SEMARANG, KOMPAS.com - Keluarga pelajar SMKN 4 Semarang Gamma Rizkinata (GR), korban penembakan polisi telah melaporkan insiden penembakan yang dilakukan Aipda Robig Zaenudin ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Juru bicara keluarga yang juga kakek korban, Sumbambang mengaku ingin mendapat keadilan atas peristiwa yang menimpa Gamma.

Dia ingin pemerintah dan polisi mengungkap insiden penembakan tanpa direkayasa.

"Kami minta keadilan saja kebenaran itu diungkap bukan direkayasa. Kami tidak menyerang polisi hanya meminta kasus dibuka secara terang dengan fakta yang ada dan tidak direkayasa," tegas Subambang saat ditemui, Selasa (3/12/2024).

Tuduhan sebagai anggota gangster tanpa bukti kuat

Pasalnya ada beberapa hal yang dinilai janggal dalam penembakan pada Minggu (24/11/2024) dini hari tersebut.

Dia menilai Polrestabes Semarang sejak awal menuduh Gamma terlibat tawuran sebagai anggota gangster tanpa bukti kuat.

Menurutnya jumpa pers yang digelar polisi sengaja mengatur para saksi yang merupakan anak remaja untuk kompak menjawab Gamma saat ditanya pemilik sajam dan orang yang mengajak tawuran.

"Tabes (Kapolrestabes) juga memojokkan korban. Seolah-olah divonis pelakunya. Siapa yang ajak? (Tanya Kapolres) Gamma (jawab saksi). Siapa yang beli senjata? Gamma. Kaya disetel lah. Ini yang perlu kami perjelas dengan harapan bisa meluruskan berita itu," beber dia.

Tagih bukti pembelian sajam dari marketplace

Polisi juga belum menunjukkan bukti pembelian sajam yang disebut dibeli oleh Gamma dari aplikasi belanja (marketplace). Sementara keluarga tidak bisa mengecek karena ponsel korban masih dibawa polisi sampai sekarang.

Saat ini keluarga telah menempuh jalur hukum dan membuat laporan ke Polda Jateng pada Selasa (26/11/2024).

Keluarga korban melaporkan Aipda Robig Zaenudin ke Polda Jateng dengan pasal pembunuhan atau pasal 338 KUHP dan penganiyaan atau pasal 351 KUHP.

"Kamisnya dipanggil sebagai saksi kemudian kemarin Senin pro justisia dinyatakan seperti itu," tutur dia.

Keluarga juga berharap sidang dilakukan secara terbuka sehingga mereka dapat mengikuti proses hukum yang berlangsung terhadap pelaku penembakan.

"Ke depan, kami kirim surat ke Komisi III DPR RI, minta dilakukan RDP untuk keluarga supaya tidak sepihak. Kompolnas dan Komnas HAM juga sudah turun (memintai keterangan keluarga)," tandas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendahara tim pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Charles Honoris mendorong penegakan hukum dalam tudingan surat suara yang tercoblos sebelum pemilihan Pilkada Jakarta di Pinang Ranti, Jakarta Timur.

Charles bilang, pihaknya bakal mengikuti proses hukum yang berlaku jika nantinya tudingan ini dilaporkan ke pihak yang berwajib.

"Tim pemenangan Mas Pram dan Bang Doel mendukung penuh proses penegakkan hukum apabila ada terjadinya pelanggaran hukum disini jadi silahkan saja," kata Charles saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024).

Pasalnya, Charles menyebut, pihaknya tidak mengetahui adanya pihak dari mereka yang melakukan kecurangan tersebut. Maka dari itu, mereka mendorong para penegak hukum untuk menelusuri hal tersebut.

Ketua tim pemenangan Pramono-Rano, Cak Lontong bakal mendorong penyelidikan hukum terkait hal tersebut.

Kata Cak Lontong, pelaku yang melakukan pencoblosan terhadap Pramono Anung-Rano Karno di Pinang Ranti mesti diketahui dengan jelas keberpihakannya untuk membuat terang kejadian.

