Aparat penegak hukum di daerah masih belum berani menggunakan UU TPKS dengan berbagai alasan. Misal karena belum ada peraturan teknis, belum tahu SOP-nya

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta aparat penegak hukum untuk menerapkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual berbasis gender.

"Penegakan hukum harus ditegakkan bersama-sama. Juga sensitivitas dan perspektif gender aparat penegak hukum harus ditingkatkan," kata Anggota Komnas Perempuan Bahrul Fuad dalam diskusi panel bertajuk "GBV Victim Support in Indonesia: Challenges and Opportunities" di Jakarta, Senin.

Hal ini karena Komnas Perempuan menemukan masih ada sejumlah aparat penegak hukum di daerah yang belum menggunakan UU TPKS dengan beragam alasan.

"Aparat penegak hukum di daerah masih belum berani menggunakan UU TPKS dengan berbagai alasan. Misal karena belum ada peraturan teknis, belum tahu SOP-nya," kata Bahrul Fuad.

Menurut dia, implementasi UU TPKS ini penting mengingat tingginya kasus kekerasan seksual berbasis gender yang berujung femisida di Indonesia.

Bahrul Fuad menambahkan aparat penegak hukum masih banyak yang menggunakan UU KUHP dalam menangani kasus kekerasan seksual berbasis gender.

"Untuk di kasus online, mereka menggunakan UU ITE, padahal korban rentan dikriminalisasi," kata dia.

Bahrul Fuad menambahkan UU TPKS telah mengatur semua aspek dalam kasus kekerasan seksual, termasuk hak-hak pemulihan korban dan hak restitusi bagi korban.

"Ini PR bagi media agar bisa memberikan peran lebih masif untuk mengedukasi masyarakat, khususnya aparat penegak hukum bahwa UU TPKS bisa diimplementasikan dan ditegakkan. Karena jika UU TPKS tidak diterapkan, yang dirugikan adalah korban," kata Bahlur Fuad.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menolak ide yang dilontarkan politikus PDIP Deddy Sitorus terkait dikembalikannya Polri di bawah TNI/Kemendagri. LMND menilai wacana pengembalian Polri ke kedua lembaga tersebut merupakan pengkhiantan terhadap perjuangan reformasi.

"Pemisahan Polri dari TNI dalam waktu itu ABRI merupakan semangat dan tuntutan reformasi soal penghapusan dwi fungsi ABRI yang oleh presiden Gus Dur mengeluarkan ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 mengenai pemisahan POLRI dari TNI sesuai dengan tupoksi kerja masing-masing," kata Ketua LMND Muhammad Asrul kepada wartawan, Minggu (1/12/2024).

"Jika ini disatukan lagi maka ide ini telah mengkhianati semangat dan perjuangan reformasi serta tidak ada alasan kemendesakan dalam perspektif penyatuan ini di tengah situasi sosial, ekonomi, politik hari ini. Biarlah Polri bertanggung jawab langsung kepada presiden," sambung dia.

Asrul mengatakan tuduhan yang dilontarkan terkait dugaan keterlibatan polisi dalam Pilkada 2024 perlu dibuktikan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Asrul menyindir mereka yang mengkambinghitamkan pihak lain gegara kalah di Pilkada 2024.

"Setiap pertarungan politik pasti ada yg menang dan kalah, di mana kemenangan dan kekalahan itu tergantung dari strategi dan taktik politik masing-masing dalam menggerakkan seluruh kekuatan partai utk mendapatkan suara, seharusnya mulai mengevaluasi kekalahan itu secara internal dan penyebab apa sehingga tidak mendapat simpati dan suara mayoritas rakyat," ujar Asrul.

Asrul menilai para elite politik seharusnya semakin dewasa dan bijak dalam merespons hasil Pilkada. Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah baik.

"Kepemimpinan Pak Sigit sdh cukup baik, bisa dilihat dari statistik kepercayaan publik kpd institusi kepolisian dan yang perlu dimaksimalkan mendorong reformasi birokrasi di dalam institusi kepolisian," ujar dia.

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menolak ide yang dilontarkan politikus PDIP Deddy Sitorus terkait dikembalikannya Polri di bawah TNI/Kemendagri. LMND menilai wacana pengembalian Polri ke kedua lembaga tersebut merupakan pengkhiantan terhadap perjuangan reformasi.

