Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan perubahan predikat PBB untuk masalah HAM di Indonesia. Predikat PBB yang awalnya negatif, kini menjadi netral.

Menurut keterangan dan Kementerian HAM, Pigai menyebut predikat itu berubah dari negatif ke netral menyusul kebijakan pemerintah memulangkan terpidana mati Mary Jane ke Filipina dan kelompok Bali Nine ke Australia. Predikat PBB itu muncul dalam pertemuan tahunan di Jenewa akhir November 2024.

"Berdasarkan laporan pertemuan PBB pada poin 13 yang disampaikan kepada Indonesia ada beberapa hal yang menggembirakan salah satunya terkait kemajuan yang dicapai terkait pembatalan vonis hukuman mati dan pemulangan terpidana mati ke negara asalnya," kata Natalius Pigai dalam keterangan tertulis, Rabu (18/12/2025).

Pigai mengatakan delegasi Indonesia yang dipimpin Kementerian HAM melalui Plt Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM dan didampingi oleh pejabat Kementerian Luar Negeri mendapat apresiasi terkait kasus Mary Jane. Dia mengatakan perbaikan predikat ini merupakan kemajuan dan prestasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jika sebelumnya Indonesia dirujuk Negatif kini menjadi negara yang dirujuk 'Netral'. Ini suatu kemajuan sekaligus prestasi yang ditorehkan oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dalam waktu 60 hari," ujar Pigai.

Dia mengatakan Indonesia pernah berada pada titik terendah dalam penilaian PBB. Dia mengatakan perbaikan predikat ini merupakan salah satu pelaksanaan Asta Cita.

"Pada tahun 2015 Indonesia berada pada titik terendah dan terburuk di dunia dengan kategori Unfair trial di dunia," kata Pigai.

Dia menyebut Asta Cita memuat penguatan HAM. Dia mengatakan Kementerian HAM bakal terus melakukan perbaikan melalui kebijakan progresif terkait sektor bisnis dan HAM, terutama sektor kelapa sawit, pengelolaan tambang, bisnis yang melibatkan korporasi besar yang berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat adat, hak sosial, nilai budaya, ekonomi, partisipasi masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

"Bahwa ada penilaian ini kita apresiasi tapi tidak untuk berpuas diri. Karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan secara bertahap," ucapnya.

TANGERANG, KOMPAS.com - Terpidana mati kasus narkoba, Mary Jane Veloso dipastikan tidak bisa merayakan Natal bersama keluarganya meski telah dipulangkan ke Filipina.

Kepastian tersebut disampaikan oleh Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram yang menyebut status Mary Jane tetap jadi narapidana meski sudah Filipina.

“Seperti yang saya sampaikan, ini adalah pemindahan narapidana. Mary Jane tetap akan dimasukkan ke penjara yang ada di Filipina dan melanjutkan proses hukum di sana,” ujar I Nyoman Gede Surya Mataram di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Selasa (17/12/2024).

Adapun untuk proses hukumnya, Nyoman menyebutkan bahwa hal itu disesuaikan dengan perjanjian yang sudah ditandatangani oleh perwakilan pemerintah Indonesia dan Filipina lewat surat serah terima narapidana.

"Untuk proses hukumnya setelah ini diserahkan kepada pemerintah Filipina sesuai dengan perjanjian antarnegara,” kata dia.

Sebelumnya, Mary Jane sempat menyampaikan harapannya untuk merayakan natal bersama keluarganya di Filipina.

Namun, Nyoman memastikan bahwa harapan tersebut tidak berkaitan dengan kebebasan hukum.

“Pemindahan ini bukan berarti dia bebas. Ini adalah bagian dari proses hukum yang tetap harus dijalani. Mary Jane tidak akan merayakan Natal di rumah, melainkan tetap berada dalam pengawasan hukum di Filipina,” ucap dia.

Awal mula kasus Mary Jane Veloso

Kasus Mary Jane bermula ketika ia menerima tawaran dari Christine atau Maria Kristina Sergio untuk menjadi pembantu rumah tangga di Kuala Lumpur, Malaysia pada 2010.

Saat itu, dia kembali dari Dubai, Uni Emirat Arab usai kontrak kerjanya habis dan nyaris menjadi korban pemerkosaan.

Dilansir dari Kompas.com (7/4/2021), Jane yang merupakan anak terakhir dari lima bersaudara ini berasal dari keluarga kurang mampu dan hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah menengah atas.

Setelah lulus, dia menikah dan dikaruniai dua orang anak. Sayangnya, pernikahannya tak berlangsung lama.

Setibanya Mary Jane di Kuala Lumpur, pekerjaan yang ditawarkan Christine rupanya sudah tidak ada. Alhasil, dia pun diminta pergi ke Yogyakarta sebagai ganti tawaran pekerjaan yang dijanjikan itu.

Pada 25 April 2010, Mary Jane tiba di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta membawa koper dan uang 500 dollar Amerika Serikat (Rp 7.936.000).

Ketika koper yang dibawanya melewati pemeriksaan sinar-x, sistem mendeteksi benda mencurigakan yang ditandai dengan bintik hijau kecokelatan dalam suatu kemasan.

Petugas pun membongkar koper tersebut dan menemukan bungkus aluminium foil berisi 2,6 kilogram serbuk coklat muda yang diketahui merupakan heroin, narkotika golongan I.

Anggota Direktorat Narkoba Kepolisian DIY akhirnya menahan Mary Jane di Rutan Sleman untuk diproses hukum.

