Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung melaksanakan analisa dan evaluasi kerja untuk kinerja semester I 2025 setelah mengikuti rapat internal yang diselenggarakan secara virtual oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi dan juga diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Seluruh Indonesia.

"Setelah mengikuti rapat internal, evaluasi ini menjadi momen penting untuk meninjau kembali langkah-langkah yang telah diambil, sekaligus menyusun strategi ke depan agar kinerja pemasyarakatan semakin optimal dan berdampak positif bagi masyarakat," ujar Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring, Kamis (15/5).

Poin-poin hasil rapat kinerja dipahami Evan bersama Kasubsi Pelayanan Tahanan, Jonias B Pakpahan, Kasubsi Pengelolaan, Mian HR Simarmata, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, James Bond Naibaho, yang turut mengikuti rapat via zoom.

Disebutkan, tujuan kegiatan rapat adalah untuk membahas rencana kerja tahun 2025, capaian dan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sampai dengan awal bulan Mei 2025, capaian program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, isu permasalahan dan kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah yang sudah dilakukan terhadap isu permasalahan.

Dalam sambutannya, Dirjen Pemasyarakatan Mashudi menekankan pentingnya evaluasi kinerja sebagai instrumen untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan pelayanan, serta memastikan kesesuaian program dengan arah kebijakan nasional pemasyarakatan.

Ia juga mengapresiasi seluruh jajaran atas kinerja yang telah dilakukan pada semester pertama tahun ini.

Kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi antarsatuan kerja dalam membahas tantangan yang dihadapi di lapangan serta solusi inovatif guna meningkatkan efisiensi dan profesionalisme layanan pemasyarakatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada Februari 1979, Imam Khomeini memimpin revolusi di Iran. Sosok yang disebut sebagai ayatullah (‘cahaya Tuhan’) oleh para pengikutnya itu berhasil menjungkalkan kekuasaan Shah, yang dipandangnya sebagai antek negara-negara Barat.

Sistem yang baru pun dikukuhkan. Iran seketika berubah dari sebuah negara kerajaan sekuler menjadi "negara Islam" yang berhaluan Syiah.

Revolusi Iran 1979 menjadi inspirasi gerakan-gerakan anti-Barat di dunia Arab. Bagi Juhaiman al-‘Utaibi dan kelompoknya, kemampuan Khomeini untuk menggulingkan kekuasaan pro-Barat adalah penyemangat untuk melakukan hal yang sama di Arab Saudi. Dan, ia memilih musim haji pada tahun itu sebagai momen untuk beraksi.

Pada Oktober 1979, penyelenggaraan haji di Tanah Suci diikuti hampir satu juta orang jamaah. Mereka tentunya berasal dari pelbagai penjuru dunia. Hingga awal November tahun itu, semua berlangsung aman dan normal.

Namun, situasi berubah drastis pada tanggal 20 November 1979 atau bertepatan dengan 1 Muharram 1400 H. Saat itu, Syekh Muhammad bin Subail sedang memimpin shalat subuh berjamaah di depan Ka’bah.

Di belakangnya, terdapat Juhaiman al-‘Utaibi dan pendukungnya yang berjumlah sekira 200 orang. Mereka sedang menyusup di antara jamaah Masjidil Haram dan pura-pura ikut shalat.

Baru saja selesai mengucapkan salam, Syekh Ibnu Subail tiba-tiba dibekap dari belakang oleh seorang pendukung Juhaiman al-‘Utaibi. Tidak cukup dengan menyandera sang imam, beberapa anggota gerombolan ini merebut mikrofon Masjidil Haram.

Seketika, orang-orang Juhaiman yang tadi menyamar sebagai jamaah mengeluarkan senjata api. Mereka menembaki para penjaga yang saat itu hanya dibekali pentungan.

Keributan di sekitar Ka’bah kian menjadi-jadi. Sebab, para teroris itu memblokir semua pintu sehingga banyak orang tidak bisa keluar dari Masjidil Haram. Gerombolan bersenjata api ini bahkan menyandera sejumlah jamaah.

Seorang dari para perusuh tersebut kemudian membacakan teks pidato yang sudah dipersiapkan sebelumnya. “Kami menyerukan bahwa hari ini Imam Mahdi telah datang! Ia akan memerintah dengan keadilan di bumi setelah dipenuhi ketidakadilan dan penindasan!” serunya.

