JAKARTA, investor.id - Pengamat Politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai tepat langkah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempuh jalur hukum atas tuduhan ijazah palsu. Melalui langkah hukum tersebut, Jokowi ingin menegakkan keadilan dan memulihkan reputasinya.

“Bisa dikatakan, ini adalah momentum bagi Pak Jokowi, oleh sebab beberapa orang juga telah menempuh proses hukum atas tudingannya itu," ujar Karyono dalam diskusi bertajuk 'Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi' yang digelar oleh Gerakan#IndonesiaCerah di kawasan Semanggi, Jakarta, Kamis (24/4/2025). 

Menurut Karyono, langkah hukum Jokowi merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara mempunyai posisi yang setara di mata hukum dan itulah norma dalam negara yang demokratis.

"Terkait isu ini, jelas Pak Jokowi sangat dirugikan reputasinya dan citra dirinya maupun keluarganya. Selama ini kita jadi saksi pula bagaimana isu negatif kerap dialamatkan kepada Pak Jokowi bahkan jauh sebelum menjabat presiden. Nah, sekarang sudah purna, tetapi isu ini terus dimunculkan di ruang publik," tutur dia.

Karyono juga menduga adanya agenda lain di balik kemunculan isu ijazah palsu tersebut khususnya terkait residu kepentingan transisi politik pasca Pemilu 2024. Menurut dia, tidak sedikit kelompok yang memang membenci Jokowi sejak awal, bahkan jauh sebelum menjadi presiden. 

"Pembacaan saya, ini efek dari residu kepentingan politik dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Mengingat, haters Pak Jokowi ini memang kerap membidiknya. Setelah, pemilu, kelompok ini sepertinya berusaha untuk tetap merawat isu ini dan anehnya, sasaran tembaknya pun tidak berubah yaitu Pak Jokowi," jelas dia.

Bahkan, kata Karyono, isu ijazah palsu ini merupakan langkah untuk memisahkan Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto. Termasuk, upaya menciptakan destabilitas politik dan kemungkinan juga terkait motif untuk kepentingan politik 2029.

"Saya kira Pak Presiden Prabowo juga telah membaca hal itu dan saya optimis Presiden Prabowo juga dapat bersikap bijak dalam merespon aneka residu kepentingan politik ini," tegas dia. 

Lebih lanjut, Karyono memprediksikan bahwa pertarungan politik antara elite bakal terus terjadi ke depannya. Hanya saja, kata dia, saat ini, sasarannya adalah Jokowi.

"Residu antar kelompok kepentingan akan terus berlanjut hingga setiap kelompok dapat merasa aman untuk menjajaki peluang politik di pemilu 2029. Dan saat ini yang menjadi sasaran tembaknya memang Pak Jokowi, mengingat record beliau yang dinilai mempunyai kontribusi signifikan mengawal proses transisi politik dari dirinya ke Presiden Prabowo," pungkas Jokowi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Analis Politik Boni Hargens menilai langkah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempuh jalur hukum atas tuduhan ijazah palsu menjadi pelajaran penting dalam berdemokrasi. Hal ini menunjukkan bagaimana demokrasi hukum seharusnya bekerja.

Menurut Boni, langkah Jokowi strategis dalam konteks demokrasi karena dalam negara demokrasi, setiap warga negara berdiri pada jarak yang sama kalau ditarik dari garis Konstitusi. Hal tersebut berarti setiap orang sama di mata hukum. 

Implikasinya, siapapun harus tunduk pada supremasi hukum. Mereka yang menempuh cara jalanan dengan menggeruduk rumah Jokowi di Solo sambil mengusung narasi hoaks soal ijazah Jokowi, harus sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum.

“Mereka harus mempertanggungjawabkan tudingannya di ruang hukum, bukan dengan membuat kegaduhan di tengah masyarakat," ujarnya dalam diskusi publik bertajuk 'Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi' yang digelar oleh Gerakan#IndonesiaCerah di kawasan Semanggi, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Boni menuturkan, mereka yang menuding ijazah palsu Jokowi harus dapat membuktikannya di pengadilan. Mereka tidak boleh asal menuduh atau menebar fitnah. Karena dalam proses persidangan barang bukti ijazah aslinya akan dihadirkan. 

