JAKARTA - Bupati Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) Lanosin atau akrab disapa Enos menemui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di Jakarta pada Rabu, 14 Mei 2025. Pertemuan itu membahas dua isu penting.

Langkah Enos menemui Yusril dalam rangka upaya Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Dalam audiensi yang berlangsung hangat dan penuh makna tersebut, Bupati Enos menyerahkan cendera mata khas OKU Timur sebagai simbol silaturahmi dan komitmen daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat.

Pertemuan ini mengangkat dua isu penting, yakni permohonan layanan paspor di wilayah OKU Timur dan percepatan pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) baru.

Bupati Enos mengatakan sejak 2015 Pemerintah Kabupaten OKU Timur telah menghibahkan lahan untuk pembangunan lapas baru.

Pada 2023, sertifikat tanah resmi telah diterbitkan sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah. Namun, kendala keterbatasan anggaran menjadi penghambat utama sehingga pembangunan fisik lapas belum dapat dimulai.

?Kami sadar anggaran daerah sangat terbatas, karena itu kami mohon dukungan dan perhatian dari pemerintah pusat agar pembangunan lapas ini bisa segera terealisasi. Pembangunan ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang peningkatan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan layak,? ujar Enos.

Kondisi lapas saat ini dinilai sudah sangat padat dan tidak representatif, terutama dalam hal keamanan dan pelayanan rehabilitasi bagi warga binaan. Bupati Enos menegaskan bahwa fasilitas baru sangat dibutuhkan demi menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih baik.

Selain itu, Bupati Enos juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan keimigrasian di OKU Timur. Masyarakat di daerahnya selama ini harus menempuh perjalanan jauh untuk mengurus paspor, termasuk calon jemaah haji dan umrah.

?Kami mengusulkan agar layanan paspor bisa dihadirkan di Mall Pelayanan Publik (MPP) OKU Timur. Dengan adanya layanan ini, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan imigrasi tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu yang banyak,? katanya.

Kehadiran layanan paspor di MPP berdampak positif tidak hanya bagi pelaksanaan ibadah, tetapi juga untuk pendidikan, pekerjaan, serta perjalanan luar negeri lainnya yang membutuhkan dokumen resmi. Melalui pertemuan strategis ini, Bupati Enos berharap kedua agenda besar tersebut bisa menjadi prioritas nasional yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Jakarta -

Kementerian Koperasi (Kemenkop) mempercepat proses pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Salah satunya melalui Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Hukum.

Melalui penandatanganan ini, Kemenkop mendapatkan jalur khusus untuk mempercepat legalitas Kopdes Merah Putih. Bahkan pendaftaran 1.000 koperasi secara bersamaan dapat dilakukan dalam kurun waktu 1 jam.

"Dengan inovasi yang dikembangkan di Kementerian Hukum, dibuat line khusus untuk pembentukan Kopdes Merah Putih yang dilakukan pendaftaran 1000 koperasi secara bersamaan dalam satu jam," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam keterangannya, dikutip Kamis (15/5/2025).

Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan MoU ini dapat mempercepat target pembentukan Kopdes Merah Putih. Tak hanya proses lebih cepat, Budi Arie juga meyakini bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih di tengah masyarakat desa bakal lebih akuntabel, transparan, dan lebih kredibel.

"Melalui MoU ini, saya optimis dan yakin bahwa proses legalitas pembentukan 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih bisa lebih dipercepat lagi. Kita perkuat payung-payung hukum berserta rambu-rambu, agar Kopdes/Kel Merah Putih berjalan di atas jalan yang benar," ujar Budi Arie.

Budi Arie menekankan bahwa dengan MoU tersebut, perjalanan Kopdes/Kel Merah Putih ke depan bisa terlindungi secara hukum dan jauh dari segala celah penyimpangan. Dia juga mendorong agar pembentukan Kopdes Merah Putih diperkuat dengan kolaborasi lintas kementerian/lembaga.

