JAKARTA - Bupati Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) Lanosin atau akrab disapa Enos menemui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di Jakarta pada Rabu, 14 Mei 2025. Pertemuan itu membahas dua isu penting.

Langkah Enos menemui Yusril dalam rangka upaya Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Dalam audiensi yang berlangsung hangat dan penuh makna tersebut, Bupati Enos menyerahkan cendera mata khas OKU Timur sebagai simbol silaturahmi dan komitmen daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat.

Pertemuan ini mengangkat dua isu penting, yakni permohonan layanan paspor di wilayah OKU Timur dan percepatan pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) baru.

Bupati Enos mengatakan sejak 2015 Pemerintah Kabupaten OKU Timur telah menghibahkan lahan untuk pembangunan lapas baru.

Pada 2023, sertifikat tanah resmi telah diterbitkan sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah. Namun, kendala keterbatasan anggaran menjadi penghambat utama sehingga pembangunan fisik lapas belum dapat dimulai.

?Kami sadar anggaran daerah sangat terbatas, karena itu kami mohon dukungan dan perhatian dari pemerintah pusat agar pembangunan lapas ini bisa segera terealisasi. Pembangunan ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang peningkatan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan layak,? ujar Enos.

Kondisi lapas saat ini dinilai sudah sangat padat dan tidak representatif, terutama dalam hal keamanan dan pelayanan rehabilitasi bagi warga binaan. Bupati Enos menegaskan bahwa fasilitas baru sangat dibutuhkan demi menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih baik.

Selain itu, Bupati Enos juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan keimigrasian di OKU Timur. Masyarakat di daerahnya selama ini harus menempuh perjalanan jauh untuk mengurus paspor, termasuk calon jemaah haji dan umrah.

?Kami mengusulkan agar layanan paspor bisa dihadirkan di Mall Pelayanan Publik (MPP) OKU Timur. Dengan adanya layanan ini, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan imigrasi tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu yang banyak,? katanya.

Kehadiran layanan paspor di MPP berdampak positif tidak hanya bagi pelaksanaan ibadah, tetapi juga untuk pendidikan, pekerjaan, serta perjalanan luar negeri lainnya yang membutuhkan dokumen resmi. Melalui pertemuan strategis ini, Bupati Enos berharap kedua agenda besar tersebut bisa menjadi prioritas nasional yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Dengan eazy passport, layanan imigrasi yang akan datang langsung ke tengah masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, untuk segera mengajukan usulan resmi pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pengajuan itu, kata dia, harus dilakukan sesegera mungkin agar proses koordinasi lanjutan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan alokasi anggaran dapat segera dilakukan.

"Saya sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten OKU Timur yang sejak lama telah menyiapkan lahan untuk pembangunan lapas," kata Yusril dalam rapat koordinasi di Jakarta, Rabu, seperti dikonfirmasikan.

Yusril menegaskan bahwa pihaknya akan membantu mengoordinasikan dengan kementerian teknis dan Kemenkeu agar pembangunan lapas itu bisa segera terealisasi.

Sebagai Kementerian Koordinator, dia mengatakan bahwa tugasnya bukan hanya memantau pelaksanaan kebijakan, tetapi juga memastikan sinergi antarkementerian berjalan baik untuk menyelesaikan berbagai persoalan di daerah.

Sejak 2015, Pemkab OKU Timur telah menghibahkan tanah untuk pembangunan lapas, kemudian pada tahun 2023 sertifikat tanah tersebut telah diterbitkan.

Namun, keterbatasan anggaran daerah membuat pembangunan lapas hingga kini belum dapat dilakukan.

Bupati OKU Timur Lanosin Hamzah, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan harapan agar pembangunan lapas di wilayahnya dapat segera terlaksana dengan dukungan dari Kemenko Kumham Imipas.

Lanosin Hamzah memohon dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat karena keterbatasan fiskal daerah menjadi kendala utama.

"Kami berharap pembangunan lapas ini dapat menjadi prioritas," ujar Lanosin.

Selain itu, dia juga menyampaikan persoalan pelayanan keimigrasian di OKU Timur. Hal ini mengingat banyak warga, termasuk calonhaji, mengalami kesulitan karena tidak adanya kantor imigrasi terdekat.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram memandang penting peningkatan akses layanan keimigrasian di daerah tersebut.

Nyoman mendorong agar dilakukan koordinasi dengan Kantor Imigrasi Muara Enim.

Disarankan pula agar pelayanan eazy passport diterapkan di OKU Timur. Eazy Passport memungkinkan pembuatan paspor secara kolektif di luar kantor imigrasi, yaitu di lokasi pemohon dengan menggunakan mobil layanan paspor keliling.

"Dengan eazy passport, layanan imigrasi yang akan datang langsung ke tengah masyarakat. Selain itu, pembentukan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di OKU Timur juga menjadi opsi jangka panjang yang perlu dipertimbangkan," ucap Surya.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas Dwi Nastiti menambahkan bahwa keterlibatan kantor wilayah sangat penting untuk mendukung pembangunan ke depan.

Dwi Nastiti juga mengingatkan bahwa selain kesiapan lahan, perlu kepastian lokasi pembangunan bebas dari risiko bencana seperti banjir, longsor, atau gempa bumi.

Selain itu, kata dia, usulan dari aparat penegak hukum (APH) terkait juga dibutuhkan sebagai bagian dari persiapan pembangunan

Dipimpin oleh Menko Yusril, rapat koordinasi tersebut diharapkan menjadi langkah konkret percepatan pembangunan lapas dan peningkatan layanan keimigrasian yang lebih merata dan mudah dijangkau oleh masyarakat di OKU Timur.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

OKU Timur -

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebut penyerahan 42 sertifikat tanah seluas 32.782,5 hektare untuk Puslatpur Kodiklat TNI AD di wilayah Ogan Oomering Ulu (OKU) Raya untuk kepastian hukum lahan yang dimiliki pemerintah.