Meski mengaku tidak tahu menahu soal isi dari kemasan tersebut, Mary Jane dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman pada 11 Oktober 2010.

Vonis mati itu diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada 23 Desember 2010 dan putusan Mahkamah Agung (MA) pada 31 Mei 2011.

Pada saat itu, Mary Jane mengaku terkendala komunikasi selama menjalani proses hukum. Dia yang kala itu belum bisa berbahasa Indonesia diberi pendampingan penerjemah yang masih mahasiswa.

"Waktu sidang saya selfie-selfie di ruang tahanan, saya sama sekali dak tahu saat itu saya di antara hidup dan mati. Sekarang saya tahu karena bisa bahasa Indonesia meskipun bahasa Inggris saya terbatas," ungkapnya, dikutip dari Kompas.id (8/1/2023).

Seusai divonis mati, Mary Jane tetap berusaha mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, tetapi upayanya selalu gagal.

Presiden Indonesia saat itu, Joko Widodo juga sempat menolak permohonan grasi Mary Jane pada 2014. Mary Jane pun dua kali masuk dalam daftar terpidana mati yang harus dieksekusi pada Januari dan April 2025.

Namun, pada saat akan dieksekusi pada 29 April 2015 di Nusakambangan, Jawa Tengah, hukuman mati Mary Jane ditunda.

Penundaan eksekusi ini menyusul tekanan yang datang dari masyarakat internasioal dan nasional yang menyatakan bahwa Mary Jane adalah korban perdagangan manusia.

Sebuah bukti baru, yang menyatakan Mary Jane adalah korban perdagangan manusia (human traficking), membuat eksekusi itu juga tertahan.

Beberapa jam sebelum eksekusi, Maria Kristina Sergio yang mengaku terlibat dalam pengiriman Mary Jane ke Indonesia, menyerahkan diri ke kepolisian Filipina.

Setelah itu, Mary Jane ditahan di Lapas Kelas IIB Yogyakarta, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DIY.

TANGERANG, KOMPAS.com - Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram memastikan status Mary Jane tetap sebagai narapidana meski sudah dipulangkan ke negara asalnya.

Dia mengatakan bahwa Mary Jane akan menjalani hukuman di penjara yang ada di sana ketika tiba di Filipina.

“Statusnya masih narapidana, dan nanti di Filipina dia akan dimasukkan ke penjara yang sesuai dengan aturan di sana. Proses hukumnya selanjutnya akan ditentukan oleh pemerintah Filipina,” ujar I Nyoman Gede Surya Mataram di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Selasa (17/12/2024).

Adapun untuk proses hukumnya, Nyoman menyebutkan bahwa hal itu disesuaikan dengan perjanjian yang sudah ditandatangani oleh perwakilan pemerintah Indonesia dan Filipina lewat surat serah terima narapidana.

"Ini adalah bagian dari perjanjian antarnegara. Untuk langkah selanjutnya, sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah Filipina," jelas dia.

Pemindahan Mary Jane Veloso merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Practical Arrangement atau Pengaturan Praktis antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dengan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T Vasquez di Kantor Kemenko Kumham Imipias, Jakarta, Jumat 6 Desember 2024 lalu.

Awal mula kasus Mary Jane

Kasus Mary Jane bermula ketika ia menerima tawaran dari Christine atau Maria Kristina Sergio untuk menjadi pembantu rumah tangga di Kuala Lumpur, Malaysia pada 2010.

Saat itu, dia kembali dari Dubai, Uni Emirat Arab usai kontrak kerjanya habis dan nyaris menjadi korban pemerkosaan.

Dilansir dari Kompas.com (7/4/2021), Jane yang merupakan anak terakhir dari lima bersaudara ini berasal dari keluarga kurang mampu dan hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah menengah atas.

Setelah lulus, dia menikah dan dikaruniai dua orang anak. Sayangnya, pernikahannya tak berlangsung lama.

Setibanya Mary Jane di Kuala Lumpur, pekerjaan yang ditawarkan Christine rupanya sudah tidak ada. Alhasil, dia pun diminta pergi ke Yogyakarta sebagai ganti tawaran pekerjaan yang dijanjikan itu.

Pada 25 April 2010, Mary Jane tiba di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta membawa koper dan uang 500 dollar Amerika Serikat (Rp 7.936.000).

Ketika koper yang dibawanya melewati pemeriksaan sinar-x, sistem mendeteksi benda mencurigakan yang ditandai dengan bintik hijau kecokelatan dalam suatu kemasan.

Petugas pun membongkar koper tersebut dan menemukan bungkus aluminium foil berisi 2,6 kilogram serbuk coklat muda yang diketahui merupakan heroin, narkotika golongan I.

Anggota Direktorat Narkoba Kepolisian DIY akhirnya menahan Mary Jane di Rutan Sleman untuk diproses hukum.

Meski mengaku tidak tahu menahu soal isi dari kemasan tersebut, Mary Jane dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman pada 11 Oktober 2010.

Vonis mati itu diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada 23 Desember 2010 dan putusan Mahkamah Agung (MA) pada 31 Mei 2011.

Pada saat itu, Mary Jane mengaku terkendala komunikasi selama menjalani proses hukum. Dia yang kala itu belum bisa berbahasa Indonesia diberi pendampingan penerjemah yang masih mahasiswa.

"Waktu sidang saya selfie-selfie di ruang tahanan, saya sama sekali dak tahu saat itu saya di antara hidup dan mati. Sekarang saya tahu karena bisa bahasa Indonesia meskipun bahasa Inggris saya terbatas," ungkapnya, dikutip dari Kompas.id (8/1/2023).

