Indonesia dan Prancis menandatangani perjanjian pemindahan narapidana asal Prancis pada Jumat (24/1).

Pemindahan narapidana Serge Areski Atlaoui akan dilakukan pada Selasa (4/2) mendatang.

Serge Atlaoui merupakan terpidana mati dalam kasus pengoperasian pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang pada 2005.

Eksekusi mati Serge ditangguhkan pada 2015 sehingga warga negara Prancis itu masih mendekam di penjara.

Ia dipindahkan dari Nusakambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba karena mengidap kanker.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut pemindahan narapidana Serge Areski Atlaoui akan dilakukan pada Selasa (4/2) mendatang.

Ia mengatakan pemindahan narapidana kasus narkotika itu akan dilakukan segera setelah Pemerintah Prancis resmi menyetujui syarat Practical Arrangements yang diajukan oleh pemerintah.

"Proses pemindahan ini akan dilakukan segera dan sudah disepakati jadwal pemindahan itu akan dilakukan pada tanggal 4 Februari yang akan datang," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (24/1).

Yusril mengatakan dalam kesepakatan itu Pemerintah Prancis juga turut menghormati putusan pidana yang diberikan oleh pengadilan kepada Serge.

Nantinya, kata dia, Pemerintah Prancis akan melakukan penyesuaian hukuman dari pidana mati menjadi hukuman penjara selama 30 tahun sesuai aturan yang ada.

"Pemerintah Prancis sudah memberitahu bahwa terhadap kasus pidana yang sama, yang di Indonesia dijatuhi hukuman mati, di Prancis dihukum penjara selama 30 tahun maksimum," tuturnya.

Sebelumnya, Yusril pada 29 Desember 2024 lalu, Yusril menjelaskan Prancis telah mengirimkan surat permintaan resmi pemindahan Serge Atlaoui. Surat tersebut dikirimkan atas nama Menteri Kehakiman Prancis yang ditujukan kepada Menteri Imipas RI.

Serge Atlaoui merupakan terpidana mati dalam kasus pengoperasian pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang, Banten, pada tahun 2005. Dia telah berkali-kali mengajukan pengampunan kepada Pemerintah Indonesia, tetapi upaya itu berakhir kandas.

Eksekusi mati Serge Atlaoui pada tahun 2015 ditangguhkan sehingga warga negara Prancis itu masih mendekam di penjara. Yusril menjelaskan, Serge Atlaoui belakangan dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba karena mengidap kanker.

Jakarta: Pemerintah Indonesia dan Filipina sepakat melakukan transfer of prisoner atau pemindahan tahanan. Pada perjanjian itu, pemerintah Indonesia akan memulangkan Hector Aldean Pantollana (HAP) buronan kasus operasi kasino dan scamming.

Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Untung mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina telah bernegosiasi untuk bertukar memulangkan tahanan WNI yang ada di Filipina terkait kasus judi daring, Handoyo Salman.

"Memang kami terus terang melakukan pertukaran tahanan atas pelaku-pelaku yang saat ini sedang menjadi hot issue, dari kita yaitu pelaku-pelaku judi online. Kemarin sudah kita informasikan di press release juga, ada HS atau Handoyo Salman," kata Untung.
Untung menjelaskan bahwa tersangka HAP telah melakukan tindak kejahatan berupa scamming kasino atau perjudian daring. Tersangka HAP diketahui telah menjadi dalang kejahatan atas penipuan kasino besar-besaran dan diduga menggelapkan dana Rp4 miliar dari 10.000 investor.

"Saudara Hector ini melakukan tindak pidana scamming kemudian kasino dan berbagai kejahatan yang lainnya yang semuanya daftarnya ada di pihak interpol Filipina, Kolonel Madamba. Tentunya yang bersangkutan harus segera mempertanggungjawabkan perbuatannya," jelasnya.

Untung mengatakan, HAP yang akan segera dipulangkan ke negeri asalnya itu lalu ditukar dengan buronan judi online Handoyo Salman (HS).

"Untuk secara teknis lengkapnya memang ada di polisi atase Filipina maupun atas kepolisian Republik Indonesia yang berada di Manila," ungkapnya.

Proses transfer tahanan melibatkan Imigrasi

Proses pertukaran narapidana antara Indonesia dan Filipina juga dilakukan dengan melibatkan pihak Imigrasi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

"Hal ini sangat dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian sebagaimana diatur di pasal 75 ayat 3," jelas Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam.

Godam mengatakan Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen untuk berperan aktif serta bersinergi dengan stakeholder dalam negeri dan luar negeri untuk menangani persoalan transfer tersangka antarnegara baik dengan status buronan atau terpidana kasus kejahatan internasional.

"Dalam Hal ini Kepolisian dan APH serta kepolisian internasional terus berkoordinasi untuk mendeteksi, baik itu WNI yang akan melarikan diri maupun WNA yang masuk ke wilayah Indonesia untuk bersembunyi dari proses penegakan hukum di negaranya, dengan status sebagai buronan atau red notice terutama pelaku kejahatan internasional,” tandasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(PRI)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar pemerintahan di negara lain harus mengajukan surat kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan transfer tahanan (transfer of prisoners).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, bahwa pemerintah negara lain juga harus mengakui sistem hukum dan proses peradilan yang telah berlangsung di Indonesia.

"Syaratnya yang kami sampaikan, sekali lagi, satu, bahwa mereka harus mengakui, menyangkut soal sistem hukum kita dan proses peradilan yang sudah berlangsung," ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/11/2024).

Lebih lanjut, Supratman juga menjelaskan bahwa langkah transfer tahanan itu diambil dengan pertimbangan kemanusiaan.

"Presiden mengingatkan kepada kami bahwa ini satunya adalah pertimbangan, karena pertimbangan kemanusiaan. Itu satu," pungkas Supratman

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto buka suara soal rencana pemerintah untuk memulangkan terpidana mati Mary Jane dan tahanan Bali Nine ke Filipina dan Australia.

Menurutnya, wacana terkait pemulangan terpidana atau transfer of prisoner Mary Jane dan Bali Nine ke negara asalnya masih dibahas oleh pemerintah.

“Sekarang belum ya [pemulangan terpidana ke negara asal] masih dalam pembahasan,” ujarnya di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (25/11/2024).

Dia mengatakan hal tersebut sesuai dengan amanat UU No 22/2022 tentang pemasyarakatan, pasal 45 ayat 1. Dikatakan, bahwa dimungkinkan ada transfer of prisoners dari Indonesia ke negara asal tahanan.

Namun, Agus tak menampik bahwa ayat 2 beleid tersebut menyebutkan transfer of prisoner diatur dengan undang-undang. Padahal, kata dia, saat ini tidak ada UU yang mengatur soal transfer tahanan dari Indonesia ke negara asalnya.

Mantan Wakapolri tersebut mengatakan pemerintah akan melihat berbagai aspek sebelum melaksanakan transfer of prisoner, seperti Mary Jane dan tahanan Bali Nine. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan utama.

“Mengingat mereka juga telah menjalani hukuman lebih dari 2/3 hukuman kemudian keberadaan di sini menjadi beban,” jelasnya.