"Pemisahan Polri dari TNI dalam waktu itu ABRI merupakan semangat dan tuntutan reformasi soal penghapusan dwi fungsi ABRI yang oleh presiden Gus Dur mengeluarkan ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 mengenai pemisahan POLRI dari TNI sesuai dengan tupoksi kerja masing-masing," kata Ketua LMND Muhammad Asrul kepada wartawan, Minggu (1/12/2024).

"Jika ini disatukan lagi maka ide ini telah mengkhianati semangat dan perjuangan reformasi serta tidak ada alasan kemendesakan dalam perspektif penyatuan ini di tengah situasi sosial, ekonomi, politik hari ini. Biarlah Polri bertanggung jawab langsung kepada presiden," sambung dia.

Asrul mengatakan tuduhan yang dilontarkan terkait dugaan keterlibatan polisi dalam Pilkada 2024 perlu dibuktikan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Asrul menyindir mereka yang mengkambinghitamkan pihak lain gegara kalah di Pilkada 2024.

"Setiap pertarungan politik pasti ada yg menang dan kalah, di mana kemenangan dan kekalahan itu tergantung dari strategi dan taktik politik masing-masing dalam menggerakkan seluruh kekuatan partai utk mendapatkan suara, seharusnya mulai mengevaluasi kekalahan itu secara internal dan penyebab apa sehingga tidak mendapat simpati dan suara mayoritas rakyat," ujar Asrul.

Asrul menilai para elite politik seharusnya semakin dewasa dan bijak dalam merespons hasil Pilkada. Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah baik.

"Kepemimpinan Pak Sigit sdh cukup baik, bisa dilihat dari statistik kepercayaan publik kpd institusi kepolisian dan yang perlu dimaksimalkan mendorong reformasi birokrasi di dalam institusi kepolisian," ujar dia.

Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait kasus kematian bocah SD akibat dibully kakak kelas di Subang. Sebanyak 15 saksi termasuk anak berkonflik dengan hukum sudah dimintai keterangan.

"Totalnya ada 12 saksi. Ditambah 3 orang anak berkonflik dengan hukum," ujar Kasat Reskrim Polres Subang AKP Gilang Friyana kepada detikJabar, Senin (2/12/2024).

Gilang menuturkan ke-12 saksi yang diperiksa tersebut terdiri dari pihak sekolah hingga keluarga korban. Penyidik juga memeriksa 3 orang anak yang berkonflik dengan hukum.

"Yang tiga orang (anak berkonflik dengan hukum) ini kita mintai keterangan. Mereka didampingi orang tuanya dan juga Bapas," tutur Gilang.

Dia mengatakan saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan. Penyidik masih berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan proses selanjutnya.

"Masih dikoordinasikan dengan semua pihak terkait pengambilan keputusan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, anak berusia 9 tahun di Subang meninggal dunia usai diduga dibully kakak kelasnya. Sebelum meninggal, anak tersebut sempat koma di rumah sakit.

Polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan termasuk melakukan autopsi terhadap jenazah anak tersebut. Kapolres Subang AKBP Ariek Indra Sentanu pun memastikan akan mengusut kasus ini dengan tuntas.

Namun, Ariek mengatakan pihaknya akan melakukan penanganan 'khusus' lantaran kasus ini berkaitan dengan anak.

"Terkait proses penanganan anak di bawah 12 tahun sesuai dengan sistem peradilan anak sesuai dengan UU anak nomor 11 tahun 2012 dan PP nomor 65 tahun 2015 tentang mekanisme diversi dan penanganan prosedur anak beda dengan dewasa sehingga kami dalam penegakan hukum kami tetap harus memandang UU dan kaidah yang berlaku," kata Ariek.

Video: Miris Perundungan Siswa SD di Subang, Korban Koma Sampai Akhirnya Wafat

Video: Miris Perundungan Siswa SD di Subang, Korban Koma Sampai Akhirnya Wafat

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman menyarankan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan pemprofilan pemohon paspor, khususnya dalam melakukan verifikasi keabsahan data dengan hasil wawancara, guna mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Anggota Ombudsman Johanes Widijantoro mengungkapkan dalam kajian sistemik Ombudsman terkait pelaksanaan pencegahan TPPO, terdapat temuan masih banyaknya korban yang bisa dicegah keberangkatannya melalui proses pengawasan keimigrasian.