"Program Kopdes/Kel Merah Putih harus kita sukseskan, dengan cara perkuat kolaborasi antar kementerian dan lembaga," kata Menkop Budi Arie.

(kil/kil)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya penguatan koordinasi untuk menghindari tumpang tindih kewenangan penanganan HAM antarkementerian.

Dalam rapat koordinasi di Jakarta, Jumat (9/5), dia merujuk pada ketentuan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 sebagai dasar hukum koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Kumham Imipas dan Kementerian HAM.

"Pertemuan ini menjadi wadah untuk menentukan mana yang menjadi kewenangan Kementerian HAM dan mana yang harus dikoordinasikan melalui Kemenko," ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Maka dari itu, Kemenko Kumham Imipas menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementerian HAM untuk memperkuat sinergi pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang HAM.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Kumham Imipas Otto Hasibuan menambahkan bahwa kolaborasi lintas kementerian menjadi amanat penting dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kita harus berkolaborasi dengan baik dengan semua pihak. Dalam membuat keputusan, koordinasi harus dilakukan sejak awal, bukan setelah keputusan dibuat," ucap Otto kepada para pimpinan kementerian di bawah koordinasi Kemenko.

Senada dengan itu, Wakil Menteri HAM (WamenHAM) Mugiyanto Sipin menegaskan bahwa semangat kedua institusi, yakni memastikan arahan Presiden dapat dilaksanakan secara efektif.

"Koordinasi menjadi kunci. Kementerian HAM di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas siap bekerja sama demi menjalankan agenda negara," kata Mugiyanto.

Dirinya juga menyoroti tantangan implementasi di lapangan, khususnya dalam mengaplikasikan berbagai peraturan yang ada. Saat ini, Kementerian HAM menghadapi tantangan teknis, sehingga penting untuk membangun kesepahaman dalam tataran implementasi.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imupas Ibnu Chuldun melaporkan bahwa pada Februari 2025 telah dilakukan rapat koordinasi pelaporan instrumen HAM. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa pembentukan tim kerja pelaporan HAM akan dilakukan melalui Peraturan Menteri HAM.

Terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat, Mugiyanto menyatakan bahwa pihaknya melanjutkan berbagai langkah yang telah dirintis oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Salah satu yang sudah dilakukan, kata dia, yakni pelaksanaan kick off penyelesaian pelanggaran HAM berat di Pidie, Aceh pada tahun 2023, sebagai bagian dari program pemulihan korban pelanggaran HAM berat.

"Program ini dilaksanakan oleh sejumlah kementerian/lembaga dan disesuaikan dengan kebutuhan korban," ungkap Mugiyanto.

Rapat dipimpin langsung oleh Menko Kumham Imipas dan didampingi Wamenko Kumham Imipas.

Turut hadir dalam kegiatan, WamenHAM beserta jajaran, serta seluruh pimpinan tinggi madya dan staf ahli menteri di lingkungan Kemenko Kumham Imipas.

Rapat tersebut diharapkan menjadi fondasi untuk memperkuat koordinasi dan keselarasan tugas antarinstansi, sehingga pelaksanaan kebijakan Presiden di bidang HAM dapat berjalan secara terstruktur, efektif, dan tepat sasaran.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menjadi bagian dari Satgas Premanisme Terpadu untuk menindak tegas ormas yang melanggar hukum. Kemendagri akan menindak tegas ormas yang tidak berbadan hukum.

"Satgas (leading sektor) Kemenko Polkam, Kemendagri salah satu bagian," kata Mendagri Tito Karnavian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Tito menjelaskan tugas Satgas Premanisme Terpadu itu secara umum untuk menegakkan aturan yang sudah ada terkait penindakan ormas. Tito menjelaskan ormas yang berbadan hukum akan ditindak oleh Kementerian Hukum, HAM, dan Imipas, sementara pihaknya akan menindak ormas yang tidak berbadan hukum.

