Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menemui Jaksa Agung, ST Burhanuddin, hari ini. Keduanya membahas sejumlah hal, termasuk terkait pengembalian narapidana ke negara asalnya.

Pertemuan digelar di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024). Agus mengatakan pihaknya membahas perihal permintaan dari sejumlah negara kepada Indonesia untuk melakukan transfer of prisoner atau mengembalikan terpidana ke negara asalnya.

"Tadi termasuk itu yang kami bahas, masalah transfer of prisoner. Yang ada permintaan dari negara, beberapa negara kepada pemerintah Indonesia," kata Agus.

"Tentunya ini masih dalam pembahasan dari aspek hukum," sambungnya.

Tak hanya itu, Agus menyebutkan pertemuan ini juga membahas peralihan penugasan yang akan dilimpahkan dari Kementerian Impias ke Kejaksaan Agung (Kejagung), termasuk pengembangan sumber daya manusia (SDM). Agus mengatakan pihaknya meminta pendampingan kepada Kejaksaan Agung dalam setiap program kerja.

"Syukur alhamdulillah kami sudah diskusikan dan mendapat dukungan dari Jaksa Agung untuk sama-sama kita bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian, terima kasih," kata Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Burhanuddin mengatakan pertemuannya dengan Agus merupakan bentuk sinergitas antara Kejagung dan Kementerian Impias. Hal ini, kata Burhanuddin, dilakukan untuk melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

"Ada beberapa hal yang tadi kami bicarakan dan pada intinya adalah sinergitas kerja sama yang baik antara Kejaksaan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam rangka kita melaksanakan tugas-tugas pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Burhanuddin.

Tonton juga Video: Mentrans Temui Jaksa Agung, Minta Pendampingan Demi Cegah Korupsi

[Gambas:Video 20detik]

(whn/dhn)

Nanti kita akan sampaikan kepada tim untuk menyusun masalah aturan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk bisa melakukan 'transfer of prisoner'

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyebut bahwa pihaknya akan menyusun undang-undang khusus terkait pemindahan narapidana atau transfer of prisoner demi menghadirkan payung hukum yang jelas.

"Nanti kita akan sampaikan kepada tim untuk menyusun masalah aturan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk bisa melakukan transfer of prisoner," kata Agus menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin.

Pemindahan narapidana memang dimungkinkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kemudian, Pasal 45 ayat (2) UU 22/2022 itu mengamanatkan bahwa ketentuan pemindahan narapidana diatur dengan undang-undang.

Namun, hingga saat ini belum ada undang-undang turunan yang mengatur ketentuan pemindahan narapidana tersebut. Oleh karena itu, pemerintah saat ini masih mendiskusikan aspek hukum pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso ke negara asalnya, Filipina.

Di sisi lain, Agus pun membeberkan bahwa Pemerintah Indonesia tengah mengkaji permintaan pemindahan narapidana selain dari Pemerintah Filipina, yakni dari Pemerintah Prancis untuk satu orang narapidana dan Pemerintah Australia untuk lima orang narapidana.

"Ini kita akan mencari solusi terbaiknya seperti apa. Tentunya ini harus ada mutual agreement (kesepakatan bersama) antara negara satu dan negara lain. Karena bila tidak, nanti kita transfer ke sana mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan hal yang sama untuk warga negara Indonesia. Ini masih dalam pembahasan," ujar Agus.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, tidak menutup kemungkinan pemerintah dan DPR akan menyusun undang-undang tentang transfer of prisoner (pemindahan narapidana) dan exchange of prisoner (pertukaran narapidana).

"Sangat mungkin sekali nantinya akan dilakukan pembicaraan dengan DPR untuk menyusun undang-undang tentang transfer of prisoners dan exchange of prisoners ini yang memang sebenarnya itu diamanatkan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan kita sekarang, tapi belum ada undang-undangnya," ucap Yusril dalam keterangan video, Kamis (21/11).

Menko Yusril mengakui bahwa Indonesia belum memiliki undang-undang khusus mengatur pemindahan narapidana warga negara asing. Akan tetapi, pemindahan narapidana bisa dilakukan berdasarkan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA), kesepakatan para pihak, dan diskresi Presiden.

"Jadi walaupun tidak didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan, itu berdasarkan pada MLA, kesepakatan para pihak, dan juga diskresi dari Presiden," kata Yusril.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan landasan hukum terkait pemindahan narapidana atau transfer of prisoner.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan, regulasi tersebut akan menjadi dasar hukum pelaksanaan pemindahan narapidana ke negara asal mereka.