"Hal ini menggambarkan masih perlu dilakukan penguatan dalam proses pengawasan keimigrasian, khususnya proses verifikasi dan wawancara, serta pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)," ujar Johanes dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menanggapi penyerahan hasil kajian pada akhir pekan lalu.

Selain itu, ia juga mengatakan terdapat permasalahan berupa mudahnya praktik pemalsuan identitas dan dokumen calon pekerja migran atau warga Indonesia lainnya yang berpotensi TPPO, meskipun sudah diberlakukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

Ia mengatakan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa korban TPPO, saat para korban akan berangkat ke negara penempatan, mereka tidak pernah terlibat dan tidak mengurus sendiri dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk ke luar negeri karena semua dokumen, termasuk paspor, diurus oleh agen yang merekrut.

Maka dari itu, Ombudsman meminta Kementerian Imipas bisa memaksimalkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang memuat daftar warga negara Indonesia dan pekerja migran Indonesia nonprosedural yang pernah masuk daftar pencegahan.

Johanes menambahkan Kementerian Imipas juga harus meningkatkan pengawasan internal kepada pegawai kantor imigrasi guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pemeriksaan dokumen keimigrasian maupun pemeriksaan di TPI, khususnya di wilayah kantong PMI.

"Ombudsman meminta saran perbaikan dalam hasil kajian ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat yang profesional, berkeadilan, dan berkepastian hukum," tuturnya.

Berbagai temuan terkait keimigrasian tersebut tercatat dalam aspek pengawasan yang ditemukan dalam kajian pencegahan TPPO.

Selain aspek pengawasan, Ombudsman turut menyoroti aspek sosialisasi dan edukasi, peningkatan koordinasi dan kerja sama, serta regulasi dalam upaya pencegahan TPPO.

Pada aspek sosialisasi dan edukasi, sambung dia, terdapat temuan belum semua daerah memiliki Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan TPPO, tidak adanya anggaran yang dimiliki oleh daerah untuk Gugus Tugas TPPO, khususnya anggaran terkait kegiatan sosialisasi, belum seragamnya kelompok sasaran sosialisasi TPPO karena belum adanya perencanaan rinci dalam RAD TPPO, dan kurangnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).

Mengenai kerja sama dan koordinasi pencegahan TPPO, Ombudsman menemukan masih adanya gugus tugas daerah yang belum melakukan restrukturisasi gugus tugas setelah diubahnya ketua harian, yang semula Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), menjadi Kapolri.

Ombudsman, menurut dia, juga menyoroti belum terlaksananya sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga penegak hukum dalam melakukan upaya pencegahan TPPO.

Sementara terkait regulasi, Johanes mengatakan secara konseptual, regulasi mengenai pencegahan TPPO bertujuan untuk memastikan arah kebijakan pemerintah dalam memutus rantai TPPO.

Namun, lanjut dia, pengaturan dan kebijakan yang ada saat ini masih belum mampu menekan kasus TPPO karena keberadaan gugus tugas dalam bentuk lembaga koordinatif tidak cukup efektif untuk memberantas atau setidaknya meminimalisir terjadinya kasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia.

Ombudsman menyusun kajian dalam rangka melakukan evaluasi dan memberikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan pencegahan TPPO yang dilakukan oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.

Dia menjelaskan hal yang melatarbelakangi kajian tersebut, yakni jumlah korban TPPO yang terus meningkat setiap tahunnya dengan beragam modus operandi dan korban yang berasal dari berbagai kelas ekonomi dan pendidikan serta meluasnya jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri.

Dalam kajian tersebut, Ombudsman melakukan pengumpulan informasi dan data di beberapa wilayah, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Bara, dan Kepulauan Riau.

Pengumpulan data dan informasi juga melibatkan instansi pusat, organisasi nonpemerintah, serta korban TPPO.

