Sebanyak 7.607 narapidana di Jawa Tengah menerima remisi hari raya Idul Fitri. Dari jumlah tersebut 84 di antaranya bebas setelah masa tahanan dikurangi oleh remisi.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Tengah, Kunrat Kasmiri mengatakan remisi diberikan sebagai apresiasi kepada narapidana yang menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa hukuman.

"Remisi diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif, termasuk berkelakuan baik, aktif dalam program pembinaan, serta telah menjalani minimal enam bulan masa pidana," kata Kunrat Kasmiri dalam keterangannya, Senin (31/3/2025).

"Dari total 7.607 narapidana yang menerima remisi, sebagian besar mendapatkan pemotongan masa tahanan antara 15 hari hingga dua bulan. Sementara itu, 84 orang yang menerima remisi langsung bebas dan dapat segera kembali ke keluarga mereka untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama," imbuhnya.

Kunkrat menjelaskan remisi diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang pemberian remisi bagi narapidana dan anak binaan dalam rangka perayaan hari besar keagamaan.

"Kami berharap, mereka yang menerima remisi, terutama yang bebas, bisa kembali beradaptasi di tengah masyarakat dan tidak mengulangi kesalahan di masa lalu," jelasnya.

Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah juga mencatat penghematan anggaran sebesar Rp 3.656.692.500 dari pemberian remisi tersebut. Untuk diketahui jumlah penghuni Lapas atau Rutan se-Jawa Tengah per 30 Maret 2025 adalah 14.760 penghuni yang meliputi 11.792 narapidana dan 2.968 tahanan dengan kapasitas jumlah hunian sejumlah 10.717 orang.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Ada 31 orang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, hari ini.

Dilansir detikNews, Senin (24/3/2025), pelantikan dihadiri Wapres Gibran Rakabumung, Menlu Sugionio, Menko PMK Pratikno, Menko PM Muhaimin Iskandar, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, serta para Pimpinan Komisi I DPR.

Pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 25 B tahun 2025 dan 40 B tahun 2025. Prabowo lalu membacakan sumpah jabatan yang diikuti para dubes.

"Bahwa saya untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan melakukan dengan setia segala perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat dan saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban lain-lain yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh," bunyi sumpah jabatan tersebut.

Setelah pembacaan sumpah jabatan, perwakilan dubes menandatangani berita acara. Dari 31 dubes itu, ada beberapa nama yang tak asing seperti mantan Anggota DPR dari PDIP Junimart Girsang, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Manahan Sitompol, hingga mantan KSAU Marsekal (Purn) Yuyu Sutisna.

Daftar 31 Dubes RI:

1. Penny Dewi Herasati sebagai Duta Besar untuk Hungaria;
2. Siti Ruhaini Dzuhayatin sebagai Duta Besar untuk Republik Uzbekistan, merangkap Republik Kyrgyzstan;
3. Dicky Komar sebagai Duta Besar untuk Republik Lebanon;
4. Agus Priyono sebagai Duta Besar untuk Republik Suriname, merangkap Republik Kooperatif Guyana;
5. Andreano Erwin sebagai Duta Besar untuk Republik Serbia, merangkap Montenegro;
6. Hersindaru Arwityo Ibnu Wiwoho Wahyutomo sebagai Duta Besar untuk Republik Finlandia, merangkap Republik Estonia;
7. Yayan Ganda Hayat Mulyana sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Swedia, merangkap Republik Latvia;
8. Fikry Cassidy sebagai Duta Besar untuk Bolivarian Venezuela, merangkap Persemakmuran Dominika, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent dan The Grenadines, dan Republik Trinidad dan Tobango;
9. Hendra Halim sebagai Duta Besar untuk Republik Panama, merangkap Republik Honduras, Republik Kosta Rika, dan Republik Nikaragua;
10. Tyas Baskoro Her Witjaksono Adji sebagai Duta Besar untuk Republik Kenya, merangkap Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, Republik Urganda, United Nation Environtmental Programme (UNEP), dan United Nation Human Settlement Programme (UN-HABITAT);
11. Mirza Nurhidayat sebagai Duta Besar untuk Republik Namibia, merangkap Republik Angola;
12. Ardian Wicaksono sebagai Duta Besar untuk Republik Senegal, merangkap Republik Cabo Verde, Repuiblik Gambia, Republik Guinea-Bissau, Republik Mali, Republik Pantai gading, dan Republik Sierra Leone;
13. Siti Nugraha Mauludiah sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Denmark, merangkap Republik Lithuania;
14. Junimart Girsang sebagai Duta Besar untuk Republik Italia, merangkap Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund and Agriculture Development (IFAD), World Food Programme (WFP), dan International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT);
15. Cecep Herawan sebagai Duta Besar untuk Republik Korea;
16. Agung Cahaya Sumirat sebagai Duta Besar untuk Republik Kamerun, merangkap Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Gabon, Republik Kongo, dan Republik Afrika Tengah;
17. Chandra Warsenanto Sukotjo sebagai Duta Besar untuk Republik Islam Pakistan;
18. Listiana Operananta sebagai Duta Besar untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara;
19. Manahan M. P. Sitompul sebagai Duta Besar untuk Bosnia dan Herzegovina;
20. Rolliansyah Soemirat sebagai Duta Besar untuk Republik Islam Iran merangkap Turkmenistan;
21. Kartika Candra Negara sebagai Duta Besar untuk Republik Mozambique merangkap Republik Malawi;
22. Bambang Suharto sebagai Duta Besar untuk Republik Federal Nigeria merangkap Republik Benin, Republik Burkina Faso, Republik Ghana, Republik Kongo, Republik Liberia, Republik Niger, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, Republik Togo, dan ECOWAS;
23. Muhsin Syihab sebagai Duta Besar untuk Kanada merangkap International Civil Aviation Organization (ICAO);
24. Simon Djatmoko Irwantoro Soekarno sebagai Duta Besar untuk Republik Kuba merangkap Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Jamaika;
25. Susi Marleny Bachsin sebagai Duta Besar untuk Republik Portugal;
26. Marsekal TNI (Purn) Yuyu Sutisna sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Maroko merangkap Republik Islam Mauritania;
27. Arief Hidayat sebagai Duta Besar untuk Republik Zimbabwe, merangkap Republik Zambia;
28. Didik Eko Pujianto sebagai Duta Besar untuk Republik Irak;
29. Rina Prihtyasmiarsi sebagai Duta Besar untuk Republik Ceko;
30. Vedi Kurnia Buana sebagai Duta Besar untuk Republik Chile;
31. Faizal Chery Sidharta sebagai Duta Besar untuk Republik Demokratik Federal Ethiopia, merangkap Republik Djibouti, Negara Eritrea, dan African Union.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Pembahasan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru mulai menghangat di daerah. Para pakar hingga akademisi bersuara terkait RUU KUHAP tersebut.

Di Kabupaten Sumedang para pakar berdiskusi mengenai RUU KUHAP ini. Diskusi dengan tema Aspek Krusial dalam RKUHAP: Perubahan, Dampak dan Implementasi, di Sumedang kali ini dibahas langsung oleh beberapa pakar yang di antaranya Asoc. Prof. Dr. Andika Dutha Bachari, S.Pd., S.H., M.Hum.CCD selaku Pakar Linguistik Hukum Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), serta Dr. Somawijaya, SH., MH dari Pakar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran (Unpad).

Pembahasan sendiri dimulai dari Asoc. Prof. Dr. Andika Dutha Bachari. Andika menyampaikan RKUHAP ini harus dikawal oleh masyarakat. Sebab, ia menilai salah satu isi dalam RKUHAP berkaitan dengan kekuasaan tunggal pada level peradilan di Republik Indonesia.

"Ini sangat penting dan yang harus kita kawal itu kita harus menolak segala bentuk agenda yang ingin memposisikan salah satu sistem peradilan kita itu menjadi superior. Menjadi faktor determinasi yang menentukan di level peradilan," ujar Andika dalam seminar yang digagas Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumedang, pada Kamis (6/3/2025).