"Jadi satgas ini lebih utamanya bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada, jadi siapa yang berbuat apa," kata Tito.

"Kalau pidana otomatis penegak hukum kepolisian, kalau yang berbadan hukum dari Kementerian Hukum. Kemudian yang terdaftar di Kemendagri otomatis dari Kemendagri," lanjut Tito.

Tito mengungkap salah satu sanksi yang akan diberikan yakni mencabut status ormas. Dampaknya, kata dia, ormas tersebut tidak akan mendapatkan fasilitas pemerintah.

"Salah satu sanksinya adalah membuat surat untuk melepaskan status keterdaftarannya, apa risikonya ormas yang tidak terdaftar, tidak terdaftar ya tidak mendapat pelayanan fasilitas pemerintah, dana hibah lah pokoknya," ujarnya.

Sebelumnya, Menko Polkam Budi Gunawan mengungkap pemerintah akan menindak tegas ormas yang melawan hukum. Sebagai upaya konkret, pemerintah akan membentuk Satuan Tugas Terpadu.

"Kami akan segera membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas serta melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas bermasalah yang mengganggu keamanan dan menghambat investasi. Satgas ini akan melibatkan TNI, Polri, dan seluruh instansi terkait dalam satu komando yang terpadu dan responsif," kata Budi dikutip laman resmi Kemenko Polkam.

Langkah ini diambil sejalan dengan agenda strategis nasional yang menempatkan stabilitas keamanan sebagai prasyarat utama percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing investasi nasional.

"Negara hadir secara nyata untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Kita ingin masyarakat dan pelaku usaha terlindungi dan Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Saksikan Live DetikSore:

(eva/amw)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat (Kanwil Ditjenpas Sumbar) terus berjuang secara berkelanjutan untuk mengubah image penjara dari yang suram jadi lembaga pemasyarakatan yang aktif dan produktif.

Kepala Kanwil Ditjenimpas Sumbar Marselina Budiningsih menyatakan, perubahan image yang dilakukan tersebut untuk mendukung program Akselerasi Kementerian Imipas yang wajib dilaksanakan oleh seluruh UPT Pemasyarakatan, khususnya di Sumatera Barat.

?Perubahan yang telah kami lakukan lewat berbagai program pembinaan, baik berupa keterampilan ataupun kepribadian yang sudah dijalankan di seluruh UPT Pemasyarakatan yang ada di Sumbar berupa penguatan dan pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM dan ketahanan pangan, khususnya di wilayah Sumbar," ujar Marselina, Selasa (6/5/2025).



Hal tersebut, lanjut mantan Kadivpas Kanwil DKI Jakarta ini, membuktikan bahwa produk hasil karya warga binaan (UMKM) diakui oleh masyarakat.

"Terkait dengan ketahanan pangan, kami juga menjadikan Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman jadi Proyek Unggulan dengan hasil panen berupa 70 ton Ubi Kayu yang di tanam di lahan 7 hektare yang dilaksanakan panen secara bertahap sesuai dengan pesanan," katanya.

Hasil dari olahan Ubi Kayu berupa Tepung Tapioka, Keripik, dan sebagainya kemudian dipasarkan di daerah Pekanbaru, Riau. "Dalam waktu dekat akan dilaksanakan kegiatan Panen Raya Kacang Tanah dan Ubi Kayu di Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman diperkirakan pada 14 Mei 2025," tuturnya

Selain itu, Kanwil Ditjenpas Sumatera Barat beserta 26 UPT telah memberikan Bantuan Sosial kepada keluarga Warga Binaan dan Masyarakat kurang mampu di sekitar Lapas/Rutan sebanyak 2.274 paket.

UPT Pemasyarakatan telah berusaha melakukan perubahan secara masif, menyelenggarakan berbagai program pembinaan mulai dari pertanian, peternakan, perkebunan, hingga yang berskala industri seperti sandal hotel dan lainnya.