"Penyerahan sertifikat ini tentu menjadikan kepastian hukum Puslatpur semakin kuat. Diharapkan lahan Puslatpur yang 8.000-9.000 hektare berada di OKU Timur dapat semakin terjaga batas wilayahnya," ujar Deru, Rabu (13/3/2025).

Dalam sambutannya Deru menyebut Puslatpur kerap dijadikan lokasi latihan tempur skala internasional. Hal itu menjadi momen yang ditunggu masyarakat. Bukan hanya menjadi salah satu wisata, latihan yang diadakan ikut mendongkrak roda perekonomian masyarakat setempat.

"Saya minta pelatihan antar negara tetap dilakukan di sini, karena sangat menopang perputaran ekonomi di sini. Ini bahkan jadi wisata bagi orang-orang dari kabupaten sekitar," jelasnya.

Deru menyebut lahan Puslatpur berada di wilayah OKU Raya yaitu Kabupaten OKU, OKU Timur dan OKU Selatan. Meskipun merupakan lahan latihan militer, keberadaan Puslatpur cukup dekat dan bersahabat dengan warga sekitar.

Dia menjadi saksi selama 10 tahun menjadi Bupati OKU Timur (2005-2015), hubungan Puslatpur dengan masyarakat sekitar terjalin dengan baik.

"Dalam kapasitas Saya waktu itu sebagai bupati, kemitraan terus terlaksana. Dan tidak pernah ada konflik," jelasnya.

Hubungan baik berlanjut saat menjadi Gubernur Sumsel 2018-2023. Menurutnya, sebagai paru-paru kota dia juga pernah mengucurkan bantuan hingga Rp21 miliar untuk membangun jalan dan fasilitas komplek.

Sementara Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan sejak awal dirinya mendapat tugas dari Presiden menyelesaikan sejumlah dokumen terkait aset TNI secara keseluruhan. Ada 649 titik yang harus diselesaikan karena ada sebagian aset ini sudah beralih ke masyarakat, diserobot pengusaha, belum jelas dan masih diduduki masyarakat.

"Setelah 3 bulan kini ada 92 titik yang sudah kita selesaikan," ujar Nusron.

Dalam penyelesaiannya, Nusron menyebut tetap memanusiakan masyarakat. Apalagi mereka yang sudah terlanjur menempati lahan tersebut selama puluhan tahun. Pihaknya pun terus berupaya mencari jalan tengah dengan merangkul masyarakat bukan memusuhi.

"Karena itu kita buat skema-skema salah satunya semua aset TNI kami terbitkan HPL. Ini hak yang paling tinggi dari SHM, HGB," tambahnya.

Kalaupun di atas lahan tersebut sudah terlanjur diduduki masyarakat dan menghindari konflik, lanjutnya, maka akan ditawarkan HGU atau hak pakai dengan persetujuan TNI. Sehingga menjadi solusi agar masyarakat terlindungi namun aset TNI tidak hilang.

Sementara Kepala Staf TNI angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersyukur karena Menteri ATR/BPN langsung turun menyelesaikan persoalan tanah milik TNI termasuk Puslatpur.

"Kami di TNI AD kami fight pertahankan karena memang punya negara. Beberapa kali bersinggungan dengan masyarakat dan kami telusuri ada koordinatornya. Ini akan kami benahi dan akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana lahan itu berproduksi dan pro ke masyarakat sekitar," jelasnya.

(dai/dai)

Mereka ini sudah lama dipantau oleh Densus 88 hingga berhasil ditangkap tanpa perlawanan

Martapura (ANTARA) - Anggota Densus 88 Mabes Polri menangkap dua orang terduga teroris di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan yang berinisial MD (51) dan MA (49).

Kapolres OKU Timur AKBP Kevin Leleury dalam keterangan pers di Martapura, Sumsel, Rabu, mengatakan bahwa kedua tersangka ditangkap di wilayah hukumnya pada Selasa (19/11/2024).

Tersangka MD warga Desa Triyoso ditangkap sekitar pukul 05.30 WIB, sedangkan MA warga Desa Sidorahayu, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur diamankan pada pukul 07.30 WIB setelah mengantar anaknya sekolah.

Kedua tersangka merupakan teroris Negara Islam Indonesia (NII) di Kabupaten OKU Timur, Sumsel.

"Mereka ini sudah lama dipantau oleh Densus 88 hingga berhasil ditangkap tanpa perlawanan," katanya.

Setelah melakukan penangkapan, anggota Densus 88 langsung melakukan penggeledahan di rumah kedua pelaku teroris tersebut.

Hasil penggeledahan petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa buku-buku tentang jihad, dokumen, baju dan telepon genggam.

"Setelah ditangkap kedua tersangka dan barang bukti langsung dibawa ke Palembang untuk diinterogasi lebih lanjut," tegasnya.

Menurut Kapolres, penangkapan terduga teroris ini dilakukan oleh Densus 88 secara serentak di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Bengkulu dan Jambi.

Oleh sebab itu, Kapolres mengimbau masyarakat untuk senantiasa waspada terhadap orang asing atau tetangga yang jarang bersosialisasi di lingkungan dan segera melapor jika mendapati hal yang mencurigakan.

"Jika ada yang mencurigakan masyarakat bisa langsung melapor ke Polres OKU Timur," ujarnya.

Pewarta: Edo Purmana
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024