Pada hasil kajian, Johanes menyampaikan terdapat beberapa modus TPPO, yakni eksploitasi seksual, eksploitasi anak buah kapal, eksploitasi pekerja migran, pemagangan, pengantin pesanan yakni tawaran menikah dengan orang asing dan dijanjikan kehidupan mapan di negara asal calon suami, eksploitasi anak, serta eksploitasi transplantasi organ tubuh.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jadi pertama, kenapa paliatif? Human rights. Bahwa setiap orang mempunyai hak untuk tidak sakit. Yang kedua, ada economical benefitnya

Jakarta (ANTARA) - Profesor Onkologi Radiasi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Soehartati A. Gondhowiardjo menyebutkan perlu basis hukum beserta implementasi pelayanan paliatif yang lebih baik, karena bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta ekonomi nasional.

Ketika ditemui di Jakarta, Senin, Soehartati menyebutkan perawatan paliatif adalah bagian penting untuk memastikan pasien dengan penyakit terminal bisa menjalani sisa hidupnya secara produktif, dan meninggal secara baik. Saat ini, katanya, orientasi kesehatan nasional masih bersifat kuratif dan pelayanan paliatif masih terkesampingkan.

"Jadi pertama, kenapa paliatif? Human rights. Bahwa setiap orang mempunyai hak untuk tidak sakit. Yang kedua, ada economical benefitnya," kata Seohartarti.

Dengan perawatan paliatif yang ditingkatkan dan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan primer bahkan oleh masyarakat, kata dia, pasien didekatkan dengan keluarga, secara psikologis pasien akan lebih nyaman, sistem imunnya menjadi lebih baik, sehingga ada perbaikan kondisi. Dengan demikian, katanya, pasien dapat menjadi lebih produktif.

Selain itu, lanjutnya, jika pelayanan paliatif di rumah dilaksanakan, selain para pasien lebih nyaman, rumah sakit juga dapat menangani lebih banyak pasien lainnya yang membutuhkan pengobatan dan perawatan.

Soeharti memperkirakan negara dapat menghemat sekitar Rp2-5 triliun tiap tahun untuk biaya perawatan kesehatan, apabila perawatan paliatif ditingkatkan sehingga pasien menjadi produktif.

Dia menambahkan jika semua pasien pelayanan paliatif dapat dirawat di rumah, maka dapat menghemat hingga Rp32 triliun lagi, sehingga total penghematan bisa mencapai sekitar Rp35 triliun per tahun.

Basis hukum, katanya, juga untuk melindungi pihak-pihak yang punya niat baik dalam memberikan layanan tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan dianggap melakukan malpraktik.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Pelayanan Sosial Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Siti Annisa Nuhonni menyebutkan pihaknya sudah ke MPR untuk mengadvokasi tentang pelayanan paliatif.

"Kita tunggu, pasti berproses kok. Mereka proses untuk home care, mereka proses untuk rumah paliatif atau hospice," kata Nuhonni.

Dia menjelaskan ada berbagai rumah sakit swasta yang mulai menyediakan layanan hospice gratis, sehingga basis hukum tersebut menjadi penting untuk memfasilitasi inisiatif mulia tersebut.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mulai menerapkan penerbitan paspor elektronik (e-paspor) secara menyeluruh dan bertahap sejak tanggal 1 Desember 2024. Ketentuan ini berlaku pada 13 kantor imigrasi tertentu di Indonesia.

"Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberlakukan penerbitan paspor elektronik 100% secara bertahap, dimulai di 13 kantor imigrasi di Indonesia mulai tanggal 1 Desember 2024. Kebijakan ini menandai babak baru dalam sistem Imigrasi Indonesia," demikian keterangan tertulis yang dilansir Ditjen Imigrasi.

Penerbitan E-Paspor 100% secara Bertahap

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam menjelaskan, mulai 1 Desember 2024, pemohon paspor di 13 kantor imigrasi tertentu di Indonesia akan langsung menerima paspor elektronik (e-paspor). Rencananya, kebijakan ini akan diterapkan di seluruh kantor imigrasi se-Indonesia.

"Per 1 Desember 2024, seluruh warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan paspor di 13 kantor imigrasi yang ditunjuk akan secara otomatis mendapatkan paspor elektronik. Ke depannya kita rencanakan akan diimplementasikan ke seluruh kantor imigrasi di Indonesia," jelasnya, seperti dilansir Ditjen Imigrasi.