Tak hanya itu, Andika pun juga menganggap bahwa jika kekuasaan tunggal ditempatkan secara menonjol dalam sub sistem peradilan dapat mengancam demokrasi di Tanah Air.

"Kalau sampai ada salah satu sub sistem yang ditempatkan menonjol ini selain mengganggu disharmonisasi di antara sub sistem dalam peradilan kita ini akan mengancam demokrasi kita sebagai negara mengklaim negara hukum," ungkapnya.

"Semua masyarakat wajib untuk mengawal RKUHAP ini betul-betul tidak menjadi agenda terselubung bagi pihak-pihak yang ingin menempatkan salah satu subsistem dalam peradilan pidana kita menjadi faktor yang determinasi," sambungnya.

Sementara itu, pemateri kedua dalam pembahasan ini yakni Dr. Somawijaya, SH., MH. Somawijaya juga beranggapan bahwa RKUHAP ini perlu dikawal oleh berbagai elemen masyarakat. Sebab, dalam isi RKUHAP terdapat pembatasan kepentingan seperti kewenangan dari APH.

"Ini salah satu ikhtiar kepedulian dari masyarakat ini sangat penting bahwa rancangan KUHAP ada beberapa hal yang perlu kita kawal, meskipun itu secara norma sudah betul tapi kan dalam ini kan perlu ada beberapa hal yang dibatasi dalam beberapa kepentingan, termasuk kewenangan-kewenangan dari APH baik itu dari kepolisian, kejaksaan, sampai dengan hakim," kata Somawijaya.

"Meskipun ada beberapa hal yang baru tentu harus diimbangi dengan ketat dan harus ada pengawas. Harus ada pengawas itu menjadi kata kunci. Jadi intinya kalau meskipun rancangan KUHAP ini memang memberikan suatu kemajuan terutama perlindungan pada hak asasi," pungkasnya.

Video: Ada Bangunan Terbengkalai Mirip Pesawat di Sumedang, Bakal Dijual Rp 3 M

Video: Ada Bangunan Terbengkalai Mirip Pesawat di Sumedang, Bakal Dijual Rp 3 M

Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak ada yang kebal hukum di bawah pemerintahannya. Dia memastikan tidak akan ragu memberantas korupsi.

"Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini, di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan Kabinet Merah Putih. Tidak ada yang kebal hukum!" kata Prabowo saat membuka Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo Surabaya, dilansir detikJatim, Senin (10/2/2025).

Prabowo menegaskan bahwa dia bersama Gibran dan Kabinet Merah Putih juga tak akan ragu membela kepentingan rakyat. Prabowo mengaku siap mati demi bangsa Indonesia.

"Percayalah kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya katakan saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia," kata Prabowo

Bukan cuma itu, dia juga menegaskan bahwa dia telah memerintahkan KPK, Jaksa Agung, dan Kapolri untuk menangkap para koruptor dan tidak akan ada jalan damai.

"Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang nggak malu. Mbok ya kembaliin, saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari, ini seratus berapa hari ya? Apa boleh buat ya terpaksa lah, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, KPK, silakan," tegasnya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video 'Kala Prabowo Sentil Koruptor yang Tak Balikin Uang Curian':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Penerimaan Polri 2025 dibuka 5 Februari-6 Maret 2025 melalui penerimaan bintara Polri, tamtama Polri, dan taruna Akademik Kepolisian (Akpol). Tiap jalur penerimaan menerapkan syarat khusus.

Tahun ini, penerimaan bintara Polri 2025 meliputi Bintara Polisi Tugas Umum (PTU), Bintara Polisi Perairan (Polair), Bintara Brigade Mobil (Brimob), dan sejumlah jalur Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus), mulai dari tenaga kesehatan, gizi, hukum, akuntansi, siber, tenaga pendidik, hingga tata boga.

Dikutip dari pengumuman resminya masing-masing, berikut syarat Penerimaan Polri 2025 tiap jalur.

