TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra menegaskan, meskipun kasus pelecehan seksual yang menimpa siswi SMA di Ciputat, Tangerang Selatan, melibatkan seorang pelaku yang masih berstatus pelajar, hak pendidikan pelaku tetap harus dijamin selama proses hukum berlangsung.

“Kami memastikan, meskipun pelaku terlibat dalam penyidikan, hak-hak pendidikan tetap berjalan. Jika dalam proses penyidikan pelaku harus ditahan, tetap ada mekanisme agar pelaku bisa mengikuti pembelajaran, baik secara online ataupun dengan guru yang datang,” ujar Jasra Putra dalam keterangan yang diterima, Rabu (7/5/2025).

Jasra berujar, dalam sistem peradilan pidana anak pada setiap kasus apapun, termasuk pelecehan seksual, hak-hak kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku, harus dijaga.

“Proses hukum tidak boleh menghambat hak-hak anak, baik pelaku maupun korban. Jika pelaku ditahan, akses untuk bertemu orang tua juga tetap diberikan,” ucap Jasra.

Jasra meyakini, kepolisian sudah memahami bagaimana memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem peradilan pidana anak.

"Kepolisian pasti sudah paham yaa terkait bagaimana memastikan anak berhadapan dengan hukum memiliki hak, baik itu anak korban maupun anak pelaku," kata Jasra.

Duduk perkara

Kasus ini mencuat setelah seorang siswi kelas 10 SMA swasta di Ciputat, berinisial C, diduga mengalami pelecehan seksual oleh seniornya, S, yang duduk di bangku kelas 12.

Peristiwa ini terjadi pada Oktober hingga November 2024 namun baru terungkap kepada keluarga korban pada Mei 2025.

Ibu korban, Dewi (37), mengatakan perubahan drastis pada perilaku dan nilai akademik anaknya menjadi tanda awal.

Saat keluarga mencoba menghubungi pihak sekolah, tanggapan dinilai tidak memadai. Dewi pun melaporkan kasus ini ke Polres Tangerang Selatan.

Adapun bukti berupa percakapan digital menunjukkan tindakan memaksa oleh pelaku, termasuk permintaan mengirimkan foto dan video.

Kasus ini kini ditangani Unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan dan masih dalam proses penyelidikan.

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemilik Sentoso Seal, Jan Hwa Diana telah ditetapkan tersangka, terkait kasus pengerusakan mobil seorang kontraktor.

Selain itu, suaminya ternyata juga tersangkut kasus yang sama.

Berdasarkan gambar yang beredar, suami Diana, Handy Sunaryo terlihat mengenakan rompi berwarna merah dengan tulisan 'TAHANAN JATANRAS', berpose di dengan latar belakang cokelat.

Gambar tersebut menunjukkan, rompi dan lokasi yang sama dengan Diana yang fotonya lebih dahulu beredar.

Potrait keduanya itu diambil di salah satu ruangan Polrestabes Surabaya.

Sedangkan, Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Rina Shanti mengatakan, suami Diana sudah menjadi tersangka. Penetapan keduanya dilakukan secara bersamaan.

"(Selain Diana) suaminya, (jadi) suami istri tersangka," kata Rina, ketika dikonfirmasi, Jumat (9/5/2025).

Diketahui, Diana dilaporkan oleh seorang pengusaha terkait kasus pengerusakan 2 mobil, Sabtu (19/4/2025). Dengan nomor laporan LP/B/353/IV/2025/SPKT/Polrestabes Surabaya/Polda Jawa Timur.

Diberitakan sebelumnya, kuasa hukum korban, Jemmy Nahak mengatakan, kliennya, yakni Paul Stephnus bersama temannya, Nimus telah melaporkan kasus itu ke Polrestabes Surabaya.

Sedangkan, kata Jemmy, pihak yang dilaporkan terkait dengan kasus tersebut, ada empat orang, yakni Janhwa Diana, suaminya Handy Sunaryo, seorang anak dan karyawannya.

"Patut diduga Pak Handy sekeluarga. Sesuai patut diduga melanggar Pasal 170 KUHP melakukan pengerusakan bersama-sama yaitu dua unit mobil," kata Jemmy, saat dikonfirmasi, Kamis (1/5/2025).

Jemmy menyebut, Diana dan suaminya kompak merusak mobil sedan dan pikap milik kliennya.

Mereka diduga melakukan itu untuk mencegah pelapor pergi membawa alat bangunan dari rumahnya.

"Klien dan temannya (Nimus) dilarang ambil barang, terus dibilang pencuri. Lalu atas perintah Diana dan suaminya diminta untuk merusak roda mobil menggunakan gerinda," jelasnya.

