Prajurit kita begitu keluar dari rumah meninggalkan anak istrinya belum tentu kembali dalam keadaan selamat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung terciptanya percepatan reformasi birokrasi pertahanan di tanah air.

"Saya perlu laporkan kepada Komisi I bahwa saatnya kita akan melakukan reformasi birokrasi pertahanan negara agar supaya birokrasi pertahanan negara ini bisa mendapatkan perhatian dari bapak-bapak sekalian," kata Sjafrie saat rapat kerja dengan Komisi I DPR bersama Panglima TNI dan pimpinan tiga matra TNI lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Dia menyebutkan persoalan reformasi birokrasi pertahanan negara berimplikasi besar pada pemeliharaan dan perawatan personel TNI, misalnya, tunjangan yang diterima oleh prajurit TNI.

"Prajurit kita begitu keluar dari rumah meninggalkan anak istrinya belum tentu kembali dalam keadaan selamat," ucapnya.

Dia lantas berkata, "Tentunya ini secara kemanusiaan menyentuh hati dari kita sekalian bagaimana regulasi reformasi birokrasi ini juga mempunyai implikasi pada tunjangan kinerja dan tunjangan-tunjangan lain yang dimiliki prajurit-prajurit kita".

Sebab di samping urusan peralatan militer, dia menyebut pemeliharaan dan perawatan personel TNI juga harus diperhatikan agar TNI kuat.

"Bagaimana asuransi kesehatan, bagaimana perumahan, dan saya tahu bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, sangat memperhatikan masalah-masalah yang menyangkut soal kehidupan sosial yang perlu diadakan untuk para prajurit kita," tuturnya.

Dia menyebut bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sedianya telah menyediakan dasar untuk reformasi di sektor pertahanan, namun implementasinya tertinggal dengan Polri yang segera melakukan reformasi setelah amanat diberikan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia karena akibat dari intensitas pelaksanaan tugas di dalam negeri yang sangat tinggi, sehingga reformasi birokrasi pertahanan negara belum sempat tersentuh sampai dengan saat ini," ucapnya.

Untuk itu, dia meminta dukungan Komisi I DPR agar reformasi birokrasi pertahanan negara di tanah air dapat terwujud.

"Kementerian Pertahanan sudah melaporkan kepada Bapak Presiden agar selain kita membina alutsista (alat utama sistem senjata), juga layaknya kita membina prajurit-prajurit kita dan keluarganya, dan ini sudah mendapat atensi Presiden tinggal mendapat dukungan Bapak/Ibu Komisi I," ujar dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

MAMUJU, iNewsMamuju.id - Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulbar menggelar rapat dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan Pemberian Remisi Khusus Natal Tahun 2024.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Divisi Pemasyarakatan pada Senin (25/11/2024) dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi, Akhmad Herriansyah.

Hadir pada kesempatan itu, JFT PKP Madya, Ahmad Lamo, Kepala Subbidang Pembinaan, Pembimbingan, dan TI, Joko Ariwibowo, serta staf. 

Mewakili Kadivpas Bagus Kurniawan, Akhmad Herriansyah dalam arahnnya mengatakan bahwa telah dibuat surat perintah kepada beberapa orang pegawai untuk melakukan pemantauan di Lapas/Rutan pada hari H Pemilihan Kepala Daerah.

“Bahwa yang bertugas tersebut agar melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan membuat laporan kepada pimpinan,” ujarnya.

Sebagai informasi jumlah DPT di Lapas/Rutan se Sulawesi Barat untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur sebanyak 1.050 org, dimana diantaranya terdapat 31 org WBP Wanita dan 12 org Anak Binaan.

Jumlah DPT di Lapas/Rutan se Sulawesi Barat untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati sebanyak 735 org, dimana diantaranya terdapat 9 org WBP Wanita dan 1 org Anak Binaan.

Sementara itu Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Pamuji Raharja mendukung jajarannya dalam memfasilitasi Pemilu Kepala Daerah di Lapas/Rutan se Sulawesi.