Sosok “imam mahdi” yang dimaksud ialah Muhammad bin Abdullah al-Qahtani, yakni saudara iparnya Juhaiman al-‘Utaibi. Kemudian, Juhaiman mengambil mikrofon dan meneruskan pembacaan orasi. Ia juga menyuruh “pasukan al-Ikhwan"-nya agar menembaki siapapun yang menolak instruksi mereka atau berusaha keluar dari Masjidil Haram.

Sempat terkendala ...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada musim haji 1399 H/1979 M, kekhusyukan dan keamanan jamaah haji di Makkah, Arab Saudi, terusik oleh ulah sekelompok teroris bersenjata. Para perusuh ini dikomandoi Juhaiman bin Muhammad bin Saif al-‘Utaibi (sering ditulis: Juhayman al-Otaybi).

Sosok yang mengeklaim saudaranya sebagai imam mahdi itu dibantu beberapa rekan, seperti Muhammad Maani Ahmad al-Qahtani, Muhammad Faishal, dan Muhammad Ilyas. Aksi mereka berlangsung setidaknya sejak tanggal 20 November hingga 4 Desember 1979.

Juhaiman berasal dari kabilah al-‘Utaibi, yang tergolong berpengaruh di kawasan Najd, Arab Saudi tengah. Ia meyakini, saudara iparnya yakni Muhammad bin Abdullah al-Qahtani, sebagai “imam mahdi.” Dalam ajaran Islam, Imam Mahdi—yang sesungguhnya—adalah sosok yang kedatangannya menandakan kiamat besar akan segera terjadi.

Para pengikut Juhaiman al-‘Utaibi juga sangat percaya bahwa al-Qahtani, bila tidak sebagai “imam mahdi”, merupakan sosok pembaru agama Islam (mujadid). Klaim itu dikaitkan pada sebuah hadis, yakni Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT mengutus bagi umat ini pada setiap pengujung 100 tahun ada seorang yang memperbarui agamanya” (HR Abu Dawud).

Aksi yang dijalankan al-‘Utaibi memang bertepatan dengan hari-hari terakhir tahun 1399 H. Alhasil, mereka membuat seolah-olah al-Qahtani adalah “mujadid yang dinantikan” untuk era 1400 H.

Profil sang teroris

Juhaiman al-‘Utaibi lahir di al-Sajir, Provinsi Qasim, pada tanggal 16 September 1936. Ia merupakan cucu dari Sultan bin Bajad al-‘Utaibi, sosok yang kerap berseberangan secara politik dengan penguasa Arab Saudi. Dalam Perang Sabilla, yang pecah pada 1929 M, kakeknya itu bergabung dengan kubu pemberontak untuk melawan pasukan Saudi. Pertempuran itu dimenangkan pihak Kerajaan.

Sesungguhnya, bagi kalangan elite Dinasti Saud, Suku al-‘Utaibi bukanlah pihak yang asing. Pada masa-masa awal terbentuknya Kerajaan Arab Saudi, Bani Saud mendukung dan mempersiapkan kabilah al-‘Utaibi sebagai bakal pasukan khusus. Mereka sedianya akan bertugas untuk mengawal kerajaan yang baru saja tumbuh kala itu.

Namun, belakangan tokoh-tokoh Bani al-‘Utaibi mengkhianati Dinasti Saud. Sebab, mereka tidak suka dengan kenyataan bahwa Arab Saudi semakin menerima nilai-nilai modernitas yang dipandangnya sebagai “identitas Barat.” Sejak menjadi sebuah negara kaya minyak (petrodollar), Kerajaan memang kian membuka hubungan dengan negara-negara Eropa dan Amerika.

Egoisme kesukuan hingga terpengaruh IM ....

BANDUNG, KOMPAS.com – Pemerintah pusat menggandeng Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Sukamiskin, Kota Bandung, dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa sekolah serta ibu hamil dan menyusui di wilayah Arcamanik dan Sukamiskin.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, mengatakan bahwa dengan skema kerja sama ini, Lapas Klas I Sukamiskin kini berperan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamanik. Dapur Lapas Sukamiskin menyediakan makanan bergizi bagi 3.550 penerima manfaat di 12 sekolah serta sejumlah posyandu.