Lebih lanjut, kata Jemmy, Diana beserta suaminya selalu mangkir ketika dipanggil oleh penyidik Polrestabes Surabaya.

Dia menyayangkan atas sikap dari pasangan pengusaha tersebut.

"Menurut penyidik bahwa mereka (4 terlapor) sudah diupayakan melakukan panggilan, yang pertama hari Senin tanggal 23 (April 2025), tapi Pak Handy sekeluarga tidak hadir," ujarnya.

"Tanggal 28 (April 2025), Senin kemarin dilakukan panggilan yang kedua. Keterangan yang sama bahwa Pak Handy sekeluarga juga tidak hadir," tambahnya.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa proses hukum terhadap kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa C, seorang siswi SMA swasta di Ciputat, Tangerang Selatan, oleh seniornya, S, harus tetap dilanjutkan.

"Kalau memang terkait dugaan pelecehan atau pencabulan, itu harus diproses kepolisian dengan tetap memakai Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem peradilan anak," ujar Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra kepada Kompas.com, Jumat (9/5/2025).

Menurut Jasra, meskipun kasus pelecehan seksual terjadi di lingkungan sekolah, bukan berarti penyelesaiannya bisa dilakukan secara internal.

Ia menegaskan, sekolah wajib melibatkan penegak hukum dan tetap memberikan perlindungan terhadap seluruh anak yang terlibat, baik korban maupun pelaku.

KPAI pun menyoroti pentingnya pendampingan psikologis bagi korban.

“Trauma korban harus ditangani secara serius oleh tenaga profesional. Lingkungan, termasuk sekolah dan keluarga, harus memberikan dukungan, bukan justru menstigma korban,” ujar Jasar.

Selain itu, proses penyelidikan oleh pihak kepolisian juga disebut harus didukung penuh, termasuk dengan menghadirkan saksi dan bukti.

Anak korban dinilai perlu mendapatkan pendampingan hukum dan dukungan keluarga selama proses berjalan.

“Jangan sampai karena pelakunya masih anak juga, proses hukumnya jadi diabaikan. Tetap harus jalan, tapi sesuai dengan sistem peradilan anak,” tegasnya.

Sebelumnya, Polres Tangerang Selatan telah menerima laporan dugaan pelecehan tersebut.

Penyidik dari Unit PPA Satreskrim telah memulai proses penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi.

Kasus ini dilaporkan oleh keluarga korban setelah sang ibu melihat perubahan drastis dalam perilaku dan prestasi akademik anaknya.

Keluarga telah menyerahkan sejumlah bukti kepada polisi, termasuk percakapan yang menunjukkan adanya tekanan dari pelaku kepada korban.

KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menyoroti insiden penembakan remaja berusia 15 tahun, M Syuhada, oleh Kapolres Belawan AKBP Oloan Siahaan dalam upaya penertiban tawuran di kawasan Jalan Tol Belmera, Sabtu (3/5/2025).

LBH mencatat setidaknya ada delapan kejanggalan yang mengindikasikan pelanggaran prosedur dalam penanganan tersebut.

Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, menyatakan narasi bahwa Kapolres Belawan diserang massa bersifat sepihak dan belum didukung pernyataan dari pihak keluarga korban maupun saksi kunci, yakni B (17), remaja yang juga menjadi korban luka dalam kejadian itu.

“Sampai sekarang pihak keluarga korban dan anak lainnya saksi B yang merupakan saksi kunci belum memberikan pernyataan keterangan apapun ke publik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/5/2025).

Kejanggalan kedua adalah keterangan dari pihak kepolisian yang dianggap belum didukung bukti kuat secara hukum. Tidak ditemukan rekaman CCTV, hasil autopsi korban, atau dokumentasi kerusakan mobil dinas kapolres yang disebut terkena serangan senjata tajam.

Kejanggalan ketiga berkaitan dengan logika hukum atas klaim bahwa Kapolres dan sopirnya menghadapi sepuluh orang pelaku tawuran tanpa dukungan personel lain.

“Jika ditelaah secara mendalam dan sesuai keterangan resmi Kabid Humas Polda Sumut, dapat disimpulkan bahwa AKBP Oloan dan sopirnya saja yang menghadapi sepuluh pelaku tawuran,” kata Irvan.

Apakah Kapolres Bertindak Seorang Diri?

Menurut Irvan, kejanggalan keempat terletak pada kondisi Kapolres yang hanya ditemani sopirnya saat menghadapi kerumunan pelaku tawuran.

Padahal, disebutkan terjadi pelemparan batu, mercon, dan sabetan klewang ke arah mobil dinas.

Kondisi tersebut, menurut LBH, tidak logis dan membahayakan keselamatan aparat jika benar terjadi.

