Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa undang-undang yang khusus mengatur pemindahan narapidana atau transfer of prisoner sangat penting untuk Indonesia.

“Sangat penting,” kata Hikmahanto menegaskan saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa undang-undang tersebut penting demi menjamin kedudukan hukum pelaksanaan pemindahan narapidana karena mengingat sudah ada negara lain yang meminta warga negaranya dengan status terpidana di Indonesia dipulangkan ke negara asal.

“Sudah ada beberapa negara yang mau agar warganya bisa dipindahkan,” ujar dia.

Sementara itu, dalam konteks pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane ke negara asalnya, Filipina, Hikmahanto mengatakan bahwa hal tersebut sah-sah saja dilakukan dengan berdasarkan kesepakatan di antara kedua negara.

Namun demikian, ia mengingatkan agar kesepakatan antara Indonesia dan Filipina dalam pemindahan Mary Jane tidak mengenyampingkan kedaulatan hukum.

“Tentu kesepakatan Presiden Prabowo dan Presiden Marcos untuk mengembalikan Mary Jane ke Filipina dalam hubungan antar negara sah-sah saja. Namun, tidak seharusnya kesepakatan ini melanggar hukum Indonesia dimana Mary Jane saat ini berada,” imbuh dia.

Wacana penyusunan undang-undang mengenai transfer of prisoner telah disampaikan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

"Nanti kita akan sampaikan kepada tim untuk menyusun masalah aturan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk bisa melakukan transfer of prisoner," kata Agus menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (25/11).

Pemindahan narapidana memang dimungkinkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kemudian, Pasal 45 ayat (2) UU 22/2022 itu mengamanatkan bahwa ketentuan pemindahan narapidana diatur dengan undang-undang.

Namun, hingga saat ini belum ada undang-undang turunan yang mengatur ketentuan pemindahan narapidana tersebut. Oleh karena itu, pemerintah saat ini masih mendiskusikan aspek hukum pemindahan Mary Jane Veloso ke Filipina.

Di sisi lain, Agus pun membeberkan bahwa Pemerintah Indonesia tengah mengkaji permintaan pemindahan narapidana selain dari Pemerintah Filipina, yakni dari Pemerintah Prancis untuk satu orang narapidana dan Pemerintah Australia untuk lima orang narapidana.

"Ini kita akan mencari solusi terbaiknya seperti apa. Tentunya ini harus ada mutual agreement (kesepakatan bersama) antara negara satu dan negara lain. Karena bila tidak, nanti kita transfer ke sana mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan hal yang sama untuk warga negara Indonesia. Ini masih dalam pembahasan," ujar Agus.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

SURABAYA, iNewsSidoarjo.id- Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Ramdhani, menghadiri peluncuran dan sosialisasi tiga aplikasi inovatif oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di Ritz-Carlton Hotel, Jakarta, Senin (25/11).

Acara tersebut juga diwarnai dengan Penganugerahan Jagratara Awards 2024, di mana Kantor Imigrasi Surabaya meraih penghargaan prestisius kategori Penanganan Perkara Khusus. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan tim Imigrasi Surabaya dalam menangkap buronan internasional berinisial HR, pelaku tindak pidana penyelundupan manusia lintas negara.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, secara langsung memberikan penghargaan tersebut dan mengapresiasi dedikasi tim Imigrasi Surabaya. "Selamat untuk Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya atas penghargaan ini. Semoga ini menjadi langkah awal dalam penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Serta mengembalikan jati diri Imigrasi yang sesungguhnya," ucap Agus.

Sementara itu, Ramdhani mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas pencapaian ini. "Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua. Ini adalah hasil kerja keras Kabid Inteldakim dan seluruh jajaran. Semoga membawa kebaikan bagi kita semua," ujar Ramdhani. Selasa, (26/11/2024).

Acara ini juga menjadi momentum peluncuran tiga aplikasi digital baru, yakni Aplikasi Penegakan Hukum, Aplikasi Subject of Interest (SOI), dan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (POA). Menurut Ramdhani, ketiga aplikasi ini dirancang untuk memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di Indonesia sekaligus mendukung tugas penegakan hukum imigrasi.

