SUMBAWA, KOMPAS.com - Guna mencegah warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban penipuan dan eksploitasi di luar negeri, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar mengambil langkah tegas dengan memperketat pengurusan paspor.

Langkah ini ditujukan untuk menghindari rekrutmen WNI sebagai admin judi online dan operator scamming, serta untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa, Tedy Anugraha, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pencegahan secara masif dengan memperdalam wawancara saat pengurusan dokumen paspor.

"Kami perketat dan perdalam di wawancara paspor. Misalnya kami tanya apa tujuannya bepergian ke negara tersebut," ujar Tedy saat ditemui pada Selasa (15/4/2025).

Pendalaman wawancara ini bertujuan memastikan bahwa warga yang ingin keluar negeri tidak terjebak dalam praktik ilegal.

Tedy mengakui bahwa belakangan ini banyak WNI yang terjebak menjadi admin judi online dan operator scamming, yang mengalami berbagai persoalan di luar negeri.

"Kebanyakan penempatan admin di negara Kamboja, Filipina, dan Myanmar. Mereka diiming-imingi kerja di kasino tetapi ternyata tidak," ujarnya.

Modus operandi yang digunakan oleh para perekrut adalah menjanjikan gaji tinggi dengan pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus, sehingga menarik minat calon pekerja, terutama anak muda dan lulusan sarjana.

"Mudah-mudahan dengan edukasi, kejahatan semacam itu bisa diminimalisir," harapnya.

Tedy juga menekankan bahwa pihaknya berupaya mencegah masyarakat menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) yang tidak sesuai prosedur.

"Biasanya ketahuan karena keceplosan saat diwawancara dan diberi pertanyaan menjebak. Atau mau jalan-jalan tetapi jawabannya mencurigakan," ucapnya.

Kantor Imigrasi Sumbawa juga fokus pada pembinaan di tingkat desa.

"Bagaimana membangun sinergi Imigrasi dan desa menuju layanan yang lebih dekat dan terintegrasi," kata Tedy.

Tujuannya adalah untuk mempermudah akses informasi terkait layanan keimigrasian, termasuk pengawasan orang asing dengan melibatkan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan kantor Imigrasi.

"Kami berikan informasi layanan keimigrasian, khususnya kepada masyarakat yang lebih cepat dan akurat dengan sistem digital," tambahnya.

Tedy menegaskan bahwa kerja sama lintas sektor akan terus diperkuat dan sosialisasi akan dimasifkan untuk mencegah TPPO.

"Kami imbau kepada semua agar gunakan prosedur resmi. Kami akan sosialisasi hingga desa binaan," harapnya.

Saat ini, desa binaan Imigrasi terletak di Kecamatan Moyo Hulu, dan pihaknya berencana untuk memperluas sosialisasi ke kecamatan lain, terutama yang banyak menjadi PMI.

Tedy meminta masyarakat yang ingin menjadi PMI untuk mempersiapkan kemampuan (skill) terlebih dahulu.

"Jangan serta merta tergiur gaji besar dan iming-iming, agar kita bisa kurangi PMI unprosedural," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Agensi Gold Medalist mengambil tindakan hukum terkait postingan jahat terhadap aktor Kim Soo Hyun.

Agensi membuat pernyataan tertulis pada Selasa (15/4/2025).

Kata Gold Medalist, baru-baru ini, postingan, komentar, dan informasi palsu yang ditujukan kepada Kim Soo Hyun telah diunggah dan disebarkan secara daring tanpa pandang bulu.

"Secara khusus, konten spekulatif yang tidak berdasar dan klaim yang tidak terverifikasi telah dibagikan secara terus-menerus dan berulang kali, yang menyebabkan masyarakat membentuk kesalahpahaman dan merusak reputasi artis kami," kata Gold Medalist, dilansir Soompi.

"Fitnah jahat, penyebaran informasi palsu, serangan pribadi, dan pelecehan seksual, yang marak di komunitas daring dan media sosial, merupakan tindakan kriminal yang tidak boleh dianggap enteng," imbuh Gold Medalist.

Gold Medalist telah membuat laporan hukum berdasarkan bukti yang dikirim penggemar secara aktif dan pemantauan internal mereka sendiri.

"Kami mengajukan pengaduan hukum kepada otoritas investigasi pada tanggal 14 April atas tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Jaringan Informasi dan Komunikasi dan penghinaan berdasarkan Undang-Undang Pidana," tutur Gold Medalist.

Tindakan yang disebut "penghancur dunia maya" yang mengeksploitasi anonimitas untuk membuat berita palsu dan memproduksi video serta film pendek yang memicu perundungan dunia maya juga menjadi perhatian serius.

"Karena identitas para penghancur dunia maya tersebut kini terungkap dan tindakan hukum sedang diambil, kami juga akan menanggapi dengan tegas dalam koordinasi dengan perwakilan hukum luar negeri terhadap platform asing seperti YouTube dan X (dulu Twitter)," tutur mereka.

