Surabaya (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono berkomitmen memperkuat program deradikalisasi melalui pembinaan kewirausahaan bagi mitra deradikalisasi sebagaimana implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

"Kami terus melakukan program deradikalisasi, meliputi wawasan kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan," ujar Komjen Pol. Eddy Hartono usai silaturahmi dan halalbihalal bersama mitra deradikalisasi di Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

Dalam mewujudkan hal tersebut, pihaknya menggandeng berbagai pihak yang berkompeten untuk mendukung mantan narapidana tindak pidana terorisme (napiter) atau yang biasa disebut mitra derad agar bisa hidup mandiri.

"Yang hadir dalam kegiatan ini lebih dari 20 orang mitra derad. Kami akan tindak lanjuti dengan berkolaborasi bersama Forkopimda Surabaya untuk mendukung pembinaan program kewirausahaan mereka," tuturnya.

Untuk mendukung permodalan, BNPT juga menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang memiliki program bantuan modal usaha dan beasiswa bagi mitra deradikalisasi.

"Harapannya, mitra derad dapat hidup mandiri melalui program-program ini," tambahnya.

Terkait dengan tantangan, Eddy mengakui bahwa reintegrasi mitra deradikalisasi ke tengah masyarakat tidak selalu mudah. Namun, upaya tersebut terus berjalan dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga.

"Minat kewirausahaan memang bervariasi. Ada yang merasa kurang cocok berdagang atau bertani. Akan tetapi, kami terus mendampingi mereka agar bisa menekuni bidang yang sesuai," katanya.

Program kewirausahaan, lanjut dia, telah menjadi bagian dari strategi deradikalisasi BNPT sejak awal berdiri. Perkembangannya pun naik turun mengikuti situasi di lapangan.

Untuk itu, pihaknya berkomitmen melakukan inovasi dan terobosan agar program ini terus berkembang.

Dikatakan pula bahwa efisiensi pelaksanaan program dapat dicapai melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Solusinya adalah gotong royong kementerian/lembaga agar program mitra derad dapat berjalan optimal," ujarnya.

Kunjungan ke Surabaya ini sekaligus menjadi tindak lanjut amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menempatkan peningkatan program deradikalisasi sebagai kegiatan prioritas nasional.

"Kami bersyukur banyak masukan dan partisipasi dari mitra derad. Kami apresiasi Forkopimda Surabaya yang telah memfasilitasi kegiatan ini," katanya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono berkomitmen memperkuat program deradikalisasi melalui pembinaan kewirausahaan bagi mitra deradikalisasi sebagaimana implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

"Kami terus melakukan program deradikalisasi, meliputi wawasan kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan," ujar Komjen Pol. Eddy Hartono usai silaturahmi dan halalbihalal bersama mitra deradikalisasi di Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

Dalam mewujudkan hal tersebut, pihaknya menggandeng berbagai pihak yang berkompeten untuk mendukung mantan narapidana tindak pidana terorisme (napiter) atau yang biasa disebut mitra derad agar bisa hidup mandiri.

"Yang hadir dalam kegiatan ini lebih dari 20 orang mitra derad. Kami akan tindak lanjuti dengan berkolaborasi bersama Forkopimda Surabaya untuk mendukung pembinaan program kewirausahaan mereka," tuturnya.

Untuk mendukung permodalan, BNPT juga menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang memiliki program bantuan modal usaha dan beasiswa bagi mitra deradikalisasi.

"Harapannya, mitra derad dapat hidup mandiri melalui program-program ini," tambahnya.

Terkait dengan tantangan, Eddy mengakui bahwa reintegrasi mitra deradikalisasi ke tengah masyarakat tidak selalu mudah. Namun, upaya tersebut terus berjalan dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga.

"Minat kewirausahaan memang bervariasi. Ada yang merasa kurang cocok berdagang atau bertani. Akan tetapi, kami terus mendampingi mereka agar bisa menekuni bidang yang sesuai," katanya.

Program kewirausahaan, lanjut dia, telah menjadi bagian dari strategi deradikalisasi BNPT sejak awal berdiri. Perkembangannya pun naik turun mengikuti situasi di lapangan.