"Saya kira, kita sangat fair ingin melaksanakan hal itu. Kalau ada oknum, itu bisa dari oknum pihak mana pun. Bisa dari paslon-paslon bahkan bisa dari luar itu, itu yang kita jaga bersama. Kita akan selesaikan semuanya secara aturan yang berlaku," kata Cak Lontong.

Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido), Ahmad Riza Patria, mengungkap adanya temuan surat suara tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, di salah satu TPS di Pinang Ranti, Jakarta Timur.

“Tadi di Pinang Ranti. Termasuk ini, kalau teman-teman lihat di video. Bayangkan ya, ini video sangat jelas. Suara tidak sah, tapi dicoblos. Nomor urut? Tiga. Berarti ada kecurangan,” ujar Riza dalam konferensi pers di Kantor DPD Golkar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024) dini hari.

Ia menegaskan, dugaan ini perlu diusut oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Kami ingin KPU, Bawaslu, dan aparat mengusut kenapa ada surat suara yang sudah dicoblos sebelum digunakan. Inilah bentuk kecurangan yang sangat nyata,” tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah akan menyerahkan draf terkait persyaratan transfer of prisoner atau pemindahan narapidana kepada Pemerintah Perancis.

Menurut Yusril, penyerahan draf tersebut sama halnya dengan apa yang dilakukan kepada Pemerintah Australia.

Ia mengatakan, apabila Pemerintah Perancis setuju dengan draf tersebut, pemindahan narapidana asal Perancis, Serge Atlaoui bisa dilaksanakan Desember ini.

"Iya (Sama dengan Pemerintah Australia), Kalau pemerintah Perancis setuju dengan syarat-syarat yang kita kemukakan, kita lakukan, Desember ini kalau bisa, kita bisa," kata Yusril di Aula Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Pada intinya, draf itu mengatur sejumlah syarat dari pemerintah Indonesia terkait pemulangan napi.

Pertama, negara yang bersangkutan menghormati kedaulatan negara Indonesia.

Kedua, negara tersebut menghormati putusan final pengadilan Indonesia dan tidak bisa mempertanyakan hal itu.

Ketiga, ketika dilakukan pemindahan narapidana, Indonesia tetap diberi akses untuk memantau perkembangan narapidana.

Keempat, Indonesia menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.

Yusril mengatakan, akan bertemu dengan Duta Besar Prancis pekan depan untuk membahas permintaan pemulangan Serge Atlaoui.

Ia juga mengatakan, pertemuan dengan Dubes Perancis sempat tertunda lantaran terdapat banyak jadwal rapat dan sidang.

"Kemarin Dubes Perancis mulanya mau datang ke sini, tapi saya tiba-tiba ada sidang DPR, ada sidang Kabinet, jadi kita tunda. Mungkin minggu depan baru kita bicara dengan Dubes Perancis," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan, sudah menerima surat dari Menteri Kehakiman Perancis terkait pemulangan narapidana.

Ia mengatakan, pemerintah akan melakukan pemulangan atau transfer of prisioner dengan mempertimbangkan faktor kemanusiaan.

"Surat saya terima itu dari Menteri Kehakiman Perancis. Ya (pertimbangan) orang Perancis itu kan sakit, sakit dan itu lebih-lebih lagi pertimbangannya kemanusiaan," ucap dia.

Serge Atlaoui adalah warga negara Perancis yang ditangkap di Tangerang pada 2005 lalu karena terlibat dalam pengoperasian pabrik ekstasi.

Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Tangerang dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi.

Namun, di tingkat kasasi, hakim MA justru menjatuhkan hukuman mati sementara grasinya pun telah ditolak Presiden Joko Widodo pada Januari 2015.

KOMPAS.com - Pelatih Leicester, Ruud van Nistelrooy, mengaku sedih saat harus berpisah dengan Man United pada November silam. Ia merasakan sakit.

Pada 30 November 2024 silam, Ruud Van Nistelrooy resmi diangkat sebagai pelatih Leicester City, menggantikan Steve Cooper yang didepak.

Eks penyerang timnas Belanda tersebut meninggalkan Man United bulan lalu, tepat setelah klub beralias Setan Merah mempekerjakan Ruben Amorim sebagai pelatih kepala.