JAKARTA - Yuldi Yusman resmi menjabat Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi . Yuldi sebelumnya menjabat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi.

Yuldi menjabat Plt Dirjen Imigrasi menggantikan Saffar M. Godam yang menduduki Asesor Sumber Daya Manusia Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan di Ditjen Imigrasi atas dukungan dan kerja sama Bapak dan Ibu selama ini. Pencapaian yang kita raih adalah hasil kolaborasi kita semua. Saya mohon doa restu untuk melanjutkan Kembali tugas saya di BPSDM Hukum. Semoga Imigrasi terus berjaya," kata Godam melalui keterangan tertulisnya, Rabu (23/4/2025).





Godam telah menjabat sebagai Plt Dirjen Imigrasi selama enam bulan. Sejumlah prestasi telah Godam torehkan, salah satunya kontribusi terhadap rekor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah, dengan total Rp9 triliun, melampaui target PNBP sebesar Rp6 triliun.

Terkait pergantian ini, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengapresiasi kinerja Godam. Menurutnya, kepemimpinan Godam memiliki dampak positif bagi Ditjen Imigrasi.

"Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini. Selamat bertugas, semoga sukses dan senantiasa dalam lindungan Tuhan," ujar Agus.

Sejumlah catatan positif juga ditorehkan Yuldi Yusman saat menjabat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi. Salah satunya, mendeportasi TJC, warga negara Amerika Serikat yang merupakan buronan U.S. Marshals terkait kasus eksploitasi seksual anak.

"Dengan resminya Bapak Yuldi Yusman sebagai Pit Dirjen Imigrasi, saya berharap Ditjen Imigrasi dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kedaulatan negara," ucap Agus.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (11/4) menjadi sorotan, mulai dari Hakim menolak keberatan Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku hingga Ridwan Kamil benarkan akun Instagramnya diretas.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Hakim tolak keberatan Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap.

Hakim Ketua Rios Rahmanto menyatakan keberatan Hasto dan penasihat hukumnya tidak dapat diterima dan tidak beralasan hukum lantaran penuntut umum telah menguraikan tindak pidana secara cermat, jelas, dan lengkap berdasarkan penyidikan tentang pidana yang didakwakan.

"Keberatan-keberatan formil yang diajukan terdakwa maupun penasihat hukum tidak cukup beralasan untuk menghentikan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap eksepsi," kata Hakim Ketua dalam sidang putusan sela majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini

2. KPK terima 561 laporan gratifikasi terkait Idul Fitri 1446 H

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga 10 April 2025 telah menerima 561 laporan gratifikasi terkait dengan Idul Fitri 1446 H.

“Pelaporan tersebut disampaikan oleh 453 pelapor yang berasal dari 106 instansi,” ujar anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Budi menjelaskan bahwa 561 laporan tersebut terdiri atas 520 laporan penerimaan gratifikasi, dan 41 laporan penolakan penerimaan gratifikasi.

Baca selengkapnya di sini

3. Satgas Damai Cartenz menyisir cari korban KKB di Yahukimo

Satuan Tugas Damai Cartenz melakukan penyisiran untuk mencari pendulang emas yang menjadi korban pembunuhan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

"Penyisiran dilakukan untuk menemukan korban selamat maupun yang meninggal akibat kekejaman KKB," kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani di Jayapura, Jumat.

Brigjen Pol Faizal Rahmadani yang juga menjabat Waka Polda Papua mengatakan di Kabupaten Yahukimo ada tiga lokasi yang akan dilakukan penyisiran, diawali di Lokasi 22. Penyisiran dilakukan secara bertahap guna mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan.

Baca selengkapnya di sini

4. Sekretaris Kemenko Perekonomian tak hadiri panggilan penyidik KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso tidak menghadiri panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Jumat ini.

"Penyidik belum menginfokan," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, ketika menjelaskan alasan ketidakhadiran Susiwijono.