"Yang hari ini (MBG) ini dapurnya ada di Lapas Klas I Sukamiskin. Ini satu skema kolaborasi antara Badan Gizi Nasional sebagai leading sector dengan kementerian dan lembaga terkait, jadi skema dan lain sebagainya kan, banyak, tapi ini mitranya adalah lapas," kata Adita saat memantau kegiatan MBG di SDN 101 Sukakarya, Kamis (15/5/2025).

Ia menyebutkan, dapur MBG di Lapas Sukamiskin melibatkan lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan.

"Satu hal yang juga menjadi unik karena memberdayakan para warga binaan, ada lebih dari 47 warga binaan yang memasak, mempersiapkan bahan, mencuci, dan sebagainya," imbuhnya.

Adita menilai, keterlibatan narapidana dalam dapur MBG bukan hanya menjadi kegiatan positif selama menjalani masa hukuman, tetapi juga memberikan bekal keterampilan untuk kehidupan setelah bebas.

"Ini membuka peluang keterampilan baru bagi mereka setelah masa pembinaan. Skema seperti ini patut menjadi contoh yang bisa diterapkan di tempat lain," ujarnya.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, mengapresiasi program MBG yang telah dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar sekolah di Kota Bandung.

"Terus terang saya merasa bahagia dan bangga sekali atas program Makan Bergizi Gratis ini karena ada dua manfaat, pertama manfaatnya anak-anak menikmati makanannya, udah bergizi juga enak," ujarnya.

Ia juga menyoroti manfaat ganda dari program tersebut yang memberi kesempatan bagi warga binaan untuk berkembang.

"Kedua, ternyata yang memasak ini para napi yang ada di Sukamiskin. Tentunya para napi ini dilatih untuk menjadi napi yang baik, jadi Insya Allah saat mereka lepas dari tahanan bisa bermanfaat untuk masyarakat," tandasnya.

Untuk membuat paspor, pemohon harus mendaftar secara online lewat aplikasi M-Paspor. Setelah itu, baru mendatangi kantor Imigrasi untuk mengikuti tahap selanjutnya sambil membawa dokumen yang dibutuhkan.

Lantas, perlukah membawa dokumen asli saat membuat paspor? Berikut informasinya.

Buat Paspor, Wajib Bawa Dokumen Asli

Pihak Imigrasi menyebutkan beberapa alasan penting mengapa harus membawa dokumen asli saat membuat paspor, yakni:

1. Verifikasi Keabsahan Dokumen
   Berkas asli digunakan untuk memastikan bahwa dokumen yang dilampirkan (misalnya KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran) benar-benar valid dan bukan palsu.
2. Konfirmasi Status Kewarganegaraan
   Berkas asli membantu petugas Imigrasi untuk memastikan bahwa pemohon benar-benar berhak atas paspor dengan status kewarganegaraan yang sesuai.
3. Pencegahan Pemalsuan
   Dengan membawa berkas asli, pemohon dapat mencegah potensi pemalsuan dokumen yang dapat menyebabkan masalah di kemudian hari.
4. Validasi Data yang Akurat
   Berkas asli digunakan untuk memvalidasi data yang tertera di formulir permohonan paspor, sehingga data yang tercantum di paspor nanti benar-benar sesuai dengan data yang sah.
5. Kepatuhan Terhadap Standar Internasional
   Penerbitan paspor yang didukung oleh berkas asli merupakan bentuk kepatuhan terhadap standar internasional yang ditetapkan oleh negara lain.

3 Cara Buat Paspor Tanpa Daftar di M-Paspor

Mengutip dari Ditjen Imigrasi, pembuatan paspor bisa dilakukan tanpa perlu mendaftar di aplikasi M-Paspor. Ini ketentuannya.

1. Layanan Ramah HAM

Layanan prioritas menyediakan layanan keimigrasian di mana pemohon paspor tidak perlu mendaftar melalui aplikasi M-Paspor. Pemohon paspor layanan prioritas dapat secara langsung datang ke kantor imigrasi.

Kuota layanan prioritas menyesuaikan dengan kantor imigrasi masing-masing. Berikut ini yang termasuk layanan prioritas.