Selain itu, sosialisasi kebijakan terbaru terkait visa turut disampaikan oleh Tim Visa, diikuti oleh penguatan kode etik dalam pelaksanaan tugas yang dipaparkan oleh Tim Kepatuhan Internal. "Jagratara Awards 2024 menjadi ajang untuk mengapresiasi kinerja terbaik unit-unit Imigrasi di seluruh Indonesia. Dengan prestasi ini, kami harapkan Imigrasi terus menjadi teladan dalam menjaga kedaulatan hukum Indonesia di bidang keimigrasian," pungkasnya

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan

Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung memberikan bantuan sosial berupa 25 paket sembilan bahan pokok kepada keluarga warga binaan dan masyarakat sekitar yang kurang mampu.

Kegiatan ini dalam rangka mendukung implementasi program asta cita Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam memperkuat penyelarasan, kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, serta memantapkan swasembada pangan dan wujud implementasi dari salah satu program diantara 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto.

"Ketika program ini muncul, kami merespon cepat dengan mendata keluarga warga binaan dan masyarakat sekitar yang kurang mampu dan melakukan penyaringan ketat agar bansos yang diberikan tepat sasaran. Upaya ini dilakukan agar bansos yang dibagikan jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan," ujar Evan Yudha Putra Sembiring selaku Kepala Rutan Tarutung, Senin, (25/11)

Disebutkan, kegiatan tersebut tindak lanjut atas arahan pimpinan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, Anak Agung Gde Krisna dan arahan dari Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Rudy Fernando Sianturi untuk mendukung dan melaksanakan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI serta Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Bansos merupakan wujud kepedulian terhadap keluarga warga binaan dan masyarakat sekitar sekaligus dukungan dalam mewujudkan program asta cita Presiden dan Wakil Presiden RI serta salah satu Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Kami berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi bapak ibu sekalian. Ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap sesama, khususnya bagi keluarga warga binaan dan masyarakat sekitar yang membutuhkan uluran tangan," terang Evan.

Ke depannya, Rutan Tarutung akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar.

Evan Sembiring pun menyampaikan paket sembako ini berasal dari partisipasi seluruh Pegawai Rutan Tarutung, serta sejumla pihak ketiga, seperti CV Subur Lestari, dan PT Tujuh Enam Jaya Abadi.

Paket sembako bersumber dari sumbangsih pegawai Rutan Tarutung dan dari mitra , CV Subur Lestari dan PT Tujuh Enam Jaya Abadi .

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan dari Kepala Rutan, mitra kerja, perwakilan penerima bantuan sosial dan warga binaan.

Kemudian kegiatan dilanjutkan pembagian bantuan sosial dimulai dari Kepala Rutan, dilanjutkan dengan perwakilan CV Subur Lestari, Ance Sihombing, perwakilan PT Tujuh Enam Jaya Abadi, Suci Lestari, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, James Bond Naibaho, Kasubsi Pengelolaan, Mian Halomoan Ronald Simarmata, Kasubsi Pelayanan Tahanan, Jonias B Pakpahan, perwakilan Pegawai Ojak Hutabarat.

Pemberian bansos disambut baik oleh keluarga warga binaan dan masyarakat satu keluarga earga binaan yang menerima bansos, Rusti, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kegiatan ini.

"Bansos ini sangat berarti bagi kami. Terima kasih banyak atas kepedulian dan bantuan yang diberikan kepada kami selain membantu meringankan kebutuhan sehari-hari, juga membuat kami merasa tidak sendirian dalam menghadapi situasi ini. Semoga berkah dan sukses selalu untuk seluruh petugas Rutan Tarutung," ungkapnya dengan haru.

Tak lupa pada kegiatan ini juga mengucapkan selamat hari guru nasional tahun 2024 kepada semua Bapak/Ibu di seluruh Indonesia.

"Di tangan para guru, anak-anak kita tumbuh menjadi individu yang kelak memimpin bangsa ini. Oleh sebab itu, kita semua wajib mendukung peran guru dan memberikan penghargaan yang layak atas dedikasi mereka," tukasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar pemerintahan di negara lain harus mengajukan surat kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan transfer tahanan (transfer of prisoners).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, bahwa pemerintah negara lain juga harus mengakui sistem hukum dan proses peradilan yang telah berlangsung di Indonesia.

