JAKARTA, KOMPAS.com - Pertanyaan mengenai netralitas dan politisasiPolri dalam ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 terus menjadi sorotan.

Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah Polri masih menjadi lembaga hukum yang netral, atau telah berubah menjadi alat politik kekuasaan?

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto sempat menyinggung soal dugaan pengerahan kekuatan kepolisian dalam operasi politik terselubung, di Pilkada 2024.

Bahkan dia melontarkan istilah Partai Coklat atau Parcok soal dugaan operasi politik itu, diduga merujuk kepada warna seragam polisi.

Sejak dicabutnya Dwi Fungsi ABRI dan pemisahan TNI-Polri, reformasi diharapkan mendorong Polri menjadi institusi profesional yang jauh dari arena politik. Namun, realitasnya tampak berbeda.

Ironi muncul ketika peran Polri dianggap semakin besar dalam politik kekuasaan. Pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menyebutkan adanya hubungan erat antara Polri dan politisi.

Hubungan ini memicu Polri ditarik-tarik ke dalam politik praktis, akibat lemahnya kontrol negara dan pengawasan legislatif.

"Upaya menarik-narik polisi dalam politik praktis kekuasaan, adalah dampak dari lemahnya negara membuat sistem kontrol dan lemahnya pengawasan legislatif pada kepolisian sehingga bisa ditarik-tarik dalam politik kekuasaan rejim yang berkuasa,” papar Bambang saat dihubungi Kompas.com, Minggu (1/12/2024).

Dengan jumlah personel lebih dari 450.000 ditambah anggota keluarga, Polri memiliki struktur yang menjangkau seluruh pelosok negeri.

Kondisi ini, kata Bambang, menghadirkan potensi signifikan dalam memengaruhi suara politik di berbagai daerah.

Bahkan menurut Bambang, sejak pemilu langsung pertama pada 2004, keterlibatan Polri dalam politik semakin tampak.

Puncaknya terjadi pada 2019 dengan pembentukan Satgas Merah Putih, yang menurut Bambang, sangat efektif dalam mengarahkan dinamika politik.

“Mesin kepolisian tidak hanya dimanfaatkan pada Pemilu 2024, tetapi sudah menjadi pola sejak awal pemilihan langsung,” ujar Bambang.

Pemanfaatan Polri sebagai alat politik tidak hanya menggerus kepercayaan publik, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam persaingan politik.

Dengan kewenangan penegakan hukum, Polri menjadi instrumen efektif untuk menekan lawan politik.

Keberadaan personel aktif dalam jabatan di luar Polri sering kali bertentangan dengan prinsip netralitas yang diatur dalam TAP VII/MPR/2000.

Lantas apakah penempatan Polri di bawah kementerian bisa menjadi solusi menekan potensi politisasi? Sebagian pihak menganggap penempatan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri atau kementerian lain dapat membatasi politisasi.

Akan tetapi, kemungkinan resistensi dari internal Polri bakal menjadi persoalan tersendiri. Selain itu, solusi ini memerlukan kajian mendalam agar tidak menimbulkan masalah baru.

Penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dapat menjadi alternatif. Bambang menyarankan perlunya undang-undang khusus untuk Kompolnas, sehingga lembaga ini memiliki kewenangan lebih besar dalam mengawasi Polri.

Selain itu, penegakan aturan yang sudah ada, seperti larangan anggota aktif Polri menduduki jabatan di luar struktur, menjadi langkah mendesak yang sering diabaikan.

Menurut Bambang, konsistensi reformasi menjadi kunci jika menginginkan perubahan pada Polri.

Sebab menempatkan Polri sebagai lembaga hukum yang netral, bebas dari intervensi politik, adalah amanat reformasi 1998.

Pemerintah dan parlemen diharap konsisten menjalankan peran mereka dalam memastikan Polri kembali ke jalur profesionalisme. Jika tidak, maka Polri akan terus berada dalam pusaran politik praktis.

KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengajak para pemangku kepentingan berkolaborasi menghadapi digitalisasi, peningkatan transparansi, dan responsivitas terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, dukungan lintas sektor menjadi sangat penting, termasuk dari akademisi, pelaku usaha, media, serta masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri PANRBRini Widyantini pada acara Sarasehan Kebangsaan dan Silaturahmi Alumni Universitas Padjadjaran (UNPAD) di Gedung BRI 1, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

“Alumni UNPAD memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada reformasi birokrasi, seperti penelitian dan pengembangan evidence-based policy, mitra strategis dalam meningkatkan advokasi kebijakan terkait, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur,” ujar Menteri Rini dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (1/12/2024).

Menteri Rini menjelaskan, birokrasi merupakan mesin pembangunan. Selain perbaikan tata kelola internal, reformasi birokrasi juga terkait dengan kualitas kebijakan yang sesuai kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Oleh karena itu, Kementerian PANRB harus mampu mengadaptasi pendekatan human-based governance dan transformasi digital. Reformasi birokrasi harus diarahkan pada upaya efisiensi internal birokrasi serta penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional.

