JAKARTA - Ketua Komisi Kejaksaan Pujiyono Suwadi menegaskan produk jurnalistik tidak bisa dijadikan sebagai delik hukum, termasuk dalam perkara obstruction of justice (OJ). Ini menyikapi Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar yang menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

?Saya bersepakat kalau untuk insan pers, nggak bisa. Produk media, produk jurnalistik, sekejam apa pun, senegatif apa pun tidak bisa dijadikan sebagai delik, termasuk delik OJ,? ujar Pujiyono dalam diskusi bertajuk "Revisi KUHAP dan Ancaman Pidana: Ruang Baru Abuse of Power?" yang digelar Iwakum di Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Dalam konteks penegakan hukum, jurnalisme memiliki peran penting sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap lembaga penegak hukum.

?Dalam penegakan hukum itu kewenangan penegak hukum sangat besar. Pengawasan internal enggak cukup. Butuh juga pengawasan dari publik, termasuk jurnalistik,? kata Pujiyono.

Dia menjelaskan perbedaan mendasar antara obstruction of justice dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam KUHP, unsur OJ mengacu pada tindakan yang jelas dan langsung menghambat proses hukum. Sementara, dalam UU Korupsi, tindakan sekecil apa pun yang dinilai menghambat dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice karena korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa.

Dia menegaskan dalam kasus Jak TV, produk jurnalistik yang dihasilkan oleh oknum yang kini menjadi tersangka tidak terkait dengan unsur obstruction of justice.

?Itu juga dibenarkan oleh Ketua Dewan Pers bahwa produk jurnalistik tidak masuk ke dalam delik hukum,? ucapnya.

Menurut Pujiyono, adanya keterlibatan dalam kasus tersebut lebih berkaitan dengan peran tersangka sebagai direktur pemberitaan dan adanya alat bukti lain, termasuk dugaan aliran dana dan pemufakatan jahat.

?Ada joint statement dari Dewan Pers dan Puspenkum Kejagung yang menegaskan bahwa ini tidak terkait dengan produk jurnalistik,? katanya.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar ditetapkan tersangka dan sempat ditahan dalam kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi minyak goreng, timah, dan impor gula yang tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung).

Tian diduga melakukan pemufakatan jahat bersama dua advokat, Marcella Santoso dan Junaedi Saibih. Ketiganya disinyalir berkolaborasi untuk membentuk opini publik negatif terhadap Kejagung, khususnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

JAKARTA, KOMPAS.com -Kejaksaan Agung mengatakan, istri Direktur Pemberitaan JAK TV nonaktif, Tian Bahtiar, dijadikan jaminan terkait pengalihan penahanan suaminya dari tahanan rumah tahanan negara (rutan) menjadi tahanan kota di Bekasi.

“Ada juga jaminan orang terhadap proses pengalihan itu, istri yang bersangkutan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, di Kejagung, Senin (28/4/2025).

Selain itu, Kejaksaan juga memasang alat elektronik di tubuh Tian.

“Jadi sudah dipasang alat elektroniknya untuk memantau pergerakan yang bersangkutan,” ungkap dia.

Usai dilakukan pemindahan tahanan, Tian juga dikenakan wajib lapor, sepekan sekali setiap hari Senin.

“Yang bersangkutan juga dikenakan untuk wajib lapor setiap hari Senin, satu kali dalam satu minggu,” jelas dia.

Harli menyampaikan, pengalihan tahanan dilakukan sejak tanggal 24 April 2025.

Permohonan pengalihan penahanan ini diajukan oleh kuasa hukum Tian dengan alasan medis.

Setelah dilakukan observasi kesehatan, penyidik bersama tim dokter menyimpulkan bahwa kondisi kesehatan Tian memerlukan perhatian khusus yang tidak memungkinkan dirinya tetap berada di dalam rutan.

“Yang bersangkutan memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasangi delapan ring. Selain itu, ia juga mengalami masalah kolesterol dan gangguan pernapasan,” terang Harli.

Selama masa observasi, Tian juga mengalami pendarahan di mulut dan mata akibat konsumsi obat pengencer darah yang wajib ia minum secara rutin.

Atas dasar pertimbangan medis tersebut, serta adanya surat permohonan resmi dari kuasa hukum, penyidik akhirnya memutuskan untuk mengalihkan status penahanannya.

“Alasan kesehatan, sehingga penyidik setelah berkonsultasi dengan tim dokter berketetapan bahwa kepada yang bersangkutan sangat perlu dilakukan pengalihan penahanan,” tegas dia.

Terkait proses penanganan perkara dugaan perintangan proses hukum yang dialami Direktur Pemberitaan Jaktv, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung memiliki kewenangan penuh untuk menindaklanjuti proses hukum tersebut, jika memiliki bukti yang cukup.

Dewan Pers tidak ingin menjadi lembaga yang cawe-cawe terhadap proses hukum.

Hal itu diutarakan Ninik Rahayu usai bertemu Jaksa Agung Selasa siang.

Ninik Rahayu menyatakan untuk menilai apakah sebuah karya pemberitaan masuk kategori karya jurnalistik atau bukan adalah kewenangan etik, dan yang melakukan penilaian karya tersebut adalah dewan pers sesuai dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 pasal 6 dan 8 yang mengatur soal etik perilaku pekerja pers, jika terdapat indikasi tindakan suap dan atau penyalahgunaan profesi.

Prinsip "cover both sides" atau uji akurasi, asas praduga tak bersalah, berdasarkan fakta, dan profesionalisme jurnalis serta perusahaan pers, membuat kerja jurnalistik menjadi demokratis dan melahirkan karya jurnalistik yang berkualitas.

Oleh karena itu, dalam pertemuan kali ini, Dewan Pers dan Kejaksaan Agung menyepakati bagian atau ranah yang dilakukan oleh masing-masing pihak, dalam menyikapi kasus dugaan perintangan proses hukum oleh direktur pemberitaan JAKTV.

JAKARTA, investor.id – Dewan Pers merespons soal penetapan tersangka Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar (TB) dalam kasus suap vonis lepas korupsi ekspor CPO. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan TB sebagai tersangka karena dianggap melakukan obstruction of justice atau perintangan penyidikan melalui framing pemberitaan negatif terhadap Kejagung.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, Dewan Pers tidak akan ikut campur dalam proses penyidikan pidana, dia menolak lembaganya menjadi pihak yang cawe-cawe dalam proses hukum.

Ninik menyoroti pentingnya pemisahan antara ranah hukum dan ranah etik jurnalistik. Ia menekankan, penilaian terhadap konten pemberitaan adalah wewenang Dewan Pers, sebagaimana diatur dalam UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Ninik menyatakan telah sepakat dengan Jaksa Agung untuk menjalankan tugas dan fungsi masing masing, Kejagung menangani proses hukum, sedangkan Dewan Pers akan menilai produk jurnalistiknya.

"Kalau memang ada bukti-bukti yang cukup bahwa kasus tersebut terkait dengan tindak pidana, maka ini adalah kewenangan penuh dari Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti prosesnya,"ujar Ninik usai bertemu Jaksa Agung, ST Burhanuddin di Kejagung, Selasa (22/4/2025).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News