Seusai divonis mati, Mary Jane tetap berusaha mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, tetapi upayanya selalu gagal.

Presiden Indonesia saat itu, Joko Widodo juga sempat menolak permohonan grasi Mary Jane pada 2014. Mary Jane pun dua kali masuk dalam daftar terpidana mati yang harus dieksekusi pada Januari dan April 2025.

Namun, pada saat akan dieksekusi pada 29 April 2015 di Nusakambangan, Jawa Tengah, hukuman mati Mary Jane ditunda.

Penundaan eksekusi ini menyusul tekanan yang datang dari masyarakat internasioal dan nasional yang menyatakan bahwa Mary Jane adalah korban perdagangan manusia.

Sebuah bukti baru, yang menyatakan Mary Jane adalah korban perdagangan manusia (human traficking), membuat eksekusi itu juga tertahan.

Beberapa jam sebelum eksekusi, Maria Kristina Sergio yang mengaku terlibat dalam pengiriman Mary Jane ke Indonesia, menyerahkan diri ke kepolisian Filipina.

Setelah itu, Mary Jane ditahan di Lapas Kelas IIB Yogyakarta, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DIY.

Pada tahun 2015 Indonesia berada pada titik terendah dan terburuk di dunia dengan kategori unfair trial di dunia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri HAM Natalius Pigai menyebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengubah hasil predikatnya untuk Indonesia, dari "negatif" menjadi "netral", menyusul kebijakan Pemerintah memindahkan terpidana mati Mary Jane Veloso ke Filipina dan lima narapidana anggota Bali Nine ke Australia.

"Berdasarkan laporan pertemuan PBB pada poin 13 yang disampaikan kepada Indonesia, ada beberapa hal yang menggembirakan, salah satunya mengenai kemajuan yang dicapai terkait dengan pembatalan vonis hukuman mati dan pemulangan terpidana mati ke negara asalnya," kata Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Pigai, delegasi Indonesia yang dipimpin Kementerian HAM melalui Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM dan didampingi Kementerian Luar Negeri mendapat apresiasi terkait dengan pemulangan Mary Jane dalam pertemuan tahunan PBB di Jenewa, Swiss, akhir November lalu.

"Jika sebelumnya Indonesia dirujuk ‘negatif’, kini menjadi negara yang dirujuk ‘netral’. Ini suatu kemajuan sekaligus prestasi yang ditorehkan oleh pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam waktu 60 hari," ujarnya.

Predikat PBB tersebut, kata dia, merupakan pencapaian tersendiri jika dibandingkan dengan penilaian sebelumnya.

Ia menyebut Indonesia pernah berada pada titik terendah dalam penilaian PBB.

"Pada tahun 2015 Indonesia berada pada titik terendah dan terburuk di dunia dengan kategori unfairtrial (persidangan yang tidak adil) di dunia," katanya.

Menteri HAM memandang pencapaian tersebut sebagai bentuk pengejawantahan poin pertama program Astacita Presiden RI Prabowo. Kementerian HAM berkomitmen untuk terus mendorong perbaikan melalui kebijakan progresif.

"Bahwa ada penilaian ini kita apresiasi, tetapi tidak untuk berpuas diri karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bertahap," demikian Pigai.

Indonesia telah memindahkan Mary Jane Veloso ke Filipina via Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu dini hari.

Mary Jane merupakan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin yang ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada bulan April 2010.

Sementara itu, lima narapidana anggota Bali Nine dipindahkan ke Australia via Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Minggu (15/12) pagi. Kelima napi yang dipindahkan itu, antara lain, Scott Anthony Rush, Matthew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin.

Lima narapidana yang ditransfer ke Australia itu merupakan sisa dari Bali Nine yang menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia. Sementara itu, empat orang lainnya telah dieksekusi mati, bebas, dan meninggal dunia.

Pemindahan Mary Jane dan lima napi Bali Nine atas dasar pengaturan praktis (practicalarrangement) yang disepakati antara Indonesia, Filipina, dan Australia. Kendati dipindahkan ke negara asalnya, Indonesia akan tetap memantau perkembangan hukuman yang diberikan kepada mereka.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bachmid, membantah bukti dalam sidang cerai dengan Paula Verhoeven merupakan hasil akses data pribadi ilegal.

Kecurigaan ini sebelumnya muncul dari pernyataan kuasa hukum Paula, Alvon Kurnia Palma, usai sidang pekan lalu.

"Suami istri kok illegal access, emang Baim bukan suaminya? Gitu loh. Itu ada aturannya," ucap Fahmi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2024).

"Illegal access itu kalau memang ada larangan, orang tidak punya hak. Diberikan HP, dilihat di depannya, apanya (ilegal)?" imbuh Fahmi.

Yang kedua, Fahmi mengingatkan bahwa yang berhak menilai bukti, menilai saksi bukan pengacara, tetapi majelis hakim.

"Karena pada saat proses pembuktian dikonfrontir, betul tidak ini data dari kamu. Saya enggak perlu teruskan sampai mendalam. Cukup sampai situ, data itu dibenarkan di dalam persidangan. Karena diakui dalam persidangan itu adalah bukti yang sangat sempurna," tuturnya.

Fahmi mengatakan, antara suami dan istri tidak mungkin dianggap akses ilegal.

Adapun pada sidang kali ini Baim menghadirkan tiga saksi fakta dan satu saksi ahli.