“Kami akan sampaikan kepada tim agar segera menyusun aturan yang menjadi dasar pelaksanaan transfer of prisoner,” kata Agus di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (25/11/2024), seperti dikutip dari Antara.

Rencana ini selaras dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal tersebut mengamanatkan pembuatan aturan turunan yang khusus mengatur pemindahan narapidana.

Sampai saat ini, aturan tersebut belum terwujud, sehingga pemerintah masih mendiskusikan berbagai aspek hukum. Termasuk kasus pemindahan terpidana mati Mary Jane Veloso ke negara asalnya, Filipina.

Selain Filipina, Indonesia juga menerima permintaan serupa dari Prancis dan Australia. Pemerintah Prancis meminta pemindahan satu narapidana, sementara Australia mengajukan lima narapidana.

Agus mengungkapkan, pemerintah sedang mencari solusi terbaik yang melibatkan kesepakatan bersama antarnegara.

“Harus ada mutual agreement. Jika kita memindahkan narapidana mereka, semoga mereka juga melakukan hal yang sama terhadap warga negara Indonesia. Ini masih dalam pembahasan,” ucap Agus.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyampaikan, pemerintah bersama DPR kemungkinan besar akan menyusun undang-undang mengenai transfer of prisoner dan exchange of prisoner (pertukaran tahanan).

“Pembahasan dengan DPR sangat mungkin dilakukan. Undang-Undang Pemasyarakatan sudah mengamanatkan hal ini, meskipun saat ini belum ada aturan khusus,” ucap Yusril, Kamis (21/11/2024) pekan lalu.

Yusril menjelaskan, pemindahan narapidana saat ini dilakukan berdasarkan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA), kesepakatan antarnegara, atau diskresi Presiden.

“Meski belum ada dasar peraturan, proses ini bisa dilakukan melalui MLA, kesepakatan pihak terkait, dan diskresi Presiden,” ujar Yusril.

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa pemindahan narapidana warga negara asing (WNA) membutuhkan undang-undang pemindahan narapidana.

“Menurut saya demikian,” kata Prof. Hikmahanto saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Prof. Hikmahanto menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto yang mengungkapkan bahwa saat ini terdapat tiga negara yang mengajukan permohonan pemindahan narapidana, yakni Prancis, Australia, dan Filipina.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa saat ini instrumen bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assitance (MLA) masih belum memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana disebutkan MLA tidak memberikan wewenang untuk pengalihan pidana.

Selain itu, kata dia, Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebut ketentuan mengenai pemindahan narapidana perlu diatur dengan undang-undang.

“Permasalahannya adalah undang-undang terkait pemindahan narapidana hingga saat ini belum ada,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia menekankan bahwa UU yang mengatur pemindahan narapidana diperlukan agar para petugas pemasyarakatan tidak berada dalam situasi yang berpotensi melanggar tugas karena melepas narapidana yang tidak berdasarkan ketentuan hukum.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Imipas menyebut bahwa pihaknya akan menyusun rancangan undang-undang khusus terkait pemindahan narapidana demi menghadirkan payung hukum yang jelas.

"Nanti kami akan sampaikan kepada tim untuk menyusun masalah aturan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk bisa melakukan transfer of prisoner (pemindahan narapidana),” kata Agus menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan reformasi dalam sistem logistik nasional sebagai bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penerapan Manifest Domestik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 27 Tahun 2024.

"Permendag No 27/2024 ini mulai diundangkan 1 November 2024, di mana mewajibkan pelaku usaha melaporkan Pemberitahuan Perdagangan Antarpulau Barang (PAB) yang sebelumnya dikenal dengan manifest domestic, setiap melakukan pengiriman melalui sarana angkutan laut," bunyi keterangan tertulis, Senin (25/11).

Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam distribusi komoditas ke berbagai wilayah. Biaya logistik yang tinggi, ketimpangan muatan balik, dan infrastruktur yang belum merata sering kali menyebabkan ketidakseimbangan distribusi barang, melonjaknya harga, serta kelangkaan komoditas tertentu di daerah tertentu.

Saat ini, perdagangan antarpulau cenderung terpusat pada Jawa, dengan Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur sebagai pusat utama pengiriman komoditas. Namun, distribusi yang tidak efisien kerap terjadi akibat fenomena 'muatan kosong' saat kapal kembali ke daerah asal.

