Kota Cirebon ke depan.

"Kami semua senang bisa diberikan kesempatan untuk memilih pimpinan. Harapannya, pemimpin yang terpilih dapat menjalankan tugas dengan baik, adil kepada masyarakat kecil, dan mampu mengayomi," kata Hadi saat ditemui di lapas.

Kepala Lapas Kelas 1 Kesambi Kota Cirebon, Yan Rusmanto menjelaskan, KPU telah menetapkan dua TPS khusus di lapas.

Dari total 930 warga binaan, sebanyak 651 terdaftar sebagai DPT untuk Pemilihan Gubernur Jawa Barat, termasuk 50 DPT untuk Pemilihan Walikota Cirebon.

Lapas dan KPU telah bekerja sama untuk mensosialisasikan calon-calon pemimpin melalui beberapa kegiatan.

Hal ini bertujuan agar warga binaan dapat mengenali para calon pemimpin mereka.

Berbagai materi sosialisasi juga telah dipasang di beberapa titik papan informasi di dalam lapas.

Yan optimistis tingkat partisipasi warga binaan dalam pilkada Jabar dan pilwalkot Cirebon akan tinggi.

Berdasarkan data, partisipasi pemilu warga binaan pada Pilpres 2024 hampir mencapai 100 persen.

"Harapannya, seluruh warga binaan dapat menggunakan hak suara dengan baik, tanpa ada yang golput. Targetnya adalah 100 persen," ujar Yan saat ditemui di lapas.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kantor Imigrasi I TPI terus berupaya meningkatkan literasi keimigrasian di kalangan generasi muda dengan melakukan sosialisasi di berbagai sekolah.

Salah satu kegiatan sosialisasi berlangsung di SMA Negeri 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Selasa (26/11/2024).

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Rizki Ramadhan, menyampaikan berbagai materi terkait keimigrasian.

"Mulai dari informasi mengenai keimigrasian, layanan di kantor imigrasi, dan pembuatan paspor," ujar Rizki dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (27/11/2024).

Selama proses sosialisasi, Rizki mencatat antusiasme yang tinggi dari para siswa.

"Pertanyaan-pertanyaan bagus dan kritis terlontar dari para siswa kepada tim dari Kantor Imigrasi Jakarta Utara, di antaranya mengenai tips untuk lolos seleksi sekolah kedinasan hingga terkait pengawasan keimigrasian yang dilakukan baik terhadap WNI maupun WNA," kata Rizki.

Rizki berharap sosialisasi yang dilakukan di berbagai sekolah dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada generasi muda mengenai keimigrasian.

"Semoga saja nanti setelah disampaikan materi ini, akan membuka wawasan, memberikan pemahaman mengenai imigrasi, dan dapat memberikan manfaat kepada Adik-adik semua," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak tujuh kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di lampu merah Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (26/11/2024) pagi.

Sebuah truk bermuatan kardus yang dikendarai Ade Zakarsih (44) menabrak enam kendaraan di depannya, yakni lima sepeda motor dan satu mobil.

Pengendara sepeda motor bernama Aliyanto (33) tutup usia di tempat kejadian perkara (TKP). Sedangkan, pengendara sepeda motor bernama Ariyadi (36) tewas saat mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Pelni Petamburan.

Usai peristiwa, polisi langsung mengamankan Ade Zakarsih lalu dibawa ke Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Pelaku menjalani tes urine dan dinyatakan negatif narkoba.

Menurut olah TKP, fungsi pengereman pada truk Ade Zakarsih berfungsi normal. Tabrakan beruntun itu pun diduga disebabkan Ade mengantuk atau microsleep.

Kronologi

Ade Zakarsih mengaku terbangun dari tidur lelapnya sekitar pukul 03.00 WIB. Setelah itu, dia bersiap mengantarkan kardus dari Cikarang, Kabupaten Bekas, ke wilayah Tangerang. Perjalanan pun dimulai sekitar pukul 04.30 WIB.

Saat melintas di Jalan Letjen S Parman, Ade Zakarsih mulai merasakan kantuk. Ketika mendekati lampu merah Slipi dengan kondisi jalan agak menurun, Ade Zakarsih mengalami microsleep.

Padahal, saat itu lampu lalu lintas sudah menunjukkan warna merah. Alhasil, kecelakaan beruntun tak terhindarkan.

Truk yang dikendarai Ade Zakarsih menabrak sepeda motor yang ada di depannya dan satu mobil yang tengah melaju dari arah Jalan Palmerah Utara hendak berbelok kanan menuju Jalan Gatot Subroto.

Sebanyak dua pengendara sepeda motor yang sedang menunggu lampu merah akhirnya masuk ke kolong truk dan terlindas.

“(Truk berhenti) kurang lebih 20 meter-an. Paling jauh (korban) ada yang terlempar,” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani saat dikonfirmasi, Selasa.