Sidang akan dilanjutkan tanggal 8 Januari 2025 masih dengan pemeriksaan satu saksi fakta dan satu saksi ahli dari Baim. Total ada 10 saksi fakta dan tiga saksi ahli.

Jakarta sedang berada di persimpangan jalan. Di tengah transisi pemindahan ibu kota yang belum pasti, revisi Undang-Undang (UU) Nomor. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang baru saja ditandatangani Presiden Prabowo Subianto menambah ketegangan. Mengubah nomenklatur jabatan atau menyelesaikan masalah administrasi Jakarta? Apakah perubahan ini sekadar langkah kosmetik atau benar-benar menghadirkan solusi?

Perubahan Nama atau Solusi?

Perubahan nomenklatur dalam UU DKJ, meskipun dianggap penting, sering hanyalah langkah simbolis. Tanpa disertai kebijakan substantif, mengubah nama jabatan hanya akan menjadi perubahan kosmetik. Ini terlihat jelas dalam kasus Washington, D.C. dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di Washington, D.C., upaya mengubah sebutan resmi menjadi "New Columbia" tidak mengarah pada perbaikan sistem birokrasi atau peningkatan pelayanan publik, meskipun ada dorongan besar untuk perubahan nama dan status. Masalah inti seperti kekurangan anggaran dan efisiensi pelayanan publik tetap tidak teratasi.

Hal serupa terjadi di DIY pada 2014, ketika perubahan nama Dinas Pekerjaan Umum menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak disertai dengan reformasi mendalam dalam sistem dan prosedur birokrasi. Meskipun ada perubahan nama, masalah tumpang tindih birokrasi dan lambatnya respon terhadap kebutuhan infrastruktur tetap ada.

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa perubahan nomenklatur tanpa reformasi mendalam hanya menghasilkan perubahan kosmetik, tanpa membawa dampak nyata dalam efisiensi dan efektivitas birokrasi. Reformasi yang lebih mendalam dan komprehensif sangat diperlukan untuk mengatasi masalah mendasar dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik.

Mengapa perubahan kosmetik sering gagal? Menurut teori perubahan organisasi, perubahan yang hanya menyentuh permukaan tanpa memperbaiki sistem dan prosedur yang ada tidak akan menghasilkan peningkatan efisiensi dan efektivitas. Reformasi birokrasi di Jepang pada era 1990-an menunjukkan bahwa tanpa perubahan mendalam dalam sistem pengelolaan dan budaya kerja, efisiensi birokrasi tidak meningkat signifikan.

Selain itu, dampak perubahan nama semata dapat dilihat dari sudut pandang psikologis. Ketika perubahan yang diharapkan tidak terjadi, ketidakpuasan dan frustrasi di kalangan pegawai serta masyarakat meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Melaku & Winkler, (2022) menemukan bahwa perubahan yang tidak substantif dapat menyebabkan demoralisasi, mengurangi produktivitas, dan kualitas pelayanan publik.

Dari contoh-contoh di atas, jelas bahwa perubahan nomenklatur memerlukan kebijakan substantif dan reformasi mendalam untuk menghasilkan dampak nyata.
.
Pemindahan Ibu Kota yang Tertunda

Sementara itu, meskipun Jakarta tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara, pemindahan resmi ibu kota ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur masih menunggu keputusan Presiden. Ketidakpastian ini menambah kebingungan di kalangan masyarakat dan investor yang menantikan kepastian untuk merencanakan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan.

Sejarah memberikan pelajaran penting. Pemindahan ibu kota Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasília pada 1960, misalnya, berhasil karena didukung dengan perencanaan matang dan kebijakan yang jelas. Tanpa kepastian, pemindahan ibu kota hanya akan menjadi simbol tanpa dampak nyata terhadap pemerataan pembangunan dan pengurangan beban Jakarta.

Brasil merencanakan pemindahan ibu kota selama lebih dari satu dekade, memastikan bahwa infrastruktur dan fasilitas pendukung siap sebelum melakukan transisi. Sebaliknya, ketidakpastian mengenai pemindahan ibu kota di Indonesia menimbulkan keraguan di kalangan investor. Menurut laporan Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing sebesar Rp 5,13 triliun keluar (capital outflow) dari pasar keuangan dalam negeri sepanjang pekan pertama Desember 2024. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpastian terkait pemindahan ibu kota.

Mengatasi ketidakpastian ini memerlukan komitmen kuat dari pemerintah. Pemerintah perlu memberikan kejelasan dan kepastian mengenai rencana pemindahan ibu kota agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan yang pada akhirnya bisa merugikan pembangunan dan kepercayaan publik. Dalam konteks ini, pemerintah Brasil menyediakan contoh bagaimana perencanaan yang baik dan komunikasi yang jelas dapat membuat proses pemindahan ibu kota berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Pentingnya Partisipasi Publik

Tidak kalah penting, revisi UU DKJ ini menyentuh isu partisipasi publik dalam proses legislasi. Keputusan yang diambil tanpa konsultasi publik yang memadai berisiko menghadirkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Sebagai contoh, meskipun Undang-Undang Cipta Kerja menuai banyak kontroversi, masyarakat yang terlibat dalam diskusi dan evaluasi cenderung lebih menerima kebijakan tersebut karena merasa suaranya didengar.

Partisipasi publik dalam proses legislasi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Menurut teori partisipasi publik, kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat cenderung lebih efektif dan mendapatkan dukungan yang lebih luas. Tanpa partisipasi publik yang memadai, kebijakan ini berisiko tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat dan hanya akan menambah ketidakpuasan.

