JAKARTA - Tim hukum Pasangan Cagub-Cawagub Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) melaporkan KPU DKI Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ). Pelaporan itu dilakukan karena diduga ada pelanggaran profesionalitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.

Tim Hukum Penyelenggara Kampanye RIDO, Muslim Jaya Butar-Butar mengungkapkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya hukuman untuk para teradu kepada DKPP. Sebab, kata dia, pihaknya sudah menyerahkan data pendukung kepada DKPP.

"Kita serahkan ya kepada DKPP, kami serahkan sepenuhnya kepada DKPP apa yang pantas yang dihukum terhadap mereka," kata Muslim kepada wartawan di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).



"Karena itu semuanya tergantung data-data yang kita berikan," katanya.

Menurutnya, jika dalam perkara ini terbukti adanya pelanggaran kode etik, ada aturan yang berlaku. "Aturannya ada dari mulai peringatan ringan, sampai dengan pemberhentian sebagai penyelenggara pemilu," katanya.

Sebelumnya, Tim hukum Pasangan Cagub-Cawagub Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) melaporkan KPU DKI Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diduga ada pelanggaran profesionalitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.

"Kami melaporkan terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Yang kami laporkan ke DKPp adalah seluruhnya penyelenggara pemilu di Jakarta, terutama Ketua dan anggota KPU DKI Jakarta," kata Muslim Jaya Butar-Butar.

"Kemudian berikutnya dari KPUD Jakarta Timur, baik ketua dan anggotanya kami laporkan atas dugaan melanggar azas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu," katanya.

Menurutnya, KPU DKI Jakarta harus mampu menjamin pelayanan yang baik kepada pemilih, seperti pemerataan pemberian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau formulir C6. Dia mengatakan, polemik formulir C6 itu membuat tingkat partisipasi rakyat Jakarta rendah, hanya 59%.

"Nah kalau kita lihat data survei tingkat partisipasi rakyat Jakarta untuk memilih itu hanya 59% berarti ada 41% masyarakat yang tidak memilih," katanya.

Dia menambahkan, wilayah yang dinilai tingkat partisipasinya rendah yaitu Jakarta Timur. Muslim menuturkan tingkat partisipasi di wilayah tersebut hanya 30%.

"Berarti kalau misalnya DPT-nya ada 580 per TPS kemungkinan besar ada 300 sampai 400 yang tidak menggunakan hak pilih. Nah kalau ini terjadi di seluruh Jakarta khususnya di Jakarta Timur ini bisa kita bayangkan bahwa banyaknya hak-hak dari masyarakat yang hilang gara-gara tidak mendapatkan C6 distribusi tersebut," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengungkapkan terdapat 21 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di rumah tahanan (rutan), lembaga permasyarakatan (lapas) serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Jakarta saat Pilkada 2024.

"Kami sudah mendata di lapas/rutan Salemba, LP Cipinang, juga seluruh lapas, rutan, (termasuk) LPKA di Jagakarsa. Total ada 21 TPS yang berada di lapas/rutan," ujar Ketua Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Fahmi Zikrillah di Jakarta, Senin.

Dia menyatakan, pada prinsipnya, KPU DKI akan melayani semua warga Jakarta yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih, termasuk mereka yang berada di lapas, rutan maupun LPKA.

Terkait surat suara untuk warga lapas/rutan dan LPKA, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya dalam kesempatan yang sama menyatakan tidak ada kendala dari sisi jumlah.

Kalaupun saat hari pemungutan suara ditemukan kekurangan, maka KPU DKI akan meminta petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari TPS terdekat untuk menyuplai surat suara. "Tapi sejauh ini, kami belum dapat informasi apakah terdapat penambahan jumlah tahanan," katanya.

Dari sisi data pemilih, sejauh ini masih tercakup dan tidak ada kendala dari sisi pemenuhan surat suara. "Tapi kalau nanti kekurangan surat suara, kami siapkan mitigasinya," ujar Dody.

Dia menambahkan, KPU DKI sudah mengadakan bimbingan teknis pada petugas lapas yang bertugas di TPS lokasi khusus, dalam hal ini rutan/lapas dan LPKA. Mereka akan mendapatkan supervisi secara khusus dari KPU DKI.

"Untuk petugas penyelenggara pemilu di lokasi khusus, petugasnya lebih banyak dari dalam yakni petugas lapas/rutan, sudah kami lakukan bimbingan teknis. Nanti kami akan lakukan supervisi dan monitoring secara khusus pada TPS-TPS lokasi khusus," kata Dody.

KPU DKI menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jakarta 2024 sebanyak 8.214.007 pemilih. Pemungutan suara di Jakarta dilakukan di 14.835 TPS yang telah ditetapkan KPU DKI.

Dari jumlah pemilih tersebut, DPT terbanyak terdapat di Jakarta Timur dengan total 2.374.828, diikuti Jakarta Barat sebanyak 1.909.774. Lalu Jakarta Selatan (1.748.961), Jakarta Utara (1.345.815), Jakarta Pusat (813.721) dan Kepulauan Seribu (20.908).

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024