Untuk itu, pihaknya berkomitmen melakukan inovasi dan terobosan agar program ini terus berkembang.

Dikatakan pula bahwa efisiensi pelaksanaan program dapat dicapai melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Solusinya adalah gotong royong kementerian/lembaga agar program mitra derad dapat berjalan optimal," ujarnya.

Kunjungan ke Surabaya ini sekaligus menjadi tindak lanjut amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menempatkan peningkatan program deradikalisasi sebagai kegiatan prioritas nasional.

"Kami bersyukur banyak masukan dan partisipasi dari mitra derad. Kami apresiasi Forkopimda Surabaya yang telah memfasilitasi kegiatan ini," katanya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menghadapi para tersangka kasus terorisme umumnya para penyidik menghindari melakukan kekerasan dalam upaya mengorek informasi. Pendekatan yang lebih lembut dan relasi kemanusiaan, kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono, cenderung lebih berhasil.

Ia merujuk pengalamannya saat masih menjadi penyidik di Densus 88 Antiteror dengan pangkat AKBP. Kala itu ada petinggi Jamaah Islamiyah (JI) yang ditangkap tapi selama tiga hari tiga malam tak mau bicara sepatah kata pun.

"Hingga dalam sebuah kesempatan kami menjadi makmum salat berjemaah dan mempersilakan dia menjadi imamnya," kata Eddy mengenang dalam acara peluncuran buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' karya Dr Noor Huda Ismail di Perpustakaan Nasional, Kamis (27/2/2025).

Sejak saat itu, dia melanjutkan, si petinggi JI mulai mau buka mulut. Eddy sendiri mengaku bukan ahli agama dan tak berdebat soal itu. Hanya, sebagai aparat penegak hukum, dirinya berkewajiban menegakkan undang-undang.

Dalam perjalanannya kemudian, JI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Belakangan banyak pentolannya yang ditangkap dan diadili. Pada 21 Desember 2024, sekitar 1.400 perwakilan mantan anggota JI menyampaikan deklarasi pembubaran diri dan menyatakan kesiapannya kembali ke pangkuan NKRI. Mereka juga menyatakan komitmen mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Mereka berkomitmen secara syar'i berdasar kesadaran dan kajian di antara mereka sendiri tak punya dasar dan tak ada gunanya memerangi pemerintah. Jadi, mereka tanpa rekayasa kembali ke NKR karena sadar pemerintah bukan thogut. Buktinya mereka merasakan sendiri masih bebas melaksanakan ibadah dan ajaran-ajaran agama," kata Eddy, yang memimpin BNPT sejak September 2024.

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono saat memberi sambutan acara peluncuran buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' karya Dr. Noor Huda Ismail di Perpustakaan Nasional (Sudrajat/detikcom)

Sebelumnya lulusan Akademi Kepolisian pada 1990 itu pernah menjadi Penyidik Muda Subdirektorat V/Siber Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri pada 2009. Dari situ dia kemudian berkarier di lingkungan Densus 88 Antiteror hingga menjadi Wakil Komandan Densus 88 pada 2017, lalu berkiprah di BNPT.

Pada bagian lain, Eddy menegaskan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) sepanjang 2024 telah memutus akses 3.000 akun media sosial yang terkait dengan radikalisme. Mayoritas akun tersebut berada di platform Facebook, Telegram, dan sebagainya. berkolaborasi dengan TNI, Polri, BIN, dan instansi terkait lainnya tetap melakukan pemantauan cikal bakal aksi terorisme, utamanya dari paham radikalisme.

"Di tengah isu efisiensi anggaran pun, kami tetap bahu-membahu untuk senantiasa siaga melakukan pencegahan," kata Eddy.

Secara khusus lelaki kelahiran Blora, Jawa Tengah, pada 16 Mei 1967 itu mengapresiasi buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' dan film 'Road to Silence' produksi komunitas Kreasi Prasasti Perdamaian yang diprakarsai Noor Huda Ismail. Kedua karya tersebut bisa menjadi edukasi dan literasi terhadap masyarakat yang rentan terpapar paham radikal terorisme.

"Buku dan film ini membantu kami untuk melakukan kontra-radikalisasi dan kampanye radikal terorisme," ujarnya.