Pengalaman dari negara lain menunjukkan pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi. Di Swedia, misalnya, proses legislasi selalu melibatkan partisipasi publik melalui konsultasi dan diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Hasilnya, kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendapatkan dukungan luas. Ini bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam proses revisi UU DKJ agar lebih melibatkan partisipasi publik secara aktif.

Menuju Solusi Nyata

Secara keseluruhan, meskipun revisi UU DKJ ini membawa perubahan dalam nomenklatur jabatan, penting untuk memastikan bahwa perubahan ini disertai dengan langkah-langkah konkret yang dapat meningkatkan tata kelola dan kualitas hidup masyarakat Jakarta. Pemerintah harus menghindari membuat perubahan yang hanya mengubah nama tanpa menyentuh substansi kebijakan yang lebih mendalam. Perubahan yang terkesan hanya simbolis tanpa diimbangi dengan kebijakan yang jelas berisiko menghambat kemajuan.

Pemerintah harus fokus pada solusi nyata yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta dan memastikan bahwa perubahan nomenklatur ini tidak hanya sekadar kosmetik tetapi membawa perubahan substansial.Perubahan yang substansial harus mencakup reformasi dalam berbagai aspek, termasuk sistem birokrasi, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik. Reformasi ini harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Hanya dengan cara ini, perubahan yang diharapkan dapat terwujud dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Jakarta.

Langkah Maju untuk Jakarta

Revisi UU DKJ ini membuka ruang untuk diskusi tentang bagaimana seharusnya tata kelola pemerintahan di Jakarta dilakukan, terutama dengan mempertimbangkan pemindahan ibu kota dan kebutuhan untuk memperbaiki sistem administrasi. Jika perubahan ini hanya sebatas kosmetik tanpa mengatasi akar masalah, maka langkah ini hanya akan menambah kebingungan di kalangan publik dan tidak membawa perubahan berarti. Oleh karena itu, partisipasi publik dalam setiap kebijakan dan transparansi dalam proses legislasi sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Jakarta.

Pemerintah harus melakukan lebih dari sekadar perubahan administratif. Reformasi mendalam yang melibatkan masyarakat secara langsung adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang nyata. Jakarta, dan Indonesia secara keseluruhan, membutuhkan kebijakan yang tidak hanya terdengar bagus di atas kertas, tetapi yang benar-benar mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Reformasi yang substansial dan partisipasi publik yang aktif adalah kunci untuk mewujudkan visi Jakarta yang lebih baik dan lebih efisien.

Junet Hariyo Setiawanaktivis literasi hukum

Kabupaten Pohuwato (ANTARA) - Sebanyak 60 orang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pohuwato dinyatakan lulus dan mengikuti wisuda program pelatihan baca tulis Iqro dan Al Quran di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Kepala Lapas Pohuwato Tristiantoro Adi Wibowo, Selasa menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu momentum yang istimewa dan berharga di tengah rutinitas kehidupan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

"Kita semua hadir dalam semangat kebersamaan untuk merayakan kecintaan kita akan ilmu, khususnya dalam mempelajari Al Quran," ucap Kalapas.

Menurut dia, para warga binaan yang berpartisipasi dalam khatam raya Iqro dan Al Quran tersebut, telah menunjukkan kesungguhan dan ketekunan yang luar biasa dalam menuntut ilmu agama.

"Proses pembelajaran yang mereka jalani bukanlah suatu pencapaian kecil, namun sebuah tonggak berharga dalam perjalanan mereka untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT," kata dia.

Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Suharsi Igirisa menyampaikan apresiasi kegiatan itu, menurutnya program tersebut menjadi bukti bahwa semangat belajar dan memperdalam ilmu agama adalah hak dan peluang bagi semua, termasuk warga binaan.

"Saya juga mengapresiasi dedikasi para fasilitator yang telah memberikan bimbingan kepada warga binaan," ujarnya.

Menurutnya, kesungguhan warga binaan dalam menuntut ilmu agama adalah langkah kecil namun berarti dalam perjalanan mereka untuk memperbaiki diri. Kami sangat menghargai kerja keras para pendamping dan pihak-pihak terkait.

"Tanpa dukungan mereka, pembinaan ini tidak akan berhasil. Ini menjadi bukti bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik," kata Wakil Bupati.

Kegiatan itu menurut dia tentu saja menunjukkan hasil positif dari pembinaan-pembinaan yang dilakukan di Lapas, termasuk program-program yang mengedepankan nilai-nilai agama dan produktivitas seperti penanaman cabai rawit dan jambu yang juga sedang berjalan.

"Saya mengajak kita semua untuk terus bersinergi dalam menciptakan pembinaan yang lebih baik di lapas. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kita untuk memberikan pendidikan yang berkualitas demi kebaikan bersama," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI terus mencermati perkembangan di Suriah setelah rezim Bashar al Assad tumbang. BNPT menyoroti kebangkitan kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang mulai bertransformasi menuju moderat.

Dalam talkshow bertajuk Waspada Terorisme Setelah Assad Tumbang di Jakarta, Selasa (17/12), Direktur Kerja Sama Bilateral BNPT RI Brigjen Pol Kris Erlangga Aji Widjaya mengatakan walaupun HTS menunjukkan upaya moderasi, BNPT menilai kewaspadaan tetap harus ditingkatkan untuk mencegah penyebaran ideologi radikal ke Indonesia.

“Sekarang mereka mencoba mengubah bentuk, bertransformasi menjadi lebih moderat, mungkin kita juga bisa melihat seperti di Afghanistan dengan Taliban-nya," ucap Kris, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Maka dari itu, kata dia, kemungkinan tersebut yang harus dicermati bersama hingga nanti.