Ya, sebelum menerima pinangan Leicester, Van Nistelrooy sempat bertugas sebagai pelatih interim Man United.

Ia mengisi kekosongan pos peracik strategi tim usai Man United memecat Erik ten Hag pada 28 Oktober 2024.

Van Nistelrooy sebelumnya merupakan bagian dari tim kepelatihan Erik ten Hag. Sebagai pelatih interim, ia sempat memimpin Man United United dalam empat pertandingan.

Tugasnya selesai per 11 November 2024, ketika Ruben Amorim tiba dan mulai menjalani pekerjaan sebagai pelatih kepala Man United.

Nistelrooy pun harus pergi dari Man United karena Amorim memutuskan untuk membawa stafnya sendiri.

"Ketika saya mengambil pekerjaan sebagai pelatih sementara, yang saya katakan adalah saya di sini untuk membantu United dan tetap berada di sini untuk membantu United, dan saya sungguh-sungguh dengan itu," tutur Van Nistelrooy dilansir dari BBC.

"Jadi saya sangat kecewa, dan rasanya sakit ketika saya harus pergi," kata Van Nistelrooy soal perpisahan dengan MU.

“Satu-satunya pekerjaan yang akan saya ambil sebagai asisten (pelatih) adalah di United karena ikatan yang saya miliki dengan orang-orang di klub dan para penggemar. Namun pada akhirnya, saya mengalihkan pandangan karena saya juga memahami manajer baru.”

“Saya telah cukup lama berada di dunia sepak bola, dan saya menenangkan diri, bahwa Anda dapat berpikir di situasi itu, saya dapat saja berada di sana. Saya paham,” tutur eks penyerang PSV, Man United, Real Madrid, dan Malaga itu.

Van Nistelrooy akan memulai tugasnya sebagai pelatih Leicester pada Selasa (3/12/2024) atau Rabu (4/12/2024) dini hari WIB.

Partai pekan ke-14 Liga Inggris 2024-2025 antara Leicester vs West Ham akan digelar di Stadion King Power.

Leicester saat ini berada di posisi ke-16 dalam klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. The Foxes hanya berjarak satu poin dari zona degradasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, akan bertemu dengan Duta Besar Prancis pekan depan untuk membahas permintaan pemulangan Serge Atlaoui, warga negara Perancis yang menjadi terpidana mati dalam kasus narkotika.

Yusril mengatakan, pertemuan dengan Dubes Perancis sempat tertunda lantaran terdapat banyak jadwal rapat dan sidang.

"Kemarin Dubes Perancis mulanya mau datang ke sini, tapi saya tiba-tiba ada sidang DPR, ada sidang kabinet, jadi kita tunda. Mungkin minggu depan baru kita bicara dengan Dubes Perancis," kata Yusril di Aula Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Yusril mengatakan, sudah menerima surat dari Menteri Kehakiman Perancis terkait pemulangan narapida.

Ia mengatakan, pemerintah akan melakukan pemulangan atau transfer of prisioner dengan mempertimbangkan faktor kemanusiaan.

"Surat saya terima itu dari Menteri Kehakiman Perancis. Ya (pertimbangan) orang Perancis itu kan sakit, sakit dan itu lebih-lebih lagi pertimbangannya kemanusiaan," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan, pemerintah juga akan menyerahkan draf yang berisi persyaratan kepada Perancis sebelum akhirnya melakukan pemindahan narapidana ke negara asal.

"Kalau pemerintah Perancis setuju dengan syarat-syarat yang kita kemukakan, kita lakukan, Desember ini kalau bisa, kita bisa," ucap dia.

Serge Atlaoui adalah warga negara Perancis yang ditangkap di Tangerang pada 2005 lalu karena terlibat dalam pengoperasian pabrik ekstasi.

Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Tangerang dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi.

Namun, di tingkat kasasi, hakim MA justru menjatuhkan hukuman mati sementara grasinya pun telah ditolak Presiden Joko Widodo pada Januari 2015.

KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batu menghentikan temuan dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi di wilayah Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Batu, Mardiono mengatakan, penghentian dilakukan lantaran dinilai tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

Dia menyampaikan, pihaknya telah berupaya meminta keterangan terduga pemberi dan penerima dugaan politik uang dengan pemanggilan beberapa kali.