13 Kantor Imigrasi Terbitkan E-Paspor 100%

Ketiga belas kantor imigrasi yang ditunjuk sebagai percontohan antara lain:

1. Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta
2. Kantor Imigrasi Jakarta Selatan
3. Kantor Imigrasi Jakarta Barat
4. Kantor Imigrasi Jakarta Utara
5. Kantor Imigrasi Jakarta Timur
6. Kantor Imigrasi Tanjung Priok
7. Kantor Imigrasi Bitung
8. Kantor Imigrasi Medan
9. Kantor Imigrasi Batam
10. Kantor Imigrasi Makassar
11. Kantor Imigrasi Tangerang
12. Kantor Imigrasi Surabaya
13. Kantor Imigrasi Ngurah Rai.

Apa Saja Keunggulan Penggunaan E-Paspor?

Implementasi penerbitan e-paspor 100 persen merupakan upaya dari sisi keimigrasian untuk memperkuat paspor Republik Indonesia. Penggunaan kombinasi fitur pengaman, bahan baku, dan teknik terbaru lainnya sesuai standar internasional menjadi perhatian utama untuk memastikan bahwa paspor dapat terlindungi selama digunakan untuk melakukan perlintasan antarnegara.

Berikut ini beberapa keunggulan e-paspor:

• Keamanan yang lebih tinggi yang meminimalisasi risiko penyalahgunaan.
• Proses imigrasi yang lebih cepat terutama di sejumlah negara di dunia yang telah mengadopsi sistem pemeriksaan paspor otomatis yang menggunakan pembaca cip.
• Menjadi standar internasional dalam dokumen perjalanan.
• Hampir semua negara di dunia telah menggunakan e-paspor sebagai dokumen perjalanan negara yang sah.

Simak juga Video 'Tarif Baru Pembuatan Paspor, Masa Berlaku 5 dan 10 Tahun Beda Harga':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Ketua Umum KAMMI Ahmad Jundi mengkritik wacana dari politikus PDIP, Deddy Sitorus, soal menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Panglima TNI. Menurutnya, usulan itu bertentangan dengan semangat Reformasi 1998.

"Menurut KAMMI mengalihkan polri dibawah Kemendagri adalah usulan yang tidak mendasar dan berlawanan dengan semangat reformasi," kata Ahmad Jundi, dalam keterangannya, Minggu (1/12/2024).

"KAMMI menolak usulan tersebut," ujarnya.

Menurutnya, Polri akan terseret arus politik jika berada di bawah Kemendagri. Polri merupakan institusi yang harus netral.

"Dengan berada di bawah kementrian, Polri bisa terseret kepentingan dan arus politik yang lebih kuat," ujarnya.

Ahmad pun menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah bekerja dengan baik. Banyak hal-hal positif yang diciptakan Jenderal Sigit selama memimpin Polri sejak 2021.

"Menurut KAMMI kepemimpinan Pak Sigit sudah baik dan membawa banyak hal-hal baik untuk Polri dan masyarakat," ujar Ahmad.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP sekaligus anggota DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus. menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri. Dia beralasan, ingin agar Polri tak intervensi di pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Simak juga video: Anggota Komisi III Nilai Usulan Polri di Bawah Kemendagri Suatu Kemunduran

[Gambas:Video 20detik]

“Kalau sekarang ada yang menggagas kembali polisi di bawah TNI, saya kira itu mengkhianati agenda reformasi,”

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Muhammad Choirul Anam menilai bahwa gagasan penempatan Polri di bawah TNI mengkhianati cita-cita reformasi.

“Kalau sekarang ada yang menggagas kembali polisi di bawah TNI, saya kira itu mengkhianati agenda reformasi,” kata Anam, dikutip di Jakarta pada Senin.

Ia menjelaskan, Polri dan TNI sebelumnya berada dalam satu lembaga bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Lalu, pada era reformasi, kedua institusi itu dipisahkan dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pemisahan itu, kata dia, merupakan hasil dari gerakan reformasi yang diupayakan oleh bangsa.

“Salah satu hasil penting dari reformasi adalah pemisahan antara lembaga yang bertanggung jawab atas pertahanan dan lembaga yang mengelola keamanan dalam negeri serta penegakan hukum. Makanya, ada pemisahan jelas antara TNI dan kepolisian yang dulunya ABRI,” ucapnya.