Dia mengatakan salah satu kelompok afiliasi HTS, Jabhat al Nusra, terkait dengan al-Qaeda dan masih tercatat dalam daftar terorisme global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia mengungkapkan kelompok itu juga masuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) di Indonesia.

BNPT menegaskan bahwa langkah preventif menjadi kunci dalam menghadapi perubahan dinamika kelompok tersebut.

Lebih lanjut, Kris menyebutkan pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan situasi di Suriah sambil mengupayakan perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang masih tertahan di sana.

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, terdapat lebih dari 1.000 WNI yang sempat berada di Suriah.

“Kemarin yang sudah dievakuasi ada 67 orang dan saat ini menunggu ada sekitar 84 orang. Artinya, jumlah itu sangat jauh dari angka seribuan tadi,” ucap dia.

Dirinya menekankan bahwa perkembangan positif di Suriah, seperti membaiknya ekonomi dan kembali beroperasinya fasilitas publik, dapat menjadi indikasi pemulihan.

Namun, dia menekankan pentingnya pendekatan wait and see sembari terus berfokus pada upaya perlindungan dan pemantauan.

“Pemerintah Republik Indonesia menunggu bagaimana perkembangan yang terjadi di sana, sambil juga menyerukan agar pemerintahan transisi dan faksi-faksi di sana segera memulihkan situasi, membangun perekonomiannya, dan menjadi satu negara yang inklusif serta menghargai HAM,” ujar Kris.

Dengan pendekatan proaktif dan kerja sama internasional, BNPT terus berupaya menjaga keamanan dalam negeri sekaligus melindungi kepentingan warga negara Indonesia di tengah tantangan terorisme global yang dinamis.

KOMPAS.com - Ketua Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Nusa Tenggara Barat (NTB), Joko Jumadi menyebutkan Agus (21), tersangka penyandang disabilitas dalam kasus pelecehan seksual di Mataram, akan mendapat ruang khusus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat.

"Tadi kami sudah memastikan (lapas). Nanti kalau Agus ditahan sudah ada kamar khusus," kata Joko pada Selasa (17/12/2024) dilansir dri Kompas.com. Sebelumnya, Agus merupakan tahanan rumah.

Usai melakukan kunjungan ke Lapas II A Lombok Barat, Joko mengatakan terdapat dua kamar yang aksesibel untuk penyandang disabilitas yang memiliki fasilitas memadai. Awalnya, kedua kamar tersebut khusus untuk lansia.

"Ada dua kamar, menurut kita disabilitas bisa masuk di situ. Terutama untuk bisa aksesibel buat Agus," terang Joko.

Fasilitas Kamar Khusus Agus di Lapas

Joko menyebutkan ada beberapa fasilitas penunjang, yaitu tempat tidur nyaman, mempunyai dua kamar mandi dengan kloset duduk serta jongkok, dan shower.

Fasilitas lainnya, tersangka akan mendapatkan tenaga pendamping dari warga binaan untuk membantu menyiapkan kebutuhan tersangka yang merupakan penyandang disabilitas.

"Di dalam lapas, ada warga binaan yang menjadi pendamping dan memfasilitasi jika yang bersangkutan membutuhkannya," tambah Joko.

Artikel ini telah Tayang di Kompas.com dengan judul: Kasus Pelecehan Seksual, Agus Penyandang Disabilias Dipastikan Dapat Ruangan Khusus di Lapas.

BERITA tentang dua bidan di Yogyakarta yang menjual 66 bayi selama 14 tahun bukan sekadar tragedi kriminal. Ini adalah gambaran rapuhnya moralitas, lemahnya pengawasan hukum, dan ketimpangan sosial yang tak kunjung tuntas.

Publik dikejutkan, tapi pertanyaan lebih dalam muncul: Mengapa praktik seperti ini bisa terjadi begitu lama tanpa terdeteksi?

Modus yang digunakan terkesan sederhana, tapi dampaknya begitu dalam. Orangtua yang terdesak keadaan menitipkan bayi mereka dengan harapan dirawat, tapi bayi itu justru diperjualbelikan.

Harga nyawa manusia dipatok antara Rp 55 juta hingga Rp 85 juta, seolah-olah kehidupan bisa dikalkulasi dalam angka.

Tragedi ini adalah tamparan keras bagi kita semua, khususnya bagi sistem hukum yang longgar, bagi masyarakat yang abai, dan bagi institusi kesehatan yang seharusnya menjadi penjaga kehidupan.

Angka 66 bukan hanya data, itu adalah 66 nyawa, 66 kisah yang dimulai dengan pengkhianatan terhadap kemanusiaan.

Bayi-bayi ini dijual kepada pihak yang “mampu membayar”, sementara orangtua kandungnya mungkin tenggelam dalam keputusasaan ekonomi dan keterbatasan pilihan.

Bidan JE (44) dan DM (77), yang kini dijerat dengan UU Perlindungan Anak, menunjukkan bagaimana sosok yang dipercaya dalam sistem kesehatan justru menodai profesi mereka.

Lebih dari itu, fakta bahwa praktik ini berjalan sejak 2010 tanpa terdeteksi menandakan adanya kelengahan sistemik.

Dalam teori Etika Kewajiban Immanuel Kant, manusia tidak boleh diperlakukan sebagai alat, melainkan sebagai tujuan. Namun, bayi-bayi tak berdosa diperdagangkan seperti komoditas.