Namun, mereka tidak ada yang hadir dan Bawaslu tidak memiliki kewenangan upaya jemput paksa.

Kemudian, kasus dugaan politik uang tersebut dinyatakan tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

"Ketika kami layangkan panggilan, hari pertama tanggal 26 (November 2024) yang bersangkutan tidak datang, kewenangan kami klarifikasi tidak bisa upaya paksa."

"Tanggal 27 juga tidak hadir, tanggal 28 kami rapatkan, teman-teman kepolisian dan kejaksaan menyarankan tetap dilakukan pemanggilan, karena juga tidak ada yang hadir maka peristiwa hukum tidak terang, kami kesulitan," kata Mardiono, Selasa (3/12/2024).

Sebelumnya, Bawaslu Kota Batu menemukan dugaan politik uang di Desa Beji pada 25 November 2024 atau saat masa tenang. Pihaknya menerima informasi dari masyarakat adanya dugaan oknum yang bagi-bagi amplop.

Pada saat ke lokasi tidak ditemukan kejadian politik uang secara langsung. Namun, Bawaslu Kota Batu mengamankan beberapa bukti dugaan politik uang.

"Ketika ke sana, prosesnya sudah tidak ada, tapi masyarakat memberi informasi itu loh pak yang bagi-bagi, akhirnya kami bersama kepolisian mendatangi yang terduga dan ditemukan tiga amplop, kemudian semacam bingkisan jilbab/kerudung dan stiker paslon," katanya.

Mardiono menyampaikan, penghentian dugaan pelanggaran politik uang karena adanya beberapa pertimbangan atau alasan hukum yang sebelumnya telah dilakukan kajian oleh Sentra Gakkumdu.

Diantaranya, peristiwa hukum dalam temuan dugaan pelanggaran tersebut tidak utuh, bukti tidak lengkap, hingga unsur dimaksud dalam ketentuan 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) dan Pasal 187A Ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan tidak terpenuhi.

Bawaslu Kota Batu mengaku kesulitan melengkapi kebenaran peristiwa hukum yang seharusnya dapat dilengkapi pada proses mekanisme klarifikasi di bawah sumpah.

Namun, karena terlapor tidak kooperatif atau tidak hadir pada pemanggilan pertama dan kedua oleh Bawaslu yang dijadwalkan pada 26 – 27 November 2024 menyebabkan peristiwa hukum tidak dapat tergambar secara jelas.

"Pada konteks dugaan pelanggaran ini, kami tidak sedang mengetahui kejadian, kapan dan di mana pemberian maupun penerimaan uang itu dilakukan."

"Kami juga perlu memastikan, apakah benar untuk kepentingan paslon tertentu pada Pilkada Kota batu 2024, atau bukan. Itu harus diungkap dan dibuktikan terlebih dahulu,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Bawaslu bersama pihak kepolisian mengamankan barang bukti dugaan praktik politik uang atau money politic di Kota Batu, Jawa Timur.

Barang bukti tersebut berupa uang tunai pecahan ratusan ribu rupiah dan gambar salah satu pasangan calon (paslon) Pilkada Kota Batu 2024.

Ketua Bawaslu Kota Batu, Supriyanto mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Senin (25/11/2024).

Pihaknya belum bisa menyampaikan lokasi pengamanan barang bukti tersebut karena masih dalam proses verifikasi untuk menentukan langkah selanjutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah tetap memberikan pendampingan hukum pada warga negara Indonesia (WNI) berinisial YAP yang menjadi pelaku perampokan di Kakegawa, Shizouka, Jepang.

Ia menekankan, bantuan hukum tetap menjadi hak yang harus didapatkan oleh WNI yang tersangkut perkara di luar negeri.

“Penting bagi pemerintah dalam menjamin perlindungan hak-hak WNI kita yang terseret kasus hukum sesuai dengan aturan yang berlaku di Jepang,” ujar Sukamta dalam keterangan, Selasa (2/12/2024).

“Pemerintah juga harus memastikan WNI tersebut mendapatkan akses ke pendampingan hukum yang memadai,” ucap dia.