“Nah ini sangat bernilai karena akan mendidik masyarakat Indonesia bahwa kita tidak bisa melakukan fitnah atau hoaks apalagi dengan motif politik tertentu yang dilakukan secara berjemaah, vulgar, konsisten dan simultan," pungkas Boni.

Diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menempuh langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu. Ada empat orang yang berpotensi dilaporkan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan berkas-berkas yang sudah dikumpulkan masuk tahap finalisasi.

Dalam waktu dekat, Jokowi akan mengambil langkah hukum. Hanya saja, Yakub tidak membeberkan identitas keempat yang bakal dilaporkan ke polisi.

"Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar empat orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya," kata Yakub Hasibuan kepada wartawan di sebuah restoran kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Sehari setelahnya, relawan Pemuda Patriot Nusantara melaporkan empat orang ke Bareskrim Polri soal tuduhan ijazah palsu Joko Widodo, Rabu (23/4/2025). Laporan tersebut dilayangkan Ketua Pemuda Relawan Nusantara, Andi Kurniawan dan teregister dengan nomor LP/B/978/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya.

Empat orang yang dilaporkan yakni mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadillah, dan dokter Tifauzia Tyassuma. 

Kuasa hukum pelapor, Rusdiansyah menyebut para terlapor diduga telah melanggar Pasal 160 KUHP terkait tindak pidana penghasutan di muka umum lewat tudingan ijazah palsu milik Jokowi.

"Kita lihat sendiri terjadi di civitas akademika UGM, di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi menimbulkan ketidaktertiban dan meresahkan," kata Rusdiansyah.

Rusdiansyah mengatakan laporan tersebut dilayangkan pihaknya atas inisiatif pribadi dan tanpa suruhan atau komunikasi dengan tim kuasa hukum Jokowi. Dia mengaku juga tidak mengetahui keempat orang yang dilaporkan kliennya merupakan pihak yang sama dengan sosok yang akan dilaporkan oleh Jokowi atau tidak.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Dewan Pers merespons soal penetapan tersangka Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar (TB) dalam kasus suap vonis lepas korupsi ekspor CPO. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan TB sebagai tersangka karena dianggap melakukan obstruction of justice atau perintangan penyidikan melalui framing pemberitaan negatif terhadap Kejagung.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, Dewan Pers tidak akan ikut campur dalam proses penyidikan pidana, dia menolak lembaganya menjadi pihak yang cawe-cawe dalam proses hukum.

Ninik menyoroti pentingnya pemisahan antara ranah hukum dan ranah etik jurnalistik. Ia menekankan, penilaian terhadap konten pemberitaan adalah wewenang Dewan Pers, sebagaimana diatur dalam UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Ninik menyatakan telah sepakat dengan Jaksa Agung untuk menjalankan tugas dan fungsi masing masing, Kejagung menangani proses hukum, sedangkan Dewan Pers akan menilai produk jurnalistiknya.

"Kalau memang ada bukti-bukti yang cukup bahwa kasus tersebut terkait dengan tindak pidana, maka ini adalah kewenangan penuh dari Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti prosesnya,"ujar Ninik usai bertemu Jaksa Agung, ST Burhanuddin di Kejagung, Selasa (22/4/2025).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha mengungkapkan terdapat 15 warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak kebijakan imigrasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Ia menjelaskan, ke-15 orang tersebut dianggap melakukan pelanggaran keimigrasian. Dari 15 WNI terdampak, satu orang di antaranya telah dideportasi ke Indonesia.

“Dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini, berdasarkan informasi yang diterima oleh perwakilan RI, ada 15 wakil negeri kita yang terdampak,” kata Judha saat ditemui di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Dia bilang, sejak kebijakan imigrasi diterapkan di AS, Kementerian Luar Negeri RI telah mengadakan koordinasi intensif dengan seluruh perwakilan yang ada di Amerika Serikat.

“Kita memiliki 6 perwakilan RI yang ada di Amerika Serikat. KBRI Washington DC, KJRI San Francisco, KJRI Los Angeles, KJRI Chicago, KJRI Houston, KJRI New York. Semuanya sudah bekerja untuk memberikan pelindungan kepada wakil negeri kita yang terdampak terhadap kebijakan Trump ini,” demikian jelas Judha.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Istana, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran menteri untuk merapatkan barisan bukan menandakan adanya keretakan atau permasalahan di internal Kabinet Merah Putih.

Prasetyo menjelaskan, arahan Prabowo yang disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar tersebut, justru untuk menjaga semangat sesama anggota kabinet.

“Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum saja. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita ini sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan,” kata Prasetyo saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (24/4/25).

Dia juga bilang, “Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tapi itu untuk menjaga semangat.”

Prasetyo juga menepis adanya kerenggangan antar anggota kabinet. Menurutnya, situasi di lingkungan pemerintahan tetap kondusif. “Enggak ada kerenggangan,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar via telepon.

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar mengaku tengah menggelar acara halalbihalal saat dihubungi oleh orang nomor satu di Indonesia itu. Saat itu, sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih turut hadir.

“Tadi Pak Presiden juga menelepon saya, menyampaikan selamat halalbihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan,” kata Cak Imin di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (21/4/2025).

Cak Imin mengungkapkan, dirinya mengundang Prabowo ke acara tersebut, tetapi Prabowo berhalangan hadir.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Peraturan Presiden (Perpers) perihal pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) tidak tumpang tindih dengan tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden (KSP).

Hal ini menanggapi adanya gugatan di Mahkamah Agung (MA) yang menganggap pembentukan PCO tidak sah karena dinilai tumpang tindih dengan tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden (KSP). Gugatan tersebut meminta agar PCO dibubarkan.

Menanggapi hal itu, Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (21/4/2025) menekankan bahwa sejak awal pembentukan, PCO dan KSP telah dirancang dengan pembagian tugas yang jelas, sehingga tidak saling berbenturan.

“Tapi rasa-rasanya semangatnya sih bukan itu ya. Karena Perpres PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih itu tidak ada,” kata Prasetyo Hadi.

Ia mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima salinan resmi dari gugatan tersebut.“Belum, ini kan hari Senin ya, saya belum terima copy-an gugatan tersebut, tapi apapun nanti coba kita pelajari, tapi rasa-rasanya semangatnya sih bukan itu ya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung menerima permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 17 April 2025.

Permohonan tersebut dilayangkan oleh seorang warga bernama Windu Wijaya melalui kuasa hukumnya, Ardin Firanata. Ada empat pasal yang digugat yakni Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 52.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pamekasan, Homaidi mendorong dilakukannya reformasi menyeluruh dalam tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Bank Jatim.

Menurut dia, langkah tersebut perlu diambil menyusul lambannya respons institusional dari internal Bank Jatim maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, selaku pemegang saham mayoritas, atas kasus kredit fiktif yang melibatkan Bank Jatim cabang Jakarta senilai Rp 569,4 miliar.

PC PMII Pamekasan juga secara tegas mendukung langkah Komisi C DPRD Jawa Timur dalam pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut lebih dalam akar permasalahan serta memperbaiki sistem pengawasan di tubuh Bank Jatim.

“Pansus merupakan sebuah instrumen dalam fungsi pengawasan legislatif. Kami mendukung penuh inisiatif pembentukan pansus ini sebagai langkah penyelesaian persoalan agar tidak makin akut, hal ini sebagai upaya untuk menyentuh akar permasalahan,” ujarnya.