Ini bukan hanya soal kriminalitas, tetapi juga terkikisnya nilai moral. Ketika ekonomi menekan, hukum longgar, dan pengawasan minim, moralitas individu diuji.

Sayangnya, dalam kasus ini, kita menyaksikan nilai-nilai kemanusiaan kalah oleh pragmatisme ekonomi.

Pengawasan yang absen, hukum yang berjalan di tempat

Mengapa butuh waktu 14 tahun untuk mengungkap praktik ini? Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 17 Tahun 2016) dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara sudah ada. Namun, hukum tanpa pengawasan adalah janji kosong.

Sistem pengawasan rumah bersalin dan praktik tenaga kesehatan perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Kasus ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan izin praktik rumah bersalin.

Selain itu, melakukan audit berkala terhadap layanan kesehatan, khususnya yang beroperasi secara independen. Lalu membangun sistem pelaporan publik yang mudah diakses untuk mencegah praktik ilegal serupa.

Jangan lupa, di balik kasus ini ada orangtua yang menyerahkan bayinya, bukan karena ingin, tapi karena merasa tidak punya pilihan lain. Ini menjadi refleksi ketimpangan sosial yang akut.

Kemiskinan, kurangnya edukasi, dan minimnya akses dukungan bagi keluarga rentan menjadikan situasi ini lahan subur bagi praktik-praktik ilegal.

Pemerintah dan masyarakat perlu bergerak bersama memberikan edukasi tentang perencanaan keluarga dan dukungan psikososial bagi orangtua yang membutuhkan.

Selain itu, perlu membangun mekanisme adopsi legal yang mudah, aman, dan transparan.
Perlu juga menawarkan program ekonomi inklusif yang mengangkat keluarga dari keputusasaan.

Pertanyaan yang tidak kalah penting adalah: Ke mana bayi-bayi ini sekarang? Apa jaminan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman, terlindungi, dan penuh kasih sayang?

Negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menelusuri keberadaan mereka serta memastikan hak-hak mereka sebagai manusia tidak diabaikan.

Bayi-bayi ini mungkin tak pernah tahu asal-usul mereka, tapi kita tahu betul bahwa kehidupan mereka dimulai dengan sebuah transaksi. Kejadian ini menjadi tanggung jawab kita semua.

Kasus ini bukan sekadar berita, melainkan refleksi kegagalan bersama dalam menjaga moralitas, hukum, dan keadilan sosial. Ke depan, kita tidak boleh hanya bereaksi, tetapi bergerak memastikan hal ini tidak terulang kembali.

Perdagangan bayi di Yogyakarta bukan hanya ujian bagi hukum, tapi juga bagi kemanusiaan kita: Sejauh mana kita mampu menjaga nilai moralitas di tengah ketimpangan?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jatuhnya rezim Bashar Al-Assad di Suriah, negara yang jauh letaknya dari Indonesia, ternyata menimbulkan gema yang dampaknya sampai ke Tanah Air. Pasalnya, proses perebutan kekuasaan melibatkan kelompok-kelompok teror yang mengatasnamakan agama. Ajakan dan seruan untuk berjihad meninggalkan Ibu Pertiwi dan berangkat ke Negeri Syam, mulai bermunculan di media sosial yang dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Membahas gejolak di Suriah dan implikasinya terhadap Indonesia, Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, Muhamad Syauqillah menyerukan agar publik tidak terpancing dengan ajakan untuk “hijrah” atau jihad ke Suriah.

“Konteks dari jihad itu sendiri kan bermacam-macam. Hal yang diserukan di media sosial itu jihad yang seperti apa? Siapa yang kita perangi disana, lalu apakah dengan memerangi pihak tertentu disana, kemudian bisa kita klaim sebagai kegiatan berjihad? Menurut saya jelas tidak," kata Syauqillah di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Menurut Syauqillah, yang saat ini terjadi di Suriah adalah benturan dari berbagai faksi dengan kepentingannya masing-masing. Karena itu, Syauqillah ingin agar masyarakat Indonesia lebih cerdas dalam menyikapi fenomena maraknya ajakan untuk berjihad di luar negeri. Ajakan-ajakan yang menggunakan banyak jargon agama dan mampu menarik semangat orang awam untuk ikut berangkat, sebenarnya hanya merugikan mereka yang terbujuk dan telah sampai disana.

“Masyarakat Indonesia perlu kritis, karena hal yang sama juga telah terjadi dulu ketika ISIS menyerukan banyak negara untuk bergabung dengan mereka. Banyak dari warga negara Indonesia yang terlanjur pergi kesana, selang beberapa lama kemudian terpaksa kembali karena apa yang dijumpai tidak sesuai dengan janji manis ISIS ketika mereka masih di Tanah Air," ungkap Syauqillah.

Keberangkatan banyak warga negara Indonesia, menurut Syauqillah, hanyalah akan menimbulkan masalah baru. Ujung-ujungnya, mereka yang terlanjur pergi akan meminta Pemerintah Indonesia untuk dipulangkan kembali ke Tanah Air. Kejadian seperti ini yang sudah pernah terjadi justru menunjukkan betapa besar perhatian Pemerintah Indonesia terhadap rakyatnya sendiri.

Konflik di Suriah sendiri sebenarnya adalah hasil dari perpecahan berbagai faksi yang sangat beragam, dan beberapa diantaranya sama-sama menggunakan narasi keagamaan untuk menggaet simpati, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Hal semacam ini harus dilihat dalam kacamata yang hampir sama dengan apa yang terjadi di sekitar tahun 2012, ketika kelompok-kelompok seperti ISIS mengundang orang-orang dari negara lain, termasuk Indonesia. Pada saat itu, di Indonesia begitu banyak propaganda yang memanggil warga negara Indonesia agar terlibat secara langsung," kata jebolan S-3 Universitas Marmara Turki ini.

