Otoritas Singapura menghukum gantung seorang pria Singapura-Iran berusia 35 tahun atas kasus perdagangan narkoba. Ini merupakan eksekusi mati keempat dalam waktu kurang dari sebulan, meskipun Teheran telah meminta agar hukuman mati itu "ditinjau ulang".

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan hukuman mati tidak memiliki efek jera yang terbukti, dan telah menyerukan agar hukuman itu dihapuskan. Namun, para pejabat Singapura bersikeras bahwa hukuman mati telah membantu menjadikan negara itu salah satu negara teraman di Asia.

Dilansir kantor berita AFP, Jumat (29/11/2024), Masoud Rahimi Mehrzad, warga negara Singapura yang lahir di negara-kota itu dari seorang ibu warga Singapura dan ayah warga Iran, dihukum mati pada tahun 2013 atas kasus perdagangan narkoba.

Upaya banding terhadap hukuman dan vonisnya, serta petisi grasi dari presiden, telah ditolak. Setelah diberi tahu tentang hukuman gantungnya yang akan dilaksanakan, Masoud mengajukan banding pada menit-menit terakhir untuk menunda eksekusinya. Namun ditolak oleh Pengadilan Banding pada hari Kamis (28/11).

Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi, yang menyebutnya sebagai "warga negara Iran", juga telah mengimbau Menlu Singapura Vivian Balakrishnan pada hari Kamis, untuk membatalkan eksekusi mati tersebut.

"Araghchi menyatakan rasa hormat Iran terhadap kerangka hukum Singapura, tetapi mengimbau otoritas Singapura untuk mempertimbangkan kembali eksekusi Masoud Rahimi, dengan menekankan pertimbangan kemanusiaan," kata Kementerian Luar Negeri Iran di dalam postingan di media sosial X.

Namun, Biro Narkotika Pusat Singapura (CNB) mengumumkan "hukuman mati yang dijatuhkan kepada Masoud Rahimi bin Mehrzad... dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024".

"Masoud... dihukum karena memiliki untuk tujuan perdagangan, tidak kurang dari 31,14 gram (1,1 ons) diamorfin, atau heroin murni," kata CNB.

Berdasarkan undang-undang narkoba yang ketat di negara kota tersebut, hukuman mati berlaku untuk jumlah berapa pun di atas ambang batas 15 gram untuk heroin.

Ditambahkan pula bahwa "hukuman mati hanya dijatuhkan untuk kejahatan paling serius, seperti perdagangan narkoba dalam jumlah besar yang menyebabkan bahaya yang sangat serius".

Eksekusi mati terhadapnya merupakan yang keempat dalam tiga minggu di Singapura.

Sebelumnya, Rosman Abdullah, 55 tahun, dihukum gantung pada 22 November dan dua pria -- seorang warga negara Malaysia berusia 39 tahun dan seorang warga negara Singapura berusia 53 tahun -- dihukum gantung pada 15 November, semuanya karena pelanggaran narkoba.

Sepanjang tahun ini, telah ada sembilan eksekusi mati oleh otoritas Singapura -- delapan karena perdagangan narkoba dan satu karena pembunuhan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan mempersilahkan semua pihak yang menuding adanya kecurangan dalam pelaksaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024, memprosesnya secara hukum.

Hinca menilai sudah ada proses di Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengurus soal pelanggaran pemilu.

"Saya menyarankan kepada siapapun yang setelah penghitungan nanti final diketuk oleh KPU, yang kalah dan merasa ada yang curang, merasa ada yang curang, silakan tempuh jalur hukum," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Dan saya kira Mahkamah Konstitusi kita sudah siap untuk itu," sambungnya lagi.

Menurut Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat ini, tudingan soal kecurangan kerap dilontarkan oleh pihak yang kalah setiap pelaksanaan pemilu.

"Pilpres kemarin kan juga begitu. Salurannya ada, mana itu salurannya? Tentu pendekatan hukum. Kemana? Kalau administratif ke Bawaslu-nya, kalau hasil sengketa pemilunya dalam hal ini Pilkadanya ke MK," ujarnya.

Adapun tudingan soal dugaan kecurangan pilkada sempat diserukan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat. Ia menuding ada kecurangan yang membuat menantu Joko Widodo, Bobby Nasution, memenangkan Pilkada Sumatera Utara 2024 berdasarkan hasil hitung cepat.

Djarot mengatakan, salah satu dugaan kecurangannya adalah pengerahan "parcok" (partai cokelat), sebuah istilah untuk menggambarkan instrumentasi aparat kepolisian untuk kerja-kerja politik elektoral.

"Berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobby Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan partai coklat (parcok), bansos, PJ kepada daerah-daerah dan desa," katanya dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Menurut pria yang juga pernah mencoba peruntungan sebagai calon gubernur Sumatera Utara itu, pemerintah desa di wilayah itu diintimidasi oleh "parcok".

Djarot mengaku sempat meminta mereka untuk buka suara mengenai dugaan intimidasi tersebut, tetapi mereka meminta maaf karena tidak berani angkat bicara.

"Karena akan dicari-cari dan sudah dicari-cari salahnya, terutama di dalam pemerintahan dan anggaran desa," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan mempersilahkan semua pihak yang menuding adanya kecurangan dalam pelaksaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024, memprosesnya secara hukum.

Hinca menilai sudah ada proses di Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengurus soal pelanggaran pemilu.

"Saya menyarankan kepada siapapun yang setelah penghitungan nanti final diketuk oleh KPU, yang kalah dan merasa ada yang curang, merasa ada yang curang, silakan tempuh jalur hukum," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Dan saya kira Mahkamah Konstitusi kita sudah siap untuk itu," sambungnya lagi.

Menurut Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat ini, tudingan soal kecurangan kerap dilontarkan oleh pihak yang kalah setiap pelaksanaan pemilu.

"Pilpres kemarin kan juga begitu. Salurannya ada, mana itu salurannya? Tentu pendekatan hukum. Kemana? Kalau administratif ke Bawaslu-nya, kalau hasil sengketa pemilunya dalam hal ini Pilkadanya ke MK," ujarnya.

Adapun tudingan soal dugaan kecurangan pilkada sempat diserukan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat. Ia menuding ada kecurangan yang membuat menantu Joko Widodo, Bobby Nasution, memenangkan Pilkada Sumatera Utara 2024 berdasarkan hasil hitung cepat.

Djarot mengatakan, salah satu dugaan kecurangannya adalah pengerahan "parcok" (partai cokelat), sebuah istilah untuk menggambarkan instrumentasi aparat kepolisian untuk kerja-kerja politik elektoral.

"Berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobby Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan partai coklat (parcok), bansos, PJ kepada daerah-daerah dan desa," katanya dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Menurut pria yang juga pernah mencoba peruntungan sebagai calon gubernur Sumatera Utara itu, pemerintah desa di wilayah itu diintimidasi oleh "parcok".

Djarot mengaku sempat meminta mereka untuk buka suara mengenai dugaan intimidasi tersebut, tetapi mereka meminta maaf karena tidak berani angkat bicara.

"Karena akan dicari-cari dan sudah dicari-cari salahnya, terutama di dalam pemerintahan dan anggaran desa," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk mengejar 7 tahanan yang kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Salemba.

Kementerian Impas juga menyelidiki kemungkinan keterlibatan pegawainya dalam peristiwa kaburnya tujuh tahanan tersebut.

"Kita kerjasama dengan Polda Metro Jaya untuk melakukan upaya pengejaran dan kita juga melakukan penyelidikan dugaan mungkin ada keterlibatan anggota," kata Agus di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Kuningan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Agus juga sudah menonaktifkan Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Narkoba Salemba dan Kepala Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Salemba buntut kaburnya para tahanan.

"Sudah, Karutan dan KPLP Salemba sementara kita nonaktifkan, sudah kita ganti," ujar dia.

Diiberitakan sebelumnya, tujuh tahanan dan narapidana kasus narkotika melarikan diri dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat, dengan cara menjebol terali kamar.

Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat Agung Nurbani mengungkapkan, kejadian tersebut berlangsung pada Selasa (12/11/2024) dini hari.

“Tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba tersebut diduga melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar," kata Agung dalam keterangan resminya.

Para tahanan yang kabur adalah Maulana bin Sulaiman, Meri Janwar bin Zainal, Murtala bin Ilyas, Annas Alkarim bin Rusl, Wahyudin bin Tamrin, Agus Salim bin Nurdin, dan Jamudin bin Ibrahim

SERANG, KOMPAS.com - Al Muktabar resmi dilantik sebagai Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan di Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretaris Negara.

Pelantikan tersebut dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, pada Jumat (29/11/2024) pagi.

Saat ini, Al Muktabar masih menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Banten sejak 22 Mei 2022, dan telah menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif sejak 27 Mei 2019.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Sekda, Usman Assidiqi Qohara ditunjuk sebagai Penjabat Sekda Banten.