Kejanggalan kelima adalah belum adanya hasil resmi uji balistik yang seharusnya menjadi rujukan utama dalam investigasi insiden penembakan.

“Pemeriksaan ini penting untuk mengidentifikasi jenis senjata api, jenis amunisi, jarak dan arah tembakan, serta dampak kerusakan yang disebabkan oleh peluru,” jelas Irvan.

Siapa yang Membawa Korban ke Rumah Sakit?

Dok Instagram ceritamedancom Potongan gambar suasana tawuran yang terjadi di di Lorong Pancur Stasiun, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Selasa (6/5/2025).

Irvan juga mempertanyakan siapa yang membawa korban ke rumah sakit. Hingga kini, tidak ada informasi resmi mengenai hal tersebut.

“Atau boleh jadi korban memang telah meninggal dunia pasca ditembak,” ucapnya.

Kejanggalan ketujuh berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap prosedur tetap kepolisian. Irvan menyebut tindakan AKBP Oloan tidak sesuai dengan Protap Nomor 1 Tahun 2010, Perkap Nomor 1 Tahun 2009, dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009.

“Penembakan ke arah pelaku merupakan upaya terakhir dengan kehati-hatian yang tinggi dan bertujuan untuk melumpuhkan, bukan mematikan,” katanya.

Berdasarkan pemberitaan media, korban mengalami luka tembak di bagian perut, yang secara medis berpotensi tinggi menyebabkan kematian.

“Penembakan pada bagian perut jelas mengakibatkan potensi kuat pada kematian seseorang,” lanjut Irvan.

Apakah Penembakan Ini Termasuk Extra Judicial Killing?

Kejanggalan kedelapan, LBH Medan menilai tindakan Kapolres Belawan bertentangan dengan prinsip nesesitas, proporsionalitas, dan kewajaran (reasonable) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf B Perkap Nomor 1 Tahun 2009.

Berdasarkan hal tersebut, LBH menyimpulkan bahwa tindakan tersebut masuk dalam kategori extra judicial killing.

LBH Medan juga menyoroti rekam jejak AKBP Oloan. Pada 2022, ia sempat dijatuhi sanksi etik atas dugaan penerimaan suap dari istri bandar narkoba.

Selain itu, saat menjabat Plh Kapolres Karo, Oloan pernah menangani kasus pembakaran rumah wartawan Rico.

Kala itu, ia menyampaikan ke publik bahwa peristiwa tersebut adalah kebakaran biasa, padahal diduga kuat merupakan pembunuhan berencana.

“Dia memberikan keterangan kepada publik secara tidak benar,” ungkap Irvan.

Bagaimana Sikap Kapolda Sumut?

Meski banyak kejanggalan, LBH Medan mengapresiasi langkah cepat Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Wisnu Hermawan, yang menonaktifkan AKBP Oloan dari jabatannya.

“LBH Medan menilai tindakan Kapolda sudah tepat dan benar. Hal ini untuk memberikan kepercayaan kepada publik bahwa proses hukum kasus ini dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel,” kata Irvan.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan menyatakan bahwa penembakan terjadi karena AKBP Oloan dihadang kelompok pelaku tawuran saat melintasi Tol Belmera.

“Para pelaku melakukan penghadangan terhadap mobil dinas Kapolres Pelabuhan Belawan,” kata Ferry.

Ferry menjelaskan, Kapolres sempat melepaskan tiga tembakan peringatan, namun karena serangan terus berlanjut, Oloan kemudian menembak ke arah kaki para pelaku dalam kondisi pencahayaan minim.

Akibat tembakan tersebut, dua remaja mengalami luka tembak. Salah satunya, M Syuhada, terkena tembakan di perut dan meninggal dunia, sementara B (17) mengalami luka di tangan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "LBH Medan Ungkap 8 Kejanggalan Penembakan Remaja oleh Kapolres Belawan, Diduga Ekstra "Judicial Killing"".

JAKARTA, KOMPAS.com - Perjalanan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan pelaku pembunuhan, Gregorius Ronald Tannur, akhirnya masuk ke babak penutup.

Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, yang didakwa menerima suap Rp 4,6 miliar oleh pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat, telah dinyatakan bersalah.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Teguh Santoso, dalam perimbangannya menyebutkan, Erin, Heru, dan Mangapul terbukti menerima suap untuk mengondisikan putusan perkara.

“Menyatakan terdakwa Erintuah Damanik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama menerima suap dan gratifikasi,” kata Hakim Teguh di ruang sidang, Kamis (8/5/2025).

Meski secara umum pertimbangan hukumnya sama, namun hukuman yang dijatuhkan kepada para hakim itu berbeda.

Erin dan Mangapul dihukum 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Sementara itu, Heru dihukum 10 tahun penjara.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Heru) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun,” ujar Hakim Teguh.