“Sebut saja, kemiskinan dan investasi untuk mendukung pembangunan nasional yang inklusif,” katanya.

Pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan yang baik. Tren rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi (RB) menunjukan angka peningkatan, baik di kementerian/lembaga maupun provinsi/kabupaten/kota.

Adapun rata- rata Indeks RB di kementerian/lembaga pada 2023, yaitu 76,81 pada 2023. Jumlah ini mengalami peningkatkan ketimbang pada 2014, yakni 52,31. Selanjutnya, pada tingkat provinsi 69,71, sedangkan sebelumnya hanya 41,62. Sementara itu, di kabupaten/kota, angkanya 59,32, sedangkan sebelumnya 55,97.

Reformasi birokrasi Indonesia juga telah berkontribusi nyata pada berbagai capaian dalam skala global dalam lima tahun terakhir. Hal ini mengantarkan Indonesia pada posisi yang cukup kompetitif dengan berbagai negara di dunia dalam skala global

Pertama, Indonesia berhasil naik peringkat dari 99 (2017) ke 73 (2022) untuk Government Effectiveness serta naik peringkat dari 94 ke 87 untuk Regulatory Quality berdasarkan Worldwide Governance Indicators.

DOK. Kementerian PANRB. Menteri Rini ajak kolaborasi perkuat reformasi birokrasi dalam Sarasehan Kebangsaan UNPAD.

Kedua, peringkat Indonesia dalam Global Innovation Index naik dari peringkat 85 (2019) menjadi 54 (2024).

Ketiga, peringkat Electronic Government Development Index (EGDI) Indonesia naik dari peringkat 107 (2017) menjadi 64 (2024).

Keempat, peringkat Indonesia dalam perspektif sektor bisnis juga tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain.

Menteri Rini mengajak seluruh hadirin untuk terus memperkuat komitmen bersama dalam berkontribusi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan alumni UNPAD bisa menciptakan birokrasi yang inovatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Ini merupakan bagian penting dari upaya kita membangun Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur,” ujarnya.

SUMBAWA, KOMPAS.com - Tim Hukum pasangan petahana calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Mahmud Abdullah dan Burhanuddin Jafar Salam (Mo-BJS), mengambil langkah hukum untuk mengungkap dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada Sumbawa.

Mereka meminta penangguhan penetapan pemenang Pilkada di Nusa Tenggara Barat.

"Kami minta ditangguhkan penetapan pemenang pilkada. Kami tempuh jalur pidana dan perdata," ujar Surahman, Ketua Tim Hukum Mo-BJS, saat dikonfirmasi pada Minggu (1/12/2024).

Surahman mengungkapkan, pihaknya telah melaporkan dugaan kecurangan secara resmi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbawa dengan melampirkan sejumlah bukti.

Selama proses hukum berlangsung, tim Mo-BJS berkomitmen untuk mengikuti seluruh tahapan pasca pemilihan, termasuk rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten.

“Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya Pilkada yang telah dilaksanakan. KPU Sumbawa selaku penyelenggara Pilkada juga harus menghargai upaya Paslon Mo-BJS melalui tim hukumnya yang sedang melakukan upaya hukum,” tegasnya.

Surahman menambahkan, selama proses hukum belum tuntas dan belum ada putusan yang bersifat inkrah, penetapan dan pelantikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa terpilih tidak diperkenankan.

“Kami hargai tahapan yang dilakukan KPU, tetapi sebaliknya juga KPU harus menghargai upaya hukum yang sedang kami lakukan,” tandasnya.

Sebelumnya, tim hukum Mo-BJS telah resmi melaporkan dugaan kecurangan yang terjadi di beberapa kecamatan, termasuk di Desa Juran Alas, Kecamatan Alas.

Laporan dugaan kecurangan bernomor 01/TH-MO-BJS/XI/2024 diserahkan langsung kepada Anggota Bawaslu Sumbawa, Ubaidullah MPd, pada batas akhir masa pelaporan.

Menurut Surahman, dugaan kecurangan ini terjadi pada hari pemungutan suara, 27 November 2024.

Di TPS 06 Desa Juran Alas, diduga terjadi pencoblosan 60 surat suara pada kolom Nomor Urut 02 atas nama Jarot Ansori, sebelum pemungutan suara berlangsung.

“Dengan adanya dugaan kecurangan oleh oknum tertentu ini, kami sangat dirugikan, dan ini mencederai proses demokrasi. Kami meminta kepada Bawaslu Kabupaten Sumbawa untuk menindaklanjuti laporan yang kami sampaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkas Surahman.

AUSTRALIA baru saja mengesahkan undang-undang yang melarang anak usia di bawah 16 tahun mengakses media sosial. UU ini langsung menghebohkan jagat digital.

Dengan pembatasan ketat dan sanksi keras, regulasi ini menjadi UU paling ketat di dunia, dalam membatasi penggunaan platform media sosial oleh anak-anak.