Tessa menjelaskan bahwa Susiwijono telah mengajukan permintaan penjadwalan ulang pemeriksaan pada Senin (21/4).

Baca selengkapnya di sini

5. Ridwan Kamil benarkan akun Instagramnya diretas

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membenarkan bahwa akun Instagram pribadinya @ridwankamil telah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Per pukul 19.20 WIB akun IG saya @ridwankamil tidak bisa saya akses. Saya tidak mem-posting apa pun hari ini. Saya simpulkan bahwa benar akun saya sedang diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Ridwan Kamil dalam keterangan yang diterima di Bandung, Jumat.

Dikatakan pula oleh Ridwan Kamil bahwa peretasan tersebut telah dilaporkan kepada pihak Meta sebagai pengelola platform Instagram guna pemulihan akun.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

BOGOR - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memberikan remisi khusus dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) kepada 157.953 narapidana (napi). Pemberian remisi itu bertepatan dengan momen Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah/2025.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 948 napi dinyatakan langsung bebas pada momen Nyepi dan Idulfitri. Pantauan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, pemberian SK remisi khusus dan PMP dilakukan oleh Menteri Imipas Agus Andrianto dan Dirjen PAS, Mashudi. Warga binaan turut memberikan suguhan tampilan berupa marawis hingga pramuka.

Dirjen PAS, Mashudi mengatakan pemberian remisi khusus dapat menghemat anggaran makan narapidana hingga puluhan miliar.

"Pemberian remisi khusus Nyepi dan Idulfitri berkontribusi terhadap efisiensi anggaran negara dengan total penghematan biaya makan narapidana dan anak binaan hingga Rp81.264.930.000," ujar Mashudi, Jumat (28/3/2025).

Mashudi merinci jumlah napi yang mendapatkan remisi khusus Nyepi dan Idulfitri yakni 1.641 beragama Hindu serta 156.312 beragama Islam. "Sebanyak 928 di antaranya dinyatakan bebas," jelasnya.

Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Asep Kurnia; Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan, Mashudi; Plt. Dirjen Imigrasi, Saffar Muhammad Godam; Bupati Bogor Rudy Susmanto; dan pejabat lainnya.

Acara juga diikuti Kakanwil, Kalapas dan Karutan secara virtual sekaligus memberikan remisi kepada warga binaan di wilayah lapas dan rutan masing-masing.

"Dua di antaranya kasus narkoba dan tiga lainnya dengan kasus yang berbeda-beda, serta terdapat dua orang deteni di Rumah Tahanan Imigrasi karena masalah administrasi,"

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Belanda membahas secara mendalam isu pemindahan narapidana Belanda yang menjalani hukuman di Indonesia dalam pertemuan di Jakarta, Rabu.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menyebutkan pihaknya mencatat, hingga saat ini terdapat lima warga negara Belanda yang sedang menjalani hukuman di Indonesia.

"Dua di antaranya kasus narkoba dan tiga lainnya dengan kasus yang berbeda-beda, serta terdapat dua orang deteni di Rumah Tahanan Imigrasi karena masalah administrasi," ucap Yusril, seperti dikonfirmasi.

Yusril menyatakan bahwa pemerintah Indonesia terbuka untuk menjalin kerja sama hukum dengan pemerintah Belanda dalam hal pemindahan narapidana, dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan serta keamanan nasional.

Dia mengatakan apabila terjadi kerja sama, pihak Belanda harus menghormati hasil putusan sidang yang dilaksanakan di Indonesia.

Dengan demikian, narapidana yang sudah dipindahkan tetap harus menjalani sisa hukumannya sesuai dengan putusan sidang di Indonesia.

"Namun dalam hal pembinaan dan pemberian grasi, dapat disesuaikan dengan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan," tuturnya.

Wakil Menteri Kumham Imipas RI Otto Hasibuan menambahkan bahwa saat ini Indonesia sedang mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemindahan Narapidana.