Sebagaimana diketahui, belakangan ini Kim Soo Hyun dirundung skandal asmara masa lalunya dengan mendiang aktris Kim Sae Ron.

Keluarga Kim Sae Ron menyebut Kim Soo Hyun memacari sang aktris saat masih di bawah usia legal dan menagih uang 700 Won (Rp 7,8 miliar).

Tagihan itu membuat Kim Sae Ron stres.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut tidak banyak perubahan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) aparat penegak hukum (APH) dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Terkait dengan tupoksi di antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, saya rasa tidak banyak berubah, hampir enggak ada,” kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa.

Berdasarkan draf yang diterima dari DPR, menurut Supratman, revisi KUHAP lebih banyak mengatur soal hak-hak tersangka. Selain itu, revisi KUHAP juga menyangkut soal pengaturan keadilan restoratif.

“Kalau saya lihat, ya, dari draf yang dari DPR terkait KUHAP itu lebih banyak terkait dengan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan [tindak pidana]. Dalam hal, ini adalah tersangka,” ujarnya.

Dia pun menyebut revisi KUHAP didominasi pengaturan yang menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Menurut Menkum, pihaknya sedang menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi KUHAP. Dalam hal ini, Kementerian Hukum akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga terkait, termasuk Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Sekretariat Negara.

“Untuk meminta masukan dalam rangka penyusunan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa KUHAP yang baru akan menjamin HAM.

“Saya berkeyakinan bahwa KUHAP baru kita ini akan mengekspresikan amandemen UUD NRI Tahun 1945 tentang HAM,” ucap Yusril saat ditemui di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Kamis (20/3).

Ia menjelaskan, salah satu bentuk penjaminan hak asasi manusia dalam KUHAP baru ialah penegasan mengenai batas waktu status tersangka.

Dia menyebut draf KUHAP baru mengatur status tersangka paling lama untuk dua tahun.

Menurut dia, penetapan status tersangka terhadap seseorang dapat menciptakan beban moral. Namun, KUHAP yang lama belum mengatur batas waktu yang jelas kapan status tersangka berakhir jika tidak kunjung diadili di pengadilan.

Dengan begitu, selain menjamin HAM, Yusril meyakini bahwa KUHAP baru juga menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

RUU KUHAP juga masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 yang diusulkan oleh Komisi III DPR RI. RUU ini dinilai penting untuk segera dibahas karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan berlaku mulai tahun 2026.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut tidak banyak perubahan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) aparat penegak hukum (APH) dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Terkait dengan tupoksi di antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, saya rasa tidak banyak berubah, hampir enggak ada,” kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa.

Berdasarkan draf yang diterima dari DPR, menurut Supratman, revisi KUHAP lebih banyak mengatur soal hak-hak tersangka. Selain itu, revisi KUHAP juga menyangkut soal pengaturan keadilan restoratif.

“Kalau saya lihat, ya, dari draf yang dari DPR terkait KUHAP itu lebih banyak terkait dengan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan [tindak pidana]. Dalam hal, ini adalah tersangka,” ujarnya.

Dia pun menyebut revisi KUHAP didominasi pengaturan yang menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Menurut Menkum, pihaknya sedang menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi KUHAP. Dalam hal ini, Kementerian Hukum akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga terkait, termasuk Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Sekretariat Negara.

“Untuk meminta masukan dalam rangka penyusunan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa KUHAP yang baru akan menjamin HAM.

“Saya berkeyakinan bahwa KUHAP baru kita ini akan mengekspresikan amandemen UUD NRI Tahun 1945 tentang HAM,” ucap Yusril saat ditemui di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Kamis (20/3).

Ia menjelaskan, salah satu bentuk penjaminan hak asasi manusia dalam KUHAP baru ialah penegasan mengenai batas waktu status tersangka.

Dia menyebut draf KUHAP baru mengatur status tersangka paling lama untuk dua tahun.

Menurut dia, penetapan status tersangka terhadap seseorang dapat menciptakan beban moral. Namun, KUHAP yang lama belum mengatur batas waktu yang jelas kapan status tersangka berakhir jika tidak kunjung diadili di pengadilan.

Dengan begitu, selain menjamin HAM, Yusril meyakini bahwa KUHAP baru juga menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

RUU KUHAP juga masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 yang diusulkan oleh Komisi III DPR RI. RUU ini dinilai penting untuk segera dibahas karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan berlaku mulai tahun 2026.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa pihaknya menunggu aturan resmi soal legalisasi tanaman kratom.

"Kami tidak mau mendahului," ujar Pigai dalam konferensi pers usai mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Marthinus Hukom di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, Kementerian HAM masih dalam posisi menunggu karena saat ini hanya terdapat penelitian yang menyatakan bahwa tanaman kratom mengandung zat narkotika.