Meski begitu, Sukamta menyayangkan motif perampokan yang dilakukan YAP akibat persoalan judi online.

Ia juga meminta pemerintah untuk memperketat dan menambah edukasi pada para masyarakat yang bakal berangkat untuk bekerja di luar negeri.

Baginya, perlu ada edukasi mendalam pra-keberangkatan bagi para WNI terkait dengan pengelolaan uang, edukasi moral, serta perlindungan hukum.

“Ini penting untuk mencegah peserta mang terjerumus dalam masalah yang dapat merugikan mereka sendiri maupun menimbulkan dampak negatif negara,” ujarnya.

Ia mendesak KBRI Tokyo untuk terus berkomunikasi dengan kepolisian Kakegawa agar mendapatkan informasi terkait proses hukum yang tengah berjalan.

“Guna mendapatkan informasi mendalam terkait kronologi kasus, bukti-bukti yang diajukan, serta kondisi para korban,” ucap dia.

MATARAM, KOMPAS.com - Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) memperpanjang masa tahanan rumah tersangka pelecehan seksual, IWAS alias AG (21), pria disabilitas asal Kota Mataram, selama 20 hari ke depan.

AG merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di Mataram. AG ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelecehan seksual terhadap korban M (23), seorang mahasiswi.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat menyebutkan, masa tahanan rumah tersangka AG berakhir hari ini dan akan diperpanjang.

"Status AG kan tahanan rumah habis hari ini, akan diperpanjang," kata Syarif dikonfirmasi di Mataram, Selasa (3/12/2024).

Syarif mengatakan, saat ini proses hukum kasus dugaan pelecehan seksual tersangka AG sudah sampai pada tahap pertama atau P19.

Syarif menegaskan, hingga saat ini proses penyidikan dan penyelidikan masih sesuai koridor yang berlaku.

"Kita sudah koordinasi terus dengan jaksa, kita penuhi apa yang menjadi petunjuk jaksa termasuk mungkin petunjuk lain Insyaallah kita sesuai dengan koridor yang ada," kata Syarif.

Diberitakan sebelumnya, Polda NTB telah menemukan dua alat bukti dan menetapkan AG sebagai tersangka dugaan pelecehan seksual.

Polisi menyebutkan, dugaan kekerasan seksual ini terjadi di sebuah home stay di Kota Mataram pada 7 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 Wita.

Tersangka dijerat dengan Pasal 6C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, telah menyerahkan draf transfer of prisoner atau pemindahan narapidana asal Australia yang tergabung dalam "Bali Nine" ke Pemerintah Australia.

Yusril mengatakan, jika negosiasi berjalan lancar, pemindahan narapidana anggota Bali Nine yang tersandung kasus pengedaran narkoba itu bisa rampung pada Desember 2024.

"Kami berharap dapat menyelesaikan hal ini pada bulan Desember," kata Yusril usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke, di Aula Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Yusril mengatakan, pihaknya menunggu respons Pemerintah Australia terkait draf yang berisi sejumlah syarat transfer of prisoner anggota Bali Nine.

"Jadi bola ada di tangan mereka (Pemerintah Australia) sekarang, kita nunggu saja," ujarnya.

Yusril mengatakan, dalam pertemuan tersebut, ia sudah membacakan draf yang berisi poin-poin yang disyaratkan pemerintah Indonesia.

Poin-poin tersebut yakni, pertama, negara yang bersangkutan menghormati kedaulatan negara Indonesia.

Kedua, negara tersebut menghormati putusan final pengadilan Indonesia dan tidak bisa mempertanyakan hal itu.

Ketiga, ketika dilakukan pemindahan narapidana, Indonesia tetap diberi akses untuk memantau perkembangan narapidana.

Keempat, Indonesia menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.

"Jadi kewenangan untuk memberikan remisi, grasi, amnesti sepenuhnya menjadi kewenangan negara yang bersangkutan," tuturnya.

Terakhir, Yusril mengatakan, Indonesia berhak memberikan status pencekalan terhadap narapidana yang telah dipindahkan ke negara asal.

