JAKARTA, investor.id - Pengamat Politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai tepat langkah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempuh jalur hukum atas tuduhan ijazah palsu. Melalui langkah hukum tersebut, Jokowi ingin menegakkan keadilan dan memulihkan reputasinya.

“Bisa dikatakan, ini adalah momentum bagi Pak Jokowi, oleh sebab beberapa orang juga telah menempuh proses hukum atas tudingannya itu," ujar Karyono dalam diskusi bertajuk 'Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi' yang digelar oleh Gerakan#IndonesiaCerah di kawasan Semanggi, Jakarta, Kamis (24/4/2025). 

Menurut Karyono, langkah hukum Jokowi merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara mempunyai posisi yang setara di mata hukum dan itulah norma dalam negara yang demokratis.

"Terkait isu ini, jelas Pak Jokowi sangat dirugikan reputasinya dan citra dirinya maupun keluarganya. Selama ini kita jadi saksi pula bagaimana isu negatif kerap dialamatkan kepada Pak Jokowi bahkan jauh sebelum menjabat presiden. Nah, sekarang sudah purna, tetapi isu ini terus dimunculkan di ruang publik," tutur dia.

Karyono juga menduga adanya agenda lain di balik kemunculan isu ijazah palsu tersebut khususnya terkait residu kepentingan transisi politik pasca Pemilu 2024. Menurut dia, tidak sedikit kelompok yang memang membenci Jokowi sejak awal, bahkan jauh sebelum menjadi presiden. 

"Pembacaan saya, ini efek dari residu kepentingan politik dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Mengingat, haters Pak Jokowi ini memang kerap membidiknya. Setelah, pemilu, kelompok ini sepertinya berusaha untuk tetap merawat isu ini dan anehnya, sasaran tembaknya pun tidak berubah yaitu Pak Jokowi," jelas dia.

Bahkan, kata Karyono, isu ijazah palsu ini merupakan langkah untuk memisahkan Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto. Termasuk, upaya menciptakan destabilitas politik dan kemungkinan juga terkait motif untuk kepentingan politik 2029.

"Saya kira Pak Presiden Prabowo juga telah membaca hal itu dan saya optimis Presiden Prabowo juga dapat bersikap bijak dalam merespon aneka residu kepentingan politik ini," tegas dia. 

Lebih lanjut, Karyono memprediksikan bahwa pertarungan politik antara elite bakal terus terjadi ke depannya. Hanya saja, kata dia, saat ini, sasarannya adalah Jokowi.

"Residu antar kelompok kepentingan akan terus berlanjut hingga setiap kelompok dapat merasa aman untuk menjajaki peluang politik di pemilu 2029. Dan saat ini yang menjadi sasaran tembaknya memang Pak Jokowi, mengingat record beliau yang dinilai mempunyai kontribusi signifikan mengawal proses transisi politik dari dirinya ke Presiden Prabowo," pungkas Jokowi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Analis Politik Boni Hargens menilai langkah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempuh jalur hukum atas tuduhan ijazah palsu menjadi pelajaran penting dalam berdemokrasi. Hal ini menunjukkan bagaimana demokrasi hukum seharusnya bekerja.

Menurut Boni, langkah Jokowi strategis dalam konteks demokrasi karena dalam negara demokrasi, setiap warga negara berdiri pada jarak yang sama kalau ditarik dari garis Konstitusi. Hal tersebut berarti setiap orang sama di mata hukum. 

Implikasinya, siapapun harus tunduk pada supremasi hukum. Mereka yang menempuh cara jalanan dengan menggeruduk rumah Jokowi di Solo sambil mengusung narasi hoaks soal ijazah Jokowi, harus sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum.

“Mereka harus mempertanggungjawabkan tudingannya di ruang hukum, bukan dengan membuat kegaduhan di tengah masyarakat," ujarnya dalam diskusi publik bertajuk 'Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi' yang digelar oleh Gerakan#IndonesiaCerah di kawasan Semanggi, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Boni menuturkan, mereka yang menuding ijazah palsu Jokowi harus dapat membuktikannya di pengadilan. Mereka tidak boleh asal menuduh atau menebar fitnah. Karena dalam proses persidangan barang bukti ijazah aslinya akan dihadirkan. 

“Nah ini sangat bernilai karena akan mendidik masyarakat Indonesia bahwa kita tidak bisa melakukan fitnah atau hoaks apalagi dengan motif politik tertentu yang dilakukan secara berjemaah, vulgar, konsisten dan simultan," pungkas Boni.

Diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menempuh langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu. Ada empat orang yang berpotensi dilaporkan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan berkas-berkas yang sudah dikumpulkan masuk tahap finalisasi.

Dalam waktu dekat, Jokowi akan mengambil langkah hukum. Hanya saja, Yakub tidak membeberkan identitas keempat yang bakal dilaporkan ke polisi.

"Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar empat orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya," kata Yakub Hasibuan kepada wartawan di sebuah restoran kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Sehari setelahnya, relawan Pemuda Patriot Nusantara melaporkan empat orang ke Bareskrim Polri soal tuduhan ijazah palsu Joko Widodo, Rabu (23/4/2025). Laporan tersebut dilayangkan Ketua Pemuda Relawan Nusantara, Andi Kurniawan dan teregister dengan nomor LP/B/978/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya.

Empat orang yang dilaporkan yakni mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadillah, dan dokter Tifauzia Tyassuma. 

Kuasa hukum pelapor, Rusdiansyah menyebut para terlapor diduga telah melanggar Pasal 160 KUHP terkait tindak pidana penghasutan di muka umum lewat tudingan ijazah palsu milik Jokowi.

"Kita lihat sendiri terjadi di civitas akademika UGM, di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi menimbulkan ketidaktertiban dan meresahkan," kata Rusdiansyah.

Rusdiansyah mengatakan laporan tersebut dilayangkan pihaknya atas inisiatif pribadi dan tanpa suruhan atau komunikasi dengan tim kuasa hukum Jokowi. Dia mengaku juga tidak mengetahui keempat orang yang dilaporkan kliennya merupakan pihak yang sama dengan sosok yang akan dilaporkan oleh Jokowi atau tidak.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kasus dugaan korupsi yang terjadi di anak usaha PT Pertamina (Persero). Kasus ini mencuat dan menjadi perhatian nasional karena nilainya yang fantastis.

“Ya diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun, siapapun (yang terlibat),” ujar Jokowi menjawab pertanyaan media.  

Jokowi pun mengatakan, Pertamina merupakan BUMN besar dan memiliki manajemen yang besar pula, sehingga seharusnya ada manajemen kontrol oleh jajaran di atas.

“Ya sekali lagi, ini manajemen besar ya. Manajemen besar. Manajemen besar. Saya kira manajemen kontrol oleh komisaris, manajemen oleh direksi harus lebih detail,” kata dia menjawab apakah dirinya merasa kecolongan, karena kejadiran tersebut ada pada masa pemerintahannya.

Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan Pertamina merupakan sebuah BUMN yang besar dan kuat yang mengelola semuanya sehingga harus memiliki manajemen yang kuat sebagai pengawas. Ada direksi dan komisaris yang dipilih melalui proses panjang. 

“(Proses pemilihan manajemen) Dilihat oleh Menteri BUMN, dilihat oleh Menteri ESDM, kemudian lewat TPA (Tim Penilai Akhir) baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses. Tidak bisa semuanya secara ujug-ujug. Karena sekali lagi, ini menyangkut pengelolaan aset yang sangat besar sekali,” ucapnya.

Mantan Wali Kota Solo itupun mengatakan, seluruh produk Pertamina setahu dirinya semuanya telah melalui verifikasi, dicek dan memenuhi standar kelayakan oleh Lembaga Sertifikasi dan Pengujian Minyak dan Gas (Lemigas).

“Jadi semuanya ada proses. Produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Tapi ya apapun yang namanya penyelewengan itu bisa sajalah terjadi,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 10 orang terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023 pada Senin (3/3/2025).

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, tujuh dari 10 orang yang diperiksa telah berstatus tersangka. Mereka adalah Yoki Firnandi (YF), Riva Siahaan (RS), Dimas Werhaspati (DW), Gading Ramadhan Joedo (GRJ), Sani Dinar Saifuddin (SDS), Agus Purwono (AP), dan Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR). 

Sementara itu, tiga orang lainnya yang diperiksa Kejagung sebagai saksi merupakan petinggi Pertamina. Mereka adalah Direktur Utama Kilang Pertamina Taufik Adityawarman, Manager Treasury PT Pertamina ANW, dan Manager QMS PT Pertamina AA.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

SOLO, investor.id – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto untuk menghormati. Hal ini Jokowi sampaikan menjawab pertanyaan media terkait penetapan Hasto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Hormati seluruh proses hukum yang ada,” ujarnya usai acara tasyakuran aqiqah cucunya, putri pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, Bebingah Sang Tansahayu di Graha Saba Buana, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/12/2024).

Jokowi enggan berkomentar banyak saat namanya dibawa-bawa perihal elite PDIP tersebut. Jokowi menegaskan dirinya sudah pensiun dan tidak mau ambil pusing mengenai persoalan itu. 

“Saya kan sudah purna tugas, sudah pensiun. Nggak ngurusi yang seperti itu,” ucapnya sembari tertawa.

Sebagaimana diberitakan, KPK resmi mengumumkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Hasto tersandung kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku. Hasto pun jadi tersangka perintangan penyidikan KPK.

Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil ekspose atau gelar perkara Jumat (20/12/2024). KPK melakukan pengembangan dalam kasus Harun tersebut dan menemukan adanya bukti atas dugaan keterlibatan Hasto dalam kasus tersebut. 

“KPK selanjutnya melakukan proses ekspose dan lain-lain, dan akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News