"Hasil dari kajian lain, termasuk juga dari BNN menyatakan agak sedikit mengandung narkotika. Ini 'kan baru kajian, based on science (berdasarkan sains), tinggal kami menunggu keputusan dan peraturan," jelasnya.

Oleh sebab itu, apabila terdapat peraturan yang melarang pemakaian kratom, Kementerian HAM akan bersikap sama sesuai dengan aturan.

Pigai berharap ketentuan tersebut dapat diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU Narkotika).

"Mudah-mudahan revisi undang-undang ini punya sikap yang jelas, dan bisa dirumuskan secara eksplisit, dia (kratom) dimasukkan sebagai jenis narkotika Golongan I," ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal/Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Hak Asasi Manusia akan segera memanggil pihak Taman Safari Indonesia, terkait dugaan pelanggaran HAM berat yang dialami oleh mantan pemain sirkusOriental Circus Indonesia (OCI).

“Kami juga akan mengupayakan untuk mendapatkan informasi dari pihak yang dilaporkan sebagai pelaku tindakan yang tadi disampaikan. Kami akan lakukan secepatnya,” kata Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, di Kantor Kementerian HAM, Selasa (15/4/2025).

“Karena salah satu upayanya kan memang mencegah supaya yang praktik yang sekarang terjadi itu tidak terjadi lagi. Dan itu harus cepat, mudah-mudahan dalam minggu-minggu ke depan kita sudah bisa lakukan,” tambah dia.

Langkah ini diambil setelah sejumlah mantan pemain sirkus menyampaikan kesaksian langsung mengenai kekerasan, eksploitasi, hingga perbudakan yang mereka alami.

Dia mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan berbagai lembaga, termasuk Komnas HAM dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), untuk menindaklanjuti laporan para korban.

"Sudah melaporkan juga ke Komnas HAM, jadi kami akan berkoordinasi dengan Komnas HAM,” ujar Mugiyanto.

“Karena kami ingin mendapatkan informasi yang komprehensif, setelah kami mendapatkan laporan dari para korban, kami juga akan mengupayakan untuk mendapatkan informasi dari pihak yang dilaporkan sebagai pelaku tindakannya," tambahnya.

Mugiyanto menegaskan, pemanggilan ini penting dilakukan untuk mencegah praktik kekerasan serupa agar tidak terus berulang di masa depan.

"Karena salah satu upayanya memang mencegah supaya yang praktik yang sekarang terjadi itu tidak terjadi lagi. Dan itu harus cepat. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ke depan kita sudah bisa lakukan," tegasnya.

Kasus dugaan pelanggaran HAM ini menyeruak ke publik setelah para mantan pemain sirkus, yang mayoritas adalah perempuan, menceritakan pengalaman pahit mereka, mulai dari kekerasan fisik, perlakuan tidak manusiawi, hingga dipisahkan dari identitas keluarga mereka sejak usia dini.

Head of Media and Digital Taman Safari Indonesia Group, Finky Santika, mengatakan masalah tersebut melibatkan individu tertentu.

Dia memastikan pihaknya tidak memiliki keterikatan hubungan bisnis dengan mantan pemain sirkus tersebut.

“Taman Safari Indonesia Group sebagai perusahaan ingin menegaskan bahwa kami tidak memiliki keterkaitan, hubungan bisnis, maupun keterlibatan hukum dengan eks pemain sirkus yang disebutkan dalam video tersebut,” kata Finky dalam keterangan resmi.

Dia menegaskan, Taman Safari Indonesia Group merupakan badan usaha berbadan hukum yang berdiri secara independen dan tidak terafiliasi dengan pihak yang dimaksud.

“Kami menilai bahwa permasalahan tersebut bersifat pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Taman Safari Indonesia Group secara kelembagaan,” jelasnya.

Dia menegaskan, hak setiap individu untuk menyampaikan pengalaman pribadinya. Namun dia berharap nama dan reputasi Taman Safari Indonesia Group tidak disangkutpautkan dalam permasalahan ini.

“Kami berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG), kepatuhan hukum, serta etika bisnis yang bertanggung jawab,” jelasnya.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersikap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di ruang digital dan tidak mudah terpengaruh oleh konten yang tidak memiliki dasar fakta maupun keterkaitan yang jelas,” tegas dia.

JAKARTA, investor.id - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyayangkan terjadinya dugaan suap vonis lepas kasus ekspor crude palm oil (CPO). Suap senilai Rp 60 miliar tersebut melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) Muhammad Arif Nuryanta dan tiga hakim lainnya.

Sahroni menilai, kasus tersebut dapat dijadikan momentum untuk melakukan reformasi lembaga peradilan secara komprehensif. Hal ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

"Kita berharap reformasi hakim di Republik ini harus dibenahi. Kita nggak mau masyarakat hilang trust-nya terhadap kita," ujar Sahroni di kantor Polres Metro Jakarta Timur, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Menurut Sahroni, reformasi lembaga peradilan merupakan salah satu kerja berat pemerintahan Prabowo Subianto. Dia berharap ada langkah-langkah konkret melakukan pembenahan dan mengajak seluruh elemen masyarakat terus mengkawal aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.

