Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa pemindahan narapidana warga negara asing (WNA) membutuhkan undang-undang pemindahan narapidana.

“Menurut saya demikian,” kata Prof. Hikmahanto saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Prof. Hikmahanto menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto yang mengungkapkan bahwa saat ini terdapat tiga negara yang mengajukan permohonan pemindahan narapidana, yakni Prancis, Australia, dan Filipina.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa saat ini instrumen bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assitance (MLA) masih belum memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana disebutkan MLA tidak memberikan wewenang untuk pengalihan pidana.

Selain itu, kata dia, Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebut ketentuan mengenai pemindahan narapidana perlu diatur dengan undang-undang.

“Permasalahannya adalah undang-undang terkait pemindahan narapidana hingga saat ini belum ada,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia menekankan bahwa UU yang mengatur pemindahan narapidana diperlukan agar para petugas pemasyarakatan tidak berada dalam situasi yang berpotensi melanggar tugas karena melepas narapidana yang tidak berdasarkan ketentuan hukum.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Imipas menyebut bahwa pihaknya akan menyusun rancangan undang-undang khusus terkait pemindahan narapidana demi menghadirkan payung hukum yang jelas.

"Nanti kami akan sampaikan kepada tim untuk menyusun masalah aturan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk bisa melakukan transfer of prisoner (pemindahan narapidana),” kata Agus menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Dosen kajian ilmu kepolisian Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) Surya Nita mengatakan bahwa Polri perlu menegakkan hukum bagi anggota yang melakukan tindak pidana di kasus polisi tembak polisi.

“Anggota Polri yang melakukan tindak pidana perlu diproses secara hukum yang berlaku, dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan,” kata Nita saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Ia menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi kasus penembakan kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Solok Selatan yang dilakukan oleh Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Solok Selatan, Sumatera Barat.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Polri perlu melakukan upaya rehabilitasi ke depannya sebagai respons terhadap terjadinya kasus tersebut.

“Dengan memperbaiki sistem rekrutmen, memperbaiki proses pengembangan sumber daya manusia (SDM), hingga memperbaiki moralitas dari anggota Polri,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa upaya preventif juga dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan dan penyampaian budaya antikorupsi di internal Polri, serta sosialisasi.

“Sosialisasi di tubuh Polri terkait semua anggota Polri harus menjalankan profesi sesuai tupoksinya (tugas pokok dan fungsinya) sebagai upaya memperbaiki profesionalitas di tubuh Polri,” katanya.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa rehabilitasi juga dapat dilakukan oleh Presiden dan DPR RI dalam aspek pengawasan dan evaluasi

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Jumat (22/11), telah menginstruksikan Polda Sumbar untuk mengusut tuntas kasus polisi tembak polisi di Polres Solok Selatan.

Sebelumnya, terjadi kasus penembakan oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menyebabkan tewasnya Kasatreskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar yang dilaporkan terjadi pada Jumat (22/11) sekitar pukul 00.43 WIB.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024