TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra menegaskan, meskipun kasus pelecehan seksual yang menimpa siswi SMA di Ciputat, Tangerang Selatan, melibatkan seorang pelaku yang masih berstatus pelajar, hak pendidikan pelaku tetap harus dijamin selama proses hukum berlangsung.

“Kami memastikan, meskipun pelaku terlibat dalam penyidikan, hak-hak pendidikan tetap berjalan. Jika dalam proses penyidikan pelaku harus ditahan, tetap ada mekanisme agar pelaku bisa mengikuti pembelajaran, baik secara online ataupun dengan guru yang datang,” ujar Jasra Putra dalam keterangan yang diterima, Rabu (7/5/2025).

Jasra berujar, dalam sistem peradilan pidana anak pada setiap kasus apapun, termasuk pelecehan seksual, hak-hak kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku, harus dijaga.

“Proses hukum tidak boleh menghambat hak-hak anak, baik pelaku maupun korban. Jika pelaku ditahan, akses untuk bertemu orang tua juga tetap diberikan,” ucap Jasra.

Jasra meyakini, kepolisian sudah memahami bagaimana memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem peradilan pidana anak.

"Kepolisian pasti sudah paham yaa terkait bagaimana memastikan anak berhadapan dengan hukum memiliki hak, baik itu anak korban maupun anak pelaku," kata Jasra.

Duduk perkara

Kasus ini mencuat setelah seorang siswi kelas 10 SMA swasta di Ciputat, berinisial C, diduga mengalami pelecehan seksual oleh seniornya, S, yang duduk di bangku kelas 12.

Peristiwa ini terjadi pada Oktober hingga November 2024 namun baru terungkap kepada keluarga korban pada Mei 2025.

Ibu korban, Dewi (37), mengatakan perubahan drastis pada perilaku dan nilai akademik anaknya menjadi tanda awal.

Saat keluarga mencoba menghubungi pihak sekolah, tanggapan dinilai tidak memadai. Dewi pun melaporkan kasus ini ke Polres Tangerang Selatan.

Adapun bukti berupa percakapan digital menunjukkan tindakan memaksa oleh pelaku, termasuk permintaan mengirimkan foto dan video.

Kasus ini kini ditangani Unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan dan masih dalam proses penyelidikan.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa proses hukum terhadap kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa C, seorang siswi SMA swasta di Ciputat, Tangerang Selatan, oleh seniornya, S, harus tetap dilanjutkan.

"Kalau memang terkait dugaan pelecehan atau pencabulan, itu harus diproses kepolisian dengan tetap memakai Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem peradilan anak," ujar Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra kepada Kompas.com, Jumat (9/5/2025).

Menurut Jasra, meskipun kasus pelecehan seksual terjadi di lingkungan sekolah, bukan berarti penyelesaiannya bisa dilakukan secara internal.

Ia menegaskan, sekolah wajib melibatkan penegak hukum dan tetap memberikan perlindungan terhadap seluruh anak yang terlibat, baik korban maupun pelaku.

KPAI pun menyoroti pentingnya pendampingan psikologis bagi korban.

“Trauma korban harus ditangani secara serius oleh tenaga profesional. Lingkungan, termasuk sekolah dan keluarga, harus memberikan dukungan, bukan justru menstigma korban,” ujar Jasar.

Selain itu, proses penyelidikan oleh pihak kepolisian juga disebut harus didukung penuh, termasuk dengan menghadirkan saksi dan bukti.

Anak korban dinilai perlu mendapatkan pendampingan hukum dan dukungan keluarga selama proses berjalan.

“Jangan sampai karena pelakunya masih anak juga, proses hukumnya jadi diabaikan. Tetap harus jalan, tapi sesuai dengan sistem peradilan anak,” tegasnya.

Sebelumnya, Polres Tangerang Selatan telah menerima laporan dugaan pelecehan tersebut.

Penyidik dari Unit PPA Satreskrim telah memulai proses penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi.

Kasus ini dilaporkan oleh keluarga korban setelah sang ibu melihat perubahan drastis dalam perilaku dan prestasi akademik anaknya.

Keluarga telah menyerahkan sejumlah bukti kepada polisi, termasuk percakapan yang menunjukkan adanya tekanan dari pelaku kepada korban.

TANGERANG SELATAN - Kasus mafia tanah di Babakan, Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang merugikan seorang warga bernama Kow Kusran mulai menjadi perhatian publik. Sebelumnya, Kow Kusran dizalimi mafia tanah melalui putusan janggal majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

Untuk terciptanya keadilan dan menjaga marwah hukum peradilan, Aliansi Cerdas Hukum ikut turun ke jalan menggelar aksi damai dalam memberantas mafia tanah di depan kantor Mahkamah Agung (MA), Senin (14/4/2025).