Hal ini, ditambah dengan hambatan infrastruktur, berdampak pada mahalnya biaya logistik di Indonesia. Melalui Permendag 27/2024, pelaku usaha diwajibkan melaporkan manifes domestik setidaknya 20 hari sebelum estimasi keberangkatan barang.

Dokumen ini memuat informasi lengkap seperti:

Kewajiban ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan satu data nasional yang terintegrasi tetapi juga meningkatkan pengawasan, mencegah duplikasi laporan, serta mendorong kepatuhan pelaku usaha.

Langkah ini juga diharapkan dapat mempercepat implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.

Beberapa manfaat utama dari implementasi manifes domestik meliputi:

Permendag 27/2024 adalah revisi dari Permendag 92/2020, yang memperbarui dan menyempurnakan tata kelola pelaporan perdagangan antarpulau. Regulasi ini menjadi pijakan penting untuk rencana aksi Stranas PK berikutnya pada 2025-2026, yang menargetkan reformasi lebih luas dalam sistem logistik nasional.

Dengan dukungan berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, BUMN, dan pelaku usaha, diharapkan implementasi manifest domestik ini akan mendorong terciptanya ekosistem logistik yang lebih transparan, efisien, dan bebas korupsi.

Sebagai informasi, Stranas PK diberi mandat oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54/2018 yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi agar dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur dan berdampak.

Terdapat total 114 instansi pelaksana aksi yang terdiri dari 60 kementerian & Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi dan 20 Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi mandat melaksanakan 3 Fokus seperti diamanatkan dalam Perpres 54/2018 (Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi) ke dalam 15 Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) 2023-2024.

Dengan dukungan berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, BUMN, dan pelaku usaha, diharapkan implementasi manifest domestik ini akan mendorong terciptanya ekosistem logistik yang lebih transparan, efisien, dan bebas korupsi.

IDXChannel- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyerahkan bantuan pangan, obat-obatan hingga selimut kepada korban akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penyerahan bantuan secara simbolik dilangsungkan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Senin (25/11/2024).

"Bantuan yang kami kirimkan ada 25 ton beras, 200 dus susu formula, 7.500 bungkus mie instan, kemudian 2.500 biskuit, 2.500 abon, 2.500 paket obat-obatan, 2.500 paket selimut, 3.500 perlengkapan pakaian, dan 200 dus air mineral," ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam sambutannya, di Halim Perdanakusuma.

Dia menyebut bantuan kemanusiaan ini akan dikirim menggunakan pesawat Milik TNI Angkatan Udara (AU) dari Bandara Halim Perdanakusuma pada tanggal 27 November 2024 menunju lanud di Kupang NTT. Selanjutnya dipindahkan ke Pangkalan TNI angkatan Laut setempat.

"Disalurkan ke pangkalan utama TNI Angkatan Laut wilayah 7 NTT, kemudian akan diserahkan oleh perwakilan kita yang ada di sana, selanjutnya akan diserahkan kepada BNPB yang menjadi penanggung jawab daripada penyaluran bantuan kemanusiaan," ujarnya.

Dia menambahkan penyerahan bantuan ini juga sejalan dengan arahan presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh Kementerian berkontribusi untuk meringankan beban warga terdampak erupsi gunung Lewotobi Laki-laki.

"Semoga sedikit kontribusi kami kepada rekan-rekan kita yang terkena musibah, mudah-mudahan segera bangkit kembali dan kembali bisa menjalani kehidupan dengan normal," ujarnya.

(kunthi fahmar sandy)

Palembang -

Guru SD Negeri 4 Baito, Supriyani kini bisa bernapas lega. Ia divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Andoolo Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dikutip detikSulsel, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa itu dinyatakan tidak terbukti bersalah. Itu seperti yang disampaikan Hakim Ketua PN Andoolo, Stevie Rosano saat membacakan putusan.

"Menyatakan terdakwa guru Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan kedua penuntut umum," kata Stevie dalam sidang di PN Andoolo, Senin (25/11/2025).

"Kedua membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan penuntut umum," tambah hakim.

Selain itu, hakim juga meminta hak-hak Supriyani selama ini dapat dipulihkan, baik kedudukan, harkat maupun martabatnya. Jaksa penuntut umum (JPU) juga diminta mengembalikan semua barang bukti milik saksi dalam proses persidangan.

"Tiga, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya," ungkap Stevie.