Pada pemindahan para narapidana sebelumnya, pemerintah Indonesia membuat pengaturan praktis atau practical arrangement dengan negara yang bersangkutan berdasarkan kemanusiaan dan hubungan bilateral yang baik.

"Dengan adanya UU Pemindahan Narapidana, akan ada dasar yang lebih kuat dalam melaksanakan pemindahan narapidana ke negara asal," ujar Otto dalam kesempatan yang sama.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Sanksi dan Perlindungan Kementerian Kehakiman dan Keamanan Belanda Eric Bezem mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam hal pemindahan narapidana warga negara asing (WNA) ke negara asal.

"Ini merupakan bukti bentuk komitmen bersama dalam menegakkan prinsip keadilan dan kemanusiaan," kata Eric.

Eric juga mengapresiasi perumusan RUU Pemindahan Narapidana yang sedang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Ia menyampaikan bahwa pemerintah Belanda juga telah melakukan beberapa kali pemindahan narapidana dengan sesama negara Uni Eropa, dengan dasar perjanjian antarnegara yang dilakukan sebelumnya dan hubungan bilateral yang baik.

Meski begitu, kata dia, pihaknya juga dapat menolak jika negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak mau memenuhi syarat perjanjian yang diajukan.

Ia pun menambahkan bahwa perlu adanya pertemuan lebih lanjut yang membahas tentang sistem hukum di Indonesia dan sistem hukum di Belanda terkait hukuman narapidana.

"Pada dasarnya kami pasti akan menghormati sistem hukum yang telah diputuskan di Indonesia, namun tetap perlu dilakukan pembahasan lebih mendalam yang membahas sistem hukum pada kedua negara agar tidak terjadi ketimpangan pemberian hukuman terhadap narapidana," tuturnya.

Selain isu pemindahan narapidana, dalam pertemuan dibahas pula tentang kerja sama dalam bidang reformasi hukum, pendidikan hukum, serta persiapan Kongres Dunia tentang Masa Percobaan dan Pembebasan Bersyarat atau World Congress on Probation and Parole (WCPP) Tahun 2026 di Bali.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

CILEGON - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melantik Aditya Triputranto sebagai Kepala Kantor Imigrasi Cilegon. Aditya Triputranto menggantikan Muhammad Deny Firmansyah yang diangkat menjadi Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sebelumnya, Aditya Triputranto menjabat sebagai Kepala BidangTeknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Surabaya. Pelantikan tersebut berlangsung di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon pada Selasa, 4 Maret 2025.

Pemberhentian dan pengangkatan pejabat administrator ini dilakukan sebagai bagian dari implementasi Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

?Langkah ini juga bertujuan untuk memperkuat efektivitas kerja serta mendukung program akselesarai yang dicanangkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto,? bunyi keterangan tertulis, Rabu (5/3/2025).

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan dapat membawa semangat baru bagi Kantor Imigrasi Cilegon dalam meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian serta menjalankantugasdanfungsi dengan lebih optimal.

?Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan organisasi guna mewujudkan tata kelola keimigrasian yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.?.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta Rencana Strategis (Renstra) Kemenko Kumham Imipas Tahun 2025-2029 yang telah disusun sebelumnya bisa disesuaikan dan disempurnakan.

Saat memberi pengarahan dalam rapat bersama para pejabat tinggi madya dan pratama di Jakarta, Jumat (28/2), ia menyebutkan ruang lingkup koordinasi Kemenko Kumham Imipas sebenarnya lebih luas dari hanya tiga kementerian yang tercakup dalam nomenklatur.

"Berdasarkan Astacita Presiden Prabowo, kementerian ini memiliki tugas yang juga berkaitan dengan beberapa lembaga lain di luar tiga kementerian tersebut," kata Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Menko Yusril memberikan gambaran bahwa indeks pembangunan hukum (IPH) menjadi amanah utama bagi kementerian koordinator yang baru ada di era Presiden Prabowo.