"Teman-teman terus mengawasi apa yang menjadi kekurangan dari apa yang ada sekarang baik polisi, kejaksaan, KPK, proses penegakan hukum yang memang tidak sempurna, tapi minimal kita mau perbaiki apa yang menjadi kekurangan," imbuh dia. 

Sahroni juga mendesak pihak yang terlibat dalam kasus suap hakim ini ditindak tegas. Komisi III bakal mendukung instansi penegak hukum memberantas mafia peradilan.

"Saya minta kejaksaan untuk jerat semua yang terlibat, pidanakan, dan jangan ragu untuk ungkap semua. Kami di Komisi III akan back up penuh,” tegas Sahroni.

Sahroni mengaku miris dengan kasus suap terkait korupsi pengurusan izin ekspor minyak mentah atau crude palm oil (CPO) tersebut. Hal itu sangat merusak lembaga peradilan. Dia pun meminta Mahkamah Agung (MA) memperketat pengawasan internal. Hal itu perlu dilakukan untuk menindak hakim-hakim nakal. 

"Buat mekanisme untuk memastikan tidak ada aliran-aliran dana mencurigakan, apalagi antara hakim. Tidak menutup kemungkinan uang haram dari suap ini juga mengalir ke pejabat yang lebih tinggi, seperti kasus Zarof Ricar kemarin. Jadi ada komplotannya," pungkas Sahroni.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah mantan pemain sirkus dari Oriental Circus Indonesia (OCI) yang beroperasi di Taman Safari mengadukan dugaan praktik eksploitasi, kekerasan, hingga perbudakan yang mereka alami selama bertahun-tahun bekerja.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kementerian HAM, Selasa (15/4/2025), mantan pemain yang mayoritas perempuan menyampaikan langsung kesaksian pilu mereka kepada Wakil Menteri HAM Mugiyanto.

“Jadi memang hari ini kami mendengarkan mereka. Kami sudah membaca dan mendengar, karena kasus ini memang sudah viral tentang apa yang terjadi pada mantan karyawan Oriental Circus Indonesia. Mereka minta audiensi, dan kami terima serta dengarkan,” kata Mugiyanto.

Kata Mugiyanto, mendengarkan suara korban merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam pertemuan itu, para korban diminta menyampaikan testimoni mengenai pengalaman traumatis mereka selama bekerja di sirkus, meski proses itu tidak mudah.

“Kami tadi menegaskan permintaan maaf kepada mereka karena kami harus meminta mereka menyampaikan testimoni. Testimoni tentang hal-hal yang traumatik, menyakitkan, yang pahit itu tidak mudah. Tapi kami membutuhkan itu sebagai bagian dari proses pencarian keadilan,” ujar Mugiyanto.

Ia juga menyoroti dalam kesaksian para korban, banyak aspek pelanggaran yang terungkap, termasuk pelanggaran atas hak dasar seperti identitas.

Beberapa korban bahkan tidak mengetahui asal-usul atau identitas keluarga mereka, sebuah kondisi yang menurut Mugiyanto merupakan persoalan serius.

“Ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasan. Salah satu yang penting adalah soal identitas. Identitas seseorang adalah hak dasar, dan beberapa dari mereka bahkan tidak tahu siapa orang tuanya,” tegasnya.

Wamen HAM juga memastikan, pihaknya berupaya untuk mencegah praktik serupa agar tidak kembali terjadi.

“Setelah mendengar laporan dari para korban, kami juga akan mencari keterangan dari pihak yang dilaporkan sebagai pelaku. Ini harus kami lakukan secepatnya untuk mencegah hal yang sama terulang,” tegas Mugiyanto.

Pengacara korban, Muhammad Soleh, mengatakan penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM yang menimpa mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia cukup lamban.

Ia berharap pemerintah khususnya Kementerian HAM segera membentuk tim pencari fakta untuk mengusut tuntas dugaan eksploitasi dan kekerasan yang dialami para korban.

“Ketika kita viralkan ini, tidak ada upaya sama sekali. Harapan saya, Kementerian HAM membentuk tim pencari fakta,” ujar Muhammad Soleh.

Soleh menegaskan, pengungkapan ini baru permukaan, karena ia meyakini masih banyak korban lain yang hingga kini belum terungkap dan bahkan masih berada di lingkungan Taman Safari.

“Sekarang, para korban harus didengar dan masih banyak korban yang masih ada di Taman Safari. Itu harus diungkap. Mereka pasti punya orang tua, baik yang masih hidup ataupun sudah tidak,” tambahnya.

Ia juga menyayangkan sikap pihak Taman Safari Indonesia yang menurutnya belum menunjukkan iktikad baik atau pengakuan atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi selama bertahun-tahun.