Tidak periksa perusahaan

Sejauh ini, polisi belum menentukan status Ade Zakarsih. Hanya saja, status perkara masih dalam tahap penyelidikan.

Dalam penanganan kasus ini, polisi tidak akan memeriksa perusahaan yang mempekerjakan Ade Zakarsih. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Merujuk pasal tersebut, pengemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka akan dipidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp 12 juta.

“Enggak (periksa pihak perusahaan). Jadi, kami lebih fokus kepada orang yang menyebabkan (meninggal dunia), bukan kepada pemiliknya,” ujar Ojo.

Kambing hitam

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang menilai, posisi sopir truk yang terlibat di dalam sebuah kecelakaan seringkali tak diuntungkan secara peraturan perundangan.

Sebab, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya menyasar sopir sebagai subyek hukum, tetapi tidak termasuk dengan perusahaan yang mempekerjakan sopir.

Padahal, kesalahan sopir yang mengakibatkan kecelakaan seringkali disebabkan oleh abainya perusahaan terhadap keselamatan berkendara.

"Kenapa hanya sopir yang jadi korban? Sopir itu sebenarnya korban undang-undang. Karena dia dijadikan kambing hitam terus. Kalau ada kecelakaan, pasti sopir salah terus," kata Deddy kepada Kompas.com, Selasa (26/11/2024).

"Di UU Nomor 22/2009 memang tidak ada klausul yang menyalahkan atau menitikberatkan ke perusahaan. Kalau ada kesalahan, ya kesalahan sopir terus, enggak pernah perusahaan," lanjut dia.

Oleh karena itu, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinilai tidak adil bagi para sopir yang bekerja di bawah naungan perusahaan.

Salah satu contohnya ketika truk atau bus pariwisata mengalami rem blong atau belum uji KIR. Bila merujuk pada UU itu, sanksi hanya menyasar pada sopir, bukan perusahaan yang bertanggung jawab atas kendaraan.

Deddy sekaligus heran tentang siapa pihak yang meloloskan UU Nomor 22 Tahun 2009 karena sangat tidak adil bagi para sopir truk..

"Lobi-lobinya siapa, lobi-lobi pengusaha-pengusaha? Kenapa kok tidak ada kesalahan satu pengusaha pun di situ? Tidak ada kesalahan. Coba dicek. Silakan diunduh, dan cek. Ada tidak yang menyalahkan pengusaha? Tidak ada," tegas dia.

Sebelum hadirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau biasa disebut Omnibus Law, Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan untuk menilang angkutan umum, truk, atau bus. Dulu, mereka biasa disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Namun, setelah hadirnya Omnibus Law hadir, Dishub sudah tidak bisa menilang truk, bus, atau angkutan umum. Semua diserahkan kepada pihak kepolisian.

"Nah, polisi kan juga terbatas, jumlah personelnya, sistemnya juga terbatas. Sekarang dia kalau mau mantau bus, mantau sopir, mantau angkot, mantau angkutan pribadi, terbatas juga polisi," ujar Deddy.

"Jadi kan sebenarnya, predator di jalan raya, itu pengemudi-pengemudi itu. Mati di jalan setiap hari kan, seratus orang kurang lebih, secara nasional ya. Tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, itu melemahkan fungsi keselamatan," tambah dia.

PANGKALPINANG, KOMPAS.com - Sebanyak 1.345 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, akan menggunakan hak suaranya pada Rabu (27/11/2024).

Lapas Narkotika Selindung mencatat jumlah pemilih terbanyak, yakni 719 orang. Mereka terbagi ke dalam dua Tempat Pemungutan Suara (TPS), 359 dan 360 pemilih.

Selain itu, Lapas Anak akan diikuti 21 pemilih, Lapas Perempuan 102 pemilih, dan Lapas Tua Tunu 503 pemilih.

Total pemilih di Kota Pangkalpinang mencapai 164.330 orang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang, Sobarian menyatakan, logistik untuk pemungutan suara telah berada di kantor kelurahan.

Distribusi ke TPS direncanakan akan dilakukan sekitar pukul 05.30 WIB.

"Waktu distribusi sifatnya tentatif dengan ketentuan TPS sudah dibuka mulai pukul 07.00 WIB," kata Sobarian di kantor KPU Pangkalpinang, Selasa (26/11/2024).

Pemungutan suara dijadwalkan berakhir pada pukul 13.00 WIB, diikuti proses penghitungan.

Sobarian memastikan tidak ada TPS yang tergolong rawan pelanggaran, bencana, maupun konflik.

"Sampai saat ini, situasi yang kita lihat relatif aman dan lancar," tambahnya.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk bertindak profesional, serta menjaga integritas dan netralitas selama proses pemungutan suara berlangsung.