• Balita (lima tahun ke bawah)
• Lansia (60 tahun ke atas)
• Penyandang disabilitas
• Ibu hamil

2. Layanan BAP

Pengurusan paspor hilang atau rusak hingga perubahan data pada paspor (nama dan tempat tanggal lahir) dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor imigrasi dan tidak perlu menggunakan aplikasi M-Paspor. Dokumen yang harus disiapkan untuk pengurusan paspor hilang/rusak:

• Surat keterangan hilang dari kepolisian (untuk paspor hilang)
• Kartu tanda penduduk (KTP)
• Kartu keluarga (KK)
• Akta kelahiran/ijazah
• Paspor lama (untuk paspor yang rusak dan perubahan data)

3. Layanan Eazy Passport

Layanan Eazy Passport adalah layanan jemput bola dari Ditjen Imigrasi untuk pengurusan paspor secara kolektif. Cukup mengumpulkan 30-50 orang yang ingin membuat paspor.

Setelah terkumpul, silakan menghubungi kantor imigrasi terdekat untuk melalukan pengaturan jadwal pelayanan Eazy Paspport.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Edukasi hukum tidak harus kaku dan formal. Banyak jaksa kini memanfaatkan media sosial, forum warga, hingga metode kreatif lainnya untuk menyampaikan pesan hukum ke masyarakat. Inilah yang menjadi dasar hadirnya nominasi baru di Adhyaksa Awards 2025 yakni Jaksa Kreatif dalam Edukasi Hukum.

Nominasi Jaksa Kreatif dalam Edukasi Hukum diberikan kepada jaksa-jaksa yang aktif menyampaikan edukasi hukum dengan pendekatan yang mudah dipahami dan relevan dengan masyarakat. Baik sebagai bagian dari tugas maupun karena dorongan pribadi, jaksa dalam kategori ini dinilai atas inisiatif dan dampaknya dalam membumikan hukum.

Salah satu Dewan Pakar Adhyaksa Awards 2025, Pujiyono Suwadi sekaligus Ketua Komisi Kejaksaan RI mengapresiasi adanya nominasi baru di Adhyaksa Awards 2025. Ia menekankan pentingnya inovasi dalam mengedukasi hukum.

"Bagus ya, jadi kalau Jaksa Kreatif dalam Edukasi Hukum itu kan soal bagaimana jaksa dengan instrumen, perangkat yang ada, dia bisa beradaptasi untuk kemudian menggunakan itu bagi pengabdian secara maksimal khususnya dalam penegakan hukum," ujar Pujiyono kepada detikcom, Kamis (15/5/2025).

Hal senada juga disampaikan oleh Fachrizal Afandi, Dewan Pakar Adhyaksa Awards 2025 sekaligus Pakar Hukum Pidana dari Universitas Brawijaya. Ia menegaskan bahwa kreativitas dalam penegakan hukum tetap harus selaras dengan aturan.

"Jadi penegakan hukum itu memang harus dilakukan secara kreatif tapi tetap berpedoman pada aturan dan norma hukum yang ada. Tapi bagaimana di tengah batasan norma hukum itu jaksa bisa kreatif, misalnya melakukan edukasi kepada masyarakat, melakukan pencegahan terhadap tindak pidana tertentu," jelas Fachrizal.

Pada tahun sebelumnya, Adhyaksa Awards telah memberikan penghargaan kepada lima jaksa tangguh dan berprestasi di masing-masing nominasi. Tahun ini, dua nominasi baru ditambahkan untuk semakin menyoroti prestasi dan kinerja luar biasa para jaksa di seluruh Indonesia.

Berikut tujuh nominasi Adhyaksa Awards 2025:

1. Jaksa Penegak Keadilan Restoratif

Penghargaan untuk sosok jaksa yang berhasil mengimplementasikan gagasan jaksa Agung tentang keadilan restoratif dengan baik dan tepat dalam menangani perkara hukum.

2. Jaksa Tangguh dalam Pemberantasan Korupsi

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai kinerja dan rekam jejak yang luar biasa dalam bidang pemberantasan korupsi.

3. Jaksa Teladan dalam Integritas

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai integritas tinggi, jujur, profesional, selalu menjaga moral, etika, serta harkat-martabat diri berikut lembaga.

4. Jaksa Inspiratif Pemberdaya Masyarakat

Penghargaan untuk jaksa-jaksa yang berbuat lebih dari sekedar tupoksinya. Jaksa yang memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

5. Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum

Penghargaan untuk sosok jaksa yang menciptakan inovasi untuk kemajuan penegakan hukum di Indonesia. Jaksa yang menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan perkara baik pidana maupun perdata

6. Jaksa Kreatif dalam Edukasi Hukum

Nominasi ini ditujukan kepada jaksa yang gencar dalam memberi edukasi hukum kepada masyarakat baik karena tugasnya maupun karena kesadaran sendiri melalui berbagai sarana komunikasi yang tersedia.