“Sampai saat ini, Taman Safari Indonesia tidak mengakui kesalahan, seolah tidak ada pelanggaran dan kekejaman yang dilakukan. Menurut saya, ini jelas perlu ada keadilan,” tegas Soleh.

Kata Taman Safari

Terpisah, Head of Media and Digital Taman Safari Indonesia Group, Finky Santika, mengatakan masalah tersebut melibatkan individu tertentu.

Dia memastikan, pihaknya tidak memiliki keterikatan hubungan bisnis dengan mantan pemain sirkus tersebut.

“Taman Safari Indonesia Group sebagai perusahaan ingin menegaskan bahwa kami tidak memiliki keterkaitan, hubungan bisnis, maupun keterlibatan hukum dengan eks pemain sirkus yang disebutkan dalam video tersebut,” kata Finky dalam keterangan resmi.

Dia menegaskan, Taman Safari Indonesia Group merupakan badan usaha berbadan hukum yang berdiri secara independen dan tidak terafiliasi dengan pihak yang dimaksud.

“Kami menilai bahwa permasalahan tersebut bersifat pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Taman Safari Indonesia Group secara kelembagaan,” jelasnya.

Dia menegaskan, hak setiap individu untuk menyampaikan pengalaman pribadinya.

Namun dia berharap nama dan reputasi Taman Safari Indonesia Group tidak disangkutpautkan dalam permasalahan itu.

“Kami berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG), kepatuhan hukum, serta etika bisnis yang bertanggung jawab,” jelasnya.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersikap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di ruang digital dan tidak mudah terpengaruh oleh konten yang tidak memiliki dasar fakta maupun keterkaitan yang jelas,” tegas dia.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 3 hakim penerima suap untuk memberikan vonis lepas kepada terdakwa korporasi korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng sebagai tersangka. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sahroni berharap adanya reformasi hakim.

"Kita ini republik ini lagi banyak sekali kasus perkara, baik penegakan hukum, dan Kejaksaan menangkap dugaan Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Pusat, kita berharap reformasi hakim di republik ini harus dibenahi," kata Sahroni di Polres Metro Jaktim, Jakarta Timur, Selasa (15/4/2025).

Menurut Sahroni, reformasi hakim perlu dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan tidak hilang. Dia mengatakan hal itu merupakan tugas besar yang harus dilakukan oleh pemerintahan baru saat ini.

"Dan kita nggak mau masyarakat ini hilang trust-nya terhadap kita. Nah dari sini inilah bentuk kerja berat dari pemerintahan baru, yang baru beberapa bulan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama," ucapnya.

Dia juga mengajak semua pihak terus mengawasi aparat penegak hukum. Menurutnya, meski masih ada kekurangan, perbaikan terus dilakukan oleh aparat penegak hukum.

"Dan teman-teman terus mengawasi apa yang menjadi kekurangan sekarang ini, baik polisi, Kejaksaan, KPK, proses penegakan hukum yang tidak sempurna, tapi minimal kita mau perbaiki apa yang jadi kekurangan," katanya.

Untuk diketahui, Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap penanganan perkara di PN Jakarta Pusat. Selain itu, ada pula 3 hakim, serta panitera muda pada PN Jakarta Utara dan pengacara yang turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Kasus suap dan gratifikasi itu berkaitan dengan vonis onstslag atau putusan lepas pada kasus korupsi ekspor bahan baku minyak goreng. Majelis hakim saat itu memberikan putusan lepas pada terdakwa korporasi.

Tiga hakim itu adalah hakim Agam Syarif Baharudin, hakim Ali Muhtaro, dan hakim Djuyamto. Ketiganya diduga menerima uang suap senilai Rp 22,5 miliar atas vonis lepas tersebut.

Tiga hakim itu bersekongkol dengan Muhammad Arif Nuryanta selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; Marcella Santoso dan Ariyanto selaku pengacara; serta panitera muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan empat hakim sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) untuk tiga perusahaan besar pada Minggu (13/4/2025) malam.

Mereka adalah Agam Syarif Baharuddin (ASB) dan Ali Muhtarom (AM) yang merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta (PN) Pusat. Lalu hakim PN Jakarta Selatan, Djuyamto (DJU).

Kejagung menduga ketiga tersangka menerima suap dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta (MAN) sebesar Rp 22,5 miliar agar putusan perkara tiga korporasi besar itu onslag atau putusan lepas.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong reformasi lembaga peradilan secara menyeluruh usai empat hakim terlibat kasus dugaan suap dalam mengatur perkara kasus korupsi ekspor CPO.

"Sudah saatnya lembaga kehakiman direformasi secara keseluruhan," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

Sahroni juga mendesak pihak yang terlibat ditindak tegas. Ia menyampaikan, Komisi III bakal mendukung instansi penegak hukum memberantas mafia peradilan.