IPH merupakan ukuran kinerja pembangunan hukum di Indonesia. Indeks itu diukur berdasarkan beberapa pilar, yaitu budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, serta informasi dan komunikasi hukum.

Maka dari itu, dirinya menilai bahwa diperlukan strategi yang jelas serta langkah konkret agar seluruh dokumen yang dibutuhkan dapat diselesaikan sebelum Juni 2025, sehingga Kemenko Kumham Imipas bisa lebih efektif dan efisien dalam berkinerja.

Selain itu, dia juga menyoroti perlunya memperluas koordinasi Kemenko Kumham Imipas dengan lembaga terkait, seperti Komisi Nasional (Komnas) HAM dan Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak.

Untuk itu, sambung Yusril, perlu dipertimbangkan untuk menambah kedeputian baru guna memperkuat koordinasi kebijakan.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kemenko Kumham Imipas Andika Dwi Prasetya menyampaikan bahwa pertemuan yang digelar tersebut sebagai tindak lanjut untuk menyesuaikan Renstra yang telah disusun.

"Kami akan bahas lebih lanjut terkait penyusunan Renstra yang sebelumnya sudah kami susun, namun sesuai arahan Bapak Menko, kami perlu buat penyesuaian dan penyempurnaan," ujar Andika.

Kegiatan diakhiri dengan diskusi antara para pejabat tinggi madya dan pratama yang hadir seperti Deputi Bidang Koordinasi Hukum serta para Sekretaris Deputi dan Kepala Biro di lingkungan Kemenko Kumham Imipas.

Diskusi itu bertujuan untuk memastikan bahwa strategi yang dirumuskan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan arah pembangunan hukum nasional.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membahas situasi hak asasi di Papua hingga fenomena deret tunggu dan komutasi hukuman mati saat beraudiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) di Jakarta, Kamis.

Selain itu, Komnas HAM dan Kemenko Kumham Imipas juga membicarakan upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat, penghormatan dan perlindungan HAM dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta permasalahan orang tanpa kewarganegaraan.

"Kami ingin berkenalan sekaligus menguatkan koordinasi di bidang HAM yang menjadi tugas bersama sehingga kami juga hadir membawa beberapa isu serta rekomendasi terkait permasalahan tersebut," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, sebagaimana keterangan tertulisnya.

Dalam pertemuan tersebut, Atnike juga menyoroti tugas dan fungsi antara Komnas HAM dan Kementerian HAM yang berada di bawah naungan Kemenko Kumham Imipas.

Menurut dia, perlu koordinasi dan sinkronisasi lebih lanjut dari Kemenko Kumham Imipas mengenai tugas dan fungsi Komnas HAM dan Kementerian HAM agar tidak menjadi kerancuan di masyarakat.

Selain itu, Komnas HAM juga merekomendasikan perlunya rapat koordinasi yang lebih besar dengan berbagai kementerian maupun lembaga terkait urusan hak asasi.

Sementara itu, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa seluruh hal yang disampaikan Ketua Komnas HAM akan ditampung dan dicarikan solusi bersama.

"Sampai saat ini kami sudah berkoordinasi dengan Menteri HAM dan berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa masalah yang juga kami diskusikan dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan HAM yang sedang kami tindak lanjuti," katanya.

Yusril juga mengatakan perlu adanya koordinasi lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait HAM, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Disabilitas, Komnas Perempuan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Menurut Yusril, Kemenko Kumham Imipas saat ini sedang menyusun rumusan tentang sinkronisasi dan koordinasi kementerian/lembaga yang membidangi urusan HAM agar tidak terjadi tumpang tindih.

Pada pertemuan tersebut, Menko Yusril didampingi Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Deputi Bidang Koordinasi HAM Ibnu Chuldun, dan Deputi Bidang Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram.

Sedangkan Atnike hadir bersama Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Saurlin P. Siagian, dan Komisioner Mediasi Prabianto Mukti Wibowo.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025