"Jabatan Pj Gubernur Banten masih Pak Al Muktabar. Sementara jabatan Sekda sudah diisi oleh Pj Sekda Pak Usman," kata Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Banten, Agus Mintono, saat dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan WhatsApp pada Jumat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, Nana Supiana, menambahkan bahwa hingga saat ini, Pemprov Banten belum menerima tembusan surat keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Tapi normatifnya, SK itu dipastikan diberhentikan dalam jabatan Sekda dan diangkat dalam jabatan Deputi," jelas Nana.

Ia juga menjelaskan bahwa selama belum ada pencabutan SK Pj Gubernur oleh Kemendagri, Al Muktabar masih memimpin Banten.

"Kami juga masih menunggu keterangan yang lebih pasti," ujar Nana.

Sebagai informasi, pelantikan Al Muktabar berlangsung bersamaan dengan 25 pejabat baru lainnya di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi resmi melantik Mayjen Ariyo Windutomo sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) yang akan mendukung kegiatan Presiden Prabowo Subianto.

Pelantikan digelar di Gedung Krida Bakti, Jakarta. Prasetyo mengatakan pergeseran posisi sejumlah pejabat Setneg ini dilakukan untuk penyegaran organisasi.

"Mayjen Ariyo sudah sepantasnya di situ dan kami yakin beliau akan menjalankan tugas-tugas sebaik-baiknya," kata Mensesneg Prasetyo Hadi kepada wartawan usai pelantikan di Gedung Krida Bakti, Jakarta, Jumat (29/11).

Pelantikan Ariyo dibarengi dengan pelantikan sejumlah pejabat di Kementerian Sekretariat Negara. Salah satu pejabat yang juga dilantik adalah Heru Budi Hartono.

Mantan Kasetpres itu saat ini menjadi Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara. Prasetyo berencana memberi sejumlah tugas khusus karena Heru mempunyai segudang pengalaman.

"Tentu dengan pengalaman beliau, kekhususannya tidak hanya satu bidang," ujarnya.

Terpisah, Heru memberi selamat kepada Mayjen Ariyo yang menggantikan posisinya di Kasetpres. Heru yakin Ariyo dapat menjalankan tugas dengan baik.

"Tentunya selamat menjalankan tugas, beliau adalah orang terbaik yang dipilih untuk menjalankan amanah desk mereka," ujar Heru.

Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet sore nanti. Prabowo akan membeberkan hasil lawatannya dari sejumlah negara.

"Rencananya begitu, rencananya pasti. Sore biasa," kata Mensesneg Prasetyo Hadi kepada wartawan di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Prasetyo menyebut selain soal lawatan, Prabowo juga akan memberikan arahan lain mengenai kerja-kerja pemerintahan. Prabowo juga disebut akan meminta perkembangan kerja tiap Kemenko dalam sidang kabinet.

"Ya tentunya, selain masalah hasil dari lawatan Bapak Presiden, ya pasti ada petunjuk-petunjuk lain, update dari setiap Kemenko, maupun setiap Kementerian," ujarnya.

"Itu kan rutin saja itu," lanjut Prasetyo.

Diketahui, Prabowo melakukan lawatan ke sejumlah negara selama 2 pekan. Adapun negara yang dikunjungi Prabowo yakni, China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, Inggris, hingga Uni Emirat Arab.

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pergantian posisi Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) adalah hal yang biasa. Ia menyebut itu bagian dari penyegaran sekaligus pengembangan karier di lingkup ASN.

"Pertama-tama ini hari ini pelantikan oleh karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi seskab di bawah sekretariat negara. Sehingga konsekuensinya terjadi ya rotasilah, rotasi dan penugasan," kata Prasetyo kepada wartawan di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

"Dan bagi organisasi, apalagi kita di abdi negara ini, ASN, itu sesuatu yang biasa. Itu bagian dari pengembangan karier, bagian dari refreshment (penyegaran), tentu juga bagian dari kita ingin terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kita," lanjutnya.

Diketahui, posisi Kasetpres kini dijabat oleh Mayjen Ariyo Windutomo menggantikan Heru Budi Hartono yang kini menjadi Stafsus Mensesneg. Prasetyo berharap keduanya bisa beradaptasi di posisi masing-masing.

"Kami berharap dengan terjadinya pergeseran ini, masing-masing segera bisa beradaptasi, berinovasi. Tadi sudah saya sampaikan, Kementerian Sekretariat Negara ini adalah benteng terakhir dari segala sesuatu keputusan dari Bapak Presiden. Sehingga tidak boleh ada kesalahan sedikitpun," ujarnya.

Prasetyo juga memberikan pesan dalam pelantikan tersebut. Ia menekankan arahan presiden untuk berkomitmen memberantas korupsi. Ia berharap Kemensetneg menjadi contoh kementerian lain.