Pasalnya, ia mengaku miris dengan kasus suap yang melibatkan empat hakim menjadi tersangka tersebut yang berpotensi merusak lembaga peradilan.

"Saya miris sekali melihat carut marut lembaga kehakiman kita yang ramai diisi kasus korupsi. Keberadaan mafia peradilan ini sudah sangat merusak," ujar Sahroni.

Tak cuma itu, ia meminta Mahkamah Agung (MA) memperketat pengawasan internal untuk menindak hakim-hakim nakal.

"Tidak menutup kemungkinan uang haram dari suap ini juga mengalir ke pejabat yang lebih tinggi, seperti kasus Zarof Ricar kemarin. Jadi ada komplotannya,” sebut Sahroni.

Jual Beli Putusan

Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mengatakan, penetapan empat hakim sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara ekspor CPO benar-benar mencoreng institusi peradilan.

Kasus tersebut juga membuktikan adanya praktik jual beli putusan yang masih terjadi di Indonesia.

"Kasus ini jelas membuktikan bahwa praktik jual beli putusan masih terjadi di institusi peradilan kita. Dan selama ini kita sudah mewanti-wanti agar setiap putusan hakim seyogyanya menggali dan menyelami nilai-nilai rasa keadilan masyarakat," ujar Rudianto lewat pesan singkat.

Ia mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengungkap siapapun aktor di balik kasus tersebut.

Termasuk jika ada petinggi MA yang memang terlibat dalam kasus ekspor CPO itu.

"Sekali lagi apa yang dilakukan oleh Kejagung adalah langkah penegakan hukum yang tepat atas suatu putusan bebas yang nilai melukai rasa keadilan masyarakat," ujar Rudianto.

"Benar saja di balik putusan bebas tersebut rupanya ada uang besar mengguyur hakim yang seharusnya bertindak sebagai benteng terakhir pencari keadilan," sambungnya menegaskan.

Terima Suap 22,5 Miliar

Kejagung menduga ketiga tersangka menerima suap dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta (MAN) sebesar Rp 22,5 miliar agar putusan perkara tiga korporasi besar itu onslag atau putusan lepas.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar menjelaskan, Agam Syarif Baharuddin, Ali Muhtarom, dan Djuyamto pertama kali menerima suap dari Arif sebesar Rp 4,5 miliar yang dibagi rata untuk ketiganya.

Suap senilai Rp 4,5 miliar diberikan Arif dengan pesan agar perkara ekspor CPO diatasi.

"Uang bila dirupiahkan Rp 4,5 miliar tadi, oleh ASB dimasukkan ke dalam goodie bag. Kemudian setelah keluar dari ruangan uang tadi dibagi kepada tiga orang, yaitu masing-masing ASB sendiri, kepada AM, dan juga kepada DJU," ujar Qohar dalam konferensi persnya, Senin (14/4/2025) dini hari.

Selanjutnya uang suap tahap kedua diberikan Arif kepada hakim Djuyamto. Uang suap diberikan dalam mata uang dolar Amerika Serikat senilai Rp 18 miliar.

Djuyamto kemudian membagikan uang tersebut kepada Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom di depan Bank BRI Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Dalam pembagian uang suap tersebut, Djuyamto mendapatkan Rp 6 miliar, Agam mendapatkan 4,5 miliar, dan Ali mendapatkan Rp 5 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong reformasi lembaga peradilan secara menyeluruh usai empat hakim terlibat kasus dugaan suap dalam mengatur perkara kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Hakim yang menjadi tersangka pertama yang ditetapkan adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta.

"Sudah saatnya lembaga kehakiman direformasi secara keseluruhan," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu juga mendesak pihak yang terlibat ditindak tegas.

Ia menyampaikan, Komisi III bakal mendukung instansi penegak hukum memberantas mafia peradilan.

Pasalnya, ia mengaku miris dengan kasus suap yang melibatkan empat hakim menjadi tersangka tersebut yang berpotensi merusak lembaga peradilan.

“Saya miris sekali melihat carut marut lembaga kehakiman kita yang ramai diisi kasus korupsi. Keberadaan mafia peradilan ini sudah sangat merusak," tuturnya.

Tak cuma itu, ia meminta Mahkamah Agung (MA) memperketat pengawasan internal untuk menindak hakim-hakim nakal.

Salah satunya dengan membuat mekanisme untuk memastikan tidak ada aliran dana yang mencurigakan, utamanya di antara para hakim.

"Tidak menutup kemungkinan uang haram dari suap ini juga mengalir ke pejabat yang lebih tinggi, seperti kasus Zarof Ricar kemarin. Jadi ada komplotannya,” sebut Sahroni.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Ketua PN Jaksel, Muhammad Arif Nuryanta, bersama tiga hakim lainnya sebagai tersangka dalam kasus suap vonis untuk Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Ketiga hakim itu adalah majelis hakim yang menangani sidang perkara CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Uang suap diduga mengalir melalui pengacara dan pejabat pengadilan.