Dilansir BBC “Australia approves social media ban on under-16s” (29/11/2024), keputusan ini diambil setelah Parlemen Australia menyetujui rancangan undang-undang tersebut. UU baru akan berlaku dalam waktu 12 bulan ke depan.

Laporan BBC menyatakan, perusahaan teknologi yang tidak mematuhi aturan ini dapat dikenakan denda maksimal 50 juta dollar Australia.

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese menyatakan bahwa UU ini diperlukan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial, yang selama ini dikhawatirkan oleh banyak kelompok orangtua.

Meskipun UU ini tak sepi dari kritik, tetapi keputusan ini merupakan langkah tegas yang mendapat banyak dukungan publik.

Batas usia 16 tahun juga langkah berani Australia. Negara lain yang juga mencoba membatasi penggunaan media sosial oleh anak-anak biasanya menetapkan batas usia lebih rendah.

Ada juga yang memberikan pengecualian bagi pengguna eksisiting, atau yang mendapatkan izin orangtua. UU Australia justru tidak memberikan pengecualian seperti itu.

Setelah disetujui di Senat dengan dukungan 34 suara setuju dan 19 suara tidak setuju pada Kamis malam, undang-undang ini kemudian diterima di Dewan Perwakilan Rakyat pada Jumat (29/11/2024) pagi.

Sikap Perdana Menteri

Rilis media resmi Pemerintah Australia yang dipublikasikan Kantor Prime Minister of Australia berjudul “Social media reforms to protect our kids online pass Parliament” (29/11/2024), mengutip sikap PM dengan mengemukakan “quotes” yang disampaikan PM Australia Anthony Albanase.

Anthony mengatakan tiga hal berupa Quotes: Pertama, “Kami telah meloloskan undang-undang penting untuk menjaga anak-anak kita tetap aman saat daring."

Kedua, media sosial menimbulkan dampak buruk bagi anak-anak kita, Kita sudah saatnya menghentikannya".

Ketiga, “Kami ingin anak-anak kami menikmati masa kecil mereka dan orangtua tahu bahwa kami mendukung mereka.”

Undang-undang ini, tidak menentukan platform media sosial mana yang akan diblokir. Keputusan tersebut akan dibuat oleh Menteri Komunikasi Australia setelah berkonsultasi dengan Komisioner Keamanan Internet, yang akan menegakkan regulasi ini.

Laporan itu menyatakan, Menteri Komunikasi Michelle Rowland mengindikasikan bahwa platform seperti Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram, dan X akan termasuk dalam larangan ini.

AUSTRALIA baru saja mengesahkan undang-undang yang melarang anak usia di bawah 16 tahun mengakses media sosial. UU ini langsung menghebohkan jagat digital.

Dengan pembatasan ketat dan sanksi keras, regulasi ini menjadi UU paling ketat di dunia, dalam membatasi penggunaan platform media sosial oleh anak-anak.

Dilansir BBC “Australia approves social media ban on under-16s” (29/11/2024), keputusan ini diambil setelah Parlemen Australia menyetujui rancangan undang-undang tersebut. UU baru akan berlaku dalam waktu 12 bulan ke depan.

Laporan BBC menyatakan, perusahaan teknologi yang tidak mematuhi aturan ini dapat dikenakan denda maksimal 50 juta dollar Australia.

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese menyatakan bahwa UU ini diperlukan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial, yang selama ini dikhawatirkan oleh banyak kelompok orangtua.

Meskipun UU ini tak sepi dari kritik, tetapi keputusan ini merupakan langkah tegas yang mendapat banyak dukungan publik.

Batas usia 16 tahun juga langkah berani Australia. Negara lain yang juga mencoba membatasi penggunaan media sosial oleh anak-anak biasanya menetapkan batas usia lebih rendah.

Ada juga yang memberikan pengecualian bagi pengguna eksisiting, atau yang mendapatkan izin orangtua. UU Australia justru tidak memberikan pengecualian seperti itu.

Setelah disetujui di Senat dengan dukungan 34 suara setuju dan 19 suara tidak setuju pada Kamis malam, undang-undang ini kemudian diterima di Dewan Perwakilan Rakyat pada Jumat (29/11/2024) pagi.

Sikap Perdana Menteri

Rilis media resmi Pemerintah Australia yang dipublikasikan Kantor Prime Minister of Australia berjudul “Social media reforms to protect our kids online pass Parliament” (29/11/2024), mengutip sikap PM dengan mengemukakan “quotes” yang disampaikan PM Australia Anthony Albanase.

Anthony mengatakan tiga hal berupa Quotes: Pertama, “Kami telah meloloskan undang-undang penting untuk menjaga anak-anak kita tetap aman saat daring."

Kedua, media sosial menimbulkan dampak buruk bagi anak-anak kita, Kita sudah saatnya menghentikannya".

Ketiga, “Kami ingin anak-anak kami menikmati masa kecil mereka dan orangtua tahu bahwa kami mendukung mereka.”

