Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah berkomunikasi dengan para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

“Menteri Sekretaris Negara juga sudah menyampaikan bahwa Presiden dalam hal ini sudah berkomunikasi dengan seluruh ketua-ketua umum partai politik,” kata Supratman saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu.

Dia mengakui Presiden sudah menyatakan dukungan untuk penyelesaian RUU Perampasan Aset. Namun, kata dia, produk undang-undang merupakan produk politik sehingga komunikasi dengan ketum parpol dinilai penting.

“Jadi, biarkan dulu proses ini bisa selesai sehingga bisa smooth (lancar) dan sambil Kementerian Hukum untuk bisa melakukan dialog dengan teman-teman di parlemen,” katanya.

Menurut Menkum, saat ini terdapat dua opsi terkait kelanjutan RUU Perampasan Aset, yakni tetap menjadi inisiatif pemerintah atau menjadi inisiatif DPR. Hal itu akan diputuskan segera dalam penyusunan program legislasi (prolegnas) yang akan datang.

“Saya sudah minta kepada Direktur Jenderal Perundang-undangan (Dhahana Putra) yang bertanggung jawab mengurus prolegnas untuk sesegera mungkin berkoordinasi dengan badan legislasi di Parlemen,” ujarnya.

RUU Perampasan Aset bergulir sejak hampir dua dasawarsa, sejak pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008.

RUU itu sempat masuk prolegnas pada 2023. Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tahun yang sama juga telah mengirimkan surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset sebagai RUU usulan pemerintah untuk dibahas bersama-sama dengan DPR RI.

Saat ditanya terkait kelanjutan surpres itu, Supratman mengatakan, “‘Kan itu harus di-surpres. Kalau terkait dengan surpres yang lama, ‘kan harus dinyatakan kalau itu carryover (operan), di dalam prolegnas wajib tercantum dia carryover.”

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah saat ini masih membahas substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sehingga belum ada rencana menerbitkan surpres baru ke DPR RI.

“Belum sampai ke tahap terbitkan surpres. Kami sedang intensif berkomunikasi mengenai substansi mendasar di dalam RUU tersebut,” kata Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Jumat (9/5).

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkum: Presiden sudah komunikasi ke parpol soal RUU Perampasan Aset

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan respons mereka soal perintah jajaran TNI untuk penjagaan keamanan kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di seluruh Indonesia.

Jenderal Polisi Sigit saat ditemui usai menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu, tidak memberikan komentar banyak mengenai hal tersebut.

“Yang jelas sinergitas TNI dan Polri semakin oke,” ucap Kapolri singkat.

Senada dengan Kapolri, Menteri Hukum juga meyakini bahwa sinergisitas antara Polri dan TNI harus semakin kuat. Dia pun menyebut tugas dan fungsi (tusi) terkait kewenangan penjagaan keamanan telah jelas.

Di sisi lain, Supratman mengatakan Kementerian Hukum nantinya akan mencoba berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu mengenai penjagaan kejaksaan oleh TNI ini.

“Kami tidak membicarakan itu dalam implementasi, ya, tapi nanti kami akan mencoba untuk menyampaikan, berkoordinasi, dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada karena memang bukan tusi Kementerian Hukum yang terkait dengan hal tersebut,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/1192/2025 tertanggal 6 Mei 2025 tentang perintah kepada jajaran untuk mendukung pengamanan kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana mengatakan bahwa substansi dari surat ditujukan kepada jajaran Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) TNI AD itu berkaitan dengan kerja sama pengamanan di lingkungan institusi kejaksaan.

"Yang akan dilaksanakan ke depan adalah adanya kerja sama pengamanan secara institusi, sejalan dengan adanya struktur Jampidmil (Jaksa Agung Muda Pidana Militer) di kejaksaan," kata Wahyu saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (11/5).

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan bahwa diturunkannya personel TNI untuk membantu mengamankan kejaksaan merupakan bentuk dukungan TNI kepada Korps Adhyaksa.

"Pengamanan itu bentuk kerja sama TNI dengan Kejaksaan. Itu bentuk dukungan TNI ke Kejaksaan dalam menjalankan tugas-tugasnya," kata Harli kepada ANTARA di Jakarta, Minggu (11/5).

Pengamanan itu akan dilakukan personel TNI kepada institusi kejaksaan hingga tingkat daerah, yakni kejaksaan negeri (kejari) dan kejaksaan tinggi (kejati).