Pada saat kasus itu terjadi, Ketua PN Jaksel Muhammad Arif Nuryanta menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakpus.

Pencegahan dan pemberantasan mafia hukum dan peradilan termasuk penyalahgunaan kewenangan adalah masalah serius yang membutuhkan pendekatan multidimensi.

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung menangkap empat hakim dan dua pengacara serta seorang panitera terkait dugaan suap putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO di PN Jakarta Pusat.

Kasus itu menambah daftar panjang kasus terkait mafia peradilan yang telah diungkap oleh penegak hukum setelah ditangkapnya mantan hakim agung yang juga karena suap.

Komisi III DPR pada saat itu menyoroti para hakim pada kasus Ronald Tannur yang divonis bebas pada tingkat pertama sebelum diputus bersalah di tingkat kasasi. Fenomena suap pada sistem peradilan ini sudah sejak lama terjadi dan ternyata belum hilang sama sekali, seperti penyakit kronik yang belum ada obatnya.

Fenomena suap hakim dan mafia peradilan di Indonesia telah menjadi masalah sistemik yang merusak integritas penegakan hukum. Praktik suap, intervensi pihak eksternal, dan kolusi antara penegak hukum, pengacara, dan para pihak berperkara telah menggerogoti kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Pemerintah dan DPR telah berupaya dengan berbagai cara seperti membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) maupun Panitia Kerja (Panja) untuk menyoroti hal ini, namun ternyata kartel hukum ini tidak hilang.

Bukan rahasia umum bahwa sistem peradilan dan penegakan hukum sangat rentan dengan suap maupun mafia atau calo. Hal ini sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.

Sebenarnya sudah ada komitmen untuk mereformasi sistem hukum dan peradilan secara lebih terbuka, profesional, dan terpercaya. Seluruh model dan format kajian terhadap independensi, kemandirian, maupun upaya untuk meningkatkan integritas dan kualitas peradilan yang tinggi telah dicoba untuk digalakkan.

Namun seolah permasalahan itu tidak akan pernah berhenti dan terus menerus terjadi, bahkan semakin marak dan kasat mata. Kita tidak hanya berbicara dari permasalahan suap di pengadilan yang baru saja terungkap oleh Kejaksaan Agung, namun juga berbicara di seluruh tahap peradilan.

Ini berarti sistem peradilan pidana misalnya juga menyangkut penyidikan, upaya paksa, penuntutan, hingga putusan itu sendiri. Atau dari pengajuan gugatan atau permohonan, putusan, hingga eksekusi, seluruh tahap seolah memiliki “tarif”.

Dalam praktek di lapangan, banyak modus yang telah tercipta untuk memuluskan peran dan pengaruh mafia hukum dan peradilan. Karena itu, kita tidak hanya berbicara soal struktur dan substansi dari hukum dan peraturan perundang-undangan, namun juga kultur dari hukum dan fenomena tersebut.

Kajian ilmiah juga terus dilakukan untuk menjawab dan mencegah permasalahan ini dari sudut pandang penegakan hukum dan etik, ketatanegaraan, pengawasan, atau hingga sistem hukum yang telah berjalan saat ini.

Karena itu menarik untuk menganalisis modus operandi, dampak, dan langkah-langkah strategis untuk memberantas mafia hukum serta peradilan.

Persoalan suap hakim dan mafia peradilan

Permasalahan mengenai suap menyuap dalam sistem peradilan bukan hal baru karena pasti terkait dengan penanganan perkara dan kewenangannya.

Hal itu teridentifikasi dari beberapa akar permasalahan, pertama adalah korupsi yang sudah sangat kronis dan sistemik dibarengi dengan lemahnya pengawasan internal dan eksternal.

Kita sering mendengar adanya penanganan terhadap hakim yang bermasalah, tapi tampaknya tidak juga memberikan dampak yang signifikan. Penanganan permasalahan hakim dan aparat penegak hukum sepertinya hanya gesture belaka atau untuk meredam amarah publik.

Kedua, sistem rekrutmen dan seleksi hakim atau sistem karir yang seringkali tidak transparan dan banyak “titipan”. Hal ini terasa biasa saja namun berdampak cukup jauh, koneksi masuknya mafia hukum dan peradilan menjadi langgeng dan banyak yang kemudian tersandera dengan “utang budi” tersebut.

Kita tidak membicarakan terlebih dahulu soal kapasitas dan kualitasnya, karena pada akhirnya bergantung pula pada “koneksi”. Persoalan ini diperparah dengan sistem pembinaan karir yang tidak meritokratis, sistem reward and punishment dikhawatirkan hanya menjadi slogan.

Ketiga adalah permasalahan rendahnya gaji hakim dan kesejahteraannya dibandingkan dengan beban kerja dan godaan suap yang jauh timpang. Meskipun kini gaji dan tunjangan hakim sudah dinaikkan, tidak serta merta membuat hakim merasa “aman” dan tercukupi.

Selanjutnya adalah banyaknya intervensi dan minimnya pengawasan karena pengaruh dari luar (mafia) cukup tinggi. Pengawasan internal dan eksternal tidak efektif karena kalah dengan asas kemandirian dan independensi yudikatif; yang bebas dan mandiri.

Pengawasan eksternal dari Komisi Yudisial (KY) maupun lembaga pengawas eksternal lainnya akhirnya hanya mengandalkan publik untuk menekan, bukan komitmen dari pengawas yang memegang kewenangan.

Persoalan selanjutnya adalah minimnya pendidikan dan pelatihan yang mendorong integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Pelatihan integritas, pembangunan zona integritas dan wilayah bebas korupsi tidak memiliki tolok ukur yang jelas dan obyektif.

Modus operandi penyuapan terhadap lembaga penegak hukum dan peradilan sebenarnya sudah teridentifikasi, namun tidak memiliki semacam denah (roadmap) untuk penanggulangannya.

Hal yang paling dapat terlihat tentunya adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan atau penegakan hukum. Ketidakpastian berdampak pada sistem ekonomi dan investasi serta pelindungan Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian dapat terlihat adanya penyimpangan terhadap tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hingga kini adagium seperti “keadilan hanya milik penguasa atau orang kaya” atau “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas” akan selalu muncul.

Urgensi langkah strategis

Beberapa upaya dan langkah-langkah strategi eradikasi suap, penyimpangan, dan penyalahgunaan di sistem peradilan sebenarnya selalu dikaji. Namun yang paling penting adalah konsistensi dan keberlanjutan melalui komitmen yang tinggi.

Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan suap dan penyimpangan dalam sistem peradilan di Indonesia. Pertama, reformasi struktur peradilan dan penegakan hukum perlu dijamin.

Kedua, penguatan fungsi pengawasan melalui sistem, pengawasan internal, maupun pengawasan eksternal. Sistem peradilan pidana misalnya memiliki pengawasan hakim secara internal (Bawas MA), Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal, hingga aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ataupun penegakan hukum.

Lebih jauh lagi perlu dipikirkan kembali bagaimana sistem dapat secara otomatis mengawasi akuntabilitas dan keakuratannya.

Revisi Hukum Acara Pidana harus memungkinkan upaya untuk mengajukan keberatan terhadap beberapa tindakan atau upaya paksa yang telah diatur dalam undang-undang, secara obyektif dan transparan.

Keempat, transparansi dari rekrutmen, pembinaan karir, uji kompetensi, dan peningkatan integritas harus dapat dijamin, diharapkan akan mendorong publik agar ikut mengawasi.

Sistem pembinaan karir, mutasi, promosi, demosi, dan pengisian jabatan harus memiliki tolok ukur yang jelas, obyektif, dan kepastian atau ketegasan. Jaminan untuk pembinaan karir dan penempatan di wilayah harus dilakukan dengan sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kompetensi dan profesionalitasnya.

Kelima, perhatian terhadap hakim dan kesejahteraan maupun fasilitas yang mendukung optimalisasi kerja dan profesionalitas. Saat ini, banyak hakim atau aparat yang mengalami kekurangan dari sisi kesejahteraan maupun dukungan sarana dan prasarana kerja.

Penanganan terhadap pelanggaran etik maupun hukum harus dapat dilakukan secara terbuka atau membuka ruang publik untuk dapat mengadu dan mendapat tindak lanjut yang jelas.

Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat dioptimalkan untuk pengawasan dan transparansi publik. Hal terkait adalah penggunaan whistleblowing system dapat saling melaporkan penyimpangan tentunya dengan penghargaan jika terbukti dan bermanfaat.

Keenam, peningkatan keterlibatan masyarakat sipil dalam pemantauan dan pengungkapan praktik mafia hukum dan peradilan. Selain edukasi terhadap seluruh aparat penegak hukum, hakim, dan termasuk advokat; dibutuhkan kejelasan sistem yang dapat memudahkan penanganan pelanggaran seperti hukum dan etik yang sangat berat dan dilakukan melalui SOP atau prosedur yang jelas dan obyektif.

Reformasi struktural, pemanfaatan teknologi, penegakan hukum tegas, dan peningkatan kesadaran integritas harus dilakukan secara konsisten dan simultan.

Tanpa upaya serius, kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia akan terus merosot dan tentunya menghambat pembangunan bangsa dan sumber daya manusia Indonesia.

Karena itu perlu pendekatan penegakan hukum (penindakan), pencegahan, pelatihan, dan langkah-langkah sistemik dalam pengambilan kebijakan dan penanganannya harus terus dilakukan secara transparan dan berkelanjutan.

*) Penulis adalah anggota Komisi III DPR RI

Copyright © ANTARA 2025