Undang-undang ini, tidak menentukan platform media sosial mana yang akan diblokir. Keputusan tersebut akan dibuat oleh Menteri Komunikasi Australia setelah berkonsultasi dengan Komisioner Keamanan Internet, yang akan menegakkan regulasi ini.

Laporan itu menyatakan, Menteri Komunikasi Michelle Rowland mengindikasikan bahwa platform seperti Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram, dan X akan termasuk dalam larangan ini.

Sementara itu, platform permainan dan pesan instan akan dikecualikan dan tak menjadi bagian regulasi ini. Begitu juga dengan situs atau platform digital yang dapat diakses tanpa akun, seperti YouTube.

Pemerintah Australia menyatakan bahwa mereka akan mengandalkan teknologi verifikasi usia, untuk menerapkan larangan ini. Rencananya akan dilakukan uji coba teknologi dalam beberapa bulan mendatang.

Pada prinsipnya, platform media sosial, akan diwajibkan untuk menambahkan proses verifikasi ini. Hal ini tentu akan berdampak pada upaya pelindungan anak. Namun tentu akan mengurangi secara signifikan jumlah pemilik akun anak kelompok usia di bawah 16 tahun.

Reaksi

Dilansir Reuters “Australia passes social media ban for children under 16” (29/11/2024), UU ini disahkan setelah perdebatan emosional yang telah mencengkeram negara tersebut.

Reuters menyebut regulasi tersebut merupakan ketentuan terberat di dunia yang menargetkan Big Tech. UU memaksa raksasa teknologi seperti Instagram, Facebook Meta, hingga TikTok untuk melarang anak di bawah umur 16 tahun memiliki akun.

Sebelumnya juga terdapat negara yang telah membuat UU untuk membatasi akses bagi anak di bawah umur tanpa izin orangtua, seperti Perancis dan beberapa negara bagian AS.

Berbeda dengan negara-negara itu, larangan Australia bersifat mutlak. Regulasi yang melarang penuh bagi anak di bawah 14 tahun di Florida, justru sedang digugat di pengadilan atas dasar kebebasan berekspresi.

UU Australia itu juga menghadapi tentangan dari para pendukung privasi dan beberapa kelompok hak anak. Namun demikian, hasil jajak pendapat menunjukan 77 persen penduduk Australia menginginkan UU tersebut.

Penyelidikan parlemen Australia hingga tahun 2024, mendapatkan bukti dari orangtua, tentang adanya anak-anak yang menyakiti diri sendiri karena perundungan di media sosial.

Hal yang juga perlu diantisipasi adalah adanya upaya meloloskan diri dari pembatasan. Misalnya, penyiasatan dengan menggunakan VPN seperti yang terjadi di Perancis dan AS.

VPN dapat menyamarkan lokasi pengguna dan membuat subjek tampak seperti sedang mengakses platform dari negara lain.

Laporan ini menambahkan, Norwegia, baru-baru ini menyatakan niat untuk mengikuti langkah serupa. Sementara Menteri Teknologi Inggris mengatakan bahwa larangan serupa sedang dipertimbangkan, meskipun tidak dalam waktu dekat.

Hukum Indonesia

UU 1/2024 tentang perubahan ketiga UU Informasi dan Transaksi Ekektronik (ITE) telah menampung materi muatan baru yang cukup signifikan. Ketentuan ini mengatur tentang pelindungan anak dalam ekosistem digital.

Pasal 16A UU ITE mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memberikan pelindungan kepada anak yang menggunakan atau mengakses Sistem Elektronik.

Pasal 16A Ayat (1) mengatur kewajiban perlindungan terhadap hak anak dalam penggunaan produk, layanan, dan fitur dalam sistem elektronik.

Sedangkan Pasal 16A ayat (3) mewajibkan PSE menerapkan teknologi dan langkah teknis sejak tahap pengembangan hingga penyelenggaraan untuk memastikan perlindungan anak.

Pasal ini juga menyebut kewajiban PSE untuk menyediakan informasi mengenai batasan usia minimum pengguna. Hal ini dilakukan melalui mekanisme verifikasi pengguna anak dan mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk.

Dalam Pasal 16A ayat (4) UU mengatur hal penting yang harus disediakan oleh penyelenggara. Yaitu informasi usia minimum, mekanisme verifikasi anak, dan mekanisme pelaporan penyalahgunaan.

UU ITE tidak mengatur secara detail implementasinya, karena ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan anak dalam Sistem Elektronik ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sanksi bagi PSE yang melanggar ketentuan Pasal 16A diatur dalam Pasal 168. Norma itu menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara layanan, dan pemutusan akses.

SUMBAWA, KOMPAS.com – Tim hukum pasangan petahana calon bupati dan wakil bupati Sumbawa, Mahmud Abdullah – Burhanuddin Jafar Salam (Mo-BJS), resmi melaporkan dugaan kecurangan dalam Pilkada Sumbawa 2024.

Laporan itu menyebutkan adanya dugaan kecurangan di sejumlah kecamatan, termasuk di Desa Juran Alas, Kecamatan Alas.