Ditambahkan oleh Homaidi, skandal itu tidak cukup ditangani melalui jalur hukum oleh aparat penegak hukum (APH), tetapi harus disertai dengan langkah serius dalam pembenahan tata kelola perusahaan. Meskipun Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menetapkan empat tersangka sejak Februari 2025, termasuk Kepala Cabang Bank Jatim Jakarta. Penyelesaian dari sisi internal perusahaan pelat merah tersebut masih jauh dari kata tuntas.

Sikap pasif gubernur Jawa Timur turut menjadi sorotan. Mengingat sebagai pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 51% di Bank Jatim, gubernur memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mengawal penyelesaian kasus ini secara menyeluruh.

“Sudah dua bulan sejak Kejaksaan menetapkan tersangka, tetapi belum terlihat peran aktif dari gubernur. Kami mendesak gubernur untuk tidak tinggal diam atas masalah yang merugikan keuangan daerah dan mencoreng citra BUMD milik Jawa Timur,” katanya.

Skandal kredit fiktif bukanlah yang pertama kali terjadi di Bank Jatim. Sebelumnya, kasus serupa telah mencuat di Cabang Kepanjen, Malang, dengan kerugian mencapai Rp 170 miliar, serta di Cabang Syariah Sidoarjo senilai lebih dari Rp 25 miliar. Pada 2013, kasus kredit fiktif di Cabang HR Muhammad Surabaya pun menyebabkan kerugian sebesar Rp52,3 miliar.

“Rangkaian kasus ini menunjukkan adanya pola kegagalan sistemik dalam pengawasan internal Bank Jatim. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak bisa lagi hanya berpangku tangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Harus ada bukti konkret akuntabilitas kepada masyarakat Jawa Timur,” ujar Homaidi.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pengadilan Niaga Jakarta menghadirkan ahli untuk dimintai pendapat dalam sidang lanjutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara PT Bukalapak.com, Tbk (BUKA) sebagai pemohon dan PT Harmas Jalesveva (Harmas) sebagai termohon.

Dalam kesempatan ini, Dr Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H., M.Kn, Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta memberikan penjelasan kepada majelis hakim dalam perspektif keahliannya. 

Keterangan ahli yang disampaikan dalam sidang tersebut secara tegas memperkuat posisi hukum Bukalapak dan mendukung seluruh dalil yang diajukan dalam permohonan PKPU terhadap Harmas.

Dalam kesaksiannya, Ivida menyampaikan tiga poin penting. Pertama, ia menjelaskan tentang sifat pembuktian sederhana dalam perkara PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.

Menurutnya, pembuktian sederhana adalah bagian dari prinsip speedy trial, yang menuntut penyelesaian perkara PKPU dalam waktu 20 hari. Apabila terdapat dua atau lebih kreditor serta utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar, maka syarat pembuktian sederhana dinyatakan terpenuhi. 

Kedua, ahli mengulas tentang mekanisme pengalihan piutang (cessie) berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata. Dalam pandangannya, cessie hanya mensyaratkan pemberitahuan kepada pihak debitur, tanpa memerlukan persetujuan. Hal ini sekaligus membantah keberatan yang selama ini diajukan oleh pihak Harmas.

Ketiga, ahli merujuk pada Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU dari Mahkamah Agung, yang menegaskan bahwa perbedaan jumlah utang tidak menghalangi pengabulan permohonan PKPU selama unsur-unsur utama terpenuhi, yakni keberadaan dua atau lebih kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo namun tidak dibayar.

Bukalapak meyakini, semua poin yang disampaikan oleh ahli telah mencerminkan fakta- fakta konkret dalam perkara ini. Harmas memiliki kewajiban sebesar Rp 6,4 miliar kepada Bukalapak berdasarkan Letter of Intent (LoI) Desember 2017 terkait pembangunan ruang perkantoran di gedung One Belpark.

Proyek tersebut tidak diselesaikan oleh Harmas, sementara Bukalapak telah melakukan pembayaran. Selain itu, pengalihan piutang (cessie) kepada pihak lain telah dilakukan pada 20 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Harmas pada awal Januari 2025.