(jat/dek)

BOGOR, iNewsBogor.id - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meluncurkan seri buku "Tercerahkan dalam Kedamaian" dengan judul "Secercah Kisah Mantan" dan "Menggali Akar Terorisme di Indonesia". Hasil kolaborasi antara akademisi, peneliti, birokrat dan mantan narapidana terorisme.

Adapun peluncuran buku ini merupakan perwujudan mandat negara terkait pencegahan yang diamanatkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018.

"Peluncuran ini merupakan wujud manifestasi mandat negara sesuai amanat Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018, karena disana kita diamanatkan untuk wajib melakukan pencegahan," jelas Kepala BNPT Komjen. Pol Eddy Hartono dalam Kegiatan Peluncuran Buku Hasil Kajian Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Menurut Eddy, upaya ini merupakan membangun kesiapsiagaan nasional dengan berkolaborasi dengan konsep pentahelix.

"Hari ini kami mencoba melaksanakan bagian dari pencegahan itu yakni kesiapsiagaan nasional.Kita berkolaborasi dengan para ahli, akademisi, birokrat, peneliti dan mantan napiter,"ujarnya.

Mantan Direktur Penegakan Hukum BNPT ini juga menjelaskan bahwa buku ini merupakan hasil kajian dan analisis 15 buku yang sering dijadikan rujukan oleh para pelaku tindak pidana terorisme.

"Sejak tahun 2023, kurang lebih 60 putusan mengamanatkan agar buku - buku yang mengancam ideologi ini dirampas oleh negara. Maka, kami berkewajiban mengkaji dan menganalisis dari buku - buku tersebut. Ditemukan 15 buku yang sering dijadikan rujukan oleh para pelaku tindak pidana terorisme, maka kami kaji dan hasilnya adalah buku yang kita luncurkan hari ini," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan Pendidikan adalah kunci untuk menanamkan nilai - nilai toleransi dan dirinya juga mengapresiasi BNPT atas peluncuran buku ini.

"Pendidikan adalah kunci untuk memperkuat kesadaran nilai - nilai toleransi, inklusif, dan mengembangkan wawasan kebangsaan serta cinta tanah air. Kami sangat mengapresiasi upaya BNPT yang telah bekerja dengan keras. Kami yakin buku ini akan menjadi referensi bagi akademisi, praktisi dan masyarakat umum dalam memahami akar radikalisme dan terorisme," ucap Satryo.

Peluncuran buku ini juga sesuai dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yakni penguatan ideologi Pancasila, sebagaimana disampaikan Wakil Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso.

"Kegiatan ini senafas dan sejiwa dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto yang pertama yakni penguatan ideologi Pancasila di negara ini," kata Sugiat.

Editor : Furqon Munawar

Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meluncurkan seri buku 'Tercerahkan dalam Kedamaian' dengan judul 'Secercah Kisah Mantan' dan 'Menggali Akar Terorisme di Indonesia'. Buku itu hasil kolaborasi antara akademisi, peneliti, birokrat, dan mantan narapidana terorisme.

Adapun peluncuran buku ini merupakan perwujudan mandat negara terkait pencegahan yang diamanatkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018. Hal itu diungkapkan oleh Kepala BNPT Komjen. Pol. Eddy Hartono, S.I.K., M.H., dalam Kegiatan Peluncuran Buku Hasil Kajian Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme di Jakarta, hari ini.

"Peluncuran ini merupakan wujud manifestasi mandat negara sesuai amanat Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018, karena disana kita diamanatkan untuk wajib melakukan pencegahan," kata Komjen Eddy dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

Menurut Komjen Eddy, upaya ini merupakan membangun kesiapsiagaan nasional dengan berkolaborasi dengan konsep pentahelix.

"Hari ini kami mencoba melaksanakan bagian dari pencegahan itu yakni kesiapsiagaan nasional.Kita berkolaborasi dengan para ahli, akademisi, birokrat, peneliti dan mantan napiter," ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa buku ini merupakan hasil kajian dan analisis 15 buku yang sering dijadikan rujukan oleh para pelaku tindak pidana terorisme.