Ketua Tim Hukum Mo-BJS, Surahman, mengatakan laporan dugaan kecurangan bernomor 01/TH-MO-BJS/XI/2024 diserahkan langsung kepada Anggota Bawaslu Sumbawa, Ubaidullah, tepat pada batas akhir masa pelaporan.

Surahman menjelaskan, dugaan kecurangan terjadi pada hari pemungutan suara, 27 November 2024.

Ia menyebutkan, di TPS 06 Desa Juran Alas, terjadi pencoblosan 60 lembar surat suara yang tercoblos pada kolom pasangan calon nomor urut 02, Jarot-Ansori, sebelum pemungutan suara dimulai.

"Kecurangan ini jelas merugikan pasangan calon lain dan mencederai proses demokrasi," tegas Surahman.

Selain di TPS 06 Desa Juran Alas, Surahman juga menyebut adanya dugaan kecurangan di beberapa tempat lain, termasuk di Kecamatan Empang yang melibatkan oknum aparat desa, serta praktik money politics yang marak.

"Kami sedang mengumpulkan bukti untuk memperkuat laporan ini," tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Sumbawa, Jusriadi, membenarkan adanya laporan tersebut.

"Laporan sudah kami terima. Kami akan kaji laporan ini dan menyusun kajian awal dalam waktu dua hari," katanya.

KOMPAS.com - Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, mengungkapkan bahwa tim asuhannya berhasil membangun momentum positif usai kemenangan dalam Derby London melawan West Ham United.

Arteta berhasil membawa The Gunners berhasil meraih kemenangan besar 5-2 pada laga West Ham vs Arsenal pada pekan ke-13 Liga Inggris 2024-2025 di London Stadium, Sabtu (30/11/2024) atau Minggu (1/12/2024) dini hari.

Hasil ini menjadi momentum kebangkitan bagi The Gunners setelah mengalami masa sulit di liga.

Lima gol Arsenal dicetak oleh Gabriel Magalhaes (10’), Leandro Trossard (27’), Martin Odegaard (34’), Kai Havertz (36), dan Bukayo Saka (45+5).

Pelatih asal Spanyol itu menilai timnya telah menemukan kembali performa terbaik, Ia menyoroti pentingnya menjaga momentum ini untuk terus meraih hasil positif.

“Kami memiliki beberapa momentum. Saya pikir kami memiliki aliran kembali, tekad yang nyata, memenangkan pertandingan berturut-turut melawan tiga lawan adalah hal yang hebat,” ujar Arteta seperti dikutip dari Reuters.

Arsenal memang menang 3-0 atas Nottingham Forest dan 5-1 di markas Sporting CP sebelum kemenangna atas West Ham ini.

“Kami akan menikmati malam ini dan menyaksikan pertandingan sepak bola yang indah besok (Liverpool vs Man City). Kami sedang berada dalam momen yang luar biasa saat ini,” tambahnya.

Kembalinya kapten Arsenal, Martin Odegaard, setelah absen panjang akibat cedera pergelangan kaki menjadi dorongan besar bagi tim.

Sementara itu, Bukayo Saka tampil impresif dengan mencetak gol melalui penalti dan memberikan dua assist dalam pertandingan melawan West Ham.

Pemain muda Inggris itu kini telah mencatatkan 10 assist dalam 13 pertandingan musim ini, unggul empat dari Mohamed Salah.

Rentetan hasil ini sekaligus mengakhiri periode empat pertandingan liga tanpa kemenangan sebelum jeda internasional.

Kemenangan ini membawa Arsenal naik ke posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan koleksi 25 poin, tertinggal enam poin dari Liverpool yang akan menghadapi Manchester City di Anfield pada Minggu malam.

KOMPAS.com - Arsenal membawa pulang kemenangan dengan skor besar 5-2 dari markas West Ham. Laga West Ham vs Arsenal memproduksi 7 gol pada babak pertama!

Partai pekan ke-13 Liga Inggris 2024-2025 antara West Ham vs Arsenal digelar di Stadion London, Sabtu (30/11/2024) atau Minggu (1/12/2024) dini hari WIB.

Partai sesama tim asal London ini menghadirkan festival gol. Total tercipta tujuh gol dan semuanya muncul pada babak pertama.

Arsenal membuka keunggulan lewat tandukan sang bek Gabriel Magalhaes pada menit ke-10, menyusul sepakan penjuru Bukayo Saka yang mengarah ke tiang dekat.

Selang 17 menit, tim tamu beralias The Gunners bisa menjauh berkat sontekan pelan Leandro Trossard (27').

Trossard menyelesaikan kombinasi operan apik yang terbangun di sisi kanan penyerangan Arsenal.

Pemain asal Belgia itu tinggal mendorong masuk operan mendatar dari Bukayo Saka.

Pada menit ke-32, wasit lantas memberikan hadiah penalti untuk Arsenal usai Lucas Paqueta mengganjal laju Bukayo Saka di kotak penalti.