"Untuk di daerah sedang berproses," imbuhnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

PURWAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi santai laporan oleh wali murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi, ke Komnas HAM terkait program pelatihan bela negara untuk anak-anak bermasalah.

Ia menegaskan, program ini bukanlah bentuk paksaan dari pemerintah, melainkan respons atas permintaan langsung dari para orang tua.

“Logikanya yang melaporkan itu harusnya orangtua yang anaknya masuk pusat pelatihan bela negara,” kata Dedi usai mengunjungi SMAN 2 Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (14/5/2025).

“Ini kan anak-anak yang dikirim ke sini berdasarkan keinginan orang tuanya,” lanjut Dedi.

Menurutnya, laporan tersebut tidak berdasar karena pihak yang merasa dirugikan justru tidak mengadukan apa pun.

Dedi menyebut orangtua yang menyerahkan anak-anak mereka telah menyadari kondisi keluarga dan berharap adanya perubahan karakter melalui pendekatan kedisiplinan.

“Karena saya diserahin oleh orangtuanya, karena ketidaksanggupan dia menangani di rumah,” jelas dia.

“Maka diserahin untuk melalui pola pendekatan pendidikan bela negara ini. Kalau dalam istilahnya, ini pendidikan berkarakter,” imbuhnya.

Terkait masih adanya perdebatan di kalangan anggota DPR RI, Dedi menyebut hal itu sebagai bentuk perhatian yang berlebihan.

“Ya, mereka itu saking sayang sama saya, karena mereka sayang banget sama saya, saya enggak boleh salah,” katanya sambil tersenyum.

Ia mengibaratkan situasi ini seperti permainan sepak bola, di mana larangan untuk berbuat salah justru bisa menghambat permainan.

“Kalau seorang pelatih terus-terusan bilang ke pemainnya ‘jangan sampai salah’, nanti enggak nyerang-nyerang. Dalam permainan yang eskalasinya tinggi, pelanggaran pasti ada,” jelas Dedi.

Lebih lanjut, ia menegaskan keberanian mengambil tindakan lebih penting dibandingkan diam tak berbuat apa-apa.

“Jadi bagi saya, lebih baik salah bertindak daripada tidak bertindak sama sekali. Apalagi ini enggak ada salahnya, salahnya apa coba?” tegas dia.

Dedi Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Polri ikut melakukan investigasi atas ledakan amunisi di Garut yang menewaskan 13 orang.

Koalisi berpandangan, Komnas HAM dan Polri perlu dilibatkan karena peristiwa tersebut menyebabkan korban tewas dari kalangan sipil dan terjadi di luar zona militer.

“Komnas HAM dan Kepolisian juga memiliki kewajiban menginvestigasi kasus ini karena banyaknya korban warga sipil dan kejadian berada di luar zona militer," kata Direktur Imparsial, Ardi Manto, mewakili koalisi, dalam keterangannya, Rabu (14/5/2025).

Koalisi menilai investigasi harus dilakukan secara independen, imparsial, dan transparan, serta melibatkan lembaga di luar TNI untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah impunitas.

“Koalisi juga mendesak Komnas HAM untuk proaktif menyelidiki kasus ini. Keterlibatan Komnas HAM penting untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, termasuk apa yang perlu diperbaiki ke depan," kata Ardi.

"Negara tidak boleh meremehkan kematian akibat kelalaian implementasi kebijakan yang berisiko tinggi," imbuh dia.

Di samping itu, Koalisi meminta Komisi I DPR RI membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki insiden tersebut.

"Menurut Koalisi, tanpa pengawasan yang ketat dan evaluasi menyeluruh dari DPR, kejadian mematikan seperti ini berpotensi terulang kembali. Tiap proses penanganan amunisi, dari produksi, distribusi, hingga pemusnahan harus patuh pada standar keamanan dan ditangani oleh mereka yang profesional," kata Ardi.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari sejumlah organisasi, antara lain Imparsial, YLBHI, Kontras, Amnesty International Indonesia, ELSAM, HRWG, WALHI, dan LBH Jakarta.

Ledakan terjadi pada Senin (12/5/2025) pagi di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut.

Ledakan tersebut berasal dari kegiatan pemusnahan amunisi tidak laik pakai yang dilakukan oleh personel Gupusmu III Pusat Peralatan TNI AD.