Adapun langkah untuk memastikan Korps Bhayangkara bekerja secara profesional, menurutnya adalah bukan dengan mengembalikan Polri ke dalam TNI, melainkan dengan menjadikan pengawasan terhadap Polri sebagai pekerjaan rumah bersama, termasuk Kompolnas.

“Memastikan mereka profesional adalah pekerjaan bersama. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kita semua. Oleh karenanya, bagi saya ide untuk mengembalikan lagi Polri di bawah TNI adalah bertentangan dengan ide reformasi,” ucapnya.

Diketahui, gagasan penempatan Polri di bawah TNI dan Polri disampaikan oleh Politisi PDIP Deddy Yevri Sitorus dalam konferensi pers pada Kamis (28/11). Ia mengatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan menempatkan Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar tidak ada intervensi di dalam pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Polri kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.

Menurutnya, kepolisian baiknya berfokus pada pengamanan masyarakat selama masa pemilu dan tidak mengurusi hal-hal yang di luar kewenangannya.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," ucapnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mulai menerbitkan 100 persen paspor elektronik (e-paspor) untuk menggantikan paspor biasa.

Kebijakan penerapan penerbitan paspor elektronik ini berlangsung bertahap mulai dari 13 Kantor Imigrasi per 1 Desember 2024.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M Godam menyampaikan, kebijakan tersebut menandai babak baru dalam sistem imigrasi Indonesia.

"Per 1 Desember 2024, seluruh warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan paspor di 13 Kantor Imigrasi yang ditunjuk akan secara otomatis mendapatkan paspor elektronik," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (2/12/2024).

13 Kantor Imigrasi terbitkan 100 persen paspor elektronik

Ke depan, kebijakan penerbitan 100 persen e-paspor menggantikan paspor biasa rencananya akan diimplementasikan ke semua Kantor Imigrasi di Tanah Air.

Adapun ke-13 Kantor Imigrasi yang ditunjuk sebagai percontohan meliputi:

1. Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten
2. Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
3. Kantor Imigrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
4. Kantor Imigrasi Medan, Sumatera Utara
5. Kantor Imigrasi Batam, Kepulauan Riau
6. Kantor Imigrasi Makassar, Sulawesi Selatan
7. Kantor Imigrasi Tangerang, Banten
8. Kantor Imigrasi Surabaya, Jawa Timur
9. Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali
10. Kantor Imigrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
11. Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
12. Kantor Imigrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
13. Kantor Imigrasi Tanjung Priok, DKI Jakarta.

Paspor elektronik atau e-paspor adalah dokumen perjalanan yang dilengkapi dengan chip elektronik berisi data biometrik pemegang paspor, seperti foto wajah dan sidik jari.

Data-data tersebut dienkripsi dengan teknologi keamanan tinggi, sehingga dinilai sangat sulit untuk dipalsukan.

E-paspor juga dilengkapi dengan fitur keamanan lain, seperti tinta khusus dan hologram yang sulit ditiru.

Dilansir dari laman Imigrasi Soekarno-Hatta, teknologi tersebut membawa keuntungan lebih banyak, salah satunya pengajuan visa yang lebih mudah untuk beberapa negara.

Bahkan, di beberapa negara, hanya paspor elektronik yang bisa mendapatkan fasilitas tertentu seperti autogate hingga free visa.

Itulah mengapa, dari segi biaya, pembuatan paspor elektronik lebih mahal daripada paspor biasa.

Biaya pembuatan paspor elektronik 2024

Biaya paspor terbaru sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Mengacu pada PP Nomor 45 Tahun 2024, biaya pembuatan paspor secara umum berkisar mulai dari Rp 350.000 sampai dengan Rp 1 juta.

Khusus permohonan penerbitan paspor elektronik, dikenakan biaya Rp 650.000 untuk masa berlaku 5 tahun dan Rp 950.000 untuk masa berlaku 10 tahun.