Martin Odegaard sukses menjalankan tugas sebagai algojo penalti dan mempebesar keunggulan tim tamu jadi 3-0.

Arsenal seperti tak terkejar ketika sepakan kaki kiri Kai Havertz (36') mampu menembus gawang West Ham kawalan Lukasz Fabianski. The Gunners sudah unggul 4-0 pada menit ke-36.

Ternyata, West Ham belum benar-benar terkapar. Asa tim beralias The Hammers untuk bangkit dihidupkan melalui gol Aaron Wan Bisaka.

Pada menit ke-38, Wan Bissaka menuntaskan operan terukur Carlos Soler dengan tembakan ke arah tiang dekat.

Publik Stadion London kian bergemuruh setelah dua menit kemudian kubu tuan rumah bisa mencetak gol lagi melalui sepakan bebas cantik bek sayap kiri asal Italia, Emerson Palmieri (40').

Emerson secara cermat melepas bola lengkung ke pojok kanan atas gawang Arsenal. West Ham menipiskan skor jadi 2-4.

Ketika momentum seperti berpindah ke kubu West Ham, tim tamu justru mampu melebarkan keunggulan pada masa injury time babak pertama.

Lagi-lagi, Arsenal mendapatkan kesempatan menembak dari titik putih. Penalti diberikan usai Lukasz Fabianski dinilai meninju kepala Gabriel Magalhaes.

Kali ini, Bukayo Saka (45+5') bertugas sebagai eksekutor dan sukses membawa Arsenal menutup babak pertama dengan keunggulan mantap 5-2.

Babak kedua berjalan sangat berbeda karena kedua tim sama-sama kesulitan menambah gol.

Martin Odegaard mencoba menebar ancaman ke gawang West Ham pada menit ke-59, melalui sepakan jarak jauh.

Keunggulan Arsenal tak bertambah lantaran tembakan Odegaard masih bisa diamankan oleh Lukasz Fabianski.

West Ham juga memiliki kans pada 11 menit jelang bubaran melalui sepakan Danny Ings yang sedikit membentur pemain belakang Arsenal.

Upaya itu masih bisa diamankan oleh David Raya yang berdiri di bawah mistar gawang Arsenal.

Ings kembali memiliki kans apik pada masa injury time, tepatnya menit ke-90+1. Usai melewati David Raya, Ings tinggal menceploskan ke gawang kosong.

Namun, sepakan menyilang eks pemain Liverpool itu masih terlalu menyamping sehingga hanya keluar lapangan.

Di sisi lain, tembakan Gabriel Jesus dari sudut sempit pada menit ke-90+4 juga hanya mengenai jaring luar gawang dan belum bisa menambah keunggulan Arsenal. The Gunners pulang dengan kemenangan 5-2.

KOMPAS.com - Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, menyatakan bahwa timnya sedang dalam kondisi kepercayaan diri tinggi jelang duel melawan West Ham United.

Pertandingan pekan ke-13 Liga Inggris antara West Ham vs Arsenal akan digelar di Stadion Olimpiade London pada hari Sabtu (30/11/2024) atau Minggu (1/12/2024) dini hari pukul 00.30 WIB.

Kepercayaan diri dimiliki Arsenal besutan Arteta yang baru saja meraih dua kemenangan besar, yakni 3-0 atas Nottingham Forest (di Liga Inggris) dan 5-1 saat melawan Sporting CP (Liga Champions).

"Jelas kemenangan meningkatkan energi dan kepercayaan diri. Itu adalah dua kemenangan besar bagi kami," ungkap Arteta dikutip dari situs resmi Arsenal.

Soal pertemuan dengan West Ham di Stadion London, Arsenal menyimpan memori apik. Dalam kunjungan terakhir ke sana, The Gunners menang telak 6-0.

Meski demikian, Arteta menekankan bahwa Kai Havertz dkk pantang meremehkan West Ham, racikan Julen Lopetegui.

"Mereka adalah tim yang sangat mengandalkan fisik, sangat bagus dalam permainan langsung, menyerang bola kedua di mana mereka harus mendominasi permainan melalui bola," kata Arteta menjelaskan.

"Bola mati, dan kemudian kualitas individu yang mereka miliki, para pemain depan dapat menciptakan situasi apa pun untuk membuat Anda kesulitan. Mereka benar-benar dilatih dengan baik," tutur pelatih asal Spanyol itu.

Arsenal bangkit dan memenangi dua laga terakhir mereka, setelah sempat tanpa kemenangan dalam tiga partai beruntun di semua kompetisi.

"Apakah Anda mampu mempertahankan kinerja tingkat tinggi sepanjang permainan juga karena betapa kompetitifnya setiap lawan saat ini, dan itulah yang akan kami coba lakukan besok," ucap Arteta.

Memasuki pekan ke-13 Liga Inggris, Arsenal saat ini berada di posisi kelima dengan total 22 poin.

Sementara, West Ham menempati posisi 14 klasemen Premier League 2024-2025 dengan koleksi 15 poin.