Syarat Penerimaan Polri 2025

Secara umum, berikut syarat penerimaan Polri berdasarkan pasal 21 (1) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

• Warga Negara Indonesia
• Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
• Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 2045
• Pendidikan paling rendah SMA/sederajat
• Usia minimal 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri
• Sehat jasmani dan rohani
• Tidak pernah dipidana, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
• Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bintara

Sebanyak 4.000 orang calon bintara Polri akan dididik untuk menjadi bintara Polri selama 7 bulan mulai 30 Juli 2025-24 Februari 2026. Lulusan pendidikan pembentukan bintara Polri akan menyandang pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda).

Berikut syarat penerimaan bintara Polri 2025:

• Laki-laki atau perempuan
• Bukan anggota/mantan anggota Polri/TNI atau PNS
• Belum pernah ikut pendidikan pembentukan Polri, TNI, atau sekolah kedinasan lainnya
• Ijazah paling rendah SMA, MA, SMK, MAK, SPM, atau PDF, bukan lulusan dengan ijazah paket A, B, dan C dengan ketentuan:
• - Lulusan 2020-2024 melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 atau B (dengan A=80-89, B=70-79, C=60-69, D=50-59)
• - Khusus peserta lulusan 2020-2024 dari Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 65,00 atau C
• - Lulusan 2025 (kelas 12) melampirkan nilai rata-rata rapor semester 5 kelas 12 minimal 75,00 atau minimal B
• - Khusus peserta lulusan 2025 dari Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya minimal 70,00 atau minimal B
• Bagi pelamar dengan ijazah minimal S1/D4 memiliki IPK paling rendah 2,75 dari prodi terakreditasi
• Peserta dengan ijazah asal sekolah di luar negeri wajib mendapat pengesahan dari Kemendikbudristek
• Syarat usia:
  • - Lulusan SMA/sederajat: Minimal 17 tahun 5 bulan dan maksimal 22 tahun 0 hari saat pembukaan pendidikan
  • - Lulusan D1-D3: Minimal 17 tahun 5 bulan dan maksimal 24 tahun 0 hari saat pembukaan pendidikan
  • - Lulusan S1/D4: Minimal 17 tahun 5 bulan dan maksimal 27 tahun 0 hari saat pembukaan pendidikan
• Belum pernah menikah secara hukum positif, agama, atau adat
• Belum pernah hamil atau melahirkan
• Belum memiliki anak biologis (anak kandung)
• Sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan
• Tidak bertato dan tidak memiliki tindik di telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat
• Dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh panitia pusat (panpus) atau panitia daerah (panda)
• Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal lka
• Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum
• Membuat surat pernyataan bermeterai tentang kesediaan ditempatkan di seluruh wilyah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian, ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali
• Membuat surat pernyataan bermeterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan, dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses penerimaan, ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali
• Ketentuan domisili:
  • - Berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar, terhitung pada saat pembukaan pendidikan, dengan melampirkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda
    Penduduk/Kartu ldentitas Anak (terhitung mulai tercatat di domisili baru) dengan verifikasi oleh panda dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  • - Khusus peserta Orang Asli Papua (OAP) yang berdomisili di Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Barat Daya berdasarkan KK dan/atau KTP, tetapi bertempat tinggal di luar Papua/Papua Barat/Papua Tengah/Papua Barat Daya, dapat mendaftar dan mengikuti tes di Polda sesuai tempat tinggal, dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan/pemeringkatan pada Polda Papua/Papua Barat/Papua Tengah/Papua Barat Daya (tidak diberlakukan batas waktu domisili)
  • - Peserta jalur bintara kompetensi khusus (bakomsus) tidak dikenakan ketentuan domisili.
• Khusus peserta yang sudah bekerja tetap sebagai pegawai/karyawan maka wajib mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan dan bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan jika diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan bintara Polri
• Jika gagal atau tidak memenuhi syarat (TMS) di tahap tes Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) tahun sebelumnya tidak dapat mendaftar kembali
• Peserta calon siswa/siswi yang diberhentikan dari proses pendidikan pembentukan TNI/Polri atau sekolah kedinasan lainnya tidak dapat mendaftar
• Mantan siswa/siswi yang diberhentikan tidak dengan hormat dari proses pendidikan oleh lembaga pendidikan yang dibiayai oleh anggaran negara tidak dapat mendaftar
• Peserta yang dinyatakan lulus terpilih disyaratkan untuk melampirkan kartu BPJS Kesehatan yang aktif.
• Peserta yang memenuhi syarat untuk mendaftar pada jalur Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) dapat memilih untuk mendaftar pada jalur Bakomsus atau Bintara Polisi Tugas Umum (Bintara PTU).