"Sejak tahun 2023, kurang lebih 60 putusan mengamanatkan agar buku - buku yang mengancam ideologi ini dirampas oleh negara. Maka, kami berkewajiban mengkaji dan menganalisis dari buku - buku tersebut. Ditemukan 15 buku yang sering dijadikan rujukan oleh para pelaku tindak pidana terorisme, maka kami kaji dan hasilnya adalah buku yang kita luncurkan hari ini," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan pendidikan adalah kunci untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan dirinya juga mengapresiasi BNPT atas peluncuran buku ini.

"Pendidikan adalah kunci untuk memperkuat kesadaran nilai - nilai toleransi, inklusif, dan mengembangkan wawasan kebangsaan serta cinta tanah air. Kami sangat mengapresiasi upaya BNPT yang telah bekerja dengan keras. Kami yakin buku ini akan menjadi referensi bagi akademisi, praktisi dan masyarakat umum dalam memahami akar radikalisme dan terorisme," ujar Prof. Satryo.

Sementara itu, Wakil Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan buku tersebut juga sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yakni penguatan ideologi Pancasila.

"Kegiatan ini senafas dan sejiwa dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto yang pertama yakni penguatan ideologi Pancasila di negara ini," tutup Sugiat.

Sebagai informasi tambahan, buku ini dapat diakses melalui permintaan ke BNPT dan sudah tersedia di platform Google Play Book. Turut hadir dalam kegiatan ini, Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polkam RI Irjen. Pol. Dr. Andry Wibowo, Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK Fithriadi, Kepala Departemen Pelindungan Konsumen OJK Rudy Agus Purnomo serta pejabat di lingkungan BNPT.

(prf/ega)

Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk mencegah terorisme. Pencegahan dilakukan lewat cara kewirausahaan kepada mitra deradikalisasi.

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono mengatakan kolaborasi ini sebagai upaya negara hadir melakukan pencegahan terhadap penyebaran paham-paham radikal terorisme. Pencegahan terorisme dan masalah deradikalisasi jadi fokus BNPT kali ini.

"Jadi sebagai mitra kami, mitra daerah, kami berkolaborasi untuk yang PNM, memberikan wawasan kewirausahaan, sehingga kerja-kerja ini lebih aplikatif dan dirasakan oleh mitra deradikalisasi. Supaya kesejahteraan ini tumbuh berkembang, kesejahteraan di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat," kata Eddy kepada wartawan seusai pertemuan di Menara PNM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/13/2024).

Eddy ingin orang-orang yang pernah terpapar paham radikal ini dapat kembali ke masyarakat. Dengan upaya memberikan wawasan kewirausahaan, diharapkan dapat membuat mitra deradikalisasi itu mendapat kesejahteraan.

"Sehingga mitra-mitra deradikalisasi ini terintegrasi secara sosial, bisa bergabung dengan masyarakat, dan dapat diterima oleh masyarakat, dan bisa berkesinambungan untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya," kata dia.

Eddy menilai, pribadi seseorang dapat menangkal paham radikal terorisme bisa dibangun atau berasal keluarga dan kesejahteraan. Untuk mendapat kesejahteraan itu, maka mitra deradikalisasi wajib memiliki keterampilan atau pekerjaan.

"Nah, oleh sebab itu kami akan fokus kepada mitra-mitra deradikalisasi supaya mendapat keterampilan, mendapat usaha untuk tadi itu, bahwa kedepan ini lebih sesuai dengan kebijakan Pak Presiden, yaitu meningkatkan ketahanan pangan," ungkapnya.

Pada kesempatan serupa, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengatakan kolaborasi ini memberikan kesempatan baginya untuk mendapat informasi terkait kondisi masyarakat. Informasi itu selanjutnya digunakan untuk mewujudkan program yang efektif di masyarakat.

"Kami juga butuh informasi dari BNPT, agar program-program pemberdayaan kami tepat, kesasaran. Pasti BNPT ada informasi tentang situasi masyarakat di bawah. Dan untuk sebuah program pemberdayaan yang efektif, harus berdasarkan data dan informasi yang memadai," jelas Arief.

Kolaborasi antara BNPT dan PNM sejatinya sudah terjalin sejak 2021. Namun kala itu, kolaborasi masih sebatas bertukar informasi.