Ia pun mengatakan, butuh kecerdasan dari publik di Indonesia, bahwa dinamika konflik internal yang melibatkan berbagai macam kepentingan yang ada di Suriah. Jangan sampai kemudian yang orang yang ada disini, lalu melihat itu sebagai sebuah tantangan atau bahkan peluang untuk pergi kesana. Jika apa yang terjadi di masa lalu telah cukup sebagai pelajaran bersama, banyak anak-anak kecil yang akhirnya terlantar di negara konflik karena orang tuanya memilih ikut berjuang bersama kelompok seperti ISIS dan termasuk dengan HTS.

Syauqillah berharap agar masyarakat Indonesia tidak mudah terpancing dengan narasi khilafah dan propagandanya di media sosial, khususnya yang menyerukan untuk berangkat ke tempat-tempat konflik. Pada akhirnya, ini bukan soal yang baik melawan yang jahat, namun beradunya kepentingan berbagai faksi yang ingin menguasai Suriah dengan mobilisasi simbol-simbol keagamaan.

"Hal yang perlu dicermati dari konflik di dalam negeri Suriah sendiri itu melibatkan berbagai macam kepentingan dengan narasinya masing-masing. Sebagai warga negara Indonesia, sebaiknya kita tidak terlibat dalam dinamika internal konflik di negara lain, walaupun pihak-pihak yang berkonflik di Suriah ingin melibatkan warga negara lain seperti ISIS di masa lalu," ujar Syauqillah.

Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dihasilkan selama 2024 sebesar Rp 8,5 triliun. Angka ini jauh dari target yang ditentukan, yakni Rp 6 triliun.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengatakan pajak terbesar dihasilkan dari layanan visa. Disusul layanan paspor hingga keimigrasian.

"Kontribusi terbesar berasal dari layanan visa sebesar Rp 4,82 triliun, diikuti oleh layanan paspor sebesar Rp 2,3 triliun, dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp 1,4 triliun. Sementara itu, pada 2023, hingga tanggal 31 Desember, PNBP Ditjen Imigrasi tercatat sebesar Rp 7,6 triliun," ujar Saffar dalam keterangannya, Rabu (18/12/2024).

Saffar membeberkan, dalam periode 1 Januari hingga 15 Desember 2024, sebanyak 4.838.581 paspor telah diterbitkan, dengan kontribusi sekitar 27 persen dari keseluruhan PNBP Imigrasi. Sementara itu, jumlah visa yang diterbitkan pada periode 1 Januari hingga 15 Desember 2024 sebanyak 5.162.775 visa. Sebanyak 4.635.858 atau 89 persen dari penerbitan visa merupakan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival).

Adapun jumlah penerbitan visa kunjungan satu kali perjalanan (single entry) sebanyak 420.529, visa kunjungan beberapa kali perjalanan (multiple entry) sebanyak 43.292, visa tinggal terbatas sebanyak 62.630, serta golden visa sebanyak 471 (sejak launching), dengan nilai investasi yang masuk dari pemegang golden visa mencapai Rp 9 triliun.

Saffar mengatakan penerbitan izin tinggal menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ditjen Imigrasi mencatat penerbitan 9.325.307 izin tinggal kunjungan (ITK), meningkat 31 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat 259.944 izin tinggal terbatas (ITAS), meningkat 40 persen, dan 6.437 izin tinggal tetap (ITAP), yang naik tiga kali lipat dibandingkan pada 2023.

"Negara pengguna izin tinggal terbanyak di Indonesia adalah Australia (1,5 juta orang), Republik Rakyat Tiongkok (1,2 juta orang), Malaysia (819 ribu orang), Singapura (646 ribu orang), dan India (630 ribu orang)," ujarnya.

Saffar menjelaskan, pada periode tersebut, jumlah perlintasan masuk dan keluar Indonesia, baik WNI maupun WNA, yakni sebanyak 46.735.310 orang. Angka tersebut terdiri dari 22.181.808 WNI (10.933.028 kedatangan dan 11.248.780 keberangkatan) serta 24.553.502 WNA (12.377.929 kedatangan dan 12.175.573 keberangkatan). Jumlah tersebut terdiri atas perlintasan udara sebanyak 36.753.657, perlintasan laut sebanyak 8.237.837 serta perlintasan darat sebanyak 1.743.816.

"Negara dengan jumlah pelintas terbanyak adalah Australia (1,6 juta orang), Republik Rakyat Tiongkok (1,5 juta orang), Malaysia (1,4 juta orang), Singapura (1,2 juta orang), dan India (480 ribu orang)," ucapnya.

Lebih lanjut, dalam hal pengawasan dan penindakan, Ditjen Imigrasi mencatat 5.047 tindakan administratif keimigrasian (TAK), meningkat 150 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 9.978 orang asing ditangkal masuk atau meningkat 49 persen dan 1.379 individu dicegah keluar dari Indonesia meningkat 27 persen.

"Beberapa kasus besar yang ditangani termasuk penangkapan buron internasional dan pelaku kejahatan siber dari berbagai negara, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan nasional," ujar Saffar.

Simak juga Video 'KPK Pamer Kinerja 5 Tahun, Tangani 597 Kasus-Aset Recovery PNBP Rp 2,4 T':

[Gambas:Video 20detik]