Jadi, pernah ada kejadian begitu. Tersangka bisa mengajukan gugatan atas tidak sahnya pimpinan di suatu lembaga

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkit pengalaman Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang "lolos" dari penetapan Kejaksaan Agung akibat ketidaksahan Jaksa Agung Hendarman Supanji.

"Dulu, beliau (Yusril) tersangka di Jaksa Agung. Terus menyatakan penetapan tersangka tidak sah, karena apa? Karena ditetapkan oleh Jaksa Agung yang tidak sah karena tidak dilantik," ujar Boyamin ketika ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa.

Pada 2010, Yusril ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM.

Yusril lantas menunjukkan bukti terkait masa jabatan Jaksa Agung Hendarman Supanji di Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri.

Bukti yang ia tunjukkan meliputi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kepres Nomor 187 tahun 2004, Kepres Nomor 31 tahun 2007, dan Kepres Nomor 83 tahun 2009.

Yusril mengatakan bahwa ketiga kepres itu menunjukkan Hendarman sudah habis masa jabatannya sebagai Jaksa Agung sejak 20 Oktober 2009.

Hingga Yusril ditetapkan sebagai tersangka, Hendarman tidak pernah diangkat lagi oleh presiden dan tidak pernah mengucap sumpah jabatan sebagai Jaksa Agung.

"Jadi, pernah ada kejadian begitu. Tersangka bisa mengajukan gugatan atas tidak sahnya pimpinan di suatu lembaga," ujar Boyamin.

Oleh karena itu, ia mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk oleh Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Boyamin mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1, 2, 3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Boyamin merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 112/PUU-XX/2022 yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun.

"Itu dalam pertimbangannya disebutkan bahwa presiden itu hanya boleh sekali menyeleksi pimpinan KPK, dan ditulis juga di situ Pak Jokowi sudah melakukan (seleksi) tahun 2019," ucap dia.

Oleh karena itu, menurut Boyamin, pimpinan KPK untuk periode 2024–2029 itu seharusnya diseleksi dan/atau diserahkan kepada DPR dan Presiden Periode 2024–2025, dalam hal ini Prabowo Subianto.

"Jadi ini bahasanya ga enaknya saya menjaga Pak Prabowo, gitu lah," kata Boyamin.

Dengan kejelasan konstitusional terkait keabsahan panitia seleksi capim KPK yang dibentuk oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Boyamin meyakini hal tersebut dapat mengurangi risiko gugatan dari para tersangka KPK terkait penetapan pimpinan.

"Saya hanya menjaga pemberantasan korupsi ini sesuai relnya, dipilih dan dibentuk secara sah dan sehingga meminimalkan gugatan-gugatan di masa yang akan datang," tutur Boyamin.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kami menargetkan paling lambat bulan Juni 2025 itu bisa selesai untuk masa transisi baik personel regulasi dan lainnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, meskipun saat ini Kementerian Hukum sedang menjalankan transisi setelah adanya nomenklatur baru, namun semua layanan kepada publik tetap berjalan seperti biasanya.

"Kami menargetkan paling lambat bulan Juni 2025 itu bisa selesai untuk masa transisi baik personel regulasi dan lainnya," kata Supratman di Jakarta, Senin, saat Rapat Kerja Komisi XIII dengan Kementerian Hukum.

Menurut dia, tim transisi terus bekerja untuk membagi tugas, personel atau sumber budaya manusia (SDM), aset, dan lainnya yang sebelumnya berada pada satu kementerian yaitu Kementerian Hukum dan HAM akibat adanya nomenklatur baru.

Supratman mengatakan bahwa pada nomenklatur baru Presiden Prabowo Subianto telah membagi Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Menteri Supratman memastikan bahwa meski saat ini sedang dalam transisi, namun pelayanan terhadap publik masih bisa terus dilakukan dengan baik.

"Meski ada masa transisi, namun semua layanan publik tetap berjalan seperti biasanya," tuturnya.

Ia menambahkan bahwa sebelum dipecah menjadi tiga kementerian, Kementerian Hukum dan HAM menjadi kementerian dengan SDM terbanyak kedua setelah Kementerian Keuangan.

"Kementerian yang sangat gemuk, kementerian terbanyak dari sisi sumber daya manusia nomor dua setelah kementerian keuangan sebelum kami dipisahkan ada 65 ribu jumlah pegawai," paparnya.

Menteri Supratman optimistis pada masa transisi ini bisa berjalan dengan baik, dan diharapkan dapat menjadi percontohan oleh kementerian lainnya.

"Sekarang kami telah membentuk tim transisi agar menjadi percontohan kementerian lain," ujarnya.

Saat ini Komisi XIII DPR RI sedang melaksanakan Rapat Kerja dengan Kementerian Hukum, dan ini merupakan raker pertama setelah kementerian itu dipecah.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan regulasi seluruh pecahan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) rampung maksimal Juni 2025. Diketahui, kementerian tersebut kini dipecah menjadi tiga kementerian.

Pernyataan Supratman disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Senin (4/11/2024).

"Alhamdulillah sekarang kami telah membentuk tim transisi dan diketuai oleh Pak Ambeg ya, untuk bagaimana memuluskan dan menjadi percontohan bagi kementerian-kementerian yang lain agar secepat mungkin seluruh kementerian yang akibat kebijakan Presiden dalam membentuk nomenklatur baru itu sesegera mungkin bisa berjalan secara efektif dan efisien," kata Supratman dalam paparannya.

Supratman menyebut seluruh regulasi di pecahan kementerian Hukum dan HAM ditargetkan rampung paling lama Juni 2025. Adapun Kemenkumham kini dipecah menjadi Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian HAM.

"Bapak-Ibu sekalian, kami menargetkan dan tim transisi sudah menyampaikan programnya bahwa paling lambat bulan Juni tahun 2025, seluruh kementerian akibat pemecahan ataupun lahirnya nomenklatur baru itu, itu bisa segera mungkin bisa bekerja dan selesai semua. Baik dari sisi personel, regulasi, dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama," ujar Supratman.

Supratman mengatakan Kementerian Hukum dan HAM di periode sebelumnya terlalu gemuk. Ia tak menampik jika dikatakan kementerian ini memiliki sumber daya manusia terbesar kedua setelah Kementerian Keuangan.

"Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, dulu Kementerian Hukum dan HAM ini adalah sebuah kementerian yang sangat gemuk ya. Mungkin kementerian nomor dua terbanyak dari sisi sumber daya manusia setelah Kementerian Keuangan," kata dia.

(dwr/taa)

Kami tidak mengandalkan orang per orang, tetapi sistemnya agar mudah diakses.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa sedang membangun sistem untuk menerapkan sistem merit di Kementerian Hukum sekaligus memastikan semua yang mendapat promosi atau demosi mendapatkan catatannya masing-masing.

"Kami tidak mengandalkan orang per orang, tetapi sistemnya agar mudah diakses," kata Supratman di Jakarta, Senin.

Menteri Hukum mengatakan bahwa penerapan sistem merit bagi pegawai di Kementerian Hukum saat ini belum memiliki parameternya. Untuk itu, pihaknya mencoba menerapkan dengan objektif meskipun pasti terdapat unsur subjektif.

Menteri Supratman menuturkan bahwa pihaknya bisa menerapkan sistem merit dengan terlebih dahulu membangun sistemnya, terutama dengan digitalisasi agar dapat diakses oleh semua masyarakat.

Selama ini, menurut dia, data terkait dengan kepegawaian dimungkinkan ada.

"Akan tetapi, soal apakah terkena kasus atau tidak? Belum dapat mengaksesnya," kata Supratman.

Kemungkinan, kata dia, bukan karena tidak tersedia, melainkan belum terintegrasi. Hal ini yang menjadi problem yang akan pihaknya selesaikan.

"Nanti semua orang yang akan promosi maupun demosi mendapatkan catatannya melalui sistem digital," tuturnya.

Supratman mengemukakan bahwa sistem merit juga menjadi konsen Presiden RI Prabowo Subianto karena selama ini dalam berbagai kesempatan menyampaikan orang yang menempati posisi harus sesuai dengan keahlian, kemampuannya.

"Tentu itu menjadi harapan Presiden karena dalam beberapa kesempatan beliau menyampaikan ingin menempatkan seseorang dalam kapasitas, kemampuan, dari sisi keilmuan dan lainnya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Hukum mengatakan bahwa kementerian sedang fokus pada rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) dan pemberlakuan sistem merit agar institusi tersebut berjalan baik.

Menteri Supratman mengatakan bahwa Kementerian Hukum yang merupakan induk dari Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sedang fokus pada dua hal.

Pertama, kata dia, terkait dengan rekrutmen PNS di kementerian tersebut yang sedang berlangsung agar sumber daya manusia (SDM) yang bergabung pada kementerian tersebut berkualitas.

Fokus kedua, lanjut Menteri Supratman, memberlakukan sistem merit di tubuh organisasi tersebut, baik untuk pegawai yang akan naik pangkat maupun promosi jabatan strategis lainnya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri HukumSupratman Andi Agtas menegaskan bahwa layanan tetap berjalan meskipun Kementerian Hukum saat ini masih dalam masa transisi karena ada perubahan nomenklatur.

Diketahui, Presiden Prabowo memecah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang dulu di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Meski ada masa transisi, namun semua layanan publik tetap berjalan seperti biasanya,” ujar Supratman saat Rapat Kerja Komisi XIII dengan Kementerian Hukum di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Menurut dia, tim transisi terus bekerja untuk membagi tugas, personel atau sumber budaya manusia (SDM), aset, dan lainnya yang sebelumnya berada pada satu kementerian yaitu Kemenkumham akibat adanya nomenklatur baru.

"Kami menargetkan paling lambat bulan Juni 2025 itu bisa selesai untuk masa transisi baik personel regulasi dan lainnya," kata Supratman di Jakarta, Senin,

Dia lantas menyebut bahwa sebelum dipecah menjadi tiga kementerian, Kementerian Hukum dan HAM menjadi kementerian dengan SDM terbanyak kedua setelah Kementerian Keuangan.

"Kementerian yang sangat gemuk, kementerian terbanyak dari sisi sumber daya manusia nomor dua setelah kementerian keuangan sebelum kami dipisahkan ada 65 ribu jumlah pegawai," ujarnya.

Supratman pun mengaku optimistis bahwa masa transisi di Kementerian Hukum bisa berjalan dengan baik, dan diharapkan dapat menjadi percontohan oleh kementerian lainnya.

"Sekarang kami telah membentuk tim transisi agar menjadi percontohan kementerian lain," ujarnya.

Saat ini Komisi XIII DPR RI sedang melaksanakan Rapat Kerja dengan Kementerian Hukum, dan ini merupakan raker pertama setelah kementerian itu dipecah.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Nico Afinta menyatakan pihaknya telah menyiapkan transisi peralihan menjadi Kementerian Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Diketahui, Kementerian Koordinator itu akan menjadi tiga kementerian yang merupakan hasil pemisahan dari Kemenkumham.

Nico mengatakan, pihaknya telah membentuk tim transisi dan telah mencanangkan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Program jangka pendek ditargetkan tercapai pada 20 Oktober kemarin dan telah terlaksana.

Kemudian, program jangka menengah tercapai pada Desember 2024. Sementara, program jangka panjang akan terlaksana hingga Juni 2025.

Sejumlah program transisi yang disusun meliputi bidang regulasi serta kelembagaan, keuangan, sumber daya manusia, tata kelola aset, dan lainnya.

Sementara itu, untuk anggaran 2024 yang akan berakhir dua bulan ke depan, telah ditentukan anggaran Kementerian Hukum Rp 7,9 triliun.

Kemudian, pos anggaran Kementerian HAM Rp 64,855 miliar, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp 13,39 triliun.

"Fokus peningkatan pelayanan keimigrasian, penguatan sistem pemasyarakatan serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang membutuhkan operasional kedua sektor ini," kata Nico dalam acara serah terima jabatan di Kompleks Kemenkumham, Jakarta, Senin (21/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) akan mewujudkan janji-janji kampanye Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 lalu.

Yusril menegaskan dirinya mendukung arahan Prabowo agar paguyuban ini segera melakukan aksi nyata membantu rakyat.

“Sebagai pendukung Prabowo-Gibran yang memenangkan pilpres dan sekarang memegang tampuk pemerintahan, adalah tugas kita bersama mewujudkan janji-janji kampanye dulu," ujar Yusril kepada wartawan, Minggu (3/11/2024).

Yusril mengatakan, pemerintah akan melaksanakan program nyata supaya Indonesia bisa menjadi negara maju.

"Dan melaksanakan program-program nyata untuk mencapai target Indonesia Emas 2045 dan Indonesia muncul sebagai salah satu negara maju di dunia,” katanya.

Presiden Prabowo telah meresmikan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Deklarasi GSN juga dihadiri sejumlah menteri dan pengurus partai.

Ada ribuan anggota Gerakan Solidaritas Nasional mengucapkan ikrar di depan Presiden Prabowo Subianto.

Mereka berikrar untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan secara kritis, obyektif, konstruktif, dan produktif dalam memberikan solusi.

JAKARTA - TERDAPAT tiga Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi paling senior yang berpeluang menjabat sebagai Wakil Kapolri (Wakapolri) untuk menggantikan Komjen Pol. Agus Andrianto yang ditunjuk menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Agus Andrianto merupakan salah satu Perwira Tinggi (Pati) senior di Polri. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1989. Sebelum jadi Wakapolri, Agus sempat menjabat sebagai Kabareskrim.

Belum lama ini, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memperoleh kandidat wakapolri yang baru. Namun nama-nama tersebut belum dipublikasikan.



Meski begitu Irjen Sandi Nugroho menyebutkan jika posisi wakapolri terbuka tidak hanya untuk jenderal bintang tiga saja, namun juga bintang dua.

Meski begitu, kemungkinan besar yang akan mengisi posisi nomor dua di Polri itu adalah perwira senior.

3 Komjen Polisi Paling Senior yang Berpeluang jadi Wakapolri

1. Komjen Pol. Agung Setya Imam Effendi

Foto/Wikipedia

Komjen Pol. Agung Setya Imam Effendi yang merupakan lulusan Akpol 1988 ini menjadi salah satu Pati Polri yang paling senior, mengingat hampir seluruh jabatan Komjen Polisi saat ini diduduki oleh lulusan Akpol 1989, 1990, dan 1991.

Meski begitu, pria kelahiran 8 Maret 1967 tersebut kemungkinan kecil bisa menjadi wakapolri karena baru saja mendapat jabatan baru pada 18 Oktober 2024. Dirinya kini tengah bertugas sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (Waka BIN).

Dalam riwayat kariernya sendiri, pria asal Wonosobo ini dianggap cukup berpengalaman dengan pernah menduduki posisi Kapolda Riau tahun 2019, Asops Kapolri pada 2021, dan Kapolda Sumatera Utara di 2023.

Sebelum menjabat sebagai Waka BIN, Agung Setya sempay diberi tugas untuk menjadi Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) pada 26 Juni 2024.

2. Komjen Pol. Verdianto Iskandar Bitticaca

Foto/Ist

Komjen Pol. Verdianto Iskandar Bitticaca juga merupakan salah satu dari dua lulusan Akpol 1988 yang masih aktif di Polri sebagai Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi.

Komjen Pol. Verdianto yang lahir pada 4 Januari 1967, kini tengah bertugas sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi. Jabatan tersebut telah diemban olehnya sejak 20 September 2024.

Sebelumnya, Verdianto sempat diberi amanah untuk menjabat sebagai Asops Kapolri di tahun 2023, dan Kapolda Sulawesi Barat pada tahun 2022.

Pria asal Makassar itu juga sempat mengisi posisi Karo Ops Polda Metro Jaya tahun 2016, Danpaspelopor Korbrimob Polri di 2018, dan Kakorpolairud Baharkam Polri pada 2020.

3. Komjen Pol. Ahmad Dofiri

Foto/Wikipedia

Terakhir ada nama Komjen Pol. Ahmad Dofiri yang satu angkatan dengan Komjen Pol. Agus Andrianto, dimana mereka lulus dari Akpol tahun 1989. Saat ini pria asal Indramayu itu tengah menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum Polri.

Bisa dibilang jika jenderal bintang tiga kelahiran 4 Juni 1967 ini menjadi kandidat kuat Wakapolri mengingat pengalamannya yang cukup banyak mengisi jabatan strategis.

Sebut saja seperti Kabaintelkam Polri di tahun 2021, dan Kapolda Jawa Barat pada 2020.

Dirinya juga pernah menjabat sebagai Kapolda Banten, Karosunluhkum Divkum Polri, dan Kapolda DIY di tahun 2016, serta menjadi Asisten Logistik Kapolri pada 2019.

Itulah tiga Komjen Polisi paling senior yang berpeluang menjadi Wakapolri. Meski begitu, selain mereka ada beberapa nama yang cukup potensial seperti Komjen Pol. Fadil Imran, Komjen Pol. Wahyu Widada, dan Komjen Pol. Marthinus Hukom.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P Yasonna Laoly meminta Menteri HAM Natalius Pigai realistis terkait keinginannya agar Kementerian HAM memiliki anggaran sebesar Rp 20 triliun.

Yasonna menilai, Pigai mempunyai semangat yang baik untuk memimpin Kementerian HAM, tetapi ia mengingatkan agar Pigai tetap realistis.

"Sejak awal tentunya tadi dengan penjelasan latar belakang sebagai aktivis orang yang berjuang di jalur HAM semangatnya cukup baik dan kita apresiasi tapi semangat aja nggak cukup pak menteri, dari pengalaman-pengalaman. Realitas juga kita harus lihat," kata Yasonna dalam rapat Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) ini menyoroti APBN yang mengalami defisit.

Yasonna juga menyinggung konflik dunia berpotensi membuat perekonomian Indonesia terdampak.

"Maka saya kira apa sebab teman-teman dan banyak masyarakat kaget dan apa lompatan angka itu sangat besar, ideal mungkin saja ideal, tetapi realita juga harus tetap kita lihat," ujar dia.

Yasonna pun bercerita bahwa ia harus memimpin Kemenkumham dengan anggaran terbatas. Ia mencontohkan, Direktorat Jenderal Pemasyarakat yang memiliki sekitar 35.000 pegawai hanya mendapat anggaran Rp 5 triliun.

"Tahun 2024 anggarannya itu semua 18,3 triliun yang paling besar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan hampir 35.000 pegawai existing itu, Dirjen PAS dengan segera kompleksitasnya itu hanya sekitar 5 triliun saja," ujar dia.

Oleh karena itu, Yasonna meminta Pigai untuk membuat uraian program yang lebih rinci dan fokus untuk ke depannya.

"Jangan nanti semangat pak menteri realitasnya jauh dari harapan dalam pembahasan-pembahasan anggaran, pertarungan pertarungan anggaran di kementerian, lintas kementerian dengan kementerian keuangan dan lain-lain bisa membuat pak menteri jadi patah arang harus realistis," kata Yasonna.

Sebelumnya, Pigai menyebutkan bahwa Kementerian HAM membutuhkan anggaran sebesar Rp 20 triliun.

Ia membeberkan, anggaran itu diperlukan untuk menambah jumlah pegawai Kementerian HAM, membangun universitas HAM, hingga menyosialisasikan HAM kepada masyarakat Indonesia.

Tentu ini semua harus bekerja sama, agar betul-betul yang dihukum adalah yang terlibat dalam jaringan dan yang jadi korban harus diberikan rehabilitasi sesuai dengan undang-undang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan bahwa korban penyalahgunaan narkoba harus mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan undang-undang (UU), sehingga permasalahan kelebihan penghuni di lembaga pemasyarakatan (lapas) bisa dihindari.

"Tentu ini semua harus bekerja sama, agar betul-betul yang dihukum adalah yang terlibat dalam jaringan dan yang jadi korban harus diberikan rehabilitasi sesuai dengan undang-undang," kata Agus saat kunjungan kerja dengan agenda pengecekan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Jakarta, Selasa.

Menurut Agus, semua pihak harus bekerja sama agar yang dihukum benar-benar orang yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, sehingga yang murni menjadi korban penyalahgunaan bisa diberikan rehabilitasi sesuai peraturan yang berlaku.

Sebab, aktivitas gelap itu merusak dan mengancam kelangsungan hidup generasi penerus bangsa, sehingga penguatan kerja sama harus dilakukan semua pemangku kepentingan, khusus Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri.

"Presiden memiliki perhatian yang besar terhadap keselamatan dan pelindungan kepada warga negara Indonesia. Beliau menghendaki jangan sampai banyak warga negara yang menjadi korban kejahatan narkotika," ujar mantan Wakapolri tersebut.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengoreksi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra yang menyebut peristiwa 1998 yang disebut bukan pelanggaran HAM berat.

Yusril menyebut tragedi 1998 bukan pelanggaran HAM berat karena tak ada genosida yang terjadi pada tahun Presiden Soeharto lengser itu.

Namun, Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan, pelanggaran HAM berat tak hanya meliputi genosida.

Sebab, hal yang dapat dikategorikan pelanggaran HAM berat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Dalam pasal 7, tertera dengan jelas, pelanggaran HAM berat dibagi menjadi dua kategori.

"Satu genosida, satunya kejahatan kemanusiaan," ujar Anis kepada Kompas.com melalui pesan suara, Rabu (23/10/2024).

Anis menjelaskan, kejahatan genosida ditafsirkan sebagai penghilangan satu kelompok yang biasanya terjadi alam situasi perang.

Sedangkan kategori kedua yakni kejahatan kemanusiaan juga telah dijelaskan pada pasal 9 UU 26/2000.

"Minimal ada tiga unsur, satu adanya serangan yang sistematis atau meluas gitu ya, yang kedua terhadap penduduk sipil, yang ketiga itu berupa pembunuhan perkosaan, perbudakan seksual penghilangan paksa penderitaan fisik dan lain-lain," imbuhnya.

Anis pun memastikan, tiga unsur tersebut terjadi pada peristiwa Mei 1998 berdasarkan penyelidikan Komnas HAM yang dilakukan 2003.

Komnas HAM juga telah menyimpulkan peristiwa Mei 98 sebagai pelanggaran HAM berat dan sudah disampaikan kepada Kejaksaan Agung.

"Tetapi kan Kejaksaan Agung belum menindaklanjuti," kata Anis.

Jadi hingga saat ini, kata dia, peristiwa Mei 1998 masih disebut sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat berdasarkan penyelidikan Komnas HAM.

Anis mengatakan, jika ingin menyebut peristiwa Mei 98 bukan pelanggaran HAM berat, hal itu harus dibuktikan di pengadilan HAM.

"Apakah ini terbukti pelanggaran HAM berat atau tidak ada tahun jawab komando dibuktikan perbuatannya dan lain sebagainya, jadi kalau Komnas HAM sudah menetapkan ya artinya itu adalah pelanggaran HAM berat berdasarkan penyelidikan," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai kementerian yang merupakan pemecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) juga menjalankan tugas yang selama ini dijalankan oleh Kemenkumham.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto membagi tiga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM); dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kemudian, Prabowo menunjuk dan melantik Natalius Pigai sebagai Menteri HAM. Lalu, Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum, dan Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Lantaran Kemenkumham dibagi menjadi tiga kementerian, pembagian tugasnya juga terbagi tiga.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri HAM menjalankan segala urusan di bidang HAM yang dijalankan Kemenkumham.

Hal itu termaktub dalam Pasal 6 Perpres 139/2024 yang berbunyi, "Menteri Hak Asasi Manusia pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 memimpin dan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

Sementara itu, berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2023, Kemenkumham mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kemudian, Pasal 5 Perpres 18/2023 disebutkan bahwa Kemenkumham memiliki 11 fungsi di bidang hukum, HAM, keimigrasian, pemasyarakatan hingga kekayaan intelektual.

Berikut bunyi Pasal 5 Perpres 18/2023, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden".

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya Kemenkumham memiliki enam Direktorat Jenderal (Ditjen), yakni Ditjen Peraturan Perundang-undangan (PP), Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi, Ditjen Kekayaan Intelektual (KI), dan Ditjen Hak Asasi Manusia (HAM).

Kemudian, ada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

Jika berdasarkan Perpres 18/2023, maka Kementerian HAM dipastikan akan membawahi Ditjen HAM.

Berbeda dengan Komnas HAM

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dari Komisi Nasional (Komnas) HAM.
Dia mengatakan, Kementerian HAM bertugas untuk membangun dan membuat kebijakan terkait HAM.

"Kementerian HAM adalah Kementerian yang melaksanakan pembangunan hak asasi manusia. Ya, ini agak berbeda, lain dengan Komnas HAM, Komnas HAM mengawasi pembangunan HAM," kata Pigai dalam Serah Terima Jabatan (Sertijab) pada Senin (21/10/2024).

Pigai lantas menyebut, ada tiga tugas pemerintah terkait HAM berdasarkan konstitusi. Pertama, penyelamatan HAM melalui regulasi. Kedua, melindungi warga negara. Ketiga, memenuhi kebutuhan warga negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto membagi tiga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM); dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kemudian menunjuk dan melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum. Lalu, Natalius Pigai sebagai Menteri HAM, dan Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Oleh karenanya terbagi menjadi tiga kementerian, maka tugas dan fungsi Kemenkumham juga dibagi kepada ketiga kementerian tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri Hukum akan menjalankan segala urusan di bidang hukum yang dijalankan Kemenkumham.

Hanya saja, dalam Pasal 5 Perpres 139/2024 disebutkan bahwa Menteri Hukum tidak menangani urusan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan.

Berikut bunyi Pasal 5 Perpres 139/2024 yang diteken Prabowo pada 21 Oktober 2024, "Menteri Hukum pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 13 memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kecuali suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarajatan yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang hukum”.

Sementara itu, berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2023, Kemenkumham mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kemudian, Pasal 5 Perpres 18/2023 disebutkan bahwa Kemenkumham memiliki 11 fungsi di bidang hukum, HAM, keimigrasian, pemasyarakatan hingga kekayaan intelektual.

Berikut bunyi Pasal 5 Perpres 18/2023, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden".

Membawahi 3 Ditjen

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sudah mengatakan bahwa kementeriannya hanya akan membawahi tiga Direktorat Jenderal (Ditjen) yang dulunya berada di bawah Kemenkumham.

Ketiganya adalah Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Ditjen Peraturan Perundang-undangan (PP), dan Ditjen Kekayaan Intelektual (KI).

"Kementerian Hukum akan lebih fokus kepada tiga Direktorat Jenderal, yakni Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Perundang-undangan, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2024).

Untuk diketahui, berdasarkan Perpres 18/2023, ada enam Ditjen di bawah Kemenkumham. Antara lain, Ditjen PP, Ditjen AHU, Ditjen KI, Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi, dan Ditjen HAM.

Selain itu, ada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.