“Kami berharap Pilkada 2024 berjalan dengan baik, aman, dan terkendali," pungkasnya.

Editor : Lukman Rahim

Peredaran narkoba di dalam Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Indramayu terungkap. Satu oknum pegawai diduga terlibat usai membawa bohlam berisi sabu-sabu.

Kapolres Indramayu AKBP Ari Setyawan Wibowo menjelaskan razia rutin yang digelar Lapas Indramayu jadi awal ditemukannya jaringan peredaran narkoba. Mulanya, pihak Lapas telah menemukan puluhan gram sabu-sabu dan satu unit handphone.

"Alhamdulillah pada tanggal 25 Oktober kurang lebih pukul 23.00 WIB Lapas melaksanakan razia kemudian ditemukan ada bungkusan rokok itu adalah narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat 20,58 gram dan satu unit handphone dijelaskan tadi ditemukan di gorong-gorong air," jelas Ari saat konferensi pers di Makopolres Indramayu, Senin (25/11/2024).

Dari Informasi itu, Polres Indramayu kemudian kembali menggeledah sejumlah ruang narapidana. Benar saja, polisi kemudian mendapati sabu-sabu yang tersimpan di belakang kipas.

"Dari situlah lapas berkoordinasi dengan kita Polres Indramayu langsung meluncur ke TKP kemudian dilakukan pengembangan ya Alhamdulillah pada tanggal 26 Oktober kita juga dapat mengamankan 3 pelaku dengan berat kurang lebih 15,15 gram ditemukan di belakang kipas angin," jelasnya.

Usut punya usut, tersangka AR (diduga pemilik sabu-sabu) mendapat barang haram tersebut dari seorang oknum pegawai Kepala Urusan Umum Lapas Indramayu, berinisial T. Ketika itu, T membawa bohlam berisi sabu-sabu ke dalam Lapas.

"Jadi menurut keterangan AR yang ditangkap terkahir itu mendapat barang tersebut dari oknum T yang dibawa dari luar orang menitipkan kepasa oknum T melalui bohlam lampu. Dimana oknum T dari hasil penyidikan saat itu tidak mengetahui bahwasanya di dalam bohlam lampu itu ada daripada narkoba tersebut," kata Ari.

Saat ini, polisi masih memburu pelaku yang diduga sengaja memasukkan sabu-sabu ke dalam bohlam sebelum akhirnya dikirim ke Lapas lewat oknum T.

Selain oknum T, jaringan peredaran narkoba dalam Lapas tersebut melibatkan 4 narapidana. Di antaranya AM alias ET yang berstatus tahanan kasus narkoba. Juga melibatkan 3 narapidana yakni R, KM dan M alias S yang diduga turut mengkonsumsi narkoba tersebut.

"Yang tersangka pertama itu kasus narkoba (masih tahanan), yang 3 itu kasus curas," ungkapnya.

Selain 4 orang tersangka narapidana, Satresnarkoba Polres Indramayu juga mengamankan 19 tersangka lainnya. Dari tangan tersangka polisi mengamankan toral barang bukti berupa 64,91 sabu, 2.500 butir obat keras, psikotropika 11 butir, belasan handphone, timbangan digital hingga uang tunai dan kendaraan roda dua.

Respons Lapas Indramayu

Kepala Lapas Indramayu, Hero Sulistiyono membenarkan bahwa satu pegawainya yang bekerja sebagai Kaur Umum terindikasi terlibat jaringan tersebut. Dia (oknum pegawai) telah melanggar SOP saat memasukkan bohlam ke dalam Lapas.

"Kesalahannya SOP-nya itu, harusnya nggak boleh. Iya bukan jam kerja," kata Hero.

"Memang kerjanya ngurusin lampu, listrik, air, ya untuk ngurusin rumah tangga," sambungnya.

Saat ini oknum T diberikan sanksi indisipliner dan dilarang memasuki area Lapas Indramayu. "Sanksi sampai ada hasil penyidikan polisi," ujarnya.

Selain itu, Kalapas Indramayu juga menemukan adanya 10 narapidana yang juga terindikasi positif narkoba. Hal itu setelah pihaknya memberlakukan tes urine.

Pria di Bandung Nekat Selundupkan Sabu ke Lapas Jelekong Berujung Ditangkap

Pria di Bandung Nekat Selundupkan Sabu ke Lapas Jelekong Berujung Ditangkap

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terpidana kasus pembunuhan berencana Jessica Kumala Wongso beserta tim penasihat hukumnya kembali menyatakan sikap untuk keluar atau walk out dari sidang permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024). Penasihat hukum Jessica, Hidayat Bostam, mengatakan alasan walk out karena pihak jaksa penuntut umum (JPU) selaku termohon menghadirkan ahli pada persidangan untuk kedua kalinya.

"Sesuai kesepakatan kami pada pekan lalu saat jaksa menghadirkan ahli, kami keberatan. Keberatan kami ini tercatat dalam persidangan karena termohon seharusnya hanya cukup untuk menanggapi atau memberikan pendapat," kata Hidayat saat ditemui usai keluar dari sidang pemeriksaan ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin.

Oleh karena itu, kata dia, seharusnya JPU selaku termohon PK tunduk dengan hukum acara. Pada Pasal 236 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur bahwa sidang PK merupakan "panggung" pemohon.

Menurut ia, putusan yang diajukan permohonan PK sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, namun terpidana tetap memiliki hak untuk mengajukan PK.

"Nah, kenapa jaksa selaku termohon selalu meng-counter dengan menghadirkan ahli untuk diperiksa? Seharusnya tidak perlulah," tuturnya.

Sama seperti sidang kali ini, pada persidangan permohonan PK Jessica sebelumnya di PN Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024), JPU selaku termohon menghadirkan ahli untuk diperiksa sehingga dalam sidang permohonan PK tersebut JPU tercatat dua kali menghadirkan ahli. Dalam sidang permohonan PK itu, Jessica meminta dibebaskan dari dakwaan pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin.

Meskipun Jessica sudah bebas bersyarat, Jessica tetap merasa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sehingga ingin membantah dan berharap Mahkamah Agung menyatakan dirinya tidak bersalah.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengungkapkan terdapat 21 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di rumah tahanan (rutan), lembaga permasyarakatan (lapas) serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Jakarta saat Pilkada 2024.

"Kami sudah mendata di lapas/rutan Salemba, LP Cipinang, juga seluruh lapas, rutan, (termasuk) LPKA di Jagakarsa. Total ada 21 TPS yang berada di lapas/rutan," ujar Ketua Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Fahmi Zikrillah di Jakarta, Senin.

Dia menyatakan, pada prinsipnya, KPU DKI akan melayani semua warga Jakarta yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih, termasuk mereka yang berada di lapas, rutan maupun LPKA.

Terkait surat suara untuk warga lapas/rutan dan LPKA, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya dalam kesempatan yang sama menyatakan tidak ada kendala dari sisi jumlah.

Kalaupun saat hari pemungutan suara ditemukan kekurangan, maka KPU DKI akan meminta petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari TPS terdekat untuk menyuplai surat suara. "Tapi sejauh ini, kami belum dapat informasi apakah terdapat penambahan jumlah tahanan," katanya.

Dari sisi data pemilih, sejauh ini masih tercakup dan tidak ada kendala dari sisi pemenuhan surat suara. "Tapi kalau nanti kekurangan surat suara, kami siapkan mitigasinya," ujar Dody.

Dia menambahkan, KPU DKI sudah mengadakan bimbingan teknis pada petugas lapas yang bertugas di TPS lokasi khusus, dalam hal ini rutan/lapas dan LPKA. Mereka akan mendapatkan supervisi secara khusus dari KPU DKI.

"Untuk petugas penyelenggara pemilu di lokasi khusus, petugasnya lebih banyak dari dalam yakni petugas lapas/rutan, sudah kami lakukan bimbingan teknis. Nanti kami akan lakukan supervisi dan monitoring secara khusus pada TPS-TPS lokasi khusus," kata Dody.

KPU DKI menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jakarta 2024 sebanyak 8.214.007 pemilih. Pemungutan suara di Jakarta dilakukan di 14.835 TPS yang telah ditetapkan KPU DKI.

Dari jumlah pemilih tersebut, DPT terbanyak terdapat di Jakarta Timur dengan total 2.374.828, diikuti Jakarta Barat sebanyak 1.909.774. Lalu Jakarta Selatan (1.748.961), Jakarta Utara (1.345.815), Jakarta Pusat (813.721) dan Kepulauan Seribu (20.908).

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Banda Aceh (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Aceh Meurah Budiman langsung turun ke lokasi untuk meninjau kondisi Lapas Perempuan Sigli yang terendam banjir.

"Intensitas hujan yang tinggi beberapa hari terakhir di Aceh mengakibatkan bencana banjir yang meluas, tak terkecuali di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Sigli, pada Minggu (24/11)," kata Meurah Budiman di Banda Aceh, Senin.

Dalam kunjungannya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Sigli tersebut, Meurah Budiman mendapati sejumlah fasilitas tergenang air, termasuk blok hunian para warga binaan pemasyarakatan.

Tinggi air diperkirakan mencapai sepinggang orang dewasa. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera.

"Saya meminta seluruh pegawai LPP Sigli untuk tetap siaga di kantor dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi dampak banjir ini," kata Meurah Budiman.

Meskipun menghadapi situasi darurat, pihak LPP Sigli tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi para WBP. Layanan makan tetap berjalan sesuai jadwal, namun untuk sementara waktu, kunjungan tamu ditiadakan demi alasan keamanan dan keselamatan.

Meurah juga menekankan pentingnya langkah-langkah mitigasi bencana di masa mendatang.

"Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Kita perlu mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk menghadapi bencana serupa," ujarnya.

Banjir yang melanda LPP Sigli ini menjadi sorotan dan mengundang keprihatinan bagi Meurah. Ia pun melakukan sejumlah penanganan yang diperlukan untuk memulihkan kondisi LPP Sigli.

"Tetap semangat, terus komunikasi dengan kantor wilayah, dan instansi terkait," pungkas Meurah Budiman.

Seorang ibu menghukum putranya yang berkebutuhan khusus karena lahap pizza yang dipesan tanpa menyisakan untuk kakak dan ayahnya. Aksinya menuai pro kontra.

Sebagai ibu, pasti menginginkan anak-anaknya terpenuhi kebutuhan makannya. Karenanya, ketika ada sebuah makanan, maka setiap anggota keluarga harus membagi rata.

Namun, ibu asal Kanada ini mengalami kejadian yang membuatnya bingung sekaligus kesal. Dikutip dari Percolately (21/11/24) ia memiliki satu putra (14) dan satu putri (17).

Putranya tersebut mengidap Autism Spectrum Disorder (ASD) yang mengganggu perkembangan saraf. Putranya punya kebiasaan makan lebih banyak daripada orang seusianya.

Namun, dia tidak kelebihan berat badan sehingga dokter tak menganggap ini sebagai masalah. Justru masalahnya ada pada keluarga itu sendiri.

Ibu Hukum Putra Berkebutuhan Khusus Gegara Lahap Habis Pizza Foto: iStock

Selama bertahun-tahun ketika ia memesan makanan, putranya lupa menyadari bahwa makanan yang dipesan adalah untuk seluruh keluarga. Bukan hanya dia seorang.

"Saya dan suami sudah beberapa kali membicarakan hal ini dengannya dan biasanya dia hanya memberikan permintaan maaf setengah hati," ujarnya seperti yang diceritakan di X.

Pada hari Jumat, putri saya ada tugas tambahan sepulang sekolah, jadi dia harus mengendarai sendiri. Sementara putranya naik bus setelah pulang sekolah.

Putranya bilang lapar, jadi ia memesan pizza dan meminta putranya untuk menyisakan untuk ayah dan kakaknya. Saya hanya mengambil sepotong dan itu cukup bagi saya.

"Biasanya anak perempuan saya tidak makan banyak sekitar 1-2 potong saja, begitu juga dengan suami saya. Jadi paling tidak akan menyisakan 5 potong besar untuknya," tulisnya lagi.

Ibu Hukum Putra Berkebutuhan Khusus Gegara Lahap Habis Pizza Foto: iStock

Namun, putranya malah menghabiskan seluruh pizza. Ketika putrinya pulang ke rumah dalam keadaan lapar, ia terlihat kesal karena melihat kotak pizza yang kosong.

"Saya sangat marah kepada putra saja dan akhirnya memotong tabungan dia untuk menggangganti uang pizza yang dihabiskannya sendiri," ujarnya lebih lanjut.

Putrinya berpikir itu adalah hukuman yang tepat. Pasalnya ini adalah kali ketiga hal tersebut terjadi di keluarganya. Unggahannya ramai menuai pro kontra dari netizen.

"Gak tega deh tapi, apa kamu kuran memberinya makan makanya dia jadinya kayak menghabiskan semua makanan," tulis netizen.

"Pasti rumit di posisi Anda, saya yakin Anda tidak bermaksud menghukumnya," tulis netizen lainnya.

Menjawab tanggapan netizen yang menyebut anaknya kurang diberi makan, wanita itu menjelaskan bahwa di kulkasnya ada banyak makanan.

"Ada makanan ringan, bahan-bahan masak, buah, dan makanan siap santap. Tapi putra saya selalu menolak dia lebih memilih makan pizza," tutupnya.

Tips Bikin Pizza di Rumah

Tips Bikin Pizza di Rumah

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap Presiden Prabowo Subianto menyetujui pemulangan warga negara asing (WNA) yang menjadi narapidana kasus narkoba ke negara asalnya, termasuk napi kasus Bali Nine. Namun, menurut Supratman, Prabowo meminta agar tidak terburu-buru karena belum ada aturannya.

"Kalau soal Bali Nine, sekali lagi saya ulangi. Prinsipnya Presiden telah menyetujui untuk dilakukan proses pemindahan. Tetapi kan tidak boleh terburu-buru karena menyangkut soal mekanisme. Bahwa mekanisme transfer secara umum kita belum punya rules-nya," kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2024).

Supratman mengatakan pihaknya mendapat arahan dari Prabowo untuk melakukan kajian mendalam terkait mekanisme tersebut. Saat ini, menurut dia, prosesnya sudah finalisasi.

"Makanya Presiden menegaskan kepada Pak Menko Hukum, kepada Menteri Hukum, untuk melakukan kajian, prosesnya tinggal finalisasi. Kami akan melakukan itu dalam waktu, mungkin apakah Desember bisa atau awal tahun, saya belum bisa pastikan. Tapi pada prinsipnya Presiden setuju dan kami mempersiapkan itu," ucapnya.

Supratman menekankan negara yang meminta pemindahan narapidana untuk memberikan surat kepada pemerintah Indonesia.

"Tetapi bukan hanya itu saja, kepada seluruh pemerintah negara sahabat yang mempunyai warga negara, yang kebetulan saat ini menjadi warga binaan, itu nanti wajib membuat surat kepada pemerintah Indonesia," ujar Supratman.

"Syaratnya yang kami sampaikan, sekali lagi, satu bahwa mereka harus mengakui, menyangkut soal sistem hukum kita dan proses peradilan yang sudah berlangsung," sambungnya.

Lebih lanjut, Supratman mengungkap pertimbangan Prabowo menyetujui pemulangan napi WNA. Salah satunya alasan kemanusiaan. Selain itu, pertimbangan adanya WNI di luar negeri yang bermasalah dengan hukum.

"Yang kedua, Presiden mengingatkan kepada kami bahwa ini satunya adalah pertimbangan, karena pertimbangan kemanusiaan, itu satu. Yang kedua, yang terakhir, kenapa kita lakukan ini? Karena kita juga punya warga negara yang berada di luar, yang kebetulan juga bermasalah dengan hukum," imbuhnya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui proses pemulangan lima anggota yang tersisa dari jaringan penyelundupan narkoba 'Bali Nine' ke Australia.

"Kalau soal Bali Nine, sekali lagi saya ulangi. Prinsipnya Presiden telah menyetujui untuk dilakukan proses pemindahan. Tetapi kan tidak boleh terburu-buru karena menyangkut soal mekanisme," kata Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11).

Supratman menjelaskan Indonesia belum memiliki aturan terkait mekanisme transfer terpidana antarnegara secara umum. Karena itu, Supratman mengatakan Prabowo meminta kepada Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan dirinya untuk melakukan kajian.

"Prosesnya tinggal finalisasi. Kami akan melakukan itu dalam waktu, mungkin apakah Desember bisa atau awal tahun, saya belum bisa pastikan. Tapi pada prinsipnya Presiden setuju dan kami mempersiapkan itu," ujarnya.

Supratman menjelaskan Prabowo telah mempertimbangkan persoalan kemanusiaan terkait pemulangan terpidana Bali Nine serta terpidana mati Mary Jane Fiesta Veloso ke negara asalnya masing-masing. Terlebih, Supratman menjelaskan Indonesia juga memiliki persoalan warga negara yang bermasalah secara hukum di negara lain.

Atas persoalan ini, ia berencana membentuk sebuah undang-undang yang mengatur mekanisme transfer narapidana antarnegara atau cukup diselesaikan melalui mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) semata.

"Karena bukan hanya soal Mary Jane, tapi juga menyangkut soal beberapa warga negara seperti yang dari Perancis yang sudah bermohon kepada kita. Duta Besar UK juga kita bicarakan soal itu. Nah itu kita tinggal tunggu," katanya.

Jaringan Bali Nine merujuk pada sekelompok warga negara Australia yang ditangkap pada tahun 2005 lantaran mencoba menyelundupkan heroin keluar dari Indonesia.

Dua dari sembilan orang itu telah dieksekusi mati yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, pada 2015. Eksekusi mati ini sempat memicu keretakan diplomatik antara Australia dan Indonesia.

Sementara, seorang lainnya meninggal karena kanker pada tahun yang sama.

Kemudian terpidana Mary Jane akan dipulangkan kembali ke Filipina setelah ditahan di Indonesia sejak 2010 silam. Penahanan Mary Jane di Indonesia sudah berjalan hingga satu dekade pasca divonis hukuman mati.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebutkan aturan mengenai pemindahan narapidana WNA ke negara asal sudah proses finalisasi. Ia mempertimbangkan aturan itu akan dijadikan sebagai undang-undang.

"Sehingga nanti ke depan, kita lagi memikirkan apakah kita melahirkan undang-undang terkait dengan mekanisme transfer atau cukup menggunakan mutual legal, skema mutual legal assistance (MLA). Kalau itu kan perjanjian bilateral antarnegara. Jadi perjanjian timbal balik hukum antarnegara. Jadi itu lebih mudah," kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2024).

Supratman mengungkap permintaan pemindahan napi WNA ini bukan hanya Mary Jane, tapi ada juga permintaan dari negara lain. Ia menyatakan ada juga permohonan dari Prancis dan Australia.

"Satu-satu kita buat MLI. Nah karena itu, ditunggu saja soal Mary Jane. Karena bukan hanya soal Mary Jane, tapi juga menyangkut soal beberapa warga negara seperti yang dari Prancis yang sudah bermohon kepada kita. Duta Besar UK juga kita bicarakan soal itu. Nah itu kita tinggal tunggu," ujarnya.

"Di pemerintah Australia kita minta untuk, saya minta waktu bertemu, kita minta juga warga negara kita yang saya lagi mintakan ini beberapa di antaranya. Tapi saya belum tahu ini lagi minta ditugaskan kepada Dirjen AHU untuk mengecek warga negara kita yang ada di sana," lanjut Supratman.

Supratman menekankan lagi adanya rencana untuk aturan pemindahan itu dibuat menjadi undang-undang. Namun hal itu akan dibahas lebih lanjut.

"Rencananya begitu (dibuat semacam undang-undang). Tetapi yang ini kan kita sudah punya preseden. Dulu ada kasus (Schapelle) Corby yang dulu kita transfer juga ya," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan, ada tiga negara yang menyampaikan permohonan pemindahan narapidana.

“Dari Perancis satu, kemudian dari Australia ada lima, kemudian Filipina ada satu,” kata Agus Andrianto usai bertemu Jaksa Agung di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).

Agus Andrianto menyampaikan, permohonan dari negara lain terkait transfer of prisoner itu menjadi pembahasan dari pertemuan dirinya dan jajaran dengan Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin.

Adapun transfer of prisoner merupakan pengembalian seorang narapidana ke negara asalnya untuk menjalani sisa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan.

“Kami bahas masalah transfer of prisoner yang ada permintaan dari negara beberapa negara kepada pemerintah Indonesia,” kata Agus Andrianto.

Menteri Imipas menjelaskan, pengembalian narapidana tersebut masih dalam kajian pemerintah. Terlebih, kebijakan pengembalian tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan atau UU Pemasyarakatan.

“Tentunya ini masih dalam pembahasan, dari aspek hukum. Jadi memang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, memang dimungkinkan dilaksanakan transfer of prisoner,” kata Agus Andrianto.

Namun demikian, mantan Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri) ini mengatakan, dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan disebutkan kebijakan tersebut harus diatur dalam aturan turunan yang sampai saat ini belum ada.

“Harusnya undang-undang diatur dengan aturan yang di bawah. Namun ini kita akan mencari solusi terbaiknya seperti apa. Tentunya ini harus ada mutual agreement antara negara satu dengan negara lain,” kata Agus Andrianto.

“Karena bila tidak, nanti kita transfer ke sana mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan hal yang sama untuk warga negara Indonesia. Ini masih dalam pembahasan,” imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan membahas transfer of prisoner saat bertemu Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin.

Hal ini disampaikan Agus Andrianto usai bertemu Jaksa Agung di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).

Adapun transfer of prisoner merupakan pengembalian seorang narapidana ke negara asalnya untuk menjalani sisa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan.

“Kami bahas masalah transfer of prisoner yang ada permintaan dari negara beberapa negara kepada pemerintah Indonesia,” kata Agus Andrianto, Senin.

Menteri Imipas menjelaskan, pengembalian narapidana tersebut masih dalam kajian pemerintah.

Terlebih, kebijakan pengembalian tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan atau UU Pemasyarakatan.

“Tentunya ini masih dalam pembahasan, dari aspek hukum. Jadi memang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, memang dimungkinkan dilaksanakan transfer of prisoner,” kata Agus Andrianto.

Namun demikian, mantan Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri) ini mengatakan, dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan disebutkan kebijakan tersebut harus diatur dalam aturan turunan yang sampai saat ini belum ada.

“Harusnya undang-undang diatur dengan aturan yang di bawah. Namun ini kita akan mencari solusi terbaiknya seperti apa. Tentunya ini harus ada mutual agreement antara negara satu dengan negara lain,” kata Agus Andrianto.

“Karena bila tidak, nanti kita transfer ke sana mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan hal yang sama untuk warga negara Indonesia. Ini masih dalam pembahasan,” imbuhnya.