Stevie memberikan kesempatan kepada JPU untuk melakukan upaya hukum sesuai aturan yang berlaku dalam putusan itu. Tak hanya itu, Supriyani melalui kuasa hukumnya juga diberikan kesempatan yang sama.

"Pascaputusan ini, baik untuk penasehat hukum maupun yang terdakwa melalui penasehat hukum memiliki hak melakukan upaya hukum. Sidang dinyatakan selesai," imbuh hakim.

Kasus Dugaan Penganiayaan Siswa

Supriyani dituduh menganiaya siswa yang merupakan anak polisi di SD Negeri 4 Baito pada Rabu (24/4) sekitar pukul 10.00 Wita. Dalam dakwaannya, JPU menyebut anak yang diduga dianiaya berusia 8 tahun.

Supriyani didakwa melanggar Pasal 80 Ayat 1 juncto Pasal 76C Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Vonis hakim hari ini selaras dengan tuntutan jaksa dalam sidang yang digelar pada Senin (11/11). Saat itu, jaksa juga menuntut bebas Supriyani dengan pertimbangan niat jahat atau mes rea Supriyani melakukan penganiayaan tidak dapat dibuktikan.

"Dalam perkara ini terdakwa Supriyani memukul saksi anak, namun bukan tindak pidana. Kami mengemukakan pertimbangan, yang memberatkan tidak ada," ujar JPU, Ujang Sutisna.

Artikel ini sebelumnya telah tayang di detikSulsel dengan judul Guru Supriyani Divonis Bebas di Kasus Tuduhan Aniaya Siswa di Konsel.

(sun/mud)

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim tunggal yang menangani permohonan praperadilan atas penetapan status tersangka dan penahanan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, akan menjatuhkan putusan atau vonis, Selasa (26/11/2024) besok.

“Persidangan kita sudah selesai hari ini, tinggal tunggu putusan besok,” kata Kuasa Hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di Jakarta, Senin (25/11/2024).

Ari berharap bahwa majelis hakim akan memberikan putusan yang seadil-adilnya agar ada perbaikan dalam proses penegakan hukum.

“Kita berharap dalam hal ini, hakim, dalam hal ini PN Jaksel, memberi putusan yang seadil-adilnya supaya ada perbaikan dalam proses penegakan hukum kita,” lanjut dia.

Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Oktober 2024. Di balik jeruji tahanan, Tom melakukan serangkaian perlawanan melalui gugatan praperadilan yang dimulai sejak Senin pekan lalu.

Ari juga berharap, hakim memberikan putusan seadil-adilnya agar kriminalisasi tidak terjadi lagi kedepannya.

“Tujuannya, ada perbaikan dalam penegakan hukum kita. Karena peristiwa kriminalisasi bisa terjadi kepada siapa saja, kepada kita semua, diri kami, hakim, dan mungkin kepada jaksA,” jelasnya.

“Kalau proses penegakan hukum ini tidak diperbaiki dari sekarang, ini membahayakan buat demokrasi kita dan hukum kita, yang kita cita-citakan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan,” tegas dia.

JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024). Salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu terkait rencana untuk memulangkan terpidana mati Mary Jane ke negara asalnya.

Menteri Agus menyampaikan bahwa sejumlah isu turut dibahas dalam pertemuan itu, salah satunya soal penanganan para tersangka pidana mati. Dia tak menampik, jika salah satu yang dibahas soal rencana pemulangan terpidana mati, Mary Jane ke negara asalnya.

"Tadi termasuk itu yang kami bahas, masalah transfer of prisoner ya. Ada permintaan dari negara, beberapa negara kepada pemerintah Indonesia," kata Menteri Agus usai pertemuan tertutup dengan Jaksa Agung.



Mantan Wakapolri ini mengaku transfer of prisoner ini memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Hanya saja, belum ada aturan turunannya untuk mengatur hal tersebut.

Oleh karenanya, kata dia, hal ini perlu dilakukan pembahasan dari aspek hukumnya. "Kita akan mencari solusi terbaik seperti apa. Tentunya ini harus ada mutual agreement antara negara-negara lain,? katanya.

?Karena bila tidak nanti kita transfer ke sana, mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan hal yang sama untuk warga negara Indonesia. Ini masih dalam pembahasan," pungkasnya.

Kupang -

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) meluncurkan program perlindungan hukum bagi guru dengan tajuk Jaksa Kolega Guru (Jaga Guru) dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2024. Peluncuran program tersebut dilakukan di Auditorium Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Senin (25/11/2024).

