JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) berencana menggandeng Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) untuk mengusut kasus penembakan pekerja migran Indonesia yang terjadi di Malaysia.

Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan bahwa langkah ini dilakukan guna memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban.

“Kami memiliki instrumen seperti Suhakam di Malaysia atau jaringan kerja sama HAM ASEAN," ujar Pigai di Kantornya, Kumat (30/1/2025).

"Ini dapat kami manfaatkan dengan fasilitas dan kewenangan yang ada untuk memaksimalkan langkah perlindungan bagi warga negara Indonesia,” katanya lagi.

Pigai menegaskan bahwa pemerintah Indonesia bekerja sebagai satu kesatuan melalui koordinasi lintas kementerian.

Jika Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) atau Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mengalami kesulitan dalam menangani kasus ini, KemenHAM siap mendukung dengan instrumen kerja sama HAM yang dimiliki.

“Kami tetap memberi kesempatan kepada kementerian lain untuk bekerja maksimal, tetapi kami tidak akan tinggal diam," ujarnya.

"Yang penting adalah melindungi warga negara Indonesia dan memastikan mereka mendapatkan keadilan,” kata Pigai menegaskan.

Dia juga mengungkapkan, telah memerintahkan Direktur Jenderal Kepatuhan KemenHAM untuk memonitor dan berkoordinasi dengan instansi terkait sejak beberapa hari lalu.

“Kami siapkan segalanya, termasuk bahan terkait persoalan penyiksaan, persoalan perempuan, atau laporan-laporan internasional lainnya," ujarnya.

"Semua langkah kami maksimalkan agar ada keadilan bagi pekerja migran Indonesia,” kata Pigai lagi.

Sebelumnya, lima orang pekerja migran ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Insiden tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka.

Kronologi yang disampaikan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), peristiwa ini terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 waktu setempat.

"Saat itu, patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut lima pekerja migran Indonesia sedang melintas di perairan tersebut," kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Jakarta pada 26 Januari 2025.

Akibat kejadian ini, satu pekerja migran Indonesia dinyatakan meninggal dunia, sementara tiga lainnya berada dalam kondisi kritis dan dirawat di Rumah Sakit di Malaysia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan bakal memberikan hukuman bagi prajurit yang menyerang warga sipil di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Kalau yang melanggar seperti tadi itu (kasus Deli Serdang) ya kita kasih punishment," kata Panglima saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (31/1/2025).

Agus menyatakan, TNI menerapkan sistem reward and punishment kepada setiap prajuritnya.

Ia menyebutkan, apabila prajurit bermasalah bakal dihukum, prajurit yang berprestasi pun akan mendapatkan penghargaan.

"Kalau prajurit yang berprestasi kita akan kasih reward, kita akan kasih sekolah, mungkin mendahului dari teman-temannya, kemudian juga mungkin bisa melaksanakan operasi ke luar negeri, reward-nya seperti itu," kata Panglima.

Agus pun menegaskan bahwa TNI berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan rakyat.

Hal ini ia sampaikan merespons berulangnya kasus kekerasan prajurit TNI terhadap warga sipil di Deli Serdang.

Ia pun kemudian mengutip survei Litbang Kompas terkini yang menunjukkan TNI sebagai lembaga negara dengan citra tertinggi di mata rakyat.

"Terima kasih dari Kompas sudah menyatakan kalau TNI kepuasan masyarakat 94,2 (persen). Itu akan kita pertahankan," kata Agus.

Diberitakan sebelumnya, 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanud-2/SSM menyerang warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Rabu (29/1/2025).

Akibat serangan 40 prajurit TNI ini, sebanyak tiga sepeda motor dan satu mobil milik warga rusak.

Serangan ini disebut bermula dari aksi balas dendam para prajurit TNI karena ada satu anggotanya yang dikeroyok warga sebelum kejadian.

Peristiwa ini terjadi tak lama setelah kejadian serupa pada akhir 2024 lalu di mana puluhan prajurit TNI juga terlibat bentrok dengan warga sekitar akibat cekcok soal geng motor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menandatangani pencanangan Zona Integritas sebagai langkah awal menuju pembangunan birokrasi yang bersih dan berwibawa.