"Syaratnya yang kami sampaikan, sekali lagi, satu, bahwa mereka harus mengakui, menyangkut soal sistem hukum kita dan proses peradilan yang sudah berlangsung," ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/11/2024).

Lebih lanjut, Supratman juga menjelaskan bahwa langkah transfer tahanan itu diambil dengan pertimbangan kemanusiaan.

"Presiden mengingatkan kepada kami bahwa ini satunya adalah pertimbangan, karena pertimbangan kemanusiaan. Itu satu," pungkas Supratman

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto buka suara soal rencana pemerintah untuk memulangkan terpidana mati Mary Jane dan tahanan Bali Nine ke Filipina dan Australia.

Menurutnya, wacana terkait pemulangan terpidana atau transfer of prisoner Mary Jane dan Bali Nine ke negara asalnya masih dibahas oleh pemerintah.

“Sekarang belum ya [pemulangan terpidana ke negara asal] masih dalam pembahasan,” ujarnya di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (25/11/2024).

Dia mengatakan hal tersebut sesuai dengan amanat UU No 22/2022 tentang pemasyarakatan, pasal 45 ayat 1. Dikatakan, bahwa dimungkinkan ada transfer of prisoners dari Indonesia ke negara asal tahanan.

Namun, Agus tak menampik bahwa ayat 2 beleid tersebut menyebutkan transfer of prisoner diatur dengan undang-undang. Padahal, kata dia, saat ini tidak ada UU yang mengatur soal transfer tahanan dari Indonesia ke negara asalnya.

Mantan Wakapolri tersebut mengatakan pemerintah akan melihat berbagai aspek sebelum melaksanakan transfer of prisoner, seperti Mary Jane dan tahanan Bali Nine. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan utama.

“Mengingat mereka juga telah menjalani hukuman lebih dari 2/3 hukuman kemudian keberadaan di sini menjadi beban,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mendadak menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk membahas tentang pengembalian tahanan atau transfer of prisoner warga negara asing (WNA) ke negara asalnya.

Agus mengakui ada beberapa negara yang meminta Indonesia untuk mengembalikan warganya agar melanjutkan pidana badan di negara asalnya.

Namun, dia mengatakan hal tersebut belum dikabulkan oleh pemerintah Indonesia karena masih dikaji dari aspek hukum.

"Memang ada permintaan dari beberapa negara ya kepada pemerintah Indonesia. Tentunya ini masih dalam pembahasan kami untuk ditinjau dari aspek hukumnya," tuturnya saat konferensi pers di Jakarta, Senin (25/11).

Kendati demikian, menurut Agus, transfer of prisoner atau pengembalian narapidana ke negara asalnya itu masih memungkinkan dan bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Pasalnya, menurut Agus, Undang-Undang Nomor 22/2022 tentang Pemasyarakatan mengatur untuk dilakukan transfer of prisoner.

"Jadi memang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, memang dimungkinkan dilaksanakan transfer of prisoner,” katanya.

"Namun, saat ini kita akan mencari solusi terbaik," ucap Agus.

Namun, hingga saat ini belum ada undang-undang turunan yang mengatur ketentuan pemindahan narapidana tersebut. Oleh karena itu, pemerintah saat ini masih mendiskusikan aspek hukum pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso ke negara asalnya, Filipina.

Di sisi lain, Agus pun membeberkan bahwa Pemerintah Indonesia tengah mengkaji permintaan pemindahan narapidana selain dari Pemerintah Filipina, yakni dari Pemerintah Prancis untuk satu orang narapidana dan Pemerintah Australia untuk lima orang narapidana.

"Ini kita akan mencari solusi terbaiknya seperti apa. Tentunya ini harus ada mutual agreement [kesepakatan bersama] antara negara satu dan negara lain. Karena bila tidak, nanti kita transfer ke sana mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan hal yang sama untuk warga negara Indonesia. Ini masih dalam pembahasan," ujar Agus.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menemui Jaksa Agung, ST Burhanuddin, hari ini. Keduanya membahas sejumlah hal, termasuk terkait pengembalian narapidana ke negara asalnya.