"Jadi syarat-syarat itu kita sampaikan kepada mereka, nah tergantung apakah mereka setuju atau tidak dengan syarat-syarat yang kita berikan," ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia sepakat untuk memulangkan lima anggota tersisa dari kelompok Bali Nine, yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup di Indonesia, ke Australia.

Selain pemulangan anggota Bali Nine, Indonesia juga akan mengupayakan pemulangan narapidana asal Indonesia yang saat ini ditahan di Australia.

“Presiden telah menyetujui secara prinsip atas dasar kemanusiaan,” ujar kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Reuters.

Kesepakatan ini tercapai setelah Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, membahas isu narapidana tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto, di sela-sela KTT APEC di Peru.

Keputusan ini menyusul langkah Indonesia sebelumnya yang mengizinkan Mary Jane Veloso, seorang warga Filipina yang terpidana mati karena kasus narkoba, untuk menjalani sisa hukumannya di Filipina.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Wasyim mengatakan, seyogianya polisi sudah memberikan kepastian hukum terkait kasus eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

"Dalam pantauan Kompolnas, memang sudah masuk satu tahun. Mestinya penyidik sudah dapat memberikan kepastian hukum," ujar Yusuf saat dikonfirmasi, Selasa (3/12/2024).

Pemberian kepastian hukum tersebut terutama memenuhi petunjuk dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk melengkapi berkas perkara.

"Bagi kami sebagai pengawas eksternal, penyidik diharapkan dapat menuntaskan penyidikan ini untuk tidak lama-lama lagi menyelesaikan," kata Yusuf.

Apabila penyidikan masih berlarut-larut, tidak menutup kemungkinan akan ada gelombang kritik dan keraguan publik terhadap Polda Metro Jaya.

Untuk diketahui, Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada 22 November 2023.

Sejak itu, data per 1 Oktober 2024, sebanyak 160 saksi telah diperiksa penyidik.

Namun, hingga satu tahun lamanya, Firli Bahuri belum juga ditahan.

Bukan hanya pemerasan, polisi juga tengah menangani perkara pertemuan Firli dengan SYL di sebuah lapangan badminton di Jakarta.

Dalam kasus ini, Firli masih berstatus sebagai saksi meskipun status perkara telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Data 1 Oktober 2024, penyidik telah memeriksa 37 orang dalam konteks dugaan pertemuan Firli dengan SYL. Penyidik juga telah memeriksa dua ahli, yaitu ahli hukum pidana dan hukum acara pidana, terkait dugaan pertemuan Firli dengan SYL.

Pada kedua kasus tersebut, polisi menerapkan Pasal 12e dan/atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 65 KUHP, serta Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang KPK.

SUMEDANG, KOMPAS.com - Dua narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Sumedang, Jawa Barat, yakni ER dan D, melarikan diri dengan cara memanjat genteng dan melompat pada Selasa (3/12/2024) siang.

Kejadian ini berlangsung saat mereka sedang melakukan persiapan untuk shalat zuhur.

Kepala Lapas Kelas II B Sumedang, Ratri Handoyo, menjelaskan bahwa kedua napi tersebut melarikan diri dari area pemandian umum di blok A Lapas.

"Saat persiapan shalat zuhur, mereka menaiki area pemandian umum blok A, naik kemudian melompat dari genteng," ungkap Ratri dalam jumpa pers di Lapas Sumedang.

Setelah melompat dari atap Lapas, kedua narapidana mendarat di halaman asrama Pengadilan Negeri (PN) Sumedang.

Ratri menambahkan bahwa mereka telah menyiapkan sarung untuk digunakan di luar penjara.

"Alhamdulillah, berkat kepedulian warga sekitar, mereka bisa segera kembali tertangkap," tuturnya.

Ratri menginformasikan bahwa salah satu napi berhasil ditangkap di sekitar halaman asrama PN, sementara yang lainnya ditangkap di sekitar gedung Golkar, sekitar 5 kilometer dari Lapas.

Penangkapan ini, menurutnya, berkat kerja sama dengan pihak kepolisian.

Kepala Lapas juga menyebutkan bahwa kedua narapidana ini telah merencanakan pelarian mereka selama seminggu.