Acara yang digelar di Kementerian HAM pada Jumat (31/1/2025) turut dihadiri berbagai instansi, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), hingga Ombudsman RI.

Menteri HAM, Natalius Pigai menyatakan bahwa pencanangan Zona Integritas menjadi tonggak penting bagi kementeriannya yang baru terbentuk.

“Ya, kami ini satu-satunya kementerian yang baru dari nol. Semua staf sudah rampung, dari eselon satu hingga empat," kata Pigai di kantornya, Jumat (30/1/2025).

"Setelah pembenahan kapasitas institusi selesai, langkah berikutnya adalah mencanangkan zona integritas ini,” ujarnya melanjutkan.

Menurut Pigai, langkah ini merupakan komitmen KemenHAM untuk menciptakan budaya kerja yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan amanat undang-undang.

“Ini menjadi titik pijak awal. Kerja sama dengan berbagai instansi akan terus dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Selain itu, KemenHAM berkomitmen memperluas kebijakan integritas ini ke kementerian, lembaga pemerintah lainnya, serta pemerintah daerah dan sektor swasta yang memiliki hubungan kerja dengan kementerian.

“Kami akan membuat kesepakatan bersama dengan mitra kerja, baik pusat maupun daerah, agar semua tugas dilaksanakan di atas prinsip transparansi, akuntabilitas, dan non-korupsi,” kata Pigai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyatakan telah memantau dan berkoordinasi terkait kasus penembakan pekerja migran Indonesia di Malaysia yang menjadi perhatian pemerintah.

Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan pihaknya telah memerintahkan jajarannya untuk terlibat aktif dalam proses pemantauan kasus tersebut.

“Saya sudah tiga atau empat hari lalu memerintahkan Direktur Jenderal Kepatuhan untuk memonitor dan memantau secara teknis, serta menyampaikan kepada pihak-pihak terkait,” ujar Natalius, di kantornya, Jumat (31/1/2025).

Menurut Natalius, penanganan kasus ini merupakan tanggung jawab bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Ia menegaskan bahwa kementeriannya siap memanfaatkan instrumen kerja sama HAM internasional bila diperlukan, termasuk jaringan ASEAN dan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam).

“Kalau Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Perlindungan Pekerja Migran menghadapi kesulitan, kami siap memanfaatkan instrumen yang kami miliki," ujar dia.

"Namun, tentu kami juga memberi kesempatan kementerian lain bekerja secara maksimal,” tambah dia.

Kementerian HAM, lanjut Natalius, berkomitmen untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi warga negara Indonesia yang menjadi korban di luar negeri.

“Yang terpenting adalah melindungi korban warga negara Indonesia untuk mendapatkan keadilan,” tambah dia.

Pihaknya juga telah menyiapkan berbagai bahan dan instrumen untuk mendukung langkah diplomasi internasional jika diperlukan, termasuk terkait kasus penyiksaan atau pelanggaran HAM lainnya.

Sebelumnya, lima orang pekerja migran ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

Insiden tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka.

Kronologi yang disampaikan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menyebutkan bahwa peristiwa ini terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 waktu setempat.

"Saat itu, patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut lima PMI sedang melintas di perairan tersebut," kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Jakarta, Minggu (26/1/2025).

Akibat kejadian ini, satu PMI dinyatakan meninggal dunia, sementara tiga lainnya berada dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit di Malaysia.

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas masih mengusahakan untuk memulangkan Paulus Tannos, tersangka korupsi e-KTP.

Saat ini, kata dia, Paulus masih ditahan oleh otoritas Singapura sebelum diekstradisi ke tanah air.

Pemerintah memiliki waktu sampai dengan 3 Maret 2025 untuk mengurus administrasi permohonan ekstradisi Paulus kepada otoritas Singapura.

"Betul kita punya waktu sampai 3 Maret, untuk mengurus dokumen administrasi permohonan ekstradisi pelaku," katanya, ditemui di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (30/1/2025).

Dalam upaya ekstradisi, Kementerian Hukum terus berkoordinasi dengan stakeholder, seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian.

Dia optimistis administrasi yang dibutuhkan dalam pemulangan Paulus bisa dipenuhi dan Paulus bisa diproses hukum di Indonesia.

“Kita yakin bahwa dalam kurun waktu dekat seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk persidangan, karena yang bersangkutan ditahan di penjara di Changi Singapura. Kita akan hadapi gugatan itu dan seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam rangka ekstradisi, sementara kami siapkan,” jelasnya.

Terkait adanya informasi KPK mengalami kesulitan untuk menemui tersangka, pihaknya mengatakan itu bukan ranah mereka.

Andi mengatakan, Kementerian Hukum hanya mengurusi administrasi yang dibutuhkan dalam proses ekstradisi tersangka.

“Bukan, sekarang kita dalam posisi saya tidak tahu, itu kan urusan KPK. Urusan Kementerian Hukum adalah menyiapkan dokumen untuk menghadapi persidangan dalam rangka permintaan ekstradisinya, kalau kasusnya saya nggak ngerti,” ungkap dia.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Jayapura pada Kamis (30/01/2025).

Sidang ini bertujuan mendengarkan jawaban atau eksepsi dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayapura, serta pasangan calon (paslon) Yunus Wonda – Haris Richard Yoku, yang menjadi pihak terkait dalam perkara ini.

Dalam sidang tersebut, kuasa hukum paslon Yunus-Haris, Piter Ell, secara tegas membantah seluruh dalil yang diajukan pemohon, yaitu pasangan calon Jan Jap Ormuseray-Asrin Tasak.

Salah satu bantahan yang disampaikan pihak terkait adalah tuduhan mengenai penggunaan sistem noken dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayapura.

"Kami membantah tuduhan dari pemohon terkait adanya sistem noken dalam proses pemungutan suara di Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura," ungkap Piter dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

Piter menegaskan bahwa Kabupaten Jayapura tidak mengenal sistem noken dalam pemungutan suara, sehingga tuduhan tersebut dianggap tidak sesuai dengan realita yang ada.

“Sistem noken tidak berlaku di Kabupaten Jayapura. Ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah, karena Kabupaten Jayapura menggunakan mekanisme pemungutan suara berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil),” ujarnya.

Dia juga menambahkan bahwa sistem noken hanya diterapkan di beberapa wilayah tertentu di Papua dan telah diakui oleh regulasi pemilu, tetapi tidak di Kabupaten Jayapura.

"Untuk itu, tuduhan pemohon mengenai penggunaan sistem noken dianggap keliru dan tidak relevan dengan fakta yang ada," ujar Ketua Peradi Kota Jayapura ini.

Selain tuduhan mengenai sistem noken, pihak terkait juga membantah tuduhan lainnya yang diajukan pemohon.

Itu termasuk tuduhan adanya intimidasi dan pengancaman terhadap pemilih yang dilakukan oleh pendukung paslon Yunus-Haris di tempat pemungutan suara (TPS) yang menggelar pemungutan suara ulang (PSU).

Piter mengonfirmasi bahwa tidak ada laporan resmi dari pihak keamanan mengenai intimidasi tersebut.

“Kami memiliki bukti bahwa tidak ada laporan polisi yang mencatat adanya tindakan intimidasi atau pengancaman di TPS saat PSU berlangsung," ujarnya.

Sidang ini menjadi bagian penting dalam proses hukum terkait sengketa Pilkada di Kabupaten Jayapura, dan keputusan MK diharapkan dapat memberikan kejelasan serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

YERUSALEM, KOMPAS.com – Israel akhirnya membebaskan 110 tahanan Palestina pada Kamis (30/1/2025), setelah sebelumnya menunda proses tersebut akibat kekacauan dalam serah terima sandera yang dibebaskan Hamas.

Hamas menyerahkan tiga sandera Israel dan lima warga Thailand di Gaza sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan yang telah disepakati sebelumnya.

Namun, prosesi serah terima sandera di kota Khan Younis berlangsung dalam situasi yang tegang dan kacau, yang membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam dan menunda pembebasan tahanan Palestina.

Salah satu sandera Israel yang dibebaskan, Arbel Yehoud (29), tampak ketakutan dan kesulitan berjalan saat militan bersenjata menyerahkannya kepada Komite Palang Merah Internasional (ICRC).

Situasi serupa juga dialami sandera lainnya, Gadi Moses (80), serta lima pekerja asal Thailand.

Netanyahu menilai serah terima yang kacau tersebut membahayakan keselamatan para sandera dan menegaskan akan memberikan respons keras jika ada upaya menyakiti mereka.

“Kami tidak akan mentoleransi ancaman terhadap sandera kami,” katanya dalam pernyataan resmi, dilansir Reuters.

Usai penundaan, bus yang membawa 110 tahanan Palestina tiba di Ramallah, Tepi Barat. Para tahanan disambut meriah oleh warga Palestina yang meneriakkan slogan perjuangan.

Salah satu tahanan yang dibebaskan adalah Zakaria Zubaidi, mantan pemimpin Brigade Syuhada Al-Aqsa yang sebelumnya melarikan diri dari penjara Israel pada 2021 sebelum kembali ditangkap.

Dalam sambutannya, Zubaidi menyampaikan harapannya untuk perjuangan Palestina.

“Alhamdulillah, saya diberkahi dengan kebebasan hari ini. Semoga para syuhada Gaza mendapatkan kedamaian,” ujarnya.

Meski begitu, bentrokan sempat pecah antara warga Palestina dan pasukan Israel di pintu masuk Ramallah.

Pejabat kesehatan Palestina melaporkan sedikitnya 14 orang terluka akibat peluru tajam dan gas air mata.

Pembebasan ini merupakan bagian dari kesepakatan yang menghentikan lebih dari 15 bulan perang antara Israel dan Hamas sejak 19 Januari lalu.

Namun, hingga kini masih ada 82 sandera yang ditahan Hamas di Gaza, dengan sekitar 30 di antaranya dinyatakan tewas.

Perang yang dimulai sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 47.000 warga Palestina dan menyebabkan krisis kemanusiaan di Gaza.

Sementara itu, pihak Israel menyebut sekitar 1.200 orang tewas dalam serangan Hamas dan lebih dari 250 orang diculik.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua nomor urut 1, Benhur Tomi Mano-Yeremias Bisay (BTM-YB), mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan suara di Distrik Jayapura Selatan (Japsel) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 27 November 2024.

Pengungkapan ini disampaikan kuasa hukum pihak terkait, Ronny Talapessy, dalam sidang sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Ronny menjelaskan bahwa terdapat peningkatan jumlah suara yang signifikan di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di Distrik Jayapura Selatan.

"Berdasarkan sertifikat C hasil, suara paslon nomor urut 2, Matius Fakiri dan Ariyoko Rumaropen (Mari-Yo) di distrik tersebut awalnya 8.125 suara, namun dalam sertifikat D hasil kecamatan/distrik, meningkat menjadi 17.262 suara," ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

Ronny menambahkan bahwa kenaikan suara ini terjadi di beberapa kelurahan, termasuk Adipura, Entrop, Argapura, dan Hadapi, dengan total tambahan suara mencapai 9.137 suara.

Ia juga menjelaskan bahwa jika tidak terjadi penggelembungan suara di Distrik Jayapura Selatan, selisih suara antara kliennya (BTM-YB) dan Mari-Yo di seluruh Papua seharusnya mencapai 16.110 suara atau 3,8 persen.

“Selisih suara dengan adanya kenaikan suara di Distrik Jayapura Selatan, selisih suara antara kedua paslon menjadi 1,35 persen. Hal ini membuat gugatan memenuhi syarat ambang batas perselisihan suara dalam PHPU, yakni 2 persen,” ujarnya.

Ronny berpendapat bahwa jika mengacu pada sertifikat C hasil, selisih suara kedua paslon ini sebenarnya mencapai 3,8 persen, sehingga gugatan Mari-Yo tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Ia juga menyoroti gugatan pasangan Mari-Yo yang meminta MK untuk membatalkan hasil Pilkada Papua dan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS di Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi.

“Permohonan tersebut dianggap kabur, karena tidak disertai uraian atau fakta hukum yang jelas yang menunjukkan adanya pelanggaran di dua kabupaten tersebut,” ungkapnya.

Ronny menambahkan bahwa saksi dari pasangan Mari-Yo telah menandatangani sertifikat D hasil tanpa keberatan, sehingga tidak ada dasar hukum yang kuat untuk mengajukan PSU.

Dengan demikian, Ronny menilai bahwa paslon nomor urut 2, Mari-Yo, tidak memiliki kedudukan hukum dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Papua di MK.

“Gugatan yang diajukan Pemohon Mari-Yo tidak memenuhi syarat formal lantaran tidak memenuhi ambang batas perselisihan suara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

YERUSALEM, KOMPAS.com - Hamas menyerahkan tiga sandera warga Israel dan lima sandera warga Thailand di Gaza, Kamis (30/1/2025. Namun Israel menunda pembebasan tahanan Palestina setelah terjadi kekacauan di salah satu titik serah terima sandera, di mana banyak orang berkerumun di sekitar para sandera.

Arbel Yehud, 29 tahun, yang diculik dari Kibbutz Nir Oz dalam serangan yang dipimpinan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023, tampak ketakutan dan kesulitan untuk berjalan melewati kerumunan orang saat kelompok bersenjata menyerahkan dia ke Palang Merah dalam suasana menegangkan di kota Khan Younis di Gaza selatan.

Militer Israel mengatakan, seorang sandera Israel lainnya, Gadi Moses, 80 tahun, juga dibebaskan bersama lima warga negara Thailand yang bekerja di lahan pertanian Israel di dekat Gaza ketika sejumlah kelompok perlawanan Palestina menerobos pagar perbatasan.

Ibu dari salah satu warga Thailand itu menonton siaran langsung kejadian tersebut dengan cemas dari rumahnya di provinsi Udon Thani di Thailand timur laut.

“Tolong, biarkan anak saya keluar sekarang, saya ingin melihat wajahnya,” kata Wiwwaro Sriaoun, 53 tahun, saat rekaman di ponselnya menunjukkan sebuah kendaraan yang bergerak perlahan melewati kerumunan orang.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan, pemandangan penyerahan para sandera di tengah kerumunan massa sangat mengejutkan dan dia mengancam akan membunuh siapapun yang menyakiti para sandera itu. Dia mendesak para mediator memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.

Sebanyak 110 tahanan Palestina dijadwalkan akan dibebaskan pada hari Kamis sebagai bagian dari perjanjian bertahap yang menghentikan pertempuran di Gaza yang hancur itu awal bulan ini. Namun, seorang pejabat Israel yang terlibat dalam operasi tersebut mengatakan, bus-bus yang membawa para tahanan telah diinstruksikan untuk kembali ke penjara sebagai respons terhadap kekacauan serah terima para sandera tersebut.

Sebelumnya, di Jabalia di Gaza utara, seorang tentara Israel, Agam Berger, yang mengenakan seragam hijau zaitun, digiring melalui gang sempit antara bangunan yang rusak berat dan melewati tumpukan puing sebelum diserahkan ke Palang Merah.

“Putri kami tangguh, teguh, dan berani,” demikian pernyataan keluarganya. “Sekarang Agam dan keluarga kami sudah bisa memulai proses pemulihan, namun pemulihan baru akan tuntas sampai semua sandera kembali ke rumah.”

Sebuah video yang dirilis kantor Netanyahu menunjukkan Berger yang pucat menangis dan tersenyum sambil duduk di pangkuan ibunya.

Netanyahu telah menghadapi kritik di Israel karena tidak segera mencapai kesepakatan pertukaran sandera setelah kegagalan keamanan yang memungkinkan terjadinya serangan Hamas pada 7 Oktober itu.

Perlawanan Hamas

Hamas, Israel telah berjanji untuk melenyapkannya, masih memiliki pengaruh kuat di Gaza meskipun dihantam serangan udara intensif Israel - negara dengan militer paling maju di Timur Tengah - selama lebih dari 15 bulan dan pembunuhan pemimpin Hamas Yahya Al-Sinwar.

“Pembunuhan para pemimpin hanya membuat rakyat semakin kuat dan semakin gigih,” kata pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, tentang Sinwar, yang terekam drone Israel terluka parah dan melemparkan sepotong kayu ke perangkat itu sebagai perlawanan terakhirnya terhadap Israel.

Pembebasan sandera di Khan Younis terjadi di dekat reruntuhan rumah Sinwar yang dibom.

Para tahanan Palestina, yang mencakup 30 anak di bawah umur dan beberapa terpidana anggota kelompok-kelompok Palestina yang bertanggung jawab atas serangan mematikan yang menewaskan puluhan orang di Israel, diperkirakan akan dibawa ke Tepi Barat atau Gaza pada hari berikutnya.

Warga Israel berkumpul di tempat yang dikenal sebagai Hostages Square di Tel Aviv, bersorak dan menangis saat menyaksikan pembebasan tersebut di sebuah layar raksasa. Para sandera akan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Beberapa orang bersorak ketika utusan Presiden AS Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, tiba di alun-alun itu, sebagai tanda terima kasih atas perannya dalam mengamankan kesepakatan gencatan senjata. Witkoff berjabat tangan dengan beberapa orang, termasuk anggota keluarga sandera.

Sekitar 1.200 orang tewas dan lebih dari 250 sandera diculik dalam serangan Hamas ke Israel 7 Oktober 2023 itu. Serangan termasuk yang paling berdarah terhadap orang Yahudi sejak Holocaust. Respons militer Israel telah menewaskan lebih dari 47.000 warga Palestina dan menghancurkan wilayah kantong berpenduduk 2,3 juta jiwa tersebut. Warga Gaza ini kini menghadapi kekurangan obat-obatan, bahan bakar, dan makanan.

Sekitar setengah dari sandera dibebaskan pada bulan November 2023 dalam satu-satunya gencatan senjata sebelumnya, dan sejumlah sandera lainnya telah ditemukan hidup atau mati selama operasi militer Israel di Gaza.

Ratusan ribu warga Gaza, sebagian besar terpaksa mengungsi selama konflik, telah kembali ke lingkungan mereka di utara, tempat pertempuran paling sengit terjadi. Banyak di antara mereka mendapati rumahnya tidak dapat dihuni dan persediaan kebutuhan pokoknya terbatas.

Israel masih mencatat 82 tawanan di Gaza, dengan sekitar 30 orang dinyatakan telah tewas.

Dalam perang yang dipicu oleh serangan Hamas itu, Israel telah membunuh sejumlah pemimpin Hamas dan Hizbullah Lebanon, sehingga memberikan pukulan besar terhadap jaringan proksi Iran di Timur Tengah. Jatuhnya Presiden Suriah yang didukung Iran, Bashar al-Assad, juga merupakan keuntungan strategis bagi Israel.

Pasukan Israel telah meningkatkan operasi di wilayah Palestina lainnya, yaitu Tepi Barat, sejak gencatan senjata di Gaza mulai berlaku. Israel mengatakan bahwa mereka menyasar kelompok militan di sana.

YERUSALEM, KOMPAS.com - Hamas menyerahkan tiga sandera warga Israel dan lima sandera warga Thailand di Gaza, Kamis (30/1/2025. Namun Israel menunda pembebasan tahanan Palestina setelah terjadi kekacauan di salah satu titik serah terima sandera, di mana banyak orang berkerumun di sekitar para sandera.

Arbel Yehud, 29 tahun, yang diculik dari Kibbutz Nir Oz dalam serangan yang dipimpinan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023, tampak ketakutan dan kesulitan untuk berjalan melewati kerumunan orang saat kelompok bersenjata menyerahkan dia ke Palang Merah dalam suasana menegangkan di kota Khan Younis di Gaza selatan.

Militer Israel mengatakan, seorang sandera Israel lainnya, Gadi Moses, 80 tahun, juga dibebaskan bersama lima warga negara Thailand yang bekerja di lahan pertanian Israel di dekat Gaza ketika sejumlah kelompok perlawanan Palestina menerobos pagar perbatasan.

Ibu dari salah satu warga Thailand itu menonton siaran langsung kejadian tersebut dengan cemas dari rumahnya di provinsi Udon Thani di Thailand timur laut.

“Tolong, biarkan anak saya keluar sekarang, saya ingin melihat wajahnya,” kata Wiwwaro Sriaoun, 53 tahun, saat rekaman di ponselnya menunjukkan sebuah kendaraan yang bergerak perlahan melewati kerumunan orang.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan, pemandangan penyerahan para sandera di tengah kerumunan massa sangat mengejutkan dan dia mengancam akan membunuh siapapun yang menyakiti para sandera itu. Dia mendesak para mediator memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.

Sebanyak 110 tahanan Palestina dijadwalkan akan dibebaskan pada hari Kamis sebagai bagian dari perjanjian bertahap yang menghentikan pertempuran di Gaza yang hancur itu awal bulan ini. Namun, seorang pejabat Israel yang terlibat dalam operasi tersebut mengatakan, bus-bus yang membawa para tahanan telah diinstruksikan untuk kembali ke penjara sebagai respons terhadap kekacauan serah terima para sandera tersebut.

Sebelumnya, di Jabalia di Gaza utara, seorang tentara Israel, Agam Berger, yang mengenakan seragam hijau zaitun, digiring melalui gang sempit antara bangunan yang rusak berat dan melewati tumpukan puing sebelum diserahkan ke Palang Merah.

“Putri kami tangguh, teguh, dan berani,” demikian pernyataan keluarganya. “Sekarang Agam dan keluarga kami sudah bisa memulai proses pemulihan, namun pemulihan baru akan tuntas sampai semua sandera kembali ke rumah.”

Sebuah video yang dirilis kantor Netanyahu menunjukkan Berger yang pucat menangis dan tersenyum sambil duduk di pangkuan ibunya.

Netanyahu telah menghadapi kritik di Israel karena tidak segera mencapai kesepakatan pertukaran sandera setelah kegagalan keamanan yang memungkinkan terjadinya serangan Hamas pada 7 Oktober itu.

Perlawanan Hamas

Hamas, Israel telah berjanji untuk melenyapkannya, masih memiliki pengaruh kuat di Gaza meskipun dihantam serangan udara intensif Israel - negara dengan militer paling maju di Timur Tengah - selama lebih dari 15 bulan dan pembunuhan pemimpin Hamas Yahya Al-Sinwar.

“Pembunuhan para pemimpin hanya membuat rakyat semakin kuat dan semakin gigih,” kata pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, tentang Sinwar, yang terekam drone Israel terluka parah dan melemparkan sepotong kayu ke perangkat itu sebagai perlawanan terakhirnya terhadap Israel.

Pembebasan sandera di Khan Younis terjadi di dekat reruntuhan rumah Sinwar yang dibom.

Para tahanan Palestina, yang mencakup 30 anak di bawah umur dan beberapa terpidana anggota kelompok-kelompok Palestina yang bertanggung jawab atas serangan mematikan yang menewaskan puluhan orang di Israel, diperkirakan akan dibawa ke Tepi Barat atau Gaza pada hari berikutnya.

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Tingginya tembok penjara bukan berarti menjadi batasan untuk terus belajar dan berbuat kebaikan, seperti yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Banyuwangi, Jawa Timur.

Petugas Lapas bersama warga binaan memanfaatkan lahan untuk menanam beberapa jenis sayuran yang hasilnya dinikmati bersama.

Kepala Lapas BanyuwangiMochamad Mukaffi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pemberdayaan warga binaan agar memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan ketika telah selesai menjalani pidana.

“Selain menghasilkan sayuran segar, kegiatan ini juga melatih warga binaan agar memiliki bekal keterampilan yang bermanfaat setelah mereka kembali ke masyarakat," kata Mukaffi, Kamis (30/1/2025).

Mukaffi berharap, meski dilakukan di lahan yang terbatas, ilmunya tetap dapat diserap dengan baik oleh warga binaan serta hasil sayurannya optimal.

Petugas Lapas Banyuwangi kemudian membagikan sayuran segar tersebut kepada keluarga binaan yang tengah melakukan kunjungan tatap muka.

“Penyaluran hasil panen sayur kepada keluarga warga binaan juga kami lakukan untuk memotivasi warga binaan agar fokus memperbaiki diri dan mengikuti kegiatan pembinaan dengan baik,” kata Mukaffi.

Selain disalurkan kepada keluarga warga binaan, kata Mukaffi, sebagian sayuran juga disetorkan kepada penyedia bahan makanan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan makanan warga binaan.

“Sayuran juga akan diolah untuk memenuhi tingkat kebutuhan gizi bagi warga binaan,” ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengkonfirmasi bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua tidak masuk daftar penerima amnesti yang akan diusulkan kepada Presiden Prabowo.

"Betul apa yang dikatakan Pak Supratman (Menteri Hukum) bahwa di antara 44.000 napi yang akan diusulkan kepada Presiden untuk mendapat amnesti itu tidak ada mereka yang dipidana karena terlibat dalam Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua," kata Yusril saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/1/2025).

Yusril mengatakan, pihaknya sudah membahas nama 44.000 narapidana yang akan menerima amnesti sejak dua bulan lalu untuk diajukan kepada Presiden Prabowo.

"Daftar nama 44.000 itu telah dibahas sejak dua bulan yang lalu, dan telah disepakati untuk diajukan amnestinya kepada Presiden untuk diambil keputusan akhir," ujarnya.

Yusril menambahkan, wacana untuk memberikan amnesti bagi kelompok-kelompok separatis di Papua baru berada di tahap kajian dan pendalaman.

Ia mengatakan, hal tersebut harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas sebagai upaya penyelesaian konflik di Papua dengan mengedepankan hukum dan HAM.

Yusril menyatakan, kajian tersebut berkaca dari pengalaman sejarah masa lalu, ketika pemerintah memberikan amnesti dan abolisi dengan syarat tertentu kepada semua orang yang terlibat dalam gerakan politik dan bersenjata PRRI dan Permesta serta Kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Ia menjelaskan, pemberian amnesti dan abolisi kepada PRRI/Permesta dan GAM itu dilakukan pemerintah sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi untuk menjaga keutuhan NKRI.

"Belum ada keputusan mengenai hal itu (amnesti untuk KKB di Papua). Dan memang dapat dipastikan nama-nama mereka yang dipidana dan diusulkan untuk diberikan amnesti di antara yang 44.000 itu tidak ada mereka yang dipidana karena terlibat KKB," ucap dia.

Sebelumnya, terjadi silang pendapat antara Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengenai rencana pemberian amnesti bagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Supratman menegaskan bahwa KKB tidak termasuk dalam daftar yang dipertimbangkan untuk mendapatkan amnesti dari pemerintah.

Ia menyatakan bahwa amnesti tersebut hanya akan diberikan kepada individu yang diduga terlibat dalam kegiatan makar tanpa menggunakan senjata.

"Yang kriminal bersenjata, kita enggak ada amnesti. Yang kita beri amnesti adalah teman-teman yang diduga melakukan gerakan makar, tetapi non-senjata,” ujar Supratman saat konferensi pers di Gedung Kementerian Hukum pada Rabu (29/1/2025).

Menurut Supratman, kelompok yang dimaksud adalah aktivis yang menyampaikan ekspresi mereka mengenai persoalan di Papua.

Ia menyebutkan, keputusan ini telah disepakati dalam pembahasan pemerintah dan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Ini teman-teman aktivis, kadang kala ya ekspresinya terhadap sesuatu ya. Kita sepakati bahwa yang gerakan bersenjata itu tidak dilakukan (pemberian amnesti),” ujarnya.

Namun, Supratman juga menyatakan bahwa pemerintah masih membuka kemungkinan memberikan amnesti kepada kelompok bersenjata jika Presiden Prabowo memerintahkan hal tersebut.

"Kecuali nanti ya bahwa setelah kami serahkan ini kemudian Presiden meminta itu, kami pasti lakukan,” ucapnya.

Di sisi lain, Yusril Ihza Mahendra menilai pemberian amnesti bagi KKB sebagai harapan baru untuk menemukan solusi bagi konflik di Papua.

Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mengedepankan hukum dan hak asasi manusia.

"Pemerintah menjamin bahwa penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan di Papua bersifat terukur untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM yang berat," kata Yusril dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).

Yusril juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mendukung pemberian amnesti kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua.

"Pada dasarnya, Presiden Prabowo sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua dan menyelesaikan masalah di sana secara damai dengan mengedepankan hukum dan HAM," ujarnya.

Yusril menekankan bahwa pelaku kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata, baik terhadap aparat kepolisian dan TNI maupun terhadap masyarakat sipil, akan diselesaikan melalui pengadilan umum.

"Pemerintah tidak melihat adanya kasus-kasus yang perlu diselesaikan melalui Pengadilan HAM di Papua," ucapnya.