Pertemuan digelar di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024). Agus mengatakan pihaknya membahas perihal permintaan dari sejumlah negara kepada Indonesia untuk melakukan transfer of prisoner atau mengembalikan terpidana ke negara asalnya.

"Tadi termasuk itu yang kami bahas, masalah transfer of prisoner. Yang ada permintaan dari negara, beberapa negara kepada pemerintah Indonesia," kata Agus.

"Tentunya ini masih dalam pembahasan dari aspek hukum," sambungnya.

Tak hanya itu, Agus menyebutkan pertemuan ini juga membahas peralihan penugasan yang akan dilimpahkan dari Kementerian Impias ke Kejaksaan Agung (Kejagung), termasuk pengembangan sumber daya manusia (SDM). Agus mengatakan pihaknya meminta pendampingan kepada Kejaksaan Agung dalam setiap program kerja.

"Syukur alhamdulillah kami sudah diskusikan dan mendapat dukungan dari Jaksa Agung untuk sama-sama kita bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian, terima kasih," kata Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Burhanuddin mengatakan pertemuannya dengan Agus merupakan bentuk sinergitas antara Kejagung dan Kementerian Impias. Hal ini, kata Burhanuddin, dilakukan untuk melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

"Ada beberapa hal yang tadi kami bicarakan dan pada intinya adalah sinergitas kerja sama yang baik antara Kejaksaan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam rangka kita melaksanakan tugas-tugas pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Burhanuddin.

Tonton juga Video: Mentrans Temui Jaksa Agung, Minta Pendampingan Demi Cegah Korupsi

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan, ada tiga negara yang menyampaikan permohonan pemindahan narapidana.

“Dari Perancis satu, kemudian dari Australia ada lima, kemudian Filipina ada satu,” kata Agus Andrianto usai bertemu Jaksa Agung di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).

Agus Andrianto menyampaikan, permohonan dari negara lain terkait transfer of prisoner itu menjadi pembahasan dari pertemuan dirinya dan jajaran dengan Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin.

Adapun transfer of prisoner merupakan pengembalian seorang narapidana ke negara asalnya untuk menjalani sisa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan.

“Kami bahas masalah transfer of prisoner yang ada permintaan dari negara beberapa negara kepada pemerintah Indonesia,” kata Agus Andrianto.

Menteri Imipas menjelaskan, pengembalian narapidana tersebut masih dalam kajian pemerintah. Terlebih, kebijakan pengembalian tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan atau UU Pemasyarakatan.

“Tentunya ini masih dalam pembahasan, dari aspek hukum. Jadi memang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, memang dimungkinkan dilaksanakan transfer of prisoner,” kata Agus Andrianto.

Namun demikian, mantan Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri) ini mengatakan, dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan disebutkan kebijakan tersebut harus diatur dalam aturan turunan yang sampai saat ini belum ada.

“Harusnya undang-undang diatur dengan aturan yang di bawah. Namun ini kita akan mencari solusi terbaiknya seperti apa. Tentunya ini harus ada mutual agreement antara negara satu dengan negara lain,” kata Agus Andrianto.

“Karena bila tidak, nanti kita transfer ke sana mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan hal yang sama untuk warga negara Indonesia. Ini masih dalam pembahasan,” imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan membahas transfer of prisoner saat bertemu Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin.

Hal ini disampaikan Agus Andrianto usai bertemu Jaksa Agung di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).

Adapun transfer of prisoner merupakan pengembalian seorang narapidana ke negara asalnya untuk menjalani sisa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan.

“Kami bahas masalah transfer of prisoner yang ada permintaan dari negara beberapa negara kepada pemerintah Indonesia,” kata Agus Andrianto, Senin.

Menteri Imipas menjelaskan, pengembalian narapidana tersebut masih dalam kajian pemerintah.

Terlebih, kebijakan pengembalian tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan atau UU Pemasyarakatan.

“Tentunya ini masih dalam pembahasan, dari aspek hukum. Jadi memang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, memang dimungkinkan dilaksanakan transfer of prisoner,” kata Agus Andrianto.

