Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa pihaknya menunggu aturan resmi soal legalisasi tanaman kratom.

"Kami tidak mau mendahului," ujar Pigai dalam konferensi pers usai mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Marthinus Hukom di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, Kementerian HAM masih dalam posisi menunggu karena saat ini hanya terdapat penelitian yang menyatakan bahwa tanaman kratom mengandung zat narkotika.

"Hasil dari kajian lain, termasuk juga dari BNN menyatakan agak sedikit mengandung narkotika. Ini 'kan baru kajian, based on science (berdasarkan sains), tinggal kami menunggu keputusan dan peraturan," jelasnya.

Oleh sebab itu, apabila terdapat peraturan yang melarang pemakaian kratom, Kementerian HAM akan bersikap sama sesuai dengan aturan.

Pigai berharap ketentuan tersebut dapat diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU Narkotika).

"Mudah-mudahan revisi undang-undang ini punya sikap yang jelas, dan bisa dirumuskan secara eksplisit, dia (kratom) dimasukkan sebagai jenis narkotika Golongan I," ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal/Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom bertemu dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai guna membahas penegakan hukum, dan legalisasi ganja.

“Sebagai seorang penegak hukum, kami menghormati HAM, maka kami datang kepada Menteri HAM sebagai salah satu aparat negara. Kementerian di bawah Presiden yang berhubungan dengan HAM melakukan pembinaan terhadap hak asasi manusia,” ujar Hukom usai bertemu dengan Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, BNN berkonsultasi dengan Menteri HAM terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran atau tindak pidana narkotika agar tetap menghormati HAM.

“Prinsipnya, penegakan hukum, khususnya yang dilakukan oleh BNN terhadap para pengedar, kemudian pengguna, dan pendekatan-pendekatan lain yang kami lakukan, pasti atau membawa konsekuensi logis berhubungan dengan isu-isu HAM,” katanya.

Untuk legalisasi ganja, dia menjelaskan bahwa pembahasan tersebut dibahas bersamaan dengan tanaman kratom.

“Contohnya yang krusial hari ini seperti legalisasi ganja dan kratom. Ini juga ada beberapa elemen yang menghubungkan isu-isu dengan hak asasi, terutama dilihat bagaimana negara-negara di luar melegalisasi dua tanaman tersebut,” jelasnya.

Oleh sebab itu, isu tersebut dibahas guna mendengar pandangan Menteri HAM dan kaitannya dengan hak asasi.

Sementara itu, Pigai menjelaskan bahwa HAM telah menjadi spirit penting dalam tata kelola pemberantasan narkotika di Indonesia.

“Kebetulan dalam Astacita, baik itu nomor satu menyangkut tentang HAM maupun nomor tujuh menyangkut tentang narkotika, sudah menjadi concern (perhatian) Presiden (Prabowo Subianto). Tujuannya adalah membangun peradaban bangsa,” kata Pigai menjelaskan.

Pewarta: Rio Feisal, Fath Putra Mulya
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025