Pertimbangan sikap kooperatif

Dalam pertimbangannya, Hakim Teguh menyebutkan, sikap Erin dan Mangapul yang kooperatif menjadi salah satu alasan meringankan dalam menjatuhkan putusan.

Keduanya juga mau mengakui perbuatan menerima suap dan memberikan keterangan yang bisa mendukung pembuktian pada perkara lain atas nama Heru, Lisa Rachmat, eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, dan ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja.

“Terdakwa dengan iktikad baik telah mengembalikan uang yang diterima dari Lisa Rachmat,” tutur Hakim Teguh.

Selain itu, Erin dan Mangapul juga belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga.

Sementara itu, alasan meringankan hakim Heru hanya satu, yakni belum pernah dihukum.

Di sisi lain, hakim mempertimbangkan sikap Heru yang tidak menyadari kesalahannya sebagai alasan memberatkan dalam menjatuhkan putusan.

Secara keseluruhan, ketiga hakim itu dinilai tidak mendukung pemerintah dalam menyelenggarakan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Perbuatan terdakwa melanggar sumpah jabatan sebagai hakim,” tutur Hakim Teguh.

Syok dan menyesal

Usai dihukum 7 tahun penjara, Erin dan Mangapul disebut mengalami syok.

Pengacara mereka, Philipus Harapenta Sitepu, mengatakan, pihaknya meminta waktu untuk menyikapi putusan tersebut hingga Erin dan Mangapul tenang dan bisa berdiskusi.

“Izin Yang Mulia, ya karena mungkin keadaannya sedang syok untuk menerima keadaan,” ujar Philip.

Sementara itu, ditemui usai persidangan, Erin dan Mangapul sama-sama mengaku menyesal.

Rasa bersalah ini telah mereka tunjukkan di persidangan.

“Penyesalan? Menyesal dong, makanya kan kita di persidangan sudah menyesal,” ujar Erin.

JC tidak dikabulkan

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan menolak permohonan Erin dan Mangapul menjadi justice collaborator (JC) untuk mendapatkan keringanan hukuman.

Hakim Teguh mengatakan, dalam surat tuntutannya, jaksa tidak menganggap Erin dan Mangapul memberikan keterangan dan bukti yang signifikan untuk mengungkap pelaku lain maupun pengembalian aset hasil kejahatan.

“Jaksa penuntut umum dalam tuntutannya tidak menyatakan bahwa terdakwa Erintuah telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan,” ujar Hakim Teguh.

Meski permohonan menjadi JC ditolak, Erin menghargai putusan majelis hakim.

Ia mengatakan, sebagai terdakwa, pihaknya hanya berusaha.

Namun, majelis hakim memiliki pertimbangan lain.

“Ya sudah, kita kan berusaha ya. Pendapatnya seperti itu, apa yang mau kita katakan ya,” ujar Erin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Dwi Ayu Darmawati, Jaenudin, mengaku kaget atas vonis 10 bulan penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) kepada anak bos toko roti, George Sugama Halim, dalam kasus penganiayaan terhadap kliennya.

"Selaku kuasa hukum Ayu mengaku kaget atas vonis hakim terhadap pelaku penganiayaan selama 10 bulan," ucap Jaenudin saat dikonfirmasi, Kamis (8/5/2025).

Jaenudin mengatakan bahwa putusan tersebut sangat di luar perkiraannya. Ia menilai vonis terhadap George atas perbuatannya seharusnya lebih tinggi.

"Harapan kami itu bisa minimal dua tahun, karena bagaimanapun penganiayaan itu menyebabkan luka pada korban, bahkan korban mengatakan sempat merasa mati kalau enggak kabur," ujar Jaenudin.

Jaenudin berharapagar Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan banding atas putusan 10 bulan penjara yang diberikan Majelis Hakim PN Jaktim kepada George.

"Ayu saat ini kondisi baik ya, tadi sore berkomunikasi terkait putusan dan Ayu merasa tidak memberikan keadilan buat dia atas vonis 10 bulan," kata Jaenudin.

Sebelumnya diberitakan, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) menjatuhkan vonis bersalah terhadap anak bos toko roti, George Sugama Halim, dalam perkara penganiayaan terhadap karyawatinya, Dwi Ayu Darmawati.

Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Jaktim menyatakan George terbukti bersalah menganiaya Dwi pada 17 Oktober 2024 lalu.

Hakim Ketua, Heru Kuntjoro, mengatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan, George melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan, sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Menjatuhkan pidana selama 10 bulan, dikurangi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa," kata Heru di PN Jaktim, dilansir dari TribunJakarta.com, Kamis (8/5/2025).

Putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang meminta agar George dijatuhi hukuman satu tahun penjara.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyebutkan beberapa hal yang meringankan dan memberatkan dalam proses penjatuhan vonis terhadap George.

"Keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa merusak kesejahteraan orang. Keadaan yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatan," ujar Heru.

Pertimbangan meringankan ini hampir serupa dengan yang disampaikan oleh JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dalam tuntutannya.

Bedanya, Majelis Hakim PN Jaktim tidak menjadikan kondisi medis George yang disebut JPU menderita disabilitas ringan sebagai hal meringankan hukuman.

Majelis Hakim PN Jaktim juga menolak pleidoi penasihat hukum terdakwa yang meminta agar George direhabilitasi di fasilitas medis karena kondisinya mentalnya.

Menurut majelis hakim, George masih mampu bekerja dan membantu mengelola bisnis toko roti orangtuanya. Oleh karena itu, kondisi mentalnya tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan tindak penganiayaan yang dilakukannya.

"Menimbang terdakwa masih bisa bekerja walaupun dalam lingkup keluarga, masih bisa memesan secara online dan bisa berkomunikasi dengan baik dalam persidangan," tutur Heru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, mengaku bingung dengan adanya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadirkan sebagai saksi.

Jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK rencananya menghadirkan tiga penyidik KPK sebagai saksi perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku yang menjerat Hasto pada Jumat (9/5/2025).

Ronny lantas mempertanyakan apakah penyidik KPK bisa obyektif memberikan keterangan saat dihadirkan oleh jaksa di lembaganya tersebut.

“Pertanyaan kami apakah ini tidak menimbulkan conflict of interest?” kata Ronny Talapessy saat berbincang dengan Kompas.com, Rabu (8/5/2025).

Ronny lantas menyinggung saksi verbalisan, atau seorang penyidik yang dipanggil untuk bersaksi di persidangan.

Biasanya, saksi verbalisan dihadirkan lantaran terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibuat di bawah tekanan atau paksaan.

Ia pun mempertanyakan obyektivitas penyidik KPK saat melakukan pemeriksaan kepada sesama penyidik Komisi Antirasuah itu pada proses penyidikan.

“Kami rasa keterangannya seperti jeruk makan jeruk, penyidik periksa penyidik, apakah akan obyektif? Menurut kami saksi besok bukan verbalisan,” kata Ronny.

Sebagai informasi, tiga penyidik KPK yang dihadirkan jaksa adalah Rossa Purbo Bekti, Rizka Anungnata, dan Arif Budi Raharjo.

Dalam ini, Hasto didakwa memberikan uang sejumlah 57.350 dollar Singapura atau setara Rp 600 juta kepada eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada rentang waktu 2019-2020.

Tindakan ini disebut dilakukan bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah, kader PDI-P, Saeful Bahri, dan Harun Masiku.

Uang ini diduga diberikan dengan tujuan supaya Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui PAW Calon Legislatif Terpilih Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama Anggota DPR periode 2019-2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Selain itu, Hasto juga didakwa menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun untuk merendam telepon genggam ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap Wahyu Setiawan.

Perintah kepada Harun dilakukan Hasto melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan.

Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebut memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

Atas tindakannya, Hasto didakwa melanggar Pasal 21 dan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menjatuhkan vonis 10 bulan penjara terhadap anak bos toko roti, George Sugama Halim, dalam perkara penganiayaan terhadap karyawannya sendiri.

Menanggapi putusan tersebut, pengacara George, Ivan, akan berdiskusi terlebih dahulu untuk mengajukan banding terkait vonis tersebut.

'Pikir-pikir, nanti kita pikirkan apakah ada langkah hukum selanjutnya atau tidak. Nanti kita pikirkan, kita pelajari dulu putusannya nanti bagaimana selanjutnya, masih ada waktu 14 hari," ucap Ivan saat dikonfirmasi, Kamis (8/5/2025).

Ivan berharap PN Jakarta Timur menjatuhkan hukuman berupa rehabilitasi kepada George terkait kondisi kliennya.

"Berharapnya direhabilitasi, karena terdakwa memiliki disabilitas intelektual ringan," kata Ivan.

Kendati demikian, Ivan menghormati putusan PN Jakarta Timur. Kini ia akan berdiskusi dengan keluarga dan terdakwa terkait banding.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) menjatuhkan vonis bersalah terhadap anak bos toko roti, George Sugama Halim, dalam perkara penganiayaan terhadap karyawatinya, Dwi Ayu Darmawati.

Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Jaktim menyatakan George terbukti bersalah menganiaya Dwi pada 17 Oktober 2024 lalu.

Hakim Ketua, Heru Kuntjoro, mengatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan, George melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan, sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Menjatuhkan pidana selama 10 bulan, dikurangi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa," kata Heru di PN Jaktim, dilansir dari TribunJakarta.com, Kamis (8/5/2025).

Putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang meminta agar George dijatuhi hukuman satu tahun penjara.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyebutkan beberapa hal yang meringankan dan memberatkan dalam proses penjatuhan vonis terhadap George.

"Keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa merusak kesejahteraan orang. Keadaan yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatan," ujar Heru.

Pertimbangan meringankan ini hampir serupa dengan yang disampaikan oleh JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dalam tuntutannya.

Bedanya, Majelis Hakim PN Jaktim tidak menjadikan kondisi medis George yang disebut JPU menderita disabilitas ringan sebagai hal meringankan hukuman.

Majelis Hakim PN Jaktim juga menolak pleidoi penasihat hukum terdakwa yang meminta agar George direhabilitasi di fasilitas medis karena kondisinya mentalnya.

Menurut majelis hakim, George masih mampu bekerja dan membantu mengelola bisnis toko roti orangtuanya. Oleh karena itu, kondisi mentalnya tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan tindak penganiayaan yang dilakukannya.

"Menimbang terdakwa masih bisa bekerja walaupun dalam lingkup keluarga, masih bisa memesan secara online dan bisa berkomunikasi dengan baik dalam persidangan," tutur Heru.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menjatuhkan vonis 10 bulan penjara kepada George Sugama Halim, anak pemilik toko roti, yang menganiaya karyawatinya, Dwi Ayu Darmawati.

Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum George, Ivan, menyatakan harapan agar kliennya mendapatkan hukuman berupa rehabilitasi, mengingat kondisi medis yang dimilikinya.

“Kami berharap klien kami direhabilitasi, karena terdakwa memiliki disabilitas intelektual ringan,” ujar Ivan saat dikonfirmasi pada Kamis (8/5/2025).

Meski begitu, Ivan menyatakan tetap menghormati putusan hakim. Ia menyebutkan, akan berdiskusi lebih lanjut dengan keluarga George sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.

“Nanti akan kami pelajari dulu isi putusannya. Jika keluarga dan terdakwa menerimanya, maka kami terima vonis tersebut. Tapi kalau tidak, kami akan ajukan banding. Masih ada waktu 14 hari untuk itu,” jelasnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim PN Jakarta Timur menyatakan George terbukti bersalah menganiaya Dwi Ayu Darmawati pada 17 Oktober 2024. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta hukuman satu tahun penjara.

“Menjatuhkan pidana selama 10 bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa,” kata Ketua Majelis Hakim, Heru Kuntjoro, saat membacakan putusan di PN Jakarta Timur, Kamis (8/5/2025), sebagaimana dikutip dari TribunJakarta.com.

Dalam pertimbangannya, hakim menyampaikan, bahwa tindakan George telah merugikan kesejahteraan orang lain, yang menjadi faktor pemberat.

Namun, majelis hakim juga mencatat beberapa hal yang meringankan, seperti terdakwa belum pernah dihukum dan telah menyesali perbuatannya.

Meski JPU menyebut George memiliki disabilitas intelektual ringan dalam tuntutannya, majelis hakim tidak menganggap kondisi tersebut sebagai alasan untuk meringankan hukuman.

Permohonan penasihat hukum agar George direhabilitasi juga ditolak majelis hakim. Mereka menilai kondisi George masih memungkinkan untuk bekerja, membantu usaha keluarga, dan mampu berkomunikasi dengan baik selama persidangan.

“Menimbang bahwa terdakwa masih bisa bekerja meskipun dalam lingkup keluarga, mampu memesan barang secara daring, serta dapat berkomunikasi dengan baik di persidangan,” kata Heru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeklaim metode pendidikan dengan membawa siswa nakal ke barak militer tidak melanggar hak-hak anak.

"Jadi model itu (siswa nakal dibawa ke barak militer) yang kami kembangkan, kami tadi konsultasikan bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-hak anak sendiri," kata Dedi di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Kuningan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Dedi menjelaskan, metodologi pendidikan di barak militer bertujuan untuk membantu pola hidup siswa menjadi teratur.

Dia mengatakan, siswa akan menjalani pendidikan di barak militer selama 28 hari dengan beberapa aturan, seperti waktu tidur pada pukul 22.00 WIB, bangun pagi pada 04.00 WIB, dan beribadah ke masjid bagi yang beragama Islam.

Kemudian, para siswa mendapat bimbingan rohani dari tokoh agama yang menjadi bimbingan konseling.

"Setelah itu mereka sarapan pagi, setelah sarapan pagi mereka berolahraga, setelah mereka berolahraga, mereka langsung mengikuti ruang kelas pembelajaran sebagaimana yang didapatkan di sekolah," ujarnya.