JAKARTA, KOMPAS.com - “Kami juga pingin ada Undang-Undang terkait dengan perlindungan guru.”

Demikian pernyataan Alya (37), guru SMA Negeri di Jakarta Selatan saat dimintai tanggapannya soal Presiden Prabowo Subianto yang mengumumkan kenaikan gaji untuk profesinya.

Menurut Alya, Undang-Undang itu sangat perlu mengingat maraknya tuntutan para orangtua murid yang protes ketika guru dinilai terlalu keras mendidik siswa.

“Sekarang kan guru-guru sedang di ambang, bisa dibilang saat kami mencoba membentuk karakter siswa, kami tegas, kami malah disalahkan,” ujar Alya kepada Kompas.com, Jumat (29/11/1024).

Alya bercerita baru saja mendapatkan protes dari orangtua murid saat sedang mendidik mereka. Padahal, semua yang dilakukan guru adalah proses membentuk generasi yang lebih baik.

“Jatuhnya kan kami memberikan sebuah refleksi, memberikan yang harapannya menjadi generasi bangsa yang baik,” kata Alya.

Pernyataan Alya merujuk pada kasus guru yang rentan dipidana. Salah satunya terjadi di Konawe Selatan, guru honorer Supriyani dilaporkan ke polisi atas tuduhan menganiaya murid.

Pada 28 Oktober lalu, misalnya, Polres Bombana di Sulawesi Tenggara mendamaikan guru dan orangtua murid dalam kasus dugaan penganiayaan di SD Negeri 27 Kecamatan Rumbia.

Guru di sekolah itu yang diduga melakukan kekerasan mengajukan permintaan maaf kepada keluarga murid. Kata maaf itu diterima dan Polres Bombana menutup kasus itu secara kekeluargaan.

Sementara itu, guru SMA swasta di Jakarta Utara, Apri (24) mengaku, pengumuman kenaikan gaji tidak akan berdampak terhadap dirinya.

“Jadi untuk hal itu kenaikan gaji sebenarnya bukan gaji semua guru, tapi kenaikan tunjangan sertifikasi guru yang sudah ikut ujian Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan dia (akan) dapat tunjangan Rp 2 juta per bulan,” ujar Apri saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (30/11/2024).

Sebagai guru berstatus honorer yang belum mengikuti program PPG, ia berharap Prabowo lebih memerhatikan semua kalangan profesi tersebut.

“Harapannya mungkin lebih diperhatikan kembali kondisi guru, terkhusus guru honorer yang berada di seluruh indonesia, dan mudah-mudahan saja ada kebijakan yang bisa bikin aman guru dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah,” ucap Apri.

Pandangan berbeda disampaikan oleh Ade Kurniawan (24), guru SMA swasta di Jakarta Pusat. Dia justru menyoroti tentang penyaluran dana nantinya.

Sebagai guru honorer, ia kerap kali menerima pendapatan per bulan dari yayasan sekolah dan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang dibayar oleh orangtua peserta didik.

“Kalau misalkan Pak Prabowo menjanjikan gaji guru akan naik di tahun 2025, yang saya takutkan skemanya belum matang,” kata Ade saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (30/11/2024).

“Karena nantinya ketika memang harus menaikkan gaji guru honorer yang ada di swasta ataupun di bagian lainnya, pasti dana yang dikucurkan pemerintah harus lari ke yayasan terlebih dahulu. Nah, di situ kita enggak tahu apa yang terjadi,” tambah dia.

Oleh karena itu, jika Prabowo nantinya menekan Keppres tentang kenaikan gaji guru, maka dia mengharapkan kepala negara itu juga mengatur penyaluran dana.

“Paling tidak penyalurannya bisa langsung ke rekening guru dengan tahap seleksi guru honorer yang siapa sih yang paling layak dapat, harus ada indikatornya,” tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru saat Puncak Peringatan Hari Guru di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).

"Hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru karena saya bisa menyampaikan bahwa kita walaupun baru berkuasa satu bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan," kata Prabowo dalam sambutannya, Kamis.

Kepala Negara menuturkan, pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta guru non-ASN atau honorer.

Ia memerinci, kenaikan gaji sebesar satu kali gaji untuk guru ASN dan Rp 2 juta untuk guru non-ASN yang telah ikut sertifikasi/pendidikan profesi guru (PPG).

"Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp 2 juta," ungkap Prabowo disambut tepuk tangan meriah para guru.

Kepala Negara mengungkapkan, terdapat 1.932.666 guru yang bersertifikat pendidik pada tahun 2025. Jumlah itu setara dengan 64,4 persen dari total guru, meningkat 620 pendidik tersertifikasi dibanding tahun 2024.

Adapun dengan kenaikan gaji ini, anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN menjadi Rp 81,6 triliun pada tahun 2025, atau naik sekitar Rp 16,7 triliun.

Tak cuma kenaikan gaji, pemerintah akan melaksanakan PPG untuk 806.486 guru pada tahun 2025.

