REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI terus mencermati perkembangan di Suriah setelah rezim Bashar al Assad tumbang. BNPT menyoroti kebangkitan kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang mulai bertransformasi menuju moderat.

Dalam talkshow bertajuk Waspada Terorisme Setelah Assad Tumbang di Jakarta, Selasa (17/12), Direktur Kerja Sama Bilateral BNPT RI Brigjen Pol Kris Erlangga Aji Widjaya mengatakan walaupun HTS menunjukkan upaya moderasi, BNPT menilai kewaspadaan tetap harus ditingkatkan untuk mencegah penyebaran ideologi radikal ke Indonesia.

“Sekarang mereka mencoba mengubah bentuk, bertransformasi menjadi lebih moderat, mungkin kita juga bisa melihat seperti di Afghanistan dengan Taliban-nya," ucap Kris, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Maka dari itu, kata dia, kemungkinan tersebut yang harus dicermati bersama hingga nanti.

Dia mengatakan salah satu kelompok afiliasi HTS, Jabhat al Nusra, terkait dengan al-Qaeda dan masih tercatat dalam daftar terorisme global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia mengungkapkan kelompok itu juga masuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) di Indonesia.

BNPT menegaskan bahwa langkah preventif menjadi kunci dalam menghadapi perubahan dinamika kelompok tersebut.

Lebih lanjut, Kris menyebutkan pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan situasi di Suriah sambil mengupayakan perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang masih tertahan di sana.

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, terdapat lebih dari 1.000 WNI yang sempat berada di Suriah.

“Kemarin yang sudah dievakuasi ada 67 orang dan saat ini menunggu ada sekitar 84 orang. Artinya, jumlah itu sangat jauh dari angka seribuan tadi,” ucap dia.

Dirinya menekankan bahwa perkembangan positif di Suriah, seperti membaiknya ekonomi dan kembali beroperasinya fasilitas publik, dapat menjadi indikasi pemulihan.

Namun, dia menekankan pentingnya pendekatan wait and see sembari terus berfokus pada upaya perlindungan dan pemantauan.

“Pemerintah Republik Indonesia menunggu bagaimana perkembangan yang terjadi di sana, sambil juga menyerukan agar pemerintahan transisi dan faksi-faksi di sana segera memulihkan situasi, membangun perekonomiannya, dan menjadi satu negara yang inklusif serta menghargai HAM,” ujar Kris.

Dengan pendekatan proaktif dan kerja sama internasional, BNPT terus berupaya menjaga keamanan dalam negeri sekaligus melindungi kepentingan warga negara Indonesia di tengah tantangan terorisme global yang dinamis.