Aksi Aliansi Cerdas Hukum mengawal proses kasasi yang diajukan Kow Kusran kepada MA lantaran tidak puas dengan putusan majelis hakim PN Tangerang yang dinilai janggal dan merugikan.

"Kami menyuarakan kepada MA untuk bertindak tegas dan menjunjung tinggi keadilan agar mafia tanah yang didukung oknum-oknum tidak merusak marwah dan citra peradilan di negeri ini," teriak korlap aksi Aliansi Cerdas Hukum dalam orasinya.

Kuasa hukum Kow Kusran, Davi Bya yang juga turut hadir di lokasi menuturkan kejanggalan yang diterima kliennya dalam putusan sidang di PN Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten sudah disampaikan kepada pihak perwakilan MA dalam audiensinya.

Dia juga berharap kliennya mendapatkan keadilan dalam kasus ini lewat kasasi yang telah diajukan. Selain itu, MA mendukung pemberantasan mafia tanah dan mafia hukum yang dapat merusak citra hukum di negeri ini.

"Kita sudah sampaikan semuanya yang terjadi di PN dan PT, kita disarankan apabila terjadi penyelewengan hukum di PN dan PT segera melaporkan ke Mahkamah Agung," ujar Davi Bya.

Sementara, Aminah, istri Kow Kusran berharap MA memberikan keadilan dalam kasus ini. Apalagi keputusan yang diberikan majelis hakim PN Tangerang sangat janggal.

Dia menegaskan keadilan sangat penting. Jangan sampai hukum kita dicederai dan diatur-atur oleh para mafia.

"Saya berharap agar masih ada keadilan di negeri ini. Saya meminta agar MA memutuskan seadil-adilnya dalam kasasi kasus Kow Kusran ini," kata Aminah.

Jakarta -

Kuasa hukum Wika Salim, Sandy Arifin, memberikan klarifikasi terkait dugaan penipuan yang melibatkan mantan manajemen kliennya. Sandy mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempelajari berkas-berkas yang sudah diterima.

Sebelumnya Wika mengancam akan melaporkan mantan manajernya. Sebab ia kehilangan beberapa uang.

"Menurut informasi terbaru dari Neng Wika setelah mungkin selesai dari menunggu ibunya lagi dirawat nanti kami kabari update selanjutnya. Tapi yang pasti sudah dapat data, berkas yang sudah diterima yang sedang kita lagi pelajari nanti akan kami update berikutnya," ujar Sandy Arifin di Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (12/12/2024).

Mengenai jumlah pelaku yang terlibat, Sandy menjelaskan ada beberapa yang dicurigai.

"Sementara masih ada beberapa yang kita curigai tapi nanti setelah data terkumpul nanti akan mengerucut siapa," tuturnya.

Terkait komunikasi dengan terduga pelaku, Sandy menyatakan bahwa hal itu masih berlangsung. Namun hanya dengan Wika Salim.

"Yang masih komunikasi mungkin dari Neng Wika ya. Dari kita masih sebatas komunikasi sama Neng Wika saja informasi seperti apa, misalnya memang ternyata neng bilang kirimkan secara resmi somasi akan kita siapkan dalam waktu dekat," tambah Sandy.

Sandy juga menjelaskan bahwa pihaknya terus bekerja untuk mengumpulkan bukti terkait kejadian ini.

"Ya karena kan harus disatukan tadi kan, kerjanya di mana saja, kapan saja yang dibilang sama neng itu datanya mana saja dan itu yang sesuai sama yang bersangkutan yang mana biar kita cocokkan," katanya.

Terkait dengan jumlah kerugian yang dialami oleh Wika Salim, Sandy menyebutkan bahwa jumlahnya masih sama seperti yang sebelumnya disampaikan yakni sekitar Rp 1 miliar.

Mengenai waktu terjadinya penggelapan, Sandy mengungkapkan bahwa kejadian tersebut kemungkinan dimulai pada tahun 2022. Tapi bisa saja terjadi lebih lama.

"Sepertinya mulai yang dari 2022 kalau nggak salah sampai sekarang ini, tapi kemungkinan besar juga ada sebelumnya itu yang lagi kita tunggu, yang lagi kita cocokin data-data yang dimasukkan," imbuhnya.

Saat ditanya mengenai durasi kerja sama Wika Salim dengan mantan manajemennya, Sandy mengatakan masih mempelajari kontrak-kontrak yang dikirimkan untuk memperoleh informasi lebih lanjut.

"Nah aku nggak tahu, karena kan ada beberapa kan saya belum tahu, saya belum konfirmasi. Saya baru mempelajari data-data kontrak-kontrak yang baru dikirimkan," jelas Sandy.

(fbr/mau)