Dedi mengatakan, Pemprov Jawa Barat mendatangkan guru dari berbagai tempat untuk memberikan pembelajaran seperti di sekolah.

"Dan kemudian maghrib mereka masuk masjid lagi, belajar ngaji lagi, kemudian sampai isya, dan kemudian nanti mereka makan malam dan kembali ke tempat mereka tidur untuk tidur malam," tuturnya.

Lebih lanjut, Dedi juga memastikan hingga saat ini tidak terjadi kekerasan fisik dari program pendidikan siswa nakal di barak militer.

"Ya kalau ada indikasi kekerasan, kami pasti melakukan langkah-langkah penanganan, dan sampai hari ini tidak ada (kekerasan)," ucap dia.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Dedi meninjau kembali program mengirim anak nakal ke barak militer.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, mengatakan bahwa kebijakan itu harus dievaluasi karena edukasi untuk kalangan sipil bukan kewenangan dari lembaga militer.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," kata Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

KOMPAS.com - Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) resmi mengukuhkan Prof. Purnomo Ananto sebagai Guru Besar di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Momen ini menjadi tonggak penting bagi Polimedia karena menandai hadirnya Guru Besar pertama di institusi tersebut.

Prosesi pengukuhan berlangsung dalam Sidang Terbuka Senat yang dipimpin oleh Direktur Polimedia, Tipri Rose Kartika, di kampus Polimedia, Jakarta, pada tanggal 8 Mei 2025.

Dalam sambutannya, Direktur Polimedia menyampaikan harapan agar kehadiran Guru Besar pertama ini dapat menjadi teladan sekaligus motivasi bagi seluruh sivitas akademika untuk terus menjaga dan mengembangkan nilai-nilai akademik luhur.

"Kita tahu bersama pengukuhan ini bukan hanya pencapaian pribadi. Keilmuan Beliau dalam bidang Pendidikan dan Kewarganegaraan sangat relevan dengan tantangan komunikasi saat ini. Bagaimana membangun ruang publik yang sehat di tengah dunia digital yang kompleks," ungkapnya.

"Kita butuh panutan moral dan kewarganegaraan yang kokoh, keilmuan beliau inilah yang perlu dikembangkan," lanjut Direktur Polimedia, Tipri Rose Kartika, di Kampus Polimedia Jakarta.

Dalam kesempatan pengukuhan ini, Prof. Purnomo Ananto menyampaikan pentingnya peran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di era digital.

Melalui orasi tersebut, ia menekankan bahwa perlunya empat kategori utama yang harus dimasukan dalam mencerminkan kewarganeagraan digital individu, yaitu identitas diri, kepercayaan, perlindungan, dan penggunaan digital yang sehat.

Ini bertujuan mengetahui pentingnya berkomunikasi secara digital dengan penuh tanggung jawab.

“Penelitian ini tentunya untuk membuktikan bahwa guru dan siswa sama-sama memiliki kesadaran tinggi dan bersikap positif tentang kewarganegaraan digital,” urai Prof. Purnomo Ananto, dalam orasi ilmiahnya.

Prof. Purnomo Ananton dalam studinya menekankan pentingnya etika dan rasa nasionalisme sehingga membangun budaya digital positif.

“Meskipun perkembangan teknologi yang maju telah memainkan peran penting dalam mempromosikan komunitas global bagi orang-orang di seluruh dunia, namun sedikit sekali perhatian yang diberikan dalam literatur yang mengeksplorasi kesiapan guru dan siswa untuk menjadi bagian dari kewarganegaraan digital, khususnya dalam konteks pendidikan Indonesia,” jelasnya.

Prof. Purnomo Ananto merupakan dosen jurusan komunikasi yang mengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila.

Anak pasangan Subadi dan Sri Murni ini menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (saat ini Univeritas Negeri Jakarta) pada 1980.

Kemudian dia melanjutkan jenjang magister Bidang Manajemen (Sumber Daya Manusia) di STIE IPWIJA pada 1996 dan tahun 2014 menyelesaikan gelar doktor di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Selama kiprahnya di dunia pendidikan, Prof. Purnomo Ananto menjabat sebagai Direktur Polimedia periode 2018-2022. Selain aktif sebagai dosen, pria kelahiran 1960 ini bergabung di Asosiasi Profesi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sejak tahun 2012.

Dia juga menerbitkan buku sejumlah buku, di antaranya Pendidikan Pancasila untuk Perguruan TinggiVokasi (2023); dan Rekonstruksi Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mengembangkan Soft Skills dan Karakter Sumber Daya Manusia Industri Kreatif (2021).