Namun demikian, mantan Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri) ini mengatakan, dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan disebutkan kebijakan tersebut harus diatur dalam aturan turunan yang sampai saat ini belum ada.

“Harusnya undang-undang diatur dengan aturan yang di bawah. Namun ini kita akan mencari solusi terbaiknya seperti apa. Tentunya ini harus ada mutual agreement antara negara satu dengan negara lain,” kata Agus Andrianto.

“Karena bila tidak, nanti kita transfer ke sana mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan hal yang sama untuk warga negara Indonesia. Ini masih dalam pembahasan,” imbuhnya.

Nanti kita akan sampaikan kepada tim untuk menyusun masalah aturan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk bisa melakukan 'transfer of prisoner'

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyebut bahwa pihaknya akan menyusun undang-undang khusus terkait pemindahan narapidana atau transfer of prisoner demi menghadirkan payung hukum yang jelas.

"Nanti kita akan sampaikan kepada tim untuk menyusun masalah aturan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk bisa melakukan transfer of prisoner," kata Agus menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin.

Pemindahan narapidana memang dimungkinkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kemudian, Pasal 45 ayat (2) UU 22/2022 itu mengamanatkan bahwa ketentuan pemindahan narapidana diatur dengan undang-undang.

Namun, hingga saat ini belum ada undang-undang turunan yang mengatur ketentuan pemindahan narapidana tersebut. Oleh karena itu, pemerintah saat ini masih mendiskusikan aspek hukum pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso ke negara asalnya, Filipina.

Di sisi lain, Agus pun membeberkan bahwa Pemerintah Indonesia tengah mengkaji permintaan pemindahan narapidana selain dari Pemerintah Filipina, yakni dari Pemerintah Prancis untuk satu orang narapidana dan Pemerintah Australia untuk lima orang narapidana.

"Ini kita akan mencari solusi terbaiknya seperti apa. Tentunya ini harus ada mutual agreement (kesepakatan bersama) antara negara satu dan negara lain. Karena bila tidak, nanti kita transfer ke sana mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan hal yang sama untuk warga negara Indonesia. Ini masih dalam pembahasan," ujar Agus.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, tidak menutup kemungkinan pemerintah dan DPR akan menyusun undang-undang tentang transfer of prisoner (pemindahan narapidana) dan exchange of prisoner (pertukaran narapidana).

"Sangat mungkin sekali nantinya akan dilakukan pembicaraan dengan DPR untuk menyusun undang-undang tentang transfer of prisoners dan exchange of prisoners ini yang memang sebenarnya itu diamanatkan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan kita sekarang, tapi belum ada undang-undangnya," ucap Yusril dalam keterangan video, Kamis (21/11).

Menko Yusril mengakui bahwa Indonesia belum memiliki undang-undang khusus mengatur pemindahan narapidana warga negara asing. Akan tetapi, pemindahan narapidana bisa dilakukan berdasarkan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA), kesepakatan para pihak, dan diskresi Presiden.

"Jadi walaupun tidak didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan, itu berdasarkan pada MLA, kesepakatan para pihak, dan juga diskresi dari Presiden," kata Yusril.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan landasan hukum terkait pemindahan narapidana atau transfer of prisoner.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan, regulasi tersebut akan menjadi dasar hukum pelaksanaan pemindahan narapidana ke negara asal mereka.

“Kami akan sampaikan kepada tim agar segera menyusun aturan yang menjadi dasar pelaksanaan transfer of prisoner,” kata Agus di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (25/11/2024), seperti dikutip dari Antara.

Rencana ini selaras dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal tersebut mengamanatkan pembuatan aturan turunan yang khusus mengatur pemindahan narapidana.

Sampai saat ini, aturan tersebut belum terwujud, sehingga pemerintah masih mendiskusikan berbagai aspek hukum. Termasuk kasus pemindahan terpidana mati Mary Jane Veloso ke negara asalnya, Filipina.

Selain Filipina, Indonesia juga menerima permintaan serupa dari Prancis dan Australia. Pemerintah Prancis meminta pemindahan satu narapidana, sementara Australia mengajukan lima narapidana.