"Sekarang kami lebih kepada aksi-aksi lapangan. Kalau yang 2021 sampai kemarin lebih banyak oper data, tukar-mentukar informasi, dan sekarang dalam bentuk aksi-aksi konkret," kata Arief.

Arief sepakat dengan dengan Eddy soal membangun kesejahteraan warga agar tak mudah terpapar paham radikal. Untuk itu dia mendukung penuh semua upaya mencegah terorisme dan radikalisme yang digagas BNPT.

"Yang penting kan ekonominya, kesejahteraannya yang terdukung kan. Kalau bahasa beliau tadi, ini mohon maaf Pakm bahasa beliau tanahnya kita tidak suburkan. Dengan ekonominya yang meningkat, tanahnya tidak kita suburkan untuk tumbuhnya tadi (radikalisme atau terorisme)," ucapnya.

(aud/aud)

Jakarta (ANTARA) -

JAKARTA - Komjen Pol Agus Andrianto yang kini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih dikenal sebagai Perwira Tinggi (Pati) Polri dengan berbagai prestasi dan telah menduduki berbagai posisi penting.

Agus Andrianto telah dilantik menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 21 Oktober 2024. Jabatan baru di kabinet Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini membuatnya harus meninggalkan jabatan sebelumnya di Polri sebagai Wakil Kapolri.

Posisi nomor dua di Polri itu telah diemban olehnya sejak tahun 2023 lalu.

Tidak hanya diangkat sebagai menteri, Agus juga telah dianugerahi pangkat jenderal kehormatan oleh Presiden. Penghargaan ini diberikan karena ia telah menunjukkan dedikasi luar biasa selama berkarir di Kepolisian.

Profil Komjen Pol Agus Andrianto

Agus Andrianto lahir pada 16 Februari 1967 di Blora, Jawa Tengah. Kariernya di Polri dimulai setelah lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989.

Keilmuannya di bidang kepolisian lantas dilanjutkan dengan mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan lanjutan, termasuk di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti) dan berbagai kursus di dalam dan luar negeri.

Selain mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Polri, Agus juga tercatat mendapat gelar magister Ilmu Hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kariernya dimulai ketika dia menerima tugas di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Pada tahun 1992 Agus ditunjuk sebagai Kapolsek Sumbul, lalu menjadi Kapolsek Parapat pada 1993 serta Kapolsek Percut Seituan pada tahun 1995.



Pada tahun 1997, Agus dipercaya menjabat Kapuskodalops Polres Lampung Selatan, Kasat Serse Poltabes Medan 1999, Kasubag Binops Bag Serse Ek Polda Jatim 2001, Kasubag Binops Bag Serse Um Polda Jatim 2001, Wakapolres KP3 Tanjungperak 2003, Pamen Polda Jatim 2005, serta Kasat I/Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya 2006.

Agus juga merasakan kursi Dir Psikotropika dan Prekursor Deputi Bid Pemberantasan BNN pada 2015, Dirtipidum Bareskrim Polri 2016, dan Wakapolda Sumatera Utara 2017.

Salah satu tonggak penting dalam kariernya adalah ketika ia diangkat sebagai Kapolda Sumatera Utara pada tahun 2018. Dalam posisi ini, Agus berhasil menangani sejumlah kasus besar, termasuk upaya untuk memberantas peredaran narkotika di wilayah Sumatera Utara.

Karena prestasinya, Agus dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan strategis di Mabes Polri seperti, Kepala Divisi Humas Polri dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Saat menjabat Kabaharkam Polri, Agus juga dipercaya menjadi Kepala Operasi Terpusat (Kaopspus) Kontinjensi Aman Nusa II-Penanganan Covid-19.

Hingga pada Februari 2021, ia diangkat sebagai Kepala Bareskrim Polri. Dua tahun setelahnya, Agus mendapat kepercayaan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk menjadi Wakapolri.

Selama kariernya, Agus pernah dianugerahi beberapa tanda jasa , yakni Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Bhayangkara Pratama, dan Bintang Bhayangkara Nararya.