Kajati NTT Zed Tadung Allo mengatakan program ini bertujuan untuk melindungi guru dari potensi kriminalisasi hukum di wilayah NTT.

"Guru harus dijamin kenyamanan dan keselamatannya. Kami merasa terpanggil untuk bersama guru mewujudkan prinsip equality before the law," ujar Zed.

Menurut Zed, program ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang aman, adil, dan mendukung profesionalisme tenaga pendidik. Kejati NTT berkomitmen untuk melaksanakan program ini di seluruh kabupaten dan kota di NTT, dengan harapan dampaknya dapat dirasakan secara nasional.

Selain memberikan perlindungan hukum, program ini juga memungkinkan guru untuk melaporkan dugaan penyimpangan, termasuk masalah terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Tujuan utama program 'Jaga Guru' ini adalah meningkatkan kesadaran hukum di kalangan guru, mencegah tindakan kriminalisasi terhadap guru, dan memberikan pendampingan hukum.

Selain itu, program ini diharapkan mampu mendukung guru untuk bekerja dengan percaya diri tanpa khawatir terhadap ancaman hukum, membangun sinergi antara pendidikan dan penegakan hukum, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang berintegritas dan transparan.

Zed menambahkan Kejati NTT akan rutin mengadakan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah dan forum guru, dengan topik terkait perlindungan hukum, etika profesi, dan prosedur hukum yang relevan bagi tenaga pendidik.

Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan, Semy Ndolu, menekankan pentingnya perlindungan profesi guru dalam menjalankan tugasnya. Ia menjelaskan bahwa guru memiliki peran penting tidak hanya dalam mengajar, tetapi juga dalam mendidik dan mendisiplinkan siswa, yang kadang dapat berisiko hukum.

"Guru perlu dilindungi dalam menjalankan tugasnya, dan kesejahteraan serta kompetensi guru juga harus diperhatikan," ujar Semy.

Peluncuran program ini dihadiri oleh ribuan guru dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA, yang berada di Kota Kupang.

(dpw/dpw)

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Golkar buka suara usai kadernya, yakni Gubernur Bengkulu nonaktif Rohidin Mersyah resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Wakil Ketua Umum Golkar Adies Kadir menyebut pihaknya akan meminta Rohidin Mersyah agar mematuhi seluruh proses hukum yang ada.

"Golkar ini kan partai taat hukum, jadi tentunya Partai Golkar akan mengimbau kepada beliau untuk mengikuti seluruh proses hukum," ujar Adies saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (25/11/2024).

Golkar, kata Adies, akan mengikuti peraturan yang berlaku mengenai kadernya yang merupakan calon gubernur (cagub) Bengkulu, namun kini menjadi tahanan penegak hukum.

Sebelumnya, Rohidin meyakini bakal tetap menang di Pilkada Bengkulu kendati kini ditahan sebagai tersangka KPK. Hal itu disampaikan Rohidin usai diumumkan sebagai tersangka oleh KPK dan resmi ditahan untuk 20 hari ke depan sejak Minggu (24/11/2024).

Petahana yang kini kembali mencalonkan diri sebagai calon gubernur (cagub) Bengkulu itu meminta agar masyarakat tenang dan menjaga kondusivitas. Dia tidak ingin ada yang berperilaku anarkis.

"Terkait dengan proses hukum saya sebagai calon gubernur akan berjalan sesuai dengan aturan dan saya juga akan bertanggung jawab dengan proses hukum ini dan dengan sangat kooperatif dengan pihak KPK," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (24/11/2024).

Tidak hanya itu, Rohidin percaya bahwa calon wakil gubernurnya, yakni Meriani mampu melakukan konsolidasi agar bisa memenangkan Pilkada Bengkulu 2024.

"Karena kekuatan kita semakin kuat semakin solid, sebagai penutup saya pesan kepada Tim Rommer [Rohidin-Meriani] untuk turun bergerilya, menyatukan kekuatan, merapatkan barisan, jaga soliditas. Saya yakin betul kita pasti menang. Saya sangat kuat menghadapi persoalan ini. Bagi saya ini hal biasa dalam sebuah proses politik," pesannya.

OTT KPK

Adapun, pihak KPK membantah bahwa proses hukum terhadap Rohidin bernuansa politis karena dilakukan jelang beberapa hari saja sebelum pemungutan suara pada 27 November 2024.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihaknya sudah mendapatkan laporan masyarakat dari beberapa bulan yang lalu. Kegiatan penyelidikan juga telah dilakukan sebelum akhirnya mendapatkan informasi rencana penyerahan uang pada Jumat 22 November 2024.