Agus mengungkapkan, pemerintah sedang mencari solusi terbaik yang melibatkan kesepakatan bersama antarnegara.

“Harus ada mutual agreement. Jika kita memindahkan narapidana mereka, semoga mereka juga melakukan hal yang sama terhadap warga negara Indonesia. Ini masih dalam pembahasan,” ucap Agus.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyampaikan, pemerintah bersama DPR kemungkinan besar akan menyusun undang-undang mengenai transfer of prisoner dan exchange of prisoner (pertukaran tahanan).

“Pembahasan dengan DPR sangat mungkin dilakukan. Undang-Undang Pemasyarakatan sudah mengamanatkan hal ini, meskipun saat ini belum ada aturan khusus,” ucap Yusril, Kamis (21/11/2024) pekan lalu.

Yusril menjelaskan, pemindahan narapidana saat ini dilakukan berdasarkan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA), kesepakatan antarnegara, atau diskresi Presiden.

“Meski belum ada dasar peraturan, proses ini bisa dilakukan melalui MLA, kesepakatan pihak terkait, dan diskresi Presiden,” ujar Yusril.

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa pemindahan narapidana warga negara asing (WNA) membutuhkan undang-undang pemindahan narapidana.

“Menurut saya demikian,” kata Prof. Hikmahanto saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Prof. Hikmahanto menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto yang mengungkapkan bahwa saat ini terdapat tiga negara yang mengajukan permohonan pemindahan narapidana, yakni Prancis, Australia, dan Filipina.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa saat ini instrumen bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assitance (MLA) masih belum memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana disebutkan MLA tidak memberikan wewenang untuk pengalihan pidana.

Selain itu, kata dia, Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebut ketentuan mengenai pemindahan narapidana perlu diatur dengan undang-undang.

“Permasalahannya adalah undang-undang terkait pemindahan narapidana hingga saat ini belum ada,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia menekankan bahwa UU yang mengatur pemindahan narapidana diperlukan agar para petugas pemasyarakatan tidak berada dalam situasi yang berpotensi melanggar tugas karena melepas narapidana yang tidak berdasarkan ketentuan hukum.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Imipas menyebut bahwa pihaknya akan menyusun rancangan undang-undang khusus terkait pemindahan narapidana demi menghadirkan payung hukum yang jelas.

"Nanti kami akan sampaikan kepada tim untuk menyusun masalah aturan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk bisa melakukan transfer of prisoner (pemindahan narapidana),” kata Agus menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyerahkan bantuan pangan, obat-obatan hingga selimut kepada korban akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penyerahan bantuan secara simbolik dilangsungkan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Senin (25/11/2024).

"Bantuan yang kami kirimkan ada 25 ton beras, 200 dus susu formula, 7.500 bungkus mie instan, kemudian 2.500 biskuit, 2.500 abon, 2.500 paket obat-obatan, 2.500 paket selimut, 3.500 perlengkapan pakaian, dan 200 dus air mineral," ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam sambutannya, di Halim Perdanakusuma.

Dia menyebut bantuan kemanusiaan ini akan dikirim menggunakan pesawat Milik TNI Angkatan Udara (AU) dari Bandara Halim Perdanakusuma pada tanggal 27 November 2024 menunju lanud di Kupang NTT. Selanjutnya dipindahkan ke Pangkalan TNI angkatan Laut setempat.

"Disalurkan ke pangkalan utama TNI Angkatan Laut wilayah 7 NTT, kemudian akan diserahkan oleh perwakilan kita yang ada di sana, selanjutnya akan diserahkan kepada BNPB yang menjadi penanggung jawab daripada penyaluran bantuan kemanusiaan," ujarnya.

Dia menambahkan penyerahan bantuan ini juga sejalan dengan arahan presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh Kementerian berkontribusi untuk meringankan beban warga terdampak erupsi gunung Lewotobi Laki-laki.

"Semoga sedikit kontribusi kami kepada rekan-rekan kita yang terkena musibah, mudah-mudahan segera bangkit kembali dan kembali bisa menjalani kehidupan dengan normal," ujarnya.

(kunthi fahmar sandy)