"Tadi juga saya memberikan penekanan terhadap masalah efisiensi, bagaimana kita juga berkomitmen untuk memberantas korupsi, sebagaimana komitmen Bapak Presiden yang harus kita mulai. Kementerian Sekretariat Negara harus menjadi contoh. Saya kira itu," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan belum ada negosiasi yang dilakukan antara Indonesia dengan Prancis mengenai rencana pemindahan tahanan (transfer of prisoner) warga negara asing tersebut.

Yusril menyatakan pihak Prancis baru hanya mengirim surat permintaan pemindahan tahanan saja. Ia pun mengaku sudah membaca surat tersebut.

"Negosiasinya belum terjadi dengan Prancis, tapi mereka telah menulis surat kepada saya meminta satu orang warga negaranya itu dikembalikan ke Prancis," ujar Yusril di kantornya, Jakarta, Kamis (28/11).

Yusril belum menyampaikan secara detail mengenai latar belakang narapidana asal Prancis tersebut. Ia hanya bilang pihak Prancis sejauh ini tidak seaktif pemerintah Filipina dan Australia yang juga ingin memindahkan tahanan warga negaranya.

"Mereka tulis surat dalam bahasa Prancis dan saya baca isinya memang adalah transfer of prisoner. Kita mungkin akan menghubungi Kedutaan Besar Prancis dalam waktu dekat," ucap dia.

"Tapi memang pemerintah Prancis tidak segencar pemerintah Filipina dan pemerintah Australia. Mereka hanya meminta dikembalikan hanya satu kasus saja," sambungnya.

Sembari menunggu itu, Yusril mengatakan Indonesia juga sedang mencari data warga negara yang tengah menjalani hukuman di Prancis dan negara lainnya. Hal itu dilakukan agar ada negosiasi untuk pertukaran pemindahan tahanan.

"Kita juga sebenarnya mau mendata apakah ada orang Indonesia yang dipenjarakan di Prancis yang mungkin suatu saat juga akan kita minta ditransfer ke sini," ucap Yusril.

"Jadi, memang sedikit pembicaraan tentang Prancis itu karena mereka sendiri tidak begitu gencar melakukan upaya diplomatik pemulangan terhadap narapidananya di sini," lanjut dia.

Yusril menuturkan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto juga akan mempertimbangkan permintaan negara lain yang hendak memindahkan tahanan warga negaranya. Kata dia, banyak juga negara yang tidak ingin mengupayakan hal tersebut.

"Itu ada juga dan cukup banyak warga negaranya dipidana di sini, termasuk yang menjalani pidana 20 tahun, seumur hidup, bahkan juga dipidana dengan hukuman mati. Ada beberapa negara Afrika, saya enggak usah sebutkan ya," ucap dia.

Selain Prancis, Filipina dan Australia juga sudah mengirim surat permintaan pemindahan tahanan. Dalam hal ini yaitu Mary Jane dan terpidana kasus Bali Nine. Indonesia menargetkan hal tersebut akan rampung pada bulan Desember tahun ini.

Dua anak Yusril Ihza Mahendra yakni Yuri Kemal Fadlullah dan Ali Reza Mahendra kalah dari hasil hitung cepat di Pilkada Bangka Belitung (Babel). 

Yuri kalah di Pilgub Bangka Belitung. Dia maju sebagai cawagub Babel mendampingi Erzaldi Rosman Djohan. Dari hasil real count mereka kalah tipis dari Hidayat Arsani dan Hellyana, paslon nomor urut 2.

Anak Yusril lain, Ali Reza maju di Pilbup Kabupaten Belitung Timur mendampingi petahana Burhanudin. Burhanudin-Ali untuk sementara kalah dari Kamaradin-Khairil berdasarkan hasil dari hitung cepat.

Berdasarkan real count internal, paslon Burhanudin-Ali meraih 23.194 suara atau 34 persen. Sedangkan paslon nomor urut 2 Kamarudin-Khairil meraih 44.781 suara atau 66 persen.

"Dari SCL, kami meraih 65 persen suara dan paslon nomor urut 1, meraih 35 persen. Tapi, dari hasil real count kami paslon 2 mendapatkan 66 persen dan lawannya nomor 1, meraih 34 persen. Data sudah masuk 100 persen C1," jelas Ketua Tim Pemenangan Pasangan nomor 2, Fezzi Uktolseja seperti dikutip Detik, Kamis (28/11).

Fezzi mengatakan paslon nomor urut 2 unggul di hampir semua tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Belitung Timur (Beltim). Rata-rata kemenangan di setiap TPS diraih di atas 90 persen.