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bintara PTU

Berikut syarat khusus Penerimaan Polri 2025 jalur Bintara Polisi Tugas Umum (PTU):

• Ijazah minimal:
  • - SMA atau MA bukan lulusan Paket A, B dan C)
  • - SMK atau MAK semua program keahlian, kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan
  • - Satuan Pendidikan Muadalah (SPMI setingkat SMA) pada pondok pesantren dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA)
  • - D1 sampai D4/S1, dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
  • - Laki-laki: 165 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bintara Brimob

Di bawah ini syarat khusus jalur Bintara Brigade Mobil atau Bintara Brimob:

• Ijazah minimal:
  • - SMA atau MA bukan lulusan Paket A, B dan C)
  • - SMK atau MAK semua program keahlian, kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan
  • - Satuan Pendidikan Muadalah (SPMI setingkat SMA) pada pondok pesantren dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA)
  • - D1 sampai D4/S1, dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
  • - Laki-laki: 165 cm
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bintara Polair

Berikut syarat khusus jalur Bintara Polisi Perairan atau Bintara Polair:

• Ijazah minimal:
  • - SMA atau MA bukan lulusan Paket A, B dan C)
  • - SMK atau MAK jurusan teknik perkapalan atau kemaritiman
  • - Satuan Pendidikan Muadalah (SPMI setingkat SMA) pada pondok pesantren dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA)
  • - D1 sampai D4/S1, dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi, meliputi prodi studi nautika, teknologi kelautan, pemesinan kapal, atau teknologi konstruksi bangunan kapal
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
  • - Laki-laki: 165 cm
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bakomsus Tenaga Kesehatan

Pendaftar jalur Bintara Kompetensi Khusus Tenaga Kesehatan (Bakomsus Nakes) wajib memenuhi syarat khusus di bawah ini:

• Ijazah minimal D4/S1, dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi, meliputi analis lab, elektromedik, farmasi, keperawatan, kesehatan gigi, atau radiologi
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
  • - Laki-laki: 163 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bakomsus Hukum

Jika hendak mendaftar jalur Bintara Kompetesi Khusus (Bakomsus) Hukum, calon pendaftar wajib memenuhi syarat berikut:

• Ijazah S1 prodi hukum pidana dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
  • - Laki-laki: 163 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bakomsus Siber

Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Siber khusus ada di Polda Metro Jaya, Polda Sumut, Polda Jabar, Polda Jateng, Polda Jatim, Polda Bali, Polda Sulteng, dan Polda Papua. Berikut syarat khusus jalur Bakomsus Siber:

• Ijazah D4/S1,denganIPK minimal 2,75dariprodi terakreditasi,meliputiprodi:
  • - Teknik komputer dan jaringan
  • - Multimedia
  • - Teknik komputer dan informatika
  • - Telekomunikasi
  • - Rekayasa perangkat lunak
  • - Teknik elektro
  • - Rekayasa keamanan siber
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
  • - Laki-laki: 163 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bakomsus Gizi

Pendaftar jalur Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Gizi dikenakan syarat khusus berikut:

• Ijazah minimal D3, D4, atau S1 prodi gizi dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
  • - Laki-laki: 163 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bakomsus Akuntansi

Berikut syarat pendaftar jalur Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Akuntansi:

• Ijazah minimal:
  • - SMK/MAK jurusan akuntansi
  • - D3, D4, atau S1 prodi akuntansi dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku:
  • - Laki-laki: 163 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bakomsus Tenaga Pendidik

Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Tenaga Pendidik khusus ada di Polda Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah. Berikut syarat khususnya:

• Ijazah minimal D4/S1denganIPK minimal 2,75dariprodi terakreditasi,meliputiprodi:
  • - Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
  • - Pendidikan matematika
  • - Pendidikan bahasa Indonesia
  • - Pendidikan olahraga
  • - Pendidikan agama Kristen
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku:
  • - Laki-laki: 163 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bakomsus Tata Boga

Pendaftar Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Tata Boga wajib memenuhi syarat khusus berikut:

• Ijazah minimal:
  • - SMK atau MAK jurusan tata boga
  • - D1 sampai D4/S1 prodi tata boga dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku:
  • - Laki-laki: 163 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Informasi penerimaan bintara Polri 2025 selengkapnya bisa diakses dengan klik DI SINI atau buka https://penerimaan.polri.go.id.

Pelaku Utama Begal Casis Bintara Ditembak Mati gegara Melawan Saat Ditangkap

Pelaku Utama Begal Casis Bintara Ditembak Mati gegara Melawan Saat Ditangkap

Hari Bhakti Imigrasi (HBI) atau Hari Jadi Imigrasi diperingati pada tanggal 26 Januari 2025. Tahun ini menandai peringatan Hari Bhakti ke-75 Imigrasi atau Hari Jadi ke-75 Imigrasi, sejak dibentuknya lembaga ini pada tanggal 26 Januari 1950.

Setiap tahun, dalam rangka menyambut dan merayakan peringatan Hari Bhakti Imigrasi atau Hari Jadi Imigrasi senantiasa diadakan berbagai kegiatan dan acara. Selain itu juga dirilis tema utama peringatannya yang berbeda-beda tiap tahun.

Tema Hari Bhakti ke-75 Imigrasi 2025

Tahun ini, Imigrasi mengusung tema "Melayani, Mengabdi dan Berinovasi" untuk memperingati Hari Bhakti ke-75 Imigrasi atau Hari Jadi ke-75 Imigrasi Tahun 2025. Informasi tema ini seperti dilansir berbagai akun dan laman Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.

Tema ini memiliki pesan bahwa selama 75 tahun Imigrasi telah melayani bangsa dan menjaga kedaulatan negara. Imigrasi juga terus berupaya memberikan inovasi layanan yang memudahkan masyarakat. Harapannya, Imigrasi dapat semakin adaptif, profesional, dan dekat dengan rakyat. Mari kita bersama-sama melangkah lebih jauh dan lebih kuat, demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Twibbon Hari Bhakti Imigrasi 2025 (Foto: Twibbonize)

Twibbon Hari Bhakti ke-75 Imigrasi 2025

Dalam rangka merayakan peringatan Hari Bhakti ke-75 Imigrasi 2025, kita bisa memeriahkannya dengan menggunakan twibbon untuk dibagikan di media sosial (medsos). Di bawah ini ada link twibbon yang bisa digunakan:

• Link Twibbon Hari Bhakti ke-75 Imigrasi 2025

Berikut langkah-langkah memasang foto pada twibbon:

1. Pilih salah satu twibbon yang ingin dipakai dari link di atas.
2. Kemudian, akan diarahkan ke laman Twibbonize, lalu klik 'Pilih Foto'.
3. Pilih foto yang akan digunakan pada twibbon, lalu klik OK.
4. Foto yang dipilih akan muncul pada twibbon. Letak foto dapat digeser kemudian klik 'crop'.
5. Twibbon sudah jadi. Untuk menggunakannya, klik 'download' dan Twibbon akan tersimpan di galeri.

Sejarah Hari Bhakti Imigrasi 26 Januari

Hari Bhakti Imigrasi yang diperingati setiap tahun dalam rangka memperingati Hari Jadi Imigrasi ini merupakan bentuk penghormatan terhadap sejarah berdirinya lembaga keimigrasian di Indonesia. Sejarah berdirinya Imigrasi sendiