TANGERANG, KOMPAS.com - Kuasa hukum Kepala Desa Kohod Arsin, Rendy Kurniawan, mengungkapkan kondisi kliennya semakin membaik setelah sebelumnya dilaporkan sakit.

"Kalau kondisinya sebelum penetapan tersangka sih mulai membaik tapi enggak tahu setelah mendapatkan informasi (jadi tesangka) ini," ujar Rendy kepada Kompas.com pada Selasa (18/2/2025).

Rendy menambahkan, dia telah bertemu langsung dengan Arsin untuk berdiskusi dan memberikan dukungan moril.

"Kami tadi siang bertemu. Face-to-face, ngobrol, melakukan diskusi dan juga menenangkan kondisi beliau yang memang berangsur dengan baik," kata dia.

Meski demikian, Rendy akan terus memantau kesehatan Arsin seiring dengan perkembangan kasus yang dihadapinya.

Sementara itu, Yunihar, kuasa hukum Arsin yang lain, menyatakan kliennya saat ini berada di kediamannya di Jalan Kalibaru, Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

"Ada di rumah, tadi ada bersama kami ngobrol diskusi bareng," ungkap Yunihar.

Dia juga menambahkan bahwa Arsin telah mengetahui statusnya sebagai tersangka yang ditetapkan oleh Bareskrim Polri. Namun, informasi tersebut baru diterimanya melalui pemberitaan di media massa.

"Tidak ada perbedaan sebelumnya, beliau akan kooperatif, mengikuti proses berikutnya," kata Yunihar.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohod, Arsin, sebagai tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang pada Selasa (18/2/2025).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro berujar, penetapan tersangka dilakukan setelah polisi melakukan gelar perkara.

"Kami penyidik telah sepakat menentukan empat tersangka, di mana empat tersangka ini kaitannya adalah terkait masalah pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah," ujar Djuhandhani.

Selain Arsin, Bareskrim juga menetapkan Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE sebagai tersangka.

Proses penyidikan perkara ini telah selesai pada 14 Februari 2025.

"Kalau proses pemeriksaan, penyidik sudah merasa cukup, tinggal menunggu pembuktian-pembuktian terkait barang yang palsu," jelas Brigjen Djuhandhani, Jumat (14/2/2025).

Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan pemalsuan surat izin.

Barang-barang tersebut disita setelah penggeledahan di Kantor Kelurahan Kohod dan rumah Arsin pada Senin (10/2/2025) malam, termasuk 1 buah printer, 1 unit layar monitor, keyboard, serta stempel sekretariat Desa Kohod.

"Kemudian, peralatan-peralatan lainnya yang kami duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan girik dan surat-surat lainnya," tambah Djuhandhani.

KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan tanggapan terkait aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di berbagai daerah pada Senin (17/2/2025).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengusung tema "Indonesia Gelap" yang mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah.

Prasetyo mengajak mahasiswa untuk terus memberikan kritik, namun dengan narasi yang sesuai dengan kenyataan.

Namun, dia meminta agar kritik yang disampaikan dalam aksi demonstrasi tidak menyimpang dari kenyataan terkait apa yang sebenarnya tengah dilakukan oleh pemerintah.

"Inilah ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu, mana? Enggak ada Indonesia gelap," ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Prasetyo Sebut Pemerintah Berusaha Keras Mencari Solusi

Prasetyo juga mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap optimis menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik.

Ia juga meminta seluruh elemen masyarakat untuk percaya kepada kerja-kerja yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo.

Menurutnya, pemerintah sedang berusaha keras untuk mencari solusi atas berbagai masalah yang ada.

"Berilah kesempatan juga pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo, baru 100 hari, baru sekian bulan. Banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu," jelas Prasetyo.

Mensesneg menambahkan bahwa adanya pihak-pihak yang mungkin belum puas dengan kinerja pemerintah adalah hal yang biasa.

"Bahwa itu belum bisa menyenangkan sebuah pihak, mungkin ada pihak-pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa," ujarnya.

Aksi Demo "Indonesia Gelap" di Berbagai Kota

Sebelumnya, ribuan mahasiswa menggelar aksi serentak di berbagai kota, termasuk Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.

Tema "Indonesia Gelap" yang diusung oleh para mahasiswa tersebut mencerminkan keresahan masyarakat terkait arah kebijakan pemerintah dan harapan agar kebijakan yang diambil lebih berpihak kepada rakyat.

Di Jakarta, aksi demonstrasi terpusat di kawasan Patung Kuda, di mana ratusan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil bergabung dalam protes tersebut.

Aksi ini merupakan bentuk ekspresi dari kekhawatiran masyarakat terhadap masa depan negara dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mensesneg: Mana? Enggak Ada Indonesia Gelap, Berilah Kesempatan Pak Prabowo”.

TANGERANG, KOMPAS.com - Kuasa hukum Arsin, Rendy Kurniawan, menegaskan, pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berlangsung setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen lahan pagar laut di Tangerang.

"Kami menghormati proses hukum yang tengah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Namun, klien kami juga memiliki hak konstitusional untuk melakukan upaya hukum yang diperkenankan oleh undang-undang," ujar Rendy kepada Kompas.com, Selasa (18/2/2025).

Oleh sebab itu, tim kuasa hukum Arsin tengah mempersiapkan langkah hukum apa saja yang akan diambil usai penetapan tersangka lahan pagar laut di Tangerang.

"Pertama, kami akan berkoordinasi dengan pihak penyidik. Kedua, dalam hal ini kami juga akan melakukan upaya-upaya hukum yang diperkenankan oleh undang-undang," kata dia.

Rendy menambahkan, pihaknya hingga kini belum menerima pemberitahuan resmi dari polisi terkait status hukum Arsin.

"Kami belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari pihak kepolisian, baik dari Polri maupun Bareskrim Polri. Informasi ini baru kami terima dari teman-teman media," katanya.

Meski demikian, Rendy menyampaikan bahwa Arsin telah mengetahui statusnya sebagai tersangka dan tetap bersikap tenang dalam menghadapi proses hukum.

"Beliau tetap tenang dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan," ucap Rendy.

Sebelumnya, Bareskrim menetapkan Kepala Desa Kohod, Arsin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang, Selasa (18/2/2025).

"Dari hasil gelar perkara, kami penyidik telah sepakat menentukan empat tersangka, di mana empat tersangka ini kaitannya adalah terkait masalah pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro saat memberikan keterangan di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta.

Selain Arsin, Bareskrim juga menetapkan Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE.

Bareskrim diketahui telah menyelesaikan proses penyidikan perkara ini pada 14 Februari 2025.

"Kalau proses pemeriksaan, penyidik sudah merasa cukup, tinggal menunggu pembuktian-pembuktian terkait barang yang palsu," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro saat ditemui di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Saat itu, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan pemalsuan surat izin.

Barang-barang yang disita oleh penyidik setelah menggeledah Kantor Kelurahan Kohod dan rumah Kepala Desa Kohod, Arsin, pada Senin (10/2/2025) malam, antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel sekretariat Desa Kohod.

"Kemudian, peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan girik dan surat-surat lainnya," ujar Djuhandhani.

TANGERANG, KOMPAS.com - Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumensertifikat pagar laut.

Penetapan tersangka ini diumumkan Bareskrim Polri pada Selasa (18/2/2025).

Pengacara Arsin, Rendy Kurniawan, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri, mengingat mereka belum menerima pemberitahuan resmi terkait penetapan tersebut.

"Kedua, dalam hal ini kami juga akan melakukan upaya-upaya hukum yang diperkenankan oleh undang-undang," ujar Rendy kepada Kompas.com melalui sambungan telepon.

Rendy menekankan bahwa kliennya memiliki hak konstitusional untuk melakukan langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun demikian, pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

"Kami juga mengucapkan terima kasih dan menghormati proses hukum yang saat ini tengah dilakukan oleh pihak Bareskrim Polri," tambahnya.

Arsin sendiri telah mengetahui statusnya sebagai tersangka melalui pemberitaan media.

Menurut Rendy, Arsin tetap tenang dalam menghadapi situasi ini. "Tetap tenang dan hormati proses hukum dan kita juga akan melakukan upaya-upaya hukum yang diperkenankan," kata Rendy.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, mengungkapkan bahwa penetapan tersangka ini merupakan hasil gelar perkara.

"Kami penyidik telah sepakat menentukan empat tersangka, di mana empat tersangka ini kaitannya adalah terkait masalah pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah," jelasnya saat memberikan keterangan di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta.

Selain Arsin, Bareskrim juga menetapkan Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE sebagai tersangka dalam kasus ini.

TANGERANG, KOMPAS.com - Kuasa hukum Arsin, Rendy Kurniawan, meminta masyarakat untuk mengutamakan azas praduga tak bersalah usai Kepala Desa Kohod Arsin jadi tersangka oleh Bareskrim Polri.

"Dalam hal ini, tolong dengan sangat semua pihak mendatangkan asas peraduga tidak bersalah. Itu saja dulu begitu," ucap Arsin kepada Kompas.com, Selasa (18/2/2025).

Saat ini, ucap Rendi, mereka bakal mengambil langkah hukum setelah Arsin jadi tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang.

"Karena memang kan klien kami tentu memiliki dan merasa dirinya itu telah menjadi korban akibat dari perbuatan-perbuatan sodara S dan C itu sendiri," ucap Rendi lagi.

Rendy tidak memberikan rincian mengenai langkah hukum yang akan diambil terkait penetapan status tersangka Arsin.

Ia menyatakan, kliennya masih menunggu pemberitahuan resmi dari kepolisian mengenai status hukum Arsin. Pasalnya, informasi yang diterima sejauh ini hanya berasal dari media.

"Kami belum mendapatkan secara resmi dari pihak kepolisian, dalam hal ini dari Polri, dari Bareskrim Polri. Hanya sebatas dari teman-teman media," tambahnya.

Meski demikian, Rendy mengatakan, mereka menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan akan memastikan hak-hak kliennya tetap terpenuhi.

"Namun, klien kami juga memiliki hak konstitusional untuk melakukan upaya-upaya hukum yang diperkenankan oleh undang-undang," jelasnya.

Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, penetapan tersangka Arsin itu berdasarkan hasil gelar perkara.

"Dari hasil gelar perkara, kami penyidik telah sepakat menentukan empat tersangka, di mana empat tersangka ini kaitannya adalah terkait masalah pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah," ungkap Djuhandhani, Selasa.

Selain Arsin, Bareskrim juga menetapkan Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE sebagai tersangka.

Proses penyidikan perkara ini diketahui telah selesai pada 14 Februari 2025.

"Kalau proses pemeriksaan, penyidik sudah merasa cukup, tinggal menunggu pembuktian-pembuktian terkait barang yang palsu," tambah Djuhandhani, Jumat (14/2/2025).

Dalam penyidikan, Bareskrim telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan pemalsuan surat izin.

Barang-barang tersebut disita setelah penggeledahan di Kantor Kelurahan Kohod dan rumah Arsin pada Senin (10/2/2025) malam.

Barang bukti yang disita antara lain satu buah printer, satu unit layar monitor, keyboard, dan stempel sekretariat Desa Kohod.

"Kemudian, peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan girik dan surat-surat lainnya," tutup Djuhandhani.

TANGERANG, KOMPAS.com – Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, menyerahkan langkah hukum selanjutnya kepada tim pengacaranya setelah dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat pagar laut Tangerang.

"Beliau menyampaikan kepada kami selaku kuasa hukum, ya tentunya mohon untuk upaya-upaya diperkenankan diperlakukan selaku kuasa hukum, dan permintaan itu tentu kami kaji, kami pertimbangkan, apakah nanti ada upaya hukum atau tidak," kata pengacara Arsin, Yunihar Arsyad, saat dihubungi Kompas.com melalui telepon, Selasa (18/2/2025).

Yunihar mengatakan, pihaknya belum memutuskan akan mengambil langkah hukum lebih lanjut. Keputusan akan diambil setelah mereka menerima informasi resmi terkait penetapan tersangka terhadap Arsin.

"Sampai saat ini belum (menerima informasi resmi), saya kira mungkin sedang mempersiapkan karena saya baca berita kiriman dari teman-teman media, sore ini baru rilisnya kan?" ujar Yunihar.

Ia menambahkan, Arsin dan tim pengacara telah melakukan komunikasi intensif terkait kasus ini, tetapi belum ada keputusan lebih lanjut.

Meski demikian, Arsin dikatakan akan bersikap kooperatif dan mengikuti proses hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Bareskrim menetapkan Kepala Desa Kohod, Arsin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang, Selasa (18/2/2025).

"Dari hasil gelar perkara, kami penyidik telah sepakat menentukan empat tersangka, di mana empat tersangka ini kaitannya adalah terkait masalah pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, saat memberikan keterangan di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa.

Selain Arsin, Bareskrim juga menetapkan Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE. Sebelumnya, Bareskrim menyatakan telah menyelesaikan proses penyidikan perkara ini pada 14 Februari 2025.

“Kalau proses pemeriksaan, penyidik sudah merasa cukup, tinggal menunggu pembuktian-pembuktian terkait barang yang palsu,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, saat ditemui di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Saat itu, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan pemalsuan surat izin.

Barang-barang yang disita oleh penyidik setelah menggeledah Kantor Kelurahan Kohod dan rumah Kepala Desa Kohod, Arsin, pada Senin (10/2/2025) malam, antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel sekretariat Desa Kohod.

TANGERANG, KOMPAS.com - Kuasa hukum Arsin, Rendy Kurniawan, mengungkapkan akan mengambil langkah hukum setelah Kepala Desa Kohod Arsin ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

"Kami akan berkoordinasi dengan pihak penyidik dan melakukan upaya hukum yang diperkenankan oleh undang-undang," ujar Rendy kepada Kompas.com, Selasa (18/2/2025).

Rendy tidak memberikan rincian mengenai langkah hukum yang akan diambil terkait penetapan status tersangka Arsin.

Ia menyatakan, kliennya masih menunggu pemberitahuan resmi dari kepolisian mengenai status hukum Arsin. Pasalnya, informasi yang diterima sejauh ini hanya berasal dari media.

"Kami belum mendapatkan secara resmi dari pihak kepolisian, dalam hal ini dari Polri, dari Bareskrim Polri. Hanya sebatas dari teman-teman media," tambahnya.

Meski demikian, Rendy mengatakan, mereka menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan akan memastikan hak-hak kliennya tetap terpenuhi.

"Kami menghormati proses hukum yang tengah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Namun, klien kami juga memiliki hak konstitusional untuk melakukan upaya-upaya hukum yang diperkenankan oleh undang-undang," jelasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Arsin sebagai tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang.

Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, penetapan tersangka itu berdasarkan hasil gelar perkara.

"Dari hasil gelar perkara, kami penyidik telah sepakat menentukan empat tersangka, di mana empat tersangka ini kaitannya adalah terkait masalah pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah," ungkap Djuhandhani, Selasa.

Selain Arsin, Bareskrim juga menetapkan Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE sebagai tersangka.

Proses penyidikan perkara ini diketahui telah selesai pada 14 Februari 2025.

"Kalau proses pemeriksaan, penyidik sudah merasa cukup, tinggal menunggu pembuktian-pembuktian terkait barang yang palsu," tambah Djuhandhani, Jumat (14/2/2025).

Dalam penyidikan, Bareskrim telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan pemalsuan surat izin.

Barang-barang tersebut disita setelah penggeledahan di Kantor Kelurahan Kohod dan rumah Arsin pada Senin (10/2/2025) malam.

Barang bukti yang disita antara lain satu buah printer, satu unit layar monitor, keyboard, dan stempel sekretariat Desa Kohod.

"Kemudian, peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan girik dan surat-surat lainnya," tutup Djuhandhani.

KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto mengatakan pemerintah terus mengawasi setiap warga negara asing (WNA) yang mencoba masuk wilayah Indonesia dengan cara melanggar prosedur.

Hal itu ia sampaikan menyusul tiga WNA Pakistan yang mencoba masuk lewat Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan paspor Perancis dan kartu identitas palsu pada Rabu (12/02/2025) sekitar pukul 16.30 WIB.

“Untuk mencegah potensi ancaman terhadap keamanan nasional, seperti terorisme, kejahatan transnasional, atau imigrasi ilegal, WNA yang datang dengan maksud tidak baik dan cara yang nonprosedural akan menjadi sasaran utama pengawasan Imigrasi,” ujar Agus dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (17/1/2028).

Pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi terhadap WNA meliputi sebelum kedatangan maupun selama berada di Indonesia.

Agus melanjutkan, meski autogate hadir untuk pemeriksaan imigrasi yang lebih efisien, aspek pengawasan keimigrasian tetap menjadi prioritas.

DOK. Direktorat Jenderal Imigrasi Warga negara asing (WNA) pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) bisa melintasi autogate imigrasi di bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai.

Adapun motif ketiga WN Pakistan dengan paspor Perancis itu diketahui berupa tindak pidana penyelundupan manusia.

"Jadi, memang motifnya untuk tindak pidana penyelundupan manusia, untuk transit di Indonesia, untuk selanjutnya menuju ke negara ketiga, yaitu tujuannya ke Eropa, makanya menggunakan paspor Perancis palsu," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta Johanes Fanny Satria, dikutip Antara, Selasa (18/2/2025).

Percobaan WN Pakistan berinisial SZ, TS, dan MZ untuk masuk wilayah Indonesia digagalkan oleh petugas imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

“Mereka bertiga tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Thai Airways dari Bangkok. Karena pakai paspor Perancis, mereka sempat mengurus Visa On Arrival dan mencoba melewati pemeriksaan imigrasi melalui mesin autogate. Namun, paspor yang mereka gunakan tidak terdeteksi oleh mesin autogate,” jelas Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa ketiga pelaku adalah orang asing yang menggunakan paspor Pakistan saat terbang dari Bangkok menuju Indonesia.

Petugas juga menemukan tiga paspor Pakistan milik ketiga pelaku. Mereka baru menggunakan paspor Perancis ketika hendak masuk ke Indonesia.

Saat ini, SZ, TS, dan MZ sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana keimigrasian.

Mereka dijerat dengan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian karena sengaja menggunakan dokumen perjalanan palsu dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta rupiah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membantah pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto soal status tersangka yang ditetapkan KPK merupakan kriminalisasi hukum dan ada unsur kepentingan politik kekuasaan.

Setyo mengatakan, penetapan tersangka terhadap Hasto merupakan bentuk penegakan hukum.

"Yang dilakukan oleh KPK adalah penegakan hukum," kata Setyo, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (18/2/2025).

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan tak ada unsur kriminalisasi dan politisasi dalam kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Fitroh mengatakan, proses kasus Hasto murni berdasarkan fakta hukum.

"Saya tegaskan kembali bahwa proses perkara murni berdasarkan fakta hukum dan sama sekali tidak ada unsur kriminalisasi apalagi politisasi," kata Fitroh.

Terkait pemanggilan kedua Hasto, Fitroh mengatakan, mestinya tak perlu ada imbauan dari Pimpinan KPK.

Sebab, ia yakin, Hasto dan kuasa hukumnya memahami perbedaan gugatan praperadilan dan proses penyidikan.

"Seharusnya tidak perlu imbauan karena mereka pasti sudah paham praperadilan tidak menghentikan proses penyidikan," ujarnya.

Senada dengan Fitroh, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, penetapan Hasto sebagai tersangka sesuai dengan aturan dan fakta hukum yang dibuktikan alat-alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan lainnya.

"Berdasarkan bukti elektronik, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan bukti lain yang diperoleh oleh aparat penegak hukum, jadi bukan berdasarkan adanya kepentingan politik atau kriminalisasi," kata Johanis, saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto akhirnya angkat bicara setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan obstruction of justice eks kader PDI-P, Harun Masiku.

Hasto menyatakan, kasus yang menimpanya ini merupakan bentuk kriminalisasi hukum.

"Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya," ujar Hasto, dalam jumpa pers di kantor PDI-P, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Hasto mengatakan, apa yang menimpanya itu tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan.

KOMPAS.com - Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P, baru-baru ini memberikan pernyataan terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus suap dan obstruction of justice yang melibatkan mantan kader PDI-P, Harun Masiku.

Dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor PDI-P, Jakarta, pada Selasa (18/2/2025), Hasto menganggap penetapan tersebut sebagai sebuah bentuk kriminalisasi hukum.

"Saya telah merenung cukup lama mengenai berbagai upaya kriminalisasi hukum yang diarahkan kepada saya. Kini saatnya saya memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia," ungkap Hasto.

Mengapa Hasto Menganggap Penetapannya Berbasis Kepentingan Politik?

Hasto menjelaskan, situasi yang dialaminya sangat berkaitan dengan kepentingan politik kekuasaan.

Ia mengeklaim, sejumlah ahli hukum telah melakukan kajian dan menemukan bahwa tidak ada fakta hukum yang mendukung penetapannya sebagai tersangka.

"Apa yang menimpa saya berkaitan dengan kepentingan politik. Banyak pakar hukum telah melakukan kajian, termasuk eksaminasi hukum dan diskusi kelompok terfokus mengenai putusan yang melibatkan Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Saiful Bahri," ujar Hasto.

Hasto menegaskan, dalam proses eksaminasi tersebut, tidak ada fakta hukum yang mendukung penetapannya.

Hasto merujuk pada Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa obstruction of justice terjadi dalam proses penyidikan, dan dari hasil eksaminasi, tidak ditemukan bukti permulaan yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkannya sebagai tersangka.

"Saya bersikap kooperatif dan mematuhi seluruh proses hukum di KPK. Tidak adanya fakta hukum tersebut juga didukung oleh keterangan ahli dalam proses praperadilan," kata Hasto.

Apa Tanggapan Megawati Soekarnoputri Terhadap Situasi Ini?

Hasto juga mengungkapkan reaksi Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, setelah hasil praperadilan yang menolak status tersangkanya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Megawati memberikan dukungan dan keyakinan kepada Hasto di tengah situasi yang dihadapinya.

Hal ini mencerminkan dinamika internal partai dan pentingnya solidaritas dalam menghadapi isu hukum yang kompleks.

Dengan memberikan penjelasan ini, Hasto berharap masyarakat dapat memahami konteks di balik penetapannya sebagai tersangka serta mengerti posisi PDI-P dalam hal ini.

Sumber: Kompas.com

LAMPUNG, KOMPAS.com – Kasus penusukan kondektur bus DAMRI, Arief Rahman, oleh sopir Fortuner, Juriadi, kini memasuki babak baru setelah terungkapnya upaya perdamaian antara kedua belah pihak.

Namun, meskipun telah ada kesepakatan damai, Polresta Bandar Lampung menegaskan bahwa proses hukum tetap berlanjut.

Peristiwa penusukan terjadi pada Minggu (9/2/2025) di SPBU Nunyai, Rajabasa, setelah terjadi cekcok terkait antrean pengisian BBM.

Kapolresta Bandar Lampung Kombes Alfret Jacob Tilukay menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai permohonan restorative justice dari kuasa hukum tersangka.

Namun, keputusan untuk melanjutkan kasus ini tetap berada pada jalur hukum.

"Benar, ada permohonan restorative justice dari kuasa hukumnya (tersangka Juriadi)," kata Alfret dalam pesan WhatsApp, Selasa (18/2/2025).

Ia menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berjalan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.

"Perintah saya terakhir tetap proses lanjut," jelasnya.

Penusukan kondektur Damri

Kasus ini bermula ketika mobil Fortuner yang dikendarai Juriadi menyerempet bus DAMRI, yang memicu cekcok dengan kondektur bus, Arief.

Merasa tidak terima atas teguran tersebut, Juriadi kemudian melakukan penusukan yang mengakibatkan luka serius pada Arief.

Kuasa hukum tersangka, Ginda Anshori Wayka, menyampaikan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan damai antara keluarga pelapor dan terlapor.

Surat pernyataan perdamaian beserta permohonan pencabutan laporan telah diserahkan kepada pihak kepolisian.

Ginda juga merujuk pada Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang keadilan restoratif, yang memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai, selama syarat-syarat tertentu dipenuhi.

Meski demikian, Polresta Bandar Lampung tetap melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan.

Kasus ini masih dalam tahap melengkapi berkas perkara agar segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses di pengadilan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada ruang untuk penyelesaian melalui restorative justice, hukum tetap mengutamakan proses yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

Restorative justice, sebagai pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan antar pihak melalui dialog dan kesepakatan bersama, kini semakin sering diterapkan dalam berbagai kasus hukum di Indonesia.

Namun, dalam kasus ini, polisi tetap berpegang pada komitmen untuk menegakkan hukum secara konsisten.

(Penulis: Kontributor Lampung, Tri Purna Jaya)

MEDAN, KOMPAS.com - Viral sebuah video yang menyatakan bahwa Juariah (40), istri Serka Holmes, telah dibebaskan dari sel tahanan Satreskrim Polrestabes Medan.

Sebelumnya, Juariah ditahan karena terlibat dalam kasus pembunuhan mantan anggota TNI, Andreas Sianipar (44).

Dalam video berdurasi singkat yang diunggah di media sosial, seorang pria yang mengaku sebagai adik korban mendatangi Polrestabes Medan.

"Aku selaku adik korban mewakili anak dari korban, atas nama Nicolas Saputra, mendatangi Polrestabes Medan untuk mempertanyakan kebenaran berita," ujarnya dalam video tersebut.

Namun, Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, membantah informasi mengenai pembebasan Juariah.

Ia menegaskan bahwa perkara Juariah masih dalam proses. "Berkasnya sudah tahap I di kejaksaan dan menunggu P19. Kami sedang menunggu dari kejaksaan," ujar Bayu saat diwawancarai di Polrestabes Medan pada Selasa (18/2/2025).

"Kami tidak melepas tersangka, melainkan dilakukan penangguhan penahanan atas permintaan keluarga tersangka." kata Bayu.

Ia menjelaskan bahwa penyidik memiliki beberapa pertimbangan untuk menerapkan penangguhan penahanan, salah satunya adalah kondisi anak tersangka yang berkebutuhan khusus.

"Kami mempertimbangkan bahwa tersangka memiliki seorang anak yang berkebutuhan khusus karena tangannya cacat. Sementara suaminya, Holmes, ditahan di POM, sehingga tidak ada yang merawat," jelas Bayu.

Ia menyebutkan bahwa permohonan penangguhan diajukan oleh keluarga tersangka pada 3 Februari dan dikabulkan pada 13 Februari.

Peran Juariah dalam pembunuhan

Sebelumnya, Kapolrestabes Medan Kombes Gidion Arif Setyawan menyatakan bahwa peran Juariah dalam perkara tersebut adalah sebagai orang yang menyuruh pelaku lain untuk menjemput korban.

"Sudah ditetapkan tersangka. Pasal 55, 56, dan 340 KUHPidana," ungkap Gidion setelah menggelar konferensi pers di Polrestabes Medan pada Kamis (23/1/2025).

Polisi sebelumnya juga telah menetapkan empat warga sipil sebagai tersangka yang turut membantu Serka Holmes dalam pembunuhan Andreas, yaitu CJS (23), MFIH (25), FA (37), dan F (45).

Sementara itu, Pomdam I Bukit Barisan telah menahan Serka Holmes dengan sangkaan Pasal 340 KUHPidana.

Andreas Sianipar diculik oleh Serka Holmes bersama tiga warga sipil pada 8 Desember 2024 di Desa Paya Geli, Deli Serdang.

Korban dianiaya hingga tewas, dan jenazahnya ditemukan pada Sabtu (21/12/2024) di sumur tua yang ditutup bebatuan dan tandan buah sawit.

Kondisi korban sangat mengenaskan, dengan tangan dan kaki terikat serta mata dan mulut dilakban.

Anggito Sianipar, adik Andreas, menyatakan bahwa sebelum dibunuh, Andreas dituduh menggelapkan mobil yang disewa dari Holmes.

"Suatu waktu, ada orang yang mengaku pemilik mobil itu datang ke abang saya dan mengambil mobilnya. Setelah itu, abang saya malah dituduh menggelapkan mobil," ungkap Anggito melalui sambungan telepon, Minggu (22/12/2024).