7. Jaksa Pengawal Daerah Tertinggal

Nominasi ini spesifik ditujukan kepada jaksa yang bertugas di daerah 3T (daerah tertinggal, terluar, dan terdepan). Jaksa yang bertugas di daerah tersebut memiliki tantangan tidak hanya secara geografis namun juga psikologis karena diharuskan berpisah dengan keluarga.

Masyarakat dapat memberikan penilaian dan masukan kepada panitia siapa saja jaksa yang layak mendapatkan Adhyaksa Award 2025. Panitia berharap masyarakat memberikan informasi dengan benar, runut dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Masyarakat dapat mengisi form di sini.

Adhyaksa Awards 2025

Usulkan jaksa teladan di sekitarmu

USULKAN DI SINI

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, pemberian sanksi pidana untuk pelaku UMKM bertentangan dengan kebijakan hukum nasional.

Sehingga dalam konteks kasus Toko Mama Khas Banjar, ia menyebut sanksi administratif lebih tepat diberikan.

Terlebih jika pelaku UMKM memiliki itikad baik selama proses penanganan kasus.

"Sanksi administratif lebih tepat untuk UMKM. Menjatuhkan pidana kepada pelaku UMKM yang beritikat baik, bertentangan dengan kebijakan hukum nasional," ujar Maman dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta yang disiarkan secara daring, Kamis (15/5/2025).

"Pelanggaran pelabelan pangan berisiko rendah atau sedang sebaiknya diselesaikan dengan sanksi administratif, bukan pidana," tegasnya.

Menurutnya, prinsip ultimum remedium di mana penindakan pidana menjadi pilihan terakhir dalam setiap proses menegakkan hukum dalam kasus yang menimpa usaha mikro harus dikedepankan.

Di sisi lain, Maman menekankan adanya keadilan substantif demi kelangsungan UMKM dan ekonomi nasional.

Sementara itu, dari sisi tata negara, menurut Maman sejumlah aturan sudah menunjukkan keberpihakan negara kepada UMKM.

Misalnya pada UUD 1945, Undang-Undang (UU) Pangan nomor 18 tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021.

"Kita tidak bisa hanya sekedar melihat usaha mikro, kecil sama seperti usaha besar dan usaha menengah. Treatment-nya sangat berbeda. Karena usaha mikro, rata-rata mereka-mereka yang jauh dari sistem pendidikan," katanya.

"Mereka yang tidak paham dengan ilmu hukum. Mereka yang mungkin jauh sekali dari pemahaman tentang laporan keuangan. Maka dari itu pemerintah hadir dalam sebuah bentuk affirmative action," tambah politisi Golkar itu.

Diberitakan sebelumnya, masalah hukum yang dihadapi pemilik toko produk UMKM di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) Firly Norachim menjadi perhatian luas publik.

Kasus bermula saat toko milik Firly dilaporkan oleh salah konsumen ke Polda Kalsel pada 6 Desember 2024.

Sebab terdapat produk yang tidak dicantumkan label kadaluarsa.

Laporan itu kemudian ditindaklanjuti oleh petugas dengan memanggil Firly selaku owner.

Setelah melalukan penyelidikan, penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus (Ditkirmsus) Polda Kalsel menyita 35 produk untuk dijadikan barang bukti.

Temuan produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, membuat penyidik menahan Firly selaku pemilik.

Tak lama kemudian, kasus Firly akhirnya dilimpahkan ke kejaksaan dan kini tengah berproses di pengadilan.

Ia didakwa melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan, Toko Mama Khas Banjar mendapat keringanan pembayaran pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Bantuan itu berupa relaksasi selama enam bulan.

Maman menjelaskan, toko yang berlokasi di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sempat tutup dan merumahkan sementara 17 pegawainya.

Meski begitu, Kementerian UMKM tetap mendorong usaha tersebut agar bisa kembali berjalan.

"Kita justru melihat ini momentum positif bagi Mama Khas Banjar. Kami berkepentingan agar usaha ini tetap hidup," kata Maman dalam rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Ia menyebut, Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Selatan dan Kejaksaan Tinggi setempat untuk mencari solusi.

Pemerintah, kata dia, tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan usaha masyarakat, meski sedang tersandung kasus hukum.

"Kemarin kami sudah bicara dengan BRI sebagai bank pemberi pinjaman. Alhamdulillah, Mama Khas Banjar mendapat relaksasi tidak membayar cicilan selama enam bulan," ujarnya.

Kementerian UMKM juga menjalin komunikasi dengan pelaku usaha di Kalimantan Selatan untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi bagi usaha mikro.

Maman berharap penanganan kasus serupa di masa depan bisa lebih mengedepankan pembinaan dan sanksi administratif, bukan langsung ke pidana.

"Mudah-mudahan langkah ini jadi pembelajaran. Penegakan hukum dalam konteks usaha mikro sebaiknya jadi pilihan terakhir," kata Maman.

Kasus hukum yang menimpa pemilik Mama Khas Banjar, Firly Norachim, bermula dari laporan konsumen ke Polda Kalimantan Selatan pada 6 Desember 2024.

Laporan itu terkait produk yang tidak mencantumkan label kedaluwarsa.

Penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalsel kemudian menyita 35 produk sebagai barang bukti. Firly ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Kasus itu kini tengah diproses di pengadilan. Firly didakwa melanggar Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum pemilik Toko Mama Khas Banjar, Faisal Abrori, menyoroti ketidaktahuan penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan soal nota kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Polri terkait penanganan kasus UMKM.

Nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) itu diteken Menteri Koperasi dan UKM saat itu, Teten Masduki, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 2021. Isi MoU menekankan pentingnya pendekatan pembinaan dalam menangani kasus yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Faisal mengatakan, sebagai kuasa hukum Firly Norachim, pemilik Toko Mama Khas Banjar, ia sempat menanyakan hal tersebut kepada penyidik.

“Kami coba tanya apakah penyidik sudah tahu soal MoU pada 2021 antara Kementerian UMKM dengan Polri yang ditandatangani Pak Menteri Teten, dan Pak Kapolri Sigit saat itu,” kata Faisal dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Kamis (15/5/2025).

“Di sana kami mendapat jawaban bahwa penyidik tidak tahu soal itu,” ujarnya.

Faisal lalu menanggapi jawaban itu dengan nada bercanda. Ia menyampaikan sebaiknya penyidik tidak berdagang dulu jika belum memahami regulasi.

“Dengan nada guyon saya sampaikan ‘Kalau belum tahu regulasi, ya jangan berdagang dulu’. Sehingga akibatnya begini, (jadi ada) yang dipidanakan,” katanya.

“Ya jangan jadi Polisi dulu, artinya guyon,” tambahnya.

Faisal menyebut, meski sempat dilontarkan guyonan, penyidik tidak memberikan respons negatif. Pertemuan saat itu berlangsung baik.

Persoalan MoU ini sebelumnya juga disinggung Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman saat menanggapi kasus Toko Mama Khas Banjar.

Maman menyatakan, perjanjian kerja sama antara kementeriannya dan Polri sudah menegaskan pendekatan pembinaan harus diutamakan dalam menangani permasalahan pelaku usaha mikro.

Penegakan hukum tidak boleh menjadi langkah pertama. Aparat penegak hukum diminta memberikan pembinaan lebih dulu.

“Jadi bukan aspek penegakan hukumnya yang dikedepankan, tapi aspek pembinaan. Nah harapan kita dengan hadirnya Kementerian UMKM di dalam pengadilan, sidang pengadilan Mama Khas Banjar, kita ingin mencoba meyakinkan dan mendorong kepada hakim, untuk melihat ini tidak hanya sekedar dalam perspektif penegakan hukum, tapi melihat dalam aspek pembinaan,” ujar Maman.

“Artinya pembinaan itu apa? Misalnya ada beberapa permasalahan, tadi mungkin belum mengurus sertifikat kedaluwarsa, kita lakukan pembinaan. Atau misalnya aparatur penegak hukum, yang tadinya sebagai penegak hukum, berubah mengambil posisi sebagai pembinaan, untuk mengajarkan atau memberikan mitigasi edukasi kepada usaha-usaha mikro, bahwa yuk diurus,” jelasnya.

Masalah hukum yang menjerat Firly berawal dari laporan konsumen ke Polda Kalimantan Selatan pada 6 Desember 2024. Laporan menyebut ada produk tanpa label kedaluwarsa.

Penyidik lalu memanggil Firly untuk dimintai keterangan. Setelah melakukan penyelidikan, petugas menyita 35 produk sebagai barang bukti.

Temuan produk tanpa tanggal kedaluwarsa membuat penyidik menahan Firly. Kasusnya kemudian dilimpahkan ke kejaksaan dan kini tengah disidangkan.

Firly didakwa melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

SAMBAS, KOMPAS.com - Polisi terus mendalami kasus duel antar anak di bawah umur yang terjadi di Lapangan Futsal, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Wakapolres Sambas, Kompol Hoerudin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memeriksa sepuluh anak sebagai saksi dan menetapkan seorang anak sebagai pelaku.

“Perkembangan terbaru, kami menetapkan seorang anak sebagai pelaku,” kata Hoerudin kepada wartawan pada Kamis (15/5/2025).

Hoerudin menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk Kejaksaan dan Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar.

“Terkait permasalahan ini, kami telah melakukan penyelidikan dan memeriksa 10 orang saksi anak. Barang bukti juga telah diamankan, dan proses hukum akan tetap berjalan,” ujar Hoerudin.

Ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap mengedepankan perlindungan anak dan mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan yang dapat memicu konflik atau memperkeruh situasi.

“Mari kita percayakan proses ini kepada hukum. Polres Sambas akan menangani kasus ini sesuai dengan ketentuan hukum perlindungan anak yang berlaku,” tutup Hoerudin.

Sebelumnya, terjadi dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur di area parkir sepeda motor samping Lapangan Futsal Alang, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, pada Minggu (11/5/2025) sekitar pukul 15.05 WIB.

Kasus ini telah dilaporkan secara resmi oleh orang tua korban.

Korban berinisial B (13), seorang pelajar asal Kecamatan Sambas, diduga mengalami kekerasan fisik oleh pelajar lain berinisial F (14).

Berdasarkan keterangan pelapor, kejadian berawal dari ajakan duel yang dipicu oleh pertikaian di media sosial.

Pelaku diduga menjambak rambut korban, membenturkan kepala korban ke lantai, serta melakukan pemukulan dan tendangan.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka lecet di bagian belakang kepala, memar, serta rasa nyeri pada leher, bahu, dan punggung.

Aksi kekerasan itu sempat direkam oleh saksi di lokasi kejadian, dan video rekaman tersebut kini menjadi salah satu barang bukti yang telah diserahkan kepada penyidik.

JAKARTA, KOMPS.com - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kembali menegaskan dukungan dalam pengusutan perkara dugaan korupsi pada kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara yang kini tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kehadiran kali kedua ini sebagai saksi adalah wujud nyata komitmen manajemen ASDP untuk bersikap kooperatif dan mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan. Sebelumnya sudah dipanggil dan hadir pada 30 April 2025," kata Corporate Secretary ASDP Indoneisa Ferry Shelvy Arifin dalam keterangan tertulis, Kamis (15/5/2025).

Shelvy mengatakan, manajemen ASDP saat ini terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), serta menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam seluruh aktivitas bisnis perusahaan.

Dia mengatakan, ASDP menghormati dan mendukung penuh setiap langkah yang diambil KPK dalam memberantas korupsi.

“Kami percaya bahwa proses hukum yang adil dan transparan adalah fondasi penting dalam membangun tata kelola BUMN yang kredibel dan tepercaya," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo (HW) pada Rabu (14/5/2025).

Heru Widodo (HW) diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi proses Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun 2019–2022.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mendalami kondisi dan perbaikan PT Jembatan Nusantara pasca akuisisi.

"Saksi HW didalami terkait dengan kondisi dan perbaikan PT JN pasca akuisisi," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (15/5/2025).

Budi mengatakan, penyidik juga memeriksa Alwi Yusuf selaku Ketua Tim Akuisisi.

Dia mengatakan, penyidik mendalami pemeriksaan lanjutan akuisisi.

Selain itu, KPK memeriksa Shelvy Arifin selaku Corsec ASDP untuk mendalami kesepakatan Direksi dan Komisaris PT ASDP terkait KSU dan akuisisi PT Jembatan Nusantara.

"Saksi didalami terkait kesepakatan Direksi dan Komisaris atas KSU dan Akuisisi PT JN yang dilakukan ASDP," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, kerugian keuangan negara akibat korupsi kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun 2019-2022 mencapai Rp 893 miliar.

"Transaksi akuisisi PT JN oleh PT ASDP terindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara hampir Rp 900 miliar atau sekurang-kurangnya Rp 893.160.000.000," kata Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat orang tersangka yaitu Ira Puspadewi selaku Direktur Utama PT ASDP tahun 2017–2024; Harry Muhammad Adhi Caksono selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP tahun 2020–2024; Muhammad Yusuf Hadi selaku Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP tahun 2019–2024; Adjie selaku Pemilik PT Jembatan Nusantara Group.

KPK menahan tiga tersangka yaitu, Ira Puspadewi, Harry Muhammad Adhi Caksono, dan Muhammad Yusuf Hadi.

Sementara Adjie belum dilakukan penahanan.

"KPK melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap 3 orang mantan Dewan Direksi PT ASDP, yaitu IP, MYH, dan HMAC," ujarnya.

Budi mengatakan, penahanan dilakukan mulai hari ini untuk 20 hari ke depan sampai dengan 4 Maret 2025 di Rumah Tahanan Klas I Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK.

"Surat Perintah Penahanan Nomor: 10-12/DIK.01.03/01/02/2025, Tanggal 13 Februari 2025," tuturnya.

KOMPAS.com - Pemerintah pusat menggandeng Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Sukamiskin, Kota Bandung, sebagai mitra pelaksana Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini menyasar siswa sekolah, serta ibu hamil dan menyusui di wilayah Arcamanik dan Sukamiskin.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, menyampaikan bahwa Lapas Sukamiskin kini menjalankan peran sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk wilayah Arcamanik.

Dengan menggunakan dapur di dalam lapas, makanan bergizi disiapkan bagi 3.550 penerima manfaat yang tersebar di 12 sekolah dan beberapa posyandu.

"Yang hari ini (MBG) ini dapurnya ada di Lapas Klas I Sukamiskin. Ini satu skema kolaborasi antara Badan Gizi Nasional sebagai leading sector dengan kementerian dan lembaga terkait. Jadi, skema dan lain sebagainya itu banyak, tapi mitranya adalah lapas," jelas Adita saat meninjau kegiatan MBG di SDN 101 Sukakarya, Kamis (15/5/2025).

Apa Peran Warga Binaan dalam Program MBG?

Yang menarik, program ini memberdayakan para warga binaan. Lebih dari 47 narapidana dilibatkan secara aktif dalam proses penyediaan makanan bergizi mulai dari menyiapkan bahan baku, memasak, hingga mencuci peralatan dapur.

"Satu hal yang juga menjadi unik karena memberdayakan para warga binaan. Ada lebih dari 47 warga binaan yang memasak, mempersiapkan bahan, mencuci, dan sebagainya," imbuh Adita.

Ia menilai, keterlibatan warga binaan ini bukan hanya menjadi kegiatan positif selama masa pembinaan, tetapi juga membuka jalan bagi mereka untuk memperoleh keterampilan yang bisa dimanfaatkan ketika kembali ke masyarakat.

"Ini membuka peluang keterampilan baru bagi mereka setelah masa pembinaan. Skema seperti ini patut menjadi contoh yang bisa diterapkan di tempat lain," lanjutnya.

Bagaimana Respons Pemerintah Daerah terhadap Program Ini?

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, turut hadir dalam kegiatan pemantauan program MBG. Ia menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan pelaksanaan program tersebut di Kota Bandung.

"Terus terang saya merasa bahagia dan bangga sekali atas program Makan Bergizi Gratis ini karena ada dua manfaat. Pertama, anak-anak menikmati makanannya. Sudah bergizi juga enak," kata Erwin.

Ia juga menekankan dampak positif program ini terhadap para narapidana yang dilatih untuk berkontribusi secara nyata kepada masyarakat.

"Kedua, ternyata yang memasak ini para napi yang ada di Sukamiskin. Tentunya para napi ini dilatih untuk menjadi napi yang baik, jadi Insya Allah saat mereka lepas dari tahanan bisa bermanfaat untuk masyarakat," jelasnya.

"Ini bukan hanya soal makan bergizi, tapi soal bagaimana kita membangun ekosistem yang saling mendukung dan memberdayakan," tutupnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Lapas Sukamiskin Jadi Dapur MBG, Napi yang Masak".