"Jadi, apakah ada nuansa politis? Saya kira tidak," kata Alex, sapaannya, pada konferensi pers, Minggu (24/11/2024).

Adapun selain Rohidin, KPK turut menetapkan dua orang lain sebagai tersangka. Mereka adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Isnan Fajri (IF) serta Adc Gubernur Evriansyah (EV) alias Anca.

Ketiganya diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e Undang-undang (UU) No.31/1999 sebagaimana telah diubah pada UU No.20/2001 jo. pasal 55 KUHP.

"KPK telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk menaikan perkara ini ke tahap penyidikan. KPK selanjutnya menetapkan tiga orang sebagai Tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (24/11/2024).

Alex, sapaannya, menjelaskan bahwa perkara bermula saat OTT dilakukan pada Sabtu 23 November 2024. Namun, pihak KPK sebelumnya telah mendapatkan laporan masyarakat bahwa ada penerimaan sejumlah uang oleh Anca sleaku Adc. Gubernur Bengkulu dan Isnan selaku Sekda.

Uang itu diduga diterima pada Jumat 22 November 2024 untuk kepentingan Rohidin, yang saat ini merupakan calon gubernur (cagub) petahana di Pilkada Bengkulu.

Tim KPK yang bergerak ke Bengkulu pada 23 November lalu mengamankan total delapan orang, termasuk Rohidin, Isnan dan Anca. Lima orang lainnya masing-masing adalah kepala dinas dan biro di lingkungan Pemprov Bengkulu. Ada total yang sebesar Rp7 miliar yang diamankan sebagai bukti pada OTT tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan saat ini pihaknya tengah membahas teknis dan waktu pemindahan tahanan kasus narkoba asal Filipina Mary Jane Veloso ke negara asalnya.

"Masih dalam pembahasan, memang sesuai dengan amanat UU 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 45 kalau enggak salah, ayat satu mengatakan bahwa dimungkinkan ada transfer operasional," kata Agus saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin.

Agus mengatakan, pemindahan tersebut layak dipertimbangkan karena beberapa hal diantaranya diatur dalam UU Pemasyarakatan, dan mengurangi beban negara.

Mary Jane juga dianggap telah menyelesaikan lebih dari dua pertiga masa tahanan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Agus melanjutkan, proses pemindahan akan berjalan dengan lancar jika pihak Filipina mau mengakui kedaulatan sistem hukum di Indonesia dan setuju menyelesaikan masa tahanan di sana.

"Maka mungkin kita akan pertimbangkan untuk melakukan transfer operasional sesuai dengan permintaan daripada negara-negara yang mengajukan itu," tambah Agus.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemindahan terpidana mati kasus penyeludupan narkotika Mary Jane Veloso dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral dalam bentuk Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Ia menyebutkan hingga saat ini belum ada undang-undang (UU) yang mengatur tentang mekanisme pemindahan narapidana atau transfer of prisoner di Indonesia, namun pemindahan narapidana bisa dilakukan berdasarkan MLA, kesepakatan para pihak, dan diskresi dari Presiden untuk mengambil keputusan maupun kebijakan.

"Karena UU tidak mengatur, tidak menyuruh, dan melarang juga tidak, maka Presiden berwenang untuk mengambil satu diskresi terhadap persoalan ini," ujar Yusril saat memberikan keterangan video yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dalam melakukan pemindahan Mary Jane, Yusril menyebutkan terdapat beberapa syarat yang telah diajukan pemerintah Indonesia dan diterima oleh pemerintah Filipina.

Syarat pertama, yakni Filipina harus mengakui putusan pengadilan Indonesia karena Indonesia berwenang mengadili warga negara Filipina yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian syarat kedua, yaitu jaminan keamanan mengembalikan narapidana ke Filipina merupakan tanggung jawab negara tersebut.

Nantinya, pemerintah Filipina juga harus menyetujui apabila terdapat permintaan pemindahan narapidana Indonesia yang dijatuhi hukuman di negara tersebut untuk kembali ke Tanah Air.

Adapun pemindahan Mary Jane dilakukan atas permintaan pemerintah Filipina. Pemerintah Indonesia menerima permohonan pemindahan Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina Jesus Crispin Remulla pada beberapa hari yang lalu.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri Imipas bahas pemindahan Mary Jane Veloso ke Filipina