"Masih terkait dengan komitmen kami pemerintah Anda untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru pada tahun 2025, akan dilaksanakan PPG untuk 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 dan S1," ujar Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Kepolisian (Kompolnas), Choirul Anam, menyatakan tak setuju terhadap gagasan menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Menurutnya, gagasan tersebut bertentangan dengan semangat reformasi dan melupakan sejarah kelam masa lalu.

“Salah satu hasil penting dari reformasi adalah pemisahan antara lembaga yang bertanggung jawab atas pertahanan dan lembaga yang mengelola keamanan dalam negeri serta penegakan hukum,” ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (29/11/2024).

“TNI fokus pada ancaman eksternal, sedangkan Polri bertanggung jawab pada keamanan domestik. Maka, ada pemisahan yang jelas antara keduanya,” tambah Anam.

Dia menegaskan bahwa wacana untuk mengembalikan Polri di bawah TNI merupakan langkah mundur yang mengkhianati agenda reformasi.

"Kita punya sejarah panjang dan kelam terkait hal ini di masa Orde Baru. Reformasi lahir untuk mengatasi itu. Jadi, jika ada gagasan seperti ini, menghianati cita-cita reformasi,” tegasnya.

Anam juga menyoroti pentingnya menjaga profesionalisme, baik di tubuh TNI maupun Polri, sebagai bagian dari kedewasaan negara.

Dia bilang, profesionalitas masing-masing institusi adalah fondasi untuk melayani masyarakat dengan baik dan menjaga stabilitas negara.

“Memastikan profesionalisme di tubuh TNI dan Polri adalah pekerjaan besar yang menjadi tanggung jawab kita bersama,” jelasnya.

“Itu adalah kepentingan seluruh bangsa, bukan hanya institusi terkait. Ada banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan untuk memastikan keduanya semakin profesional,” lanjut dia.

Anam juga mengakui bahwa meskipun tantangan masih ada, kemajuan dalam meningkatkan profesionalisme TNI dan Polri terus terlihat.

Hal ini, menurutnya, menjadi landasan bagi keyakinan bahwa pemisahan fungsi antara kedua lembaga harus tetap dipertahankan.

“Jika ide untuk menempatkan Polri di bawah TNI kembali diusulkan, itu sama saja mengabaikan agenda reformasi yang telah dicapai,” ujarnya.

“Langkah kita ke depan adalah memperkuat profesionalisme masing-masing institusi, bukan malah mencampuradukkan fungsi dan wewenang,” tegas dia.

SEMARANG, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terjun langsung ke lokasi penembakan pelajar SMKN 4 Semarang oleh Aipda Robig. Tepatnya di Jalan Candi Penataran, Ngaliyan, Kota Semarang, sejak Kamis hingga Jumat (29/11/2024).

Komisioner Komnas HAM Koordinator Sub Penegakan HAM, Pemantauan, dan Penyelidikan, Uli Parulian Sihombing, mengatakan pemantauan langsung itu dilakukan untuk mencocokkan temuan lapangan, keterangan saksi, dan polisi.

"Kami masih harus mendalami keterangan kepolisian, masyarakat, dan di lokasi ini. Kami tadi masih mencocokkan situasi dan kondisi pada saat itu (terjadinya penembakan) dan sekarang," ungkap Uli di lokasi kejadian.

Dia mengaku telah meminta keterangan dari 14 saksi terkait kasus tersebut. Timnya juga telah menghimpun informasi dari Polda Jateng dan Polrestabes Semarang.

Saat ini, Uli masih mendalami adanya perbedaan antara keterangan yang diperoleh dari kepolisian maupun kesaksian masyarakat setempat. Pemeriksaan saksi juga masih berlanjut sampai saat ini.

"Kami sudah memeriksa sekitar 14 saksi di sekitar sini dan juga beberapa pihak. Kami masih menganalisis terhadap versi masyarakat dan kepolisian. Komnas masih melakukan pendalaman karena kami masih memeriksa saksi-saksi lainnya juga," lanjut dia.

Kendati demikian, dia menyebut belum melihat video barang bukti Polda Jateng yang berupa rekaman CCTV minimarket di lokasi kejadian.

"Untuk kebutuhan penyelidikan kepolisian itu wilayahnya kepolisian. Saya enggak bisa komentari, Komnas punya mekanisme sendiri untuk mendapatkan alat bukti," kata dia.

Lebih lanjut, dia telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mendampingi jalannya kasus ini.

Untuk diketahui, penembakan yang dilakukan Aipda Robig Zaenudin (38), anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang, terjadi pada Minggu (24/11/2024) dini hari.

Akibat dua tembakan yang dikeluarkan, pelajar berinisial GR (17) meninggal. Sementara AD (17) dan SA (16) mengalami luka tembak di tangan dan dada.

Kini, Robig ditahan dalam lokasi penempatan khusus (patsus) di Polda Jateng. Saat ini, Robig menjalani dua proses pemeriksaan, yakni terkait pelanggaran kode etik dan tindak pidana, lalu berlanjut ke persidangan internal.