Lebih lanjut, Bukalapak juga telah mengirimkan tiga kali teguran atau somasi, masing-masing pada 6 Januari, 15 Januari, dan 3 Februari 2021, guna menagih kewajiban Harmas. Namun hingga kini, tidak ada penyelesaian yang dilakukan.

Anggota Komite Eksekutif Bukalapak Kurnia Ramadhana menegaskan, proses hukum ini adalah bentuk komitmen perusahaan terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak-hak yang sah. 

Dijelaskan Kurnia, keterangan ahli tersebut semakin menegaskan bahwa permohonan PKPU yang BUKA ajukan memiliki dasar hukum yang kuat. Bukti-bukti yang BUKA ajukan menunjukkan secara jelas bahwa Harmas memiliki kewajiban yang belum dipenuhi.

“Kami berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan keterangan ahli ini secara objektif dan mengabulkan permohonan kami. Bagi Bukalapak, ini adalah bentuk komitmen untuk menjunjung kepatuhan terhadap hukum serta memastikan semua pihak bertanggung jawab terhadap perjanjian yang telah disepakati,” ujar Kurnia.

Bukalapak tetap optimis bahwa seluruh proses hukum ini akan berujung pada putusan yang adil, dan memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk melanjutkan kegiatan usaha dengan integritas.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin dengan kasus sejumlah hakim dan aparat penegak hukum terlibat dalam tindak pidana korupsi atau penyuapan. Ini termasuk soal kasus terbaru soal Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta (MAN) dan tiga hakim lainnya yang menerima suap hingga puluhan miliar.

Kasus dugaan suap pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) yang melibatkan tiga korporasi besar yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.

"Ya itu yang sejak awal menjadi keprihatinan Presiden Prabowo bahwa penegakan hukum kita itu selalu menjadi masalah di kemudian hari, dan selalu menjadi celah, ada celah bagi problem-problem berikutnya," beber Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Karena itu, kata Muzani, Presiden Prabowo akan melakukan penataan sistem hukum Indonesia agar bisa menciptakan para hakim dan aparat penegak hukum yang berintegritas. Menurut dia, hal tersebut penting agar tujuan hukum bisa tercapai secara maksimal yakni memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan kepada masyarakat.

"Karena itu, beliau (Prabowo) ingin melakukan penataan terhadap pembangunan hukum, sehingga para penegak hukum itu juga orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang memiliki dedikasi terhadap bangsa dan negara. Beliau ingin melakukan pembangunan ini secara menyeluruh," terang Ahmad Muzani.

Lebih lanjut, Prabowo akan mendengarkan masukan-masukan dari berbagai stakeholder terkait untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Menurut dia, perbaikan sistem hukum harus melibatkan banyak pihak untuk memberikan saran-saran konstruktif.

"Karena itu, beliau (Prabowo) juga terus ingin mendapatkan masukan dari berbagai macam pihak, yang memiliki pandangan dan keinginan yang sama bagaimana Indonesia ini menjadi negara hukum yang kuat," pungkas Ahmad Muzani.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyayangkan terjadinya dugaan suap vonis lepas kasus ekspor crude palm oil (CPO). Suap senilai Rp 60 miliar tersebut melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) Muhammad Arif Nuryanta dan tiga hakim lainnya.

Sahroni menilai, kasus tersebut dapat dijadikan momentum untuk melakukan reformasi lembaga peradilan secara komprehensif. Hal ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

"Kita berharap reformasi hakim di Republik ini harus dibenahi. Kita nggak mau masyarakat hilang trust-nya terhadap kita," ujar Sahroni di kantor Polres Metro Jakarta Timur, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Menurut Sahroni, reformasi lembaga peradilan merupakan salah satu kerja berat pemerintahan Prabowo Subianto. Dia berharap ada langkah-langkah konkret melakukan pembenahan dan mengajak seluruh elemen masyarakat terus mengkawal aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.

"Teman-teman terus mengawasi apa yang menjadi kekurangan dari apa yang ada sekarang baik polisi, kejaksaan, KPK, proses penegakan hukum yang memang tidak sempurna, tapi minimal kita mau perbaiki apa yang menjadi kekurangan," imbuh dia. 

Sahroni juga mendesak pihak yang terlibat dalam kasus suap hakim ini ditindak tegas. Komisi III bakal mendukung instansi penegak hukum memberantas mafia peradilan.

"Saya minta kejaksaan untuk jerat semua yang terlibat, pidanakan, dan jangan ragu untuk ungkap semua. Kami di Komisi III akan back up penuh,” tegas Sahroni.

Sahroni mengaku miris dengan kasus suap terkait korupsi pengurusan izin ekspor minyak mentah atau crude palm oil (CPO) tersebut. Hal itu sangat merusak lembaga peradilan. Dia pun meminta Mahkamah Agung (MA) memperketat pengawasan internal. Hal itu perlu dilakukan untuk menindak hakim-hakim nakal. 

"Buat mekanisme untuk memastikan tidak ada aliran-aliran dana mencurigakan, apalagi antara hakim. Tidak menutup kemungkinan uang haram dari suap ini juga mengalir ke pejabat yang lebih tinggi, seperti kasus Zarof Ricar kemarin. Jadi ada komplotannya," pungkas Sahroni.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan draf revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) sudah ada di meja Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, Prabowo belum menandatangani UU tersebut.

Supratman menjelaskan, perihal kapan akan diundangkan, kewenangannya berada di Kementerian Sekretaris Negara. 

"Jadi ada banyak undang-undang yang akan ditandatangani presiden sehingga membutuhkan waktu. Bukan hanya satu. Untuk kepastian lebih lanjut nanti bisa ditanyakan ke Sekretariat Negara ya," kata Supratman usai konpers capaian kinerja Kemenkum triwulan I di kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Ia menjelaskan saat ini Kemenkum sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk menerbitkan perundangan.

Walaupun demikian, Supratman menjelaskan revisi UU TNI secara otomatis berlaku, meski belum ditandatangani presiden. Namun ia menyakini Presiden Prabowo bakal menandatangani revisi UU TNI tersebut.

"Semua pasti prosesnya normal. Karena itu tinggal menunggu waktu saja, apalagi jadwal beliau kan kita tidak tahu," tambah dia. 

Supratman pun meminta masyarakat tidak khawatir terkait dwifungsi TNI setelah revisi UU TNI berlaku. Diakui, aturan yang ada justru memberikan kepastian batasan mengenai jabatan sipil yang boleh diisi oleh anggota militer aktif. 

"Saya pastikan tidak akan ada yg berubah dari draf yang sudah disusun. Itu (dwifungsi ABRI) tidak akan terjadi. Jadi seperti yang saya sampaikan, yang berubah itu kan hanya soal dua penambahan tugas TNI di luar tugas pokoknya," pungkas dia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk partai politik (parpol).

Menurutnya, dinamika politik yang terjadi membuat DPR belum membahasa RUU ini. Padahal, RUU ini sudah menjadi wacana sejak lama. 

Supratman mengatakan, RUU ini penting untuk dibahas sebagai tindak lanjut semangat Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi koruptor.

"Komunikasi dengan seluruh partai politik sangat diperlukan untuk menentukan nasib pembahasan RUU Perampasan Aset. Pemerintah akan melakukan komunikasi itu," katanya di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman menyebut, RUU Perampasan Aset akan segera dibahas secara komprehensif dengan DPR dalam waktu dekat. Pemerintah pun akan kembali mengajukan RUU itu dalam program legislasi nasional (Prolegnas) yang akan datang. 

"Pada waktunya, seperti harapan seluruh masyarakat Indonesia, saya yakin ini akan sesegera mungkin diajukan dalam revisi Prolegnas yang akan datang," paparnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News