Saat ini, tim investigasi TNI AD masih menyelidiki penyebab pasti ledakan.

Namun, dengan banyaknya korban warga sipil, desakan untuk membentuk tim investigasi eksternal semakin menguat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Polri ikut melakukan investigasi atas ledakan amunisi di Garut yang menewaskan 13 orang.

Koalisi berpandangan, Komnas HAM dan Polri perlu dilibatkan karena peristiwa tersebut menyebabkan korban tewas dari kalangan sipil dan terjadi di luar zona militer.

“Komnas HAM dan Kepolisian juga memiliki kewajiban menginvestigasi kasus ini karena banyaknya korban warga sipil dan kejadian berada di luar zona militer," kata Direktur Imparsial, Ardi Manto, mewakili koalisi, dalam keterangannya, Rabu (14/5/2025).

Koalisi menilai investigasi harus dilakukan secara independen, imparsial, dan transparan, serta melibatkan lembaga di luar TNI untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah impunitas.

“Koalisi juga mendesak Komnas HAM untuk proaktif menyelidiki kasus ini. Keterlibatan Komnas HAM penting untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, termasuk apa yang perlu diperbaiki ke depan," kata Ardi.

"Negara tidak boleh meremehkan kematian akibat kelalaian implementasi kebijakan yang berisiko tinggi," imbuh dia.

Di samping itu, Koalisi meminta Komisi I DPR RI membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki insiden tersebut.

"Menurut Koalisi, tanpa pengawasan yang ketat dan evaluasi menyeluruh dari DPR, kejadian mematikan seperti ini berpotensi terulang kembali. Tiap proses penanganan amunisi, dari produksi, distribusi, hingga pemusnahan harus patuh pada standar keamanan dan ditangani oleh mereka yang profesional," kata Ardi.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari sejumlah organisasi, antara lain Imparsial, YLBHI, Kontras, Amnesty International Indonesia, ELSAM, HRWG, WALHI, dan LBH Jakarta.

Ledakan terjadi pada Senin (12/5/2025) pagi di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut.

Ledakan tersebut berasal dari kegiatan pemusnahan amunisi tidak laik pakai yang dilakukan oleh personel Gupusmu III Pusat Peralatan TNI AD.

Saat ini, tim investigasi TNI AD masih menyelidiki penyebab pasti ledakan.

Namun, dengan banyaknya korban warga sipil, desakan untuk membentuk tim investigasi eksternal semakin menguat.

Jakarta: Sivitas Akademika Universitas Pancasila (UP) dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mendukung pencalonan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FH UP), Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A. sekaligus diplomat senior Republik Indonesia, sebagai Hakim di International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) di Hamburg, Jerman.

Eddy Pratomo dikenal sebagai salah satu pakar hukum laut internasional. Dalam kariernya, ia pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Jerman (2009–2013), Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di Kementerian Luar Negeri RI, serta Utusan Khusus Presiden untuk Penetapan Batas Maritim RI-Malaysia.

Dedikasi Eddy dalam bidang hukum laut internasional telah diakui melalui berbagai penghargaan, termasuk apresiasi khusus dari Menteri Luar Negeri atas kontribusinya dalam penetapan batas maritim Indonesia.

International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) merupakan badan peradilan internasional independen yang dibentuk berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982. ITLOS memiliki fungsi utama untuk menyelesaikan sengketa hukum yang berkaitan dengan interpretasi dan penerapan UNCLOS, serta memberikan keputusan atas kasus-kasus yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut, perlindungan lingkungan laut, dan isu hukum maritim lainnya.

Sebagai lembaga yang berbasis di Hamburg, Jerman, ITLOS memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam pemanfaatan laut secara global.

Baca juga: Universitas Pancasila Gelar FGD Kaji Perpres Penertiban Kawasan Hutan

Pencalonan ini merupakan bentuk kepercayaan Pemerintah terhadap integritas, pengalaman, dan kompetensi Eddy dalam bidang hukum laut internasional. Dengan pengalaman yang begitu luas, beliau diyakini mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keadilan hukum maritim di tingkat internasional.

Universitas Pancasila sebagai tempat Prof. Eddy mengabdi sebagai Dekan dan Dosen Fakultas Hukum, turut menyampaikan kebanggaan atas pencalonannya. Sivitas Akademika UP sangat bangga atas pencalonan ini.

Ini adalah bukti nyata bahwa Universitas Pancasila tidak hanya mencetak generasi penerus bangsa, tetapi juga mendukung lahirnya tokoh-tokoh bangsa yang mampu memberikan kontribusi global.

Pemerintah terus mengupayakan dukungan dari negara-negara anggota UNCLOS untuk memastikan keberhasilan pencalonan Prof. Eddy Pratomo sebagai hakim ITLOS. Langkah ini tidak hanya menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam isu hukum maritim, tetapi juga menegaskan komitmen bangsa terhadap perdamaian dan keadilan global.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meyakini, sinergitas antara TNI-Polri semakin kuat. Pernyataan itu, dilontarkan Supratman saat menanggapi adanya perintah pengamanan kantor kejaksaan seluruh Indonesia oleh prajurit TNI.

Supratman enggan berkomentar terkait Surat Telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menginstruksikan jajaran TNI menjaga kantor kejaksaan. Supratman mengatakan, akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada.

"Kita tidak membicarakan itu dalam implementasi ya. Tapi nanti kami akan mencoba untuk menyampaikan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada," ucap Supratman di Kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).



Dalam Telegram tersebut, Penglima TNI memerintahkan pengerahan personel dan alat perlengkapan dalam rangka dukungan pengamanan terhadap Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia.

Dalam Surat Telegram itu, tertulis personel yang akan diturunkan dalam pengamanan di Kejati sebanyak 30 orang dan 10 personel untuk pengamanan di Kejari.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi membenarkan pengerahan prajurit militer untuk pengamanan kantor Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia. Kristomei menegaskan, pengamanan itu merupakan bentuk kerja sama antara TNI dan Kejaksaan.

"Surat telegram tersebut merupakan bagian dari kerja sama pengamanan yang bersifat rutin dan preventif, sebagaimana yang juga telah berjalan sebelumnya," ujar Ktistomei, Minggu 11 Mei 2025.

Kristomei menekankan, perbantuan pengamanan kantor Kejaksaan itu merupakan implementasi kerja sama TBI dan Kejaksaan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor NK/6/IV/2023/TNI tanggal 6 April 2023.

Dengan eazy passport, layanan imigrasi yang akan datang langsung ke tengah masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, untuk segera mengajukan usulan resmi pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pengajuan itu, kata dia, harus dilakukan sesegera mungkin agar proses koordinasi lanjutan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan alokasi anggaran dapat segera dilakukan.

"Saya sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten OKU Timur yang sejak lama telah menyiapkan lahan untuk pembangunan lapas," kata Yusril dalam rapat koordinasi di Jakarta, Rabu, seperti dikonfirmasikan.

Yusril menegaskan bahwa pihaknya akan membantu mengoordinasikan dengan kementerian teknis dan Kemenkeu agar pembangunan lapas itu bisa segera terealisasi.

Sebagai Kementerian Koordinator, dia mengatakan bahwa tugasnya bukan hanya memantau pelaksanaan kebijakan, tetapi juga memastikan sinergi antarkementerian berjalan baik untuk menyelesaikan berbagai persoalan di daerah.

Sejak 2015, Pemkab OKU Timur telah menghibahkan tanah untuk pembangunan lapas, kemudian pada tahun 2023 sertifikat tanah tersebut telah diterbitkan.

Namun, keterbatasan anggaran daerah membuat pembangunan lapas hingga kini belum dapat dilakukan.

Bupati OKU Timur Lanosin Hamzah, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan harapan agar pembangunan lapas di wilayahnya dapat segera terlaksana dengan dukungan dari Kemenko Kumham Imipas.

Lanosin Hamzah memohon dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat karena keterbatasan fiskal daerah menjadi kendala utama.

"Kami berharap pembangunan lapas ini dapat menjadi prioritas," ujar Lanosin.

Selain itu, dia juga menyampaikan persoalan pelayanan keimigrasian di OKU Timur. Hal ini mengingat banyak warga, termasuk calonhaji, mengalami kesulitan karena tidak adanya kantor imigrasi terdekat.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram memandang penting peningkatan akses layanan keimigrasian di daerah tersebut.

Nyoman mendorong agar dilakukan koordinasi dengan Kantor Imigrasi Muara Enim.

Disarankan pula agar pelayanan eazy passport diterapkan di OKU Timur. Eazy Passport memungkinkan pembuatan paspor secara kolektif di luar kantor imigrasi, yaitu di lokasi pemohon dengan menggunakan mobil layanan paspor keliling.

"Dengan eazy passport, layanan imigrasi yang akan datang langsung ke tengah masyarakat. Selain itu, pembentukan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di OKU Timur juga menjadi opsi jangka panjang yang perlu dipertimbangkan," ucap Surya.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas Dwi Nastiti menambahkan bahwa keterlibatan kantor wilayah sangat penting untuk mendukung pembangunan ke depan.

Dwi Nastiti juga mengingatkan bahwa selain kesiapan lahan, perlu kepastian lokasi pembangunan bebas dari risiko bencana seperti banjir, longsor, atau gempa bumi.

Selain itu, kata dia, usulan dari aparat penegak hukum (APH) terkait juga dibutuhkan sebagai bagian dari persiapan pembangunan

Dipimpin oleh Menko Yusril, rapat koordinasi tersebut diharapkan menjadi langkah konkret percepatan pembangunan lapas dan peningkatan layanan keimigrasian yang lebih merata dan mudah dijangkau oleh masyarakat di OKU Timur.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) meneken nota kesepahaman (MoU) dengan 20 kementerian/lembaga (K/L) dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kolaborasi, koordinasi, serta harmonisasi hukum antarsektor.

Penandatanganan dilakukan di Graha Pengayoman, Jakarta, Rabu, dengan dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas serta perwakilan 20 K/L, diantaranya Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso.

“Dengan kerjasama lintas kementerian ini tentu ini menjadi sesuatu hal yang sangat baik. Soliditas di antara seluruh kementerian akan nampak bahwa ego sektoral harus kita kesampingkan untuk tujuan yang baik, tujuan bersama dalam berbangsa dan bernegara,” ucap Supratman usai penandatanganan itu.

Adapun 20 K/L yang menandatangani nota kesepahaman dengan Kemenkum, antara lain, Mahkamah Agung, Bank Indonesia, ⁠Polri, ⁠Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kehutanan.

Berikutnya, ⁠Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koperasi, Kementerian Ekonomi Kreatif, ⁠Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), ⁠Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perdagangan, serta ⁠Kementerian BUMN.

Kemudian, ⁠⁠Kementerian Perhubungan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, ⁠Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), ⁠Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, serta ⁠Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Dalam sambutannya, Supratman menjelaskan bahwa pascarestrukturasi, Kemenkum memiliki tiga direktorat jenderal (ditjen) yang siap berkolaborasi dengan K/L, yakni Ditjen Peraturan Perundang-Undangan (PP), Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Ditjen Kekayaan Intelektual (KI).

Ditjen PP, misalnya, memiliki keterkaitan langsung dengan K/L karena menyangkut soal penyusunan dan harmonisasi regulasi. Supratman menyebut Ditjen PP telah memiliki sistem i-Harmonisasi untuk pengharmonisan regulasi setingkat peraturan menteri, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden.

“Apa pun yang di bawah tingkatan undang-undang, dengan i-Harmonisasi yang kami kembangkan yang merupakan karya cipta anak sendiri di Ditjen PP, sekarang harmonisasi itu hanya membutuhkan waktu paling lama lima hari,” ujar Menteri Hukum.

Ia berpesan kepada K/L untuk senantiasa berkoordinasi dengan Kemenkum melalui Ditjen PP mulai dari perencanaan penyusunan regulasi. Dengan begitu, ia meyakini tata hukum Indonesia dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Di samping itu, Kemenkum melalui Ditjen AHU tengah menyiapkan transformasi digital dalam rangka percepatan Koperasi Merah Putih yang berkaitan dengan Kementerian Koperasi. Dalam hal ini, Ditjen AHU menyediakan sistem khusus untuk pendaftaran koperasi dimaksud.

“Saat ini kami membuat line khusus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih, seribu pendaftaran bisa bersamaan dalam satu jam. Artinya, dalam satu kali 24 jam, pendaftaran Koperasi Merah Putih yang oleh sistem langsung bisa disahkan itu bisa 24 ribu per hari,” ujarnya.

Di sisi lain, Kemenkum juga melakukan transformasi digital melalui Ditjen KI. Upaya ini, imbuh Supratman, berkaitan erat dengan tanggung jawab Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian BUMN.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta mengatakan bahwa kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam menciptakan iklim kerja yang sehat di tengah dinamika pembangunan nasional yang semakin kompleks.

Menurut Nico, nota kesepahaman ini dapat meningkatkan efektivitas kolaborasi antarsektor dalam pengembangan kebijakan dan layanan berbasis hukum, mengakselerasi regulasi dan transformasi digital pelayanan publik, serta mendukung pembangunan hukum nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Oleh sebab itu, Nico mengaku yakin penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenkum dan 20 K/L tidak hanya seremonial semata, tetapi juga menjadi bentuk komitmen bersama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Kegiatan ini merupakan momentum penting dan strategis serta menjadi tanggung jawab kita bersama dalam memperkuat sinergi lintas sektor demi mewujudkan dan mempercepat visi Indonesia Emas 2045,” ucap Nico.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

MEDAN, iNewsMedan.id - Kabar gembira bagi calon jemaah haji asal Sumatera Utara, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara memberikan pelayanan khusus dengan melakukan pemeriksaan keimigrasian langsung di Asrama Haji Embarkasi Medan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keamanan keberangkatan ibadah haji 1446 H/ Tahun 2025.

Sebanyak 8.328 calon jemaah haji asal Sumatera Utara yang terbagi dalam 24 kloter akan diberangkatkan melalui Embarkasi Medan. Mereka mulai memasuki Asrama Haji Medan sejak 1 Mei 2025, dan kloter pertama dijadwalkan terbang menuju Madinah melalui Bandar Udara Internasional Kualanamu, Deliserdang, pada 2 Mei 2025.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Uray Avian menjelaskan bahwa pihaknya telah menerjunkan petugas imigrasi yang tergabung dalam Satgas Haji Kantor Imigrasi Medan, yang terdiri dari 6 tim. Mereka akan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait seperti Petugas Pemberangkatan Ibadah Haji Embarkasi Medan (Kementerian Agama), Bea Cukai, Kementerian Kesehatan, BPJS, Polri, Garuda Indonesia, Karantina, dan Gapura. 

"Sinergi ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses pemeriksaan dokumen berjalan lancar dan tertib," katanya, Rabu (14/5/2025).

Inovasi pelayanan pemeriksaan keimigrasian langsung di Asrama Haji ini memberikan kemudahan signifikan bagi para calon jemaah. Petugas imigrasi siap siaga melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dokumen perjalanan, serta memberikan tanda keluar wilayah Indonesia pada paspor. Setelah itu, petugas juga aktif dalam proses distribusi paspor kepada para jemaah, memastikan setiap orang membawa dan menyimpannya dengan aman. 

"Selain itu, petugas juga memasang stiker clearance pada bus yang mengangkut jemaah dan melakukan pengawasan menyeluruh hingga para jemaah naik ke pesawat," ungkap Uray Avian.

Ibu Siti Aisyah, salah seorang calon jemaah haji, mengungkapkan rasa syukurnya atas kemudahan ini. "Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan bahagia bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Saya diberangkatkan tanpa harus menunggu lama dalam antrean pemeriksaan keimigrasian seperti penumpang pada umumnya, sebuah kemudahan yang luar biasa. Dengan adanya kemudahan ini, saya bisa fokus menjalankan ibadah dengan khusyuk. Semoga pengalaman ini menjadi berkah dan inspirasi bagi kita semua," ujarnya penuh haru.

Kepala Kantor Imigrasi Uray Avian juga menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah haji kepada seluruh jemaah. "Selamat menunaikan Ibadah Haji. Semoga seluruh jemaah diberikan kesehatan selama di Tanah Suci, kembali ke tanah air dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur, Aamiin. Saya juga mengimbau kepada seluruh jemaah untuk selalu menjaga dan menyimpan dokumen perjalanan yaitu paspor dengan baik selama menjalankan ibadah," pesannya.

Langkah proaktif Imigrasi Medan ini diapresiasi oleh para calon jemaah haji karena memberikan kenyamanan dan efisiensi waktu, sehingga mereka dapat lebih fokus mempersiapkan diri untuk ibadah di Tanah Suci.

Editor : Jafar Sembiring

PURWAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan tanggapan mengenai laporan yang diajukan ke Komnas HAM terkait kebijakannya mengirim siswa bermasalah ke barak militer.

Menurut Dedi, seharusnya yang melaporkan adalah orangtua siswa yang mengikuti pendidikan karakter di barak militer tersebut.

"Kan logikanya yang melaporkan itu harusnya orangtua yang anaknya masuk pusat pelatihan bela negara," ujar Dedi setelah meninjau siswa yang mengikuti penguatan pendidikan karakter di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Purwakarta, bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutya Hafid, pada Rabu (14/5/2025).

Dedi menjelaskan bahwa anak-anak yang dikirim ke barak militer saat ini berdasarkan permintaan orangtua mereka.

Ia menegaskan bahwa obyek yang dilaporkan adalah pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan tersebut.

"Kan ini kan orangtuanya yang meminta. Jadi, ya nanti biar yang mempertanggungjawabkannya orangtuanya. Karena kan saya diserahkan oleh orangtuanya karena ketidaksanggupan dia menangani di rumah, maka diserahkan untuk melalui pola pendekatan pendidikan bela negara ini, kalau dalam istilah di Jawa Barat pendidikan berkarakter," jelas Dedi.

Mengenai presentase perubahan para siswa setelah mengikuti pendidikan karakter, Dedi menjawab dengan singkat.

"Jangan kata saya, kata nanti aja psikolog bagaimana, kata gurunya bagaimana, kata orangtuanya," katanya.

Dedi Muluyadi tanggapi pro kontra kebijakannya

Dedi juga menanggapi pro dan kontra terkait kebijakannya di Jawa Barat.

Kebijakan untuk memasukkan siswa bermasalah ke barak militer memang menuai berbagai tanggapan, termasuk dari DPR RI.

"Ya, jadi gini, mereka itu saking sayang sama saya. Karena mereka sayang banget sama saya, saya enggak boleh salah gitu lho," ungkap Dedi saat menjawab pertanyaan wartawan.

Ia mengibaratkan situasi tersebut seperti pelatih dan pemain sepak bola.

Menurutnya, jika seorang pelatih terus-menerus menyampaikan kepada pemainnya agar tidak boleh berbuat salah, maka pemain tidak akan melakukan serangan saat pertandingan.

"Jadi bagi saya kan lebih baik salah bertindak daripada tidak bertindak sama sekali. Apalagi ini enggak ada salahnya, salahnya apa coba?" tegas Dedi.

PADA Sidang Kabinet Paripurna, 5 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan yang menuai keprihatinan luas.

Menanggapi kasus keracunan sekitar 200 anak dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ia menyebut bahwa angka tersebut hanyalah 0,005 persen total penerima program, sehingga secara statistik menunjukkan keberhasilan 99,95 persen.

Dengan kata lain, keracunan massal ini dinormalisasi melalui pendekatan kalkulatif. Namun, dalam pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM), nyawa anak bukanlah sekadar angka, melainkan adalah subjek hak, bukan objek statistik.

Pernyataan ini tidak hanya problematik secara moral, tetapi juga bermasalah dalam kerangka hukum dan teori keadilan.

Dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945, negara menjamin "hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Ketentuan ini dikuatkan oleh Pasal 6 dan Pasal 24 Konvensi Hak-Hak Anak (CRC), yang secara eksplisit mewajibkan negara untuk menjamin hak hidup dan kesehatan anak-anak.

Dalam hal ini, negara bukan sekadar penyedia makanan, tetapi penjamin keamanan dan kualitasnya.

Artinya, ketika makanan yang diberikan justru menimbulkan ancaman kesehatan, maka negara gagal menjalankan kewajiban positifnya dalam kerangka obligation to fulfill hak-hak anak.

Logika "hanya sedikit" merupakan bentuk utilitarianisme sempit, yakni pembenaran kebijakan berdasarkan hasil agregat mayoritas.

Dalam teori keadilan distributif ala John Rawls, prinsip semacam ini ditolak. Rawls menekankan bahwa keadilan sejati hanya dapat terwujud jika kebijakan memberikan perlindungan maksimal kepada mereka yang paling rentan dalam masyarakat—dalam hal ini, anak-anak.

Mengorbankan minoritas demi klaim keberhasilan mayoritas, sekalipun dalam jumlah kecil, bukan hanya tidak etis, tetapi juga bertentangan dengan principle of fairness yang menjadi fondasi demokrasi konstitusional.

Kritik ini pun dapat dibaca melalui kerangka "moral responsibility" ala Iris Marion Young.

Dalam tulisannya "Responsibility and Global Justice: a Social Connection Model", Young menolak gagasan bahwa tanggung jawab hanya muncul ketika ada pelanggaran hukum formal. Ia menegaskan pentingnya tanggung jawab struktural dalam kebijakan publik.

Maka, ketika sistem distribusi MBG menyebabkan keracunan pada anak-anak, tanggung jawab tidak boleh berhenti pada kontraktor atau vendor lokal. Negara sebagai “penguasa” kebijakan publik memiliki tanggung jawab struktural yang melekat.

Dari sisi HAM internasional, respons negara atas kasus ini tidak bisa dibiarkan stagnan. Prinsip non-retrogression dalam hukum hak ekonomi, sosial, dan budaya menyatakan bahwa negara tidak boleh mundur dari capaian hak yang telah diberikan.

Dengan kata lain, program MBG yang didesain untuk meningkatkan gizi anak-anak justru tidak boleh mengakibatkan kemunduran kualitas hidup.

Keracunan anak-anak bukan hanya kegagalan administratif, tetapi merupakan indikasi regresi hak yang serius dan melanggar prinsip progresivitas pemenuhan hak-hak sosial.

Perlu ditegaskan bahwa statistik tidak dapat digunakan sebagai tameng atas kegagalan negara. Dalam kerangka Human Rights-Based Approach (HRBA), keberhasilan program sosial tidak hanya diukur dari capaian kuantitatif, tetapi dari pemenuhan prinsip partisipasi, akuntabilitas, non-diskriminasi, dan keberlanjutan.

Ketika negara memilih untuk mengabaikan sekitar 200 anak yang menjadi korban, maka negara telah melanggar prinsip non-diskriminasi terhadap kelompok kecil dan gagal menjamin akuntabilitas.

Program MBG seharusnya tidak hanya dievaluasi dari distribusi logistik, tetapi dari efektivitas sistem pengawasan mutu, mekanisme pengaduan, serta kecepatan dan transparansi tanggapan terhadap insiden.

Jika tidak, maka program ini bukan hanya “cacat” secara teknis, tetapi juga secara etik dan yuridis.

Karena dalam hak asasi manusia, kegagalan mencegah satu kasus keracunan pun, apalagi dalam skala ratusan, bukan kegagalan kecil—melainkan kegagalan sistemik yang mengabaikan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam layanan publik.

Dalam sistem hukum HAM, tidak ada nyawa yang boleh dihitung sebagai "kerugian kecil." Nyawa seorang anak bukanlah margin of error.

Maka dari itu, pernyataan Presiden Prabowo yang menekankan angka 0,005 persen adalah bentuk banalitas terhadap tragedi.

Ia memindahkan diskursus dari moralitas publik ke dalam hitung-hitungan teknokratik—seolah-olah penderitaan ratusan anak dapat dikompensasi oleh statistik.

Ketika negara gagal mengakui nilai intrinsik dari satu nyawa anak, maka yang hancur bukan hanya kredibilitas program MBG, tetapi juga kepercayaan konstitusional rakyat terhadap negara sebagai pelindung hak-hak dasar.

Maka pertanyaan mendasarnya bukan lagi: “berapa persen anak yang terkena dampak?”, tetapi “mengapa satu pun bisa menjadi korban?”

Penanganan tragedi ini seharusnya menjadi momentum korektif, bukan sekadar defensif. Negara harus berpaling dari sekadar logika persentase dan kembali menegaskan komitmen terhadap nilai dasar Konstitusi dan hak asasi manusia: bahwa setiap anak adalah pribadi yang utuh, bukan angka di dalam laporan.

Dalam demokrasi yang sehat, empati tidak boleh dikorbankan demi efisiensi, dan keselamatan manusia tidak boleh ditawar atas nama pencapaian administratif.

Satu anak yang menjadi korban sejatinya sudah terlalu banyak. Karena dalam kerangka hak asasi manusia, tidak ada ambang batas toleransi untuk penderitaan. Tidak ada angka sekecil apa pun yang bisa membenarkan pembiaran.

Jika satu nyawa anak saja bisa jatuh karena kelalaian sistemik, maka reformasi total bukanlah opsi—melainkan keharusan.

Pun, sebelum kita bicara soal keberhasilan program, kita harus terlebih dahulu memastikan bahwa tidak satu pun anak menjadi korban dari sistem yang seharusnya melindunginya.