"Iya, mereka sudah mempersiapkannya, seminggu mereka menggambar, melihat situasi untuk melarikan diri," jelas Ratri.

Sebelumnya, kedua napi ini juga mengajak teman sekamarnya untuk ikut melarikan diri.

"Hanya yang satu kamar dengan dia yang diajak," tambah Ratri.

Setelah berhasil ditangkap, kedua narapidana langsung diberikan pengarahan dan akan dikenakan hukuman Register F, yang berarti mereka tidak memiliki hak remisi dan fasilitas lainnya.

Ratri juga menekankan bahwa pelarian ini menjadi evaluasi bagi pihaknya, terutama terkait ketinggian tembok yang mengelilingi Lapas.

"Tembok Lapas saat ini hanya 6 meter, evaluasinya perbaikan tembok yang saat ini masih rendah menjadi 8 meter," ujarnya.

Ia juga menyatakan bahwa kekurangan personel menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengawasan, karena saat pelarian terjadi, ada petugas yang tengah piket mengawasi narapidana yang sakit.

Kejadian ini menjadi perhatian serius bagi pihak Lapas untuk meningkatkan sistem keamanan dan pengawasan di masa mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan bahwa tidak adanya kasus terorisme yang terjadi di Indonesia selama dua tahun terakhir merupakan capaian kerja bersama semua pihak.

"Ini merupakan capaian besar yang patut kita apresiasi bersama,” kata Budi Gunawan saat jadi pembicara kunci dalam acara Peluncuran Dokumen I-KHub BNPT Counter Terrorism and Violent Extremism (CT/VE) Outlook Tahun 2024 di Auditorium Perpustakaan Nasional Indonesia, Jakarta, Selasa (3/11/2024), dikutip dari Antaranews.

“Hasil kerja kolaboratif yang sangat luar biasa dari seluruh pihak, baik pada aspek pencegahan maupun penegakan hukum,” ujarnya lagi.

Namun, Budi Gunawan mengatakan, bukan berarti aktivitas terorisme hilang dari Indonesia.

Oleh karena itu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara ini meminta agar semua pihak tetap mengantisipasi perkembangan jaringan terorisme di dalam negeri.

"Meskipun saat ini seolah-olah sel teror itu sedang tidur, namun dari hasil pengalaman saya di dunia intelijen, terorisme ini semakin bermetamorfosis, lebih canggih dengan memanfaatkan berbagai ruang siber untuk menyebarkan pahamnya secara global," katanya.

Menurut Budi Gunawan, langkah antisipasi dan pencegahan tetap perlu dilakukan untuk mempertahankan situasi seperti saat ini. Terutama, guna mencegah terjadinya gelombang terorisme yang berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan warga.

"Tugas kita ke depan adalah bagaimana mempertahankan kondisi ini, sehingga kehadiran negara dapat memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat," ujarnya.

Untuk diketahui, Indonesia telah berhasil mencapai zero terrorist attack sejak tahun 2023.

Peringkat Indonesia dalam Global Terrorism Index juga membaik sehingga masuk ke dalam kategori low impacted dari sebelumnya medium impacted.

Sementara itu, pengamat terorisme dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi pernah mengatakan bahwa terorisme atau ekstrimisme tidak akan hilang.

Menurut Fahmi, ekstremisme kekerasan tidak akan hilang selama akar masalahnya tidak benar-benar dituntaskan oleh pemerintah, yakni kekecewaan atau keputusasaan akibat deprivasi relatif atau adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Dia mengatakan, terorisme dan ektremisme kekerasan adalah bentuk kejahatan berlandaskan kebencian (hate crimes) atau balas dendam yang tumbuh karena kekecewaan atau keputusasaan karena adanya kesenjangan tadi.

"Selama akar masalah ini tidak benar-benar hilang, maka potensi teror atau kekerasan ekstrem juga tidak akan hilang,” kata Fahmi melalui pesan tertulis kepada Kompas.com pada 8 Juli 2024.

Selain itu, dia menyebut bahwa ideologi bisa dilarang atau diberantas, tapi tidak ada jaminan bahwa ideologi bisa benar-benar dihilangkan dan tidak lagi memiliki penganut.