"Kami di atas 90 persen menang di TPS. Contoh di Kecamatan Manggar ini, kami kalahnya hanya di satu atau 2 TPS. Jadi rata-rata kemenangan di atas 90 persen di semua TPS," tegasnya.

"Kecuali di TPS Pak Yusril, kita kalah di sana. Paslon kita hanya meraih 148 suara. Sedangkan paslon nomor urut 1 meriah 275 suara," katanya.

Meskipun hasil perolehan dari quick count dan real count paslon 2 diunggulkan, Fezzi menyebut belum melakukan deklarasi kemenangan.

"Kalau deklarasi kemenangan kami tetap nunggu dari KPU. Tapi kalau semalam kami hanya mengumumkan hasil perhitungan suara berdasarkan quick count dan hasil real count dari database kami. Tapi kita tetap menunggu hasil KPU. Tapi berdesakan hasil keduanya jaraknya sudah jauh, 66 melawan 34 persen," tambahnya.

Baca berita selengkapnya di sini.

Lawatan itu melibatkan sejumlah negara kunci di kawasan Asia, Eropa, dan Timur Tengah, mencakup agenda pembahasan perdagangan, investasi, pertahanan, hingga transisi energi hijau

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi rencana Presiden menyelenggarakan Sidang Paripurna Kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat sore, yang akan membahas sejumlah agenda strategis, diantaranya hasil lawatan Presiden Prabowo ke enam negara, baru-baru ini.

Setelah usai melantik Mayjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI di Jakarta, Jumat pagi, Prasetyo mengatakan agenda sidang tersebut begitu. "Rencananya pasti," ujar Prasetyo Hadi ketika dikonfirmasi perihal agenda sidang kabinet sore ini.

Sidang tersebut, lanjut Prasetyo, tidak hanya akan mengulas hasil kunjungan kerja internasional Presiden, tetapi juga mencakup pembaruan dari setiap kementerian, termasuk petunjuk-petunjuk baru untuk koordinasi lebih lanjut.

"Ya tentunya selain hasil lawatan Bapak Presiden, ya pasti ada petunjuk petunjuk lain, update dari setiap kementerian koordinator, dari setiap kementerian-kementerian," katanya.

Menanggapi pertanyaan mengenai peluncuran program Danantara maupun kebijakan pemerintah lainnya, Prasetyo meminta publik bersabar.

"Tunggu tanggal mainnya," ucapnya tanpa merinci lebih lanjut perihal agenda sidang kabinet.

Saat disinggung terkait sikap Istana terhadap wacana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen, Prasetyo juga menegaskan hal tersebut masih dalam tahap penghitungan.

"Tunggu tanggal mainnya juga, lagi dihitung," katanya.

Sidang Kabinet Paripurna diagendakan berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Kabinet kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, yang akan menghadirkan seluruh pejabat kementerian/lembaga terkait.

Sidang kali ini menjadi momentum mengevaluasi berbagai hasil kerja pemerintah, termasuk tindak lanjut dari hubungan bilateral dan multilateral yang terjalin selama lawatan Presiden ke enam negara baru-baru ini.

Lawatan itu melibatkan sejumlah negara kunci di kawasan Asia, Eropa, dan Timur Tengah, mencakup agenda pembahasan perdagangan, investasi, pertahanan, hingga transisi energi hijau.

Presiden juga memanfaatkan momen ini untuk bertemu dengan kepala negara serta pemimpin lembaga internasional guna memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis global.

Beberapa perjanjian penting di antaranya adalah perjanjian perdagangan baru, kerja sama pembangunan infrastruktur, dan inisiatif di bidang keamanan regional. Selain itu, lawatan ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan visi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan serta meningkatkan posisi tawar Indonesia di tengah tantangan geopolitik dunia.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com -Heru Budi Hartono resmi dilantik sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada hari ini, Jumat (29/11/2024).

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).

"Dilantik jadi Stafsus Mensesneg," ujar Heru di Gedung Krida Bakti, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Tugas dan wewenang Heru sebagai Staf Khusus akan bergantung pada Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

"Tergantung Pak Menteri," kata Heru singkat.

Dalam kesempatan yang sama, Heru juga menyampaikan ucapan selamat kepada Mayjen TNI Ariyo Windutomo, yang dilantik untuk menggantikan posisinya sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

Heru menilai Ariyo sebagai sosok yang tepat untuk menjalankan tugas tersebut.

"Beliau adalah orang terbaik yang dipilih untuk menjalankan amanah desk mereka. Ya namanya tugas pasti ada hal-hal yang harus diselesaikan, selamat semuanya, salam hormat," jelasnya.