Lalu, Satyalancana Pengabdian 24 tahun, Satyalancana Pengabdian 16 tahun, Satyalancana Pengabdian 8 tahun Satyalancana Jana Utama, Satyalancana Ksatria Bhayangkara, Satyalancana Karya Bhakti, Satyalancana Bhakti Pendidikan, Satyalancana GOM VII, dan Satyalancana GOM IX.

Selanjutnya, Satyalancana Seroja, Satyalancana Dharma Nusa, Satyalancana Bhakti Nusa, Satyalancana Operasi Kepolisian, serta Satyalancana Kebaktian Sosial.

Jenderal bintang tiga ini memiliki 4 Brevet, yakni Brevet Pelopor Brimob, Brevet Selam Polri, Brevet Para Penerjun, dan Brevet Penyidik.

Itulah profil dari Komjen Pol Agus Andrianto. Tak heran jika jabatan menteri dipercayakan padanya, mengingat pengalaman Agus di Polri memang mumpuni.

JAKARTA - Komjen Pol Agus Andrianto yang kini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih dikenal sebagai Perwira Tinggi (Pati) Polri dengan berbagai prestasi dan telah menduduki berbagai posisi penting.

Agus Andrianto telah dilantik menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 21 Oktober 2024. Jabatan baru di kabinet Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini membuatnya harus meninggalkan jabatan sebelumnya di Polri sebagai Wakil Kapolri.

Posisi nomor dua di Polri itu telah diemban olehnya sejak tahun 2023 lalu.

Tidak hanya diangkat sebagai menteri, Agus juga telah dianugerahi pangkat jenderal kehormatan oleh Presiden. Penghargaan ini diberikan karena ia telah menunjukkan dedikasi luar biasa selama berkarir di Kepolisian.

Profil Komjen Pol Agus Andrianto

Agus Andrianto lahir pada 16 Februari 1967 di Blora, Jawa Tengah. Kariernya di Polri dimulai setelah lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989.

Keilmuannya di bidang kepolisian lantas dilanjutkan dengan mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan lanjutan, termasuk di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti) dan berbagai kursus di dalam dan luar negeri.

Selain mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Polri, Agus juga tercatat mendapat gelar magister Ilmu Hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kariernya dimulai ketika dia menerima tugas di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Pada tahun 1992 Agus ditunjuk sebagai Kapolsek Sumbul, lalu menjadi Kapolsek Parapat pada 1993 serta Kapolsek Percut Seituan pada tahun 1995.

JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mendapatkan kenaikan pangkat kehormatan dari Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) menjadi Jenderal Polisi Kehormatan (Horn). Upacara kenaikan pangkat kehormatan itu akan dilaksanakan hari ini.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan upacara kenaikan pangkat kehormatan digelar sekaligus pelepasan Agus Andrianto sebagai Wakapolri.

"Besok ada acara pelepasan Pak Wakapolri yang lama, Pak Agus Andrianto kebetulan beliau mendapatkan jabatan Menteri. Kebetulan beliau dapat penghargaan jenderal (kehormatan)," kata Sandi kepada wartawan di Mabes Polri, Selasa (12/11/2024).

Kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi diberikan Presiden Prabowo Subianto berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 106/POLRI/ TAHUN 2024 tentang Kenaikan Pangkat Kehormatan Dalam Golongan Perwira Tinggi.

Pangkat itu, kata Sandi, diberikan Prabowo kepada Agus atas dedikasinya selama menjabat di instansi kepolisian.

"Karena beliau berdedikasi di kepolisian dengan karya-karya beliau, kehormataan jadi menteri," katanya.

JAKARTA - TERDAPAT tiga Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi paling senior yang berpeluang menjabat sebagai Wakil Kapolri (Wakapolri) untuk menggantikan Komjen Pol. Agus Andrianto yang ditunjuk menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Agus Andrianto merupakan salah satu Perwira Tinggi (Pati) senior di Polri. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1989. Sebelum jadi Wakapolri, Agus sempat menjabat sebagai Kabareskrim.

Belum lama ini, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memperoleh kandidat wakapolri yang baru. Namun nama-nama tersebut belum dipublikasikan.



Meski begitu Irjen Sandi Nugroho menyebutkan jika posisi wakapolri terbuka tidak hanya untuk jenderal bintang tiga saja, namun juga bintang dua.