Berikut perincian biaya pembuatan paspor per permohonan yang berlaku saat ini:

• Paspor biasa non-elektronik masa berlaku paling lama 5 tahun: Rp 350.000
• Paspor biasa non-elektronik masa berlaku paling lama 10 tahun: Rp 650.000
• Paspor biasa elektronik masa berlaku paling lama 5 tahun: Rp 650.000
• Paspor biasa elektronik masa berlaku paling lama 10 tahun: Rp 950.000
• Surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia: Rp 100.000
• Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing: Rp 150.000.

Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan percepatan pembuatan paspor selesai pada hari yang sama dengan membayar biaya sebesar Rp 1 juta per permohonan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0235.GR.01.01 Tahun 2023, kini terdapat 102 Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia yang melayani permohonan paspor elektronik.

Namun, saat ini hanya ada 13 Kantor Imigrasi yang menerapkan penerbitan 100 persen paspor elektronik tanpa paspor biasa non-elektronik per 1 Desember 2024.

Kota Cilegon (ANTARA) - Kantor Imigrasi Cilegon berhasil meraih penghargaan terbaik pertama kategori The Most Caring One pada ajang Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pada kegiatan Kopdar Humas Imigrasi 2024.

Penyerahan penghargaan disaksikan langsung oleh Menteri Imigrasi dan pemasyarakatan, Agus Andrianto di Jakarta, Kamis (28/11). Kopdar Humas Imigrasi merupakan sebuah program yang menjadi wadah berbagai informasi, berjejaring dan mengembangkan keterampilan komunikasi dan kehumasan bagi petugas kehumasan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Acara ini melibatkan seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi se-Indonesia dan telah menjadi agenda rutin sejak tahun 2019.

Untuk pertama kalinya, Kantor Imigrasi Cilegon berhasil meraih penghargaan AHII dalam kategori pengelolaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat (the most caring one) terbaik pertama.

Penghargaan ini menjadi wujud nyata dari komitmen Kantor Imigrasi Cilegon dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat serta memperkuat peran humas dalam mendukung visi dan misi Ditjen Imigrasi.

“Kami merasa terhormat dan bersyukur atas penghargaan ini. Ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, yang senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” Ujar Muhammad Deny Firmansyah, Kepala Kantor Imigrasi Cilegon.

Penghargaan ini diberikan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menunjukkan kontribusi luar biasa dalam bidang kehumasan keimigrasian di berbagai kategori diantaranya pengelolaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat, pengelolaan media sosial, pengelolaan media dan pemberitaan, pengelolaan website, serta penghargaan individu untuk insan praktisi humas imigrasi Indonesia.

Melalui penghargaan ini Kantor Imigrasi Cilegon berharap dapat terus meningkatkan kualitas layanan kehumasan serta terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik.

Palu (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Sarifudin Sudding menegaskan wacana penggabungan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri merupakan penghianatan terhadap semangat reformasi.

"Janganlah karena emosional sesaat, institusi yang sama-sama kita cintai ini, kemudian dikambinghitamkan. Saya kira itu adalah penghianatan atas semangat reformasi," katanya dihubungi dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin.

Dia menjelaskan pemisahan antara TNI dan Polri merupakan semangat reformasi, yang diharapkan Polri dapat bekerja secara mandiri.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri bertujuan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

"Bisa dibayangkan kalau institusi ini di bawah kementerian, pasti upaya-upaya penegakan hukum tidak akan profesional," katanya menegaskan.

Menurut dia, dengan beberapa kejadian-kejadian belakang ini, tidak menjadi alasan bahwa institusi Polri harus digabungkan dengan kementerian.

Dia menyarankan bahwa hal yang perlu dibenahi adalah semangat reformasi secara internal.

Menurut ia, perlu dilakukan revolusi mental di Polri sehingga institusi di bawah kendali langsung presiden itu, mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan mandiri.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menjelaskan alasan partainya mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri karena banyaknya masalah di internal Polri.

Kata dia, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memisahkan TNI dan Polri pada tahun 2000, agar Polri sebagai lembaga sipil yang dipersenjatai, bisa mandiri dalam melayani masyarakat.

Anggota Komisi II DPR menyatakan wacana mengembalikan Polri ke Kemendagri sebetulnya sudah pernah mengemuka. Ia pun tak masalah jika saat ini mayoritas fraksi partai di DPR menolak usul PDIP.

Pewarta: Fauzi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024