Eksistensinya di dunia penerbitan juga membuat Prof. Purnomo Ananto mendirikan Forum Pengembangan Buku Elektronik (FPBEI). Dia mejabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI) Korwil Jabodetabek periode 2015 – 2019, Ketua Umum APPTI Pusat periode (2019 – 2023 dan 2023-2027).

KOMPAS.com - Kerusuhan pecah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis (8/5/2025).

Sejumlah narapidana dilaporkan sempat menguasai seluruh ruangan di dalam kompleks lapas.

Mengutip laporan Antara, hingga pukul 12.00 WIB, aparat gabungan dari Batalyon Pelopor B Petanang, Polres Musi Rawas, dan Polres Lubuk Linggau masih berjibaku mengendalikan situasi.

Ratusan personel gabungan dari TNI-Polri dikerahkan, termasuk kendaraan taktis Brimob, water cannon dari Polres Lubuklinggau, serta sejumlah ambulans yang siaga di lokasi.

Teriakan dan Asap Tebal dari Dalam Lapas

Pantauan di lokasi menunjukkan situasi yang mencekam. Terdengar teriakan para napi melalui pengeras suara dari dalam lapas.

Mereka mengeluhkan perlakuan yang dianggap tidak adil selama menjalani masa tahanan. Aksi protes tersebut berubah menjadi kerusuhan ketika para napi mulai melempari batu dari dalam dan memicu kebakaran.

Asap pekat mengepul dari dalam lapas. Sejumlah fasilitas rusak, termasuk kaca jendela yang pecah akibat lemparan batu.

Polisi kemudian menutup jalan di depan Lapas Narkotika dan mengalihkan arus lalu lintas ke kawasan Agropolitan Center Muara Beliti untuk mendukung proses pengamanan.

Abdul Somad, seorang saksi yang tengah berada di dalam lapas untuk memberikan ceramah rohani, menceritakan detik-detik awal insiden terjadi. Ia sempat tertahan sekitar 30 menit.

“Tidak tahu pasti apa penyebabnya, waktu mau ngasih siraman rohani di dalam masjid di dalam Lapas, kemudian ada asap dan langsung ribut-ribut,” ujarnya.

Alat Musik Dibakar, Kaca Ruangan Dihancurkan

Kerusuhan akhirnya bisa dikendalikan. Aparat berhasil merebut kembali kendali lapas dan memukul mundur para narapidana. Meski tidak ada napi yang kabur, kerusakan sempat meluas.

Para napi dilaporkan membakar alat musik yang tersimpan di lapangan dan melempari kaca sejumlah ruangan.

“Alat band tersebut dibakar oleh napi di tengah lapangan, kemudian kaca ruangan juga pecah karena dilempar batu,” kata Kepala Lapas Narkotika Muara Beliti, Ronald Heru Praptama, Kamis (8/5/2025).

Diduga Dipicu Razia Handphone

Ronald menyampaikan bahwa saat ini situasi sudah kembali kondusif. Para narapidana telah dikembalikan ke sel masing-masing. Ia menduga, pemicu kerusuhan adalah razia handphone yang dilakukan oleh petugas lapas.

“Kami sebelumnya mendapatkan sebanyak 54 handphone dari kamar napi. Saat akan dilakukan razia kembali pagi tadi di 10 kamar, terjadi kericuhan dari napi yang menolak,” jelasnya.

Ia menambahkan, setelah tim gabungan dari Polres Musi Rawas, Kodim 0406 Lubuklinggau, dan Brimob datang ke lokasi, situasi berhasil diredam.

“Lokasi bekas pembakaran sekarang mulai dibersihkan. Petugas juga masih berjaga di lokasi,” ujarnya.

Polisi Selidiki Provokator

Polres Musi Rawas kini melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa napi yang menjadi provokator dalam kericuhan ini.

Kasat Reskrim Polres Musi Rawas, Iptu Ryan Tiantoro Putra, mengatakan pihaknya sudah menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Kami sudah melakukan olah TKP, saat ini alhamdulillah sudah kondusif,” ujarnya melalui pesan singkat.

Dari penyelidikan awal, diketahui bahwa kerusuhan dipicu oleh penolakan napi terhadap razia rutin yang digelar pihak lapas.

“Informasinya dipicu razia rutin, warga binaan menolak adanya razia itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Lapas Ronald Heru Praptama mengungkapkan bahwa razia dimulai sejak Rabu malam (7/5/2025) di Blok Bangau. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 54 unit handphone dari 10 kamar.

Karena masih dicurigai ada barang terlarang lainnya, razia berlanjut keesokan harinya, Kamis (8/5/2025), menyasar Blok Angsa yang terdiri dari 10 kamar.

“Razia itu kami lanjutkan karena diduga masih banyak barang terlarang di dalam sel napi,” tutup Ronald.

Sumber: Kompas.com