Meski begitu, kemungkinan besar yang akan mengisi posisi nomor dua di Polri itu adalah perwira senior.

3 Komjen Polisi Paling Senior yang Berpeluang jadi Wakapolri

1. Komjen Pol. Agung Setya Imam Effendi

Foto/Wikipedia

Komjen Pol. Agung Setya Imam Effendi yang merupakan lulusan Akpol 1988 ini menjadi salah satu Pati Polri yang paling senior, mengingat hampir seluruh jabatan Komjen Polisi saat ini diduduki oleh lulusan Akpol 1989, 1990, dan 1991.

Meski begitu, pria kelahiran 8 Maret 1967 tersebut kemungkinan kecil bisa menjadi wakapolri karena baru saja mendapat jabatan baru pada 18 Oktober 2024. Dirinya kini tengah bertugas sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (Waka BIN).

Dalam riwayat kariernya sendiri, pria asal Wonosobo ini dianggap cukup berpengalaman dengan pernah menduduki posisi Kapolda Riau tahun 2019, Asops Kapolri pada 2021, dan Kapolda Sumatera Utara di 2023.

Sebelum menjabat sebagai Waka BIN, Agung Setya sempay diberi tugas untuk menjadi Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) pada 26 Juni 2024.

2. Komjen Pol. Verdianto Iskandar Bitticaca

Foto/Ist

Komjen Pol. Verdianto Iskandar Bitticaca juga merupakan salah satu dari dua lulusan Akpol 1988 yang masih aktif di Polri sebagai Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi.

Komjen Pol. Verdianto yang lahir pada 4 Januari 1967, kini tengah bertugas sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi. Jabatan tersebut telah diemban olehnya sejak 20 September 2024.

Sebelumnya, Verdianto sempat diberi amanah untuk menjabat sebagai Asops Kapolri di tahun 2023, dan Kapolda Sulawesi Barat pada tahun 2022.

Pria asal Makassar itu juga sempat mengisi posisi Karo Ops Polda Metro Jaya tahun 2016, Danpaspelopor Korbrimob Polri di 2018, dan Kakorpolairud Baharkam Polri pada 2020.

3. Komjen Pol. Ahmad Dofiri

Foto/Wikipedia

Terakhir ada nama Komjen Pol. Ahmad Dofiri yang satu angkatan dengan Komjen Pol. Agus Andrianto, dimana mereka lulus dari Akpol tahun 1989. Saat ini pria asal Indramayu itu tengah menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum Polri.

Bisa dibilang jika jenderal bintang tiga kelahiran 4 Juni 1967 ini menjadi kandidat kuat Wakapolri mengingat pengalamannya yang cukup banyak mengisi jabatan strategis.

Sebut saja seperti Kabaintelkam Polri di tahun 2021, dan Kapolda Jawa Barat pada 2020.

Dirinya juga pernah menjabat sebagai Kapolda Banten, Karosunluhkum Divkum Polri, dan Kapolda DIY di tahun 2016, serta menjadi Asisten Logistik Kapolri pada 2019.

Itulah tiga Komjen Polisi paling senior yang berpeluang menjadi Wakapolri. Meski begitu, selain mereka ada beberapa nama yang cukup potensial seperti Komjen Pol. Fadil Imran, Komjen Pol. Wahyu Widada, dan Komjen Pol. Marthinus Hukom.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bakal segera menunjuk Wakapolri baru pengganti Komjen Pol Agus Andrianto. Hal itu dilakukan menyusul masuknya Agus menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam kabinet Merah Putih.

"Iya betul (dipilih langsung oleh Kapolri)," kata Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Pol Dedi Prasetyo, Senin (21/10/2024).

Dedi menjelaskan, posisi Wakapolri akan diisi oleh perwira tinggi (Pati) Polri. Namun, dirinya belum bisa memerinci siapa sosok yang akan menggantikan Agus. Sebab, penunjukan Wakapolri akan langsung dilakukan oleh Kapolri.

"Iya masih menunggu dulu (dari Kapolri)," katanya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan jajaran Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Salah satu yang diumumkan ialah Komjen Pol Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.