JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa siapa pun prajurit TNI yang melanggar hukum bisa diberi hukuman yang lebih berat.

Sebab, tambah Menhan, seorang prajurit itu bisa dihadapkan pada dua pidana, yakni pidana militer dan pidana umum.

"Mengenai oknum kita. Saya kira sudah jelas, bahwa siapa pun warga negara yang melanggar hukum, apalagi dia seorang prajurit TNI, itu pasti akan menghadapi aturan-aturan hukum yang berlaku, terutama bagi prajurit," kata Menhan dalam rapat kerja (raker) Komisi I DPR, Selasa (4/2/2025).

"Dia menghadapi dua hukum, Pak. Hukum pidana militer dan juga dia kena hukum pidana umum," tambahnya.

Atas penegasan itu, Menhan menyampaikan bahwa tidak ada toleransi terhadap prajurit yang terbukti melanggar hukum.

Dia menilai TNI tidak pernah membiarkan prajuritnya yang terlibat kasus hukum.

"Jadi kita tidak main-main juga mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum, dan itu tidak pernah dibiarkan," ujar Menhan.

Lebih lanjut, dia mencontohkan bagaimana kehidupan seseorang yang sudah dipecat dari TNI karena terlibat kasus hukum.

Kata dia, bahkan seorang mantan prajurit itu sudah tidak lagi diterima oleh masyarakat, termasuk dalam karier pekerjaan.

"Biasanya orang yang sudah dipecat dari dinas keprajuritan karena penegakan hukum, biasanya susah mendapat tempat di luar," katanya.

Ia menyatakan hal ini di hadapan DPR agar turut memerhatikannya sebagai catatan, teruntuk bagaimana memperlakukan mantan prajurit TNI yang pernah terlibat kasus hukum.

"Ini menjadi catatan bapak-bapak ibu sekalian, hati-hati terhadap mereka-mereka yang melanggar hukum, diberhentikan. Contoh mereka yang desertir dan insubordinasi itu di masyarakat harus mendapat pencermatan," pungkasnya.

Adapun sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan tidak akan memberikan toleransi bagi prajurit yang terbukti melanggar hukum.

Ini ia sampaikan merespons beberapa kasus kekerasan yang melibatkan prajurit TNI di sejumlah daerah, semisal di Deli Serdang.

"Kalau yang melanggar seperti tadi itu (kasus Deli Serdang), ya kita kasih punishment," kata Panglima saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (31/1/2025).

Agus menyatakan, TNI menerapkan sistem reward and punishment kepada setiap prajuritnya.

Ia menyebutkan, apabila prajurit bermasalah bakal dihukum, prajurit yang berprestasi pun akan mendapatkan penghargaan.

Prajurit kita begitu keluar dari rumah meninggalkan anak istrinya belum tentu kembali dalam keadaan selamat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung terciptanya percepatan reformasi birokrasi pertahanan di tanah air.

"Saya perlu laporkan kepada Komisi I bahwa saatnya kita akan melakukan reformasi birokrasi pertahanan negara agar supaya birokrasi pertahanan negara ini bisa mendapatkan perhatian dari bapak-bapak sekalian," kata Sjafrie saat rapat kerja dengan Komisi I DPR bersama Panglima TNI dan pimpinan tiga matra TNI lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Dia menyebutkan persoalan reformasi birokrasi pertahanan negara berimplikasi besar pada pemeliharaan dan perawatan personel TNI, misalnya, tunjangan yang diterima oleh prajurit TNI.

"Prajurit kita begitu keluar dari rumah meninggalkan anak istrinya belum tentu kembali dalam keadaan selamat," ucapnya.

Dia lantas berkata, "Tentunya ini secara kemanusiaan menyentuh hati dari kita sekalian bagaimana regulasi reformasi birokrasi ini juga mempunyai implikasi pada tunjangan kinerja dan tunjangan-tunjangan lain yang dimiliki prajurit-prajurit kita".

Sebab di samping urusan peralatan militer, dia menyebut pemeliharaan dan perawatan personel TNI juga harus diperhatikan agar TNI kuat.

"Bagaimana asuransi kesehatan, bagaimana perumahan, dan saya tahu bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, sangat memperhatikan masalah-masalah yang menyangkut soal kehidupan sosial yang perlu diadakan untuk para prajurit kita," tuturnya.

Dia menyebut bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sedianya telah menyediakan dasar untuk reformasi di sektor pertahanan, namun implementasinya tertinggal dengan Polri yang segera melakukan reformasi setelah amanat diberikan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia karena akibat dari intensitas pelaksanaan tugas di dalam negeri yang sangat tinggi, sehingga reformasi birokrasi pertahanan negara belum sempat tersentuh sampai dengan saat ini," ucapnya.

Untuk itu, dia meminta dukungan Komisi I DPR agar reformasi birokrasi pertahanan negara di tanah air dapat terwujud.

"Kementerian Pertahanan sudah melaporkan kepada Bapak Presiden agar selain kita membina alutsista (alat utama sistem senjata), juga layaknya kita membina prajurit-prajurit kita dan keluarganya, dan ini sudah mendapat atensi Presiden tinggal mendapat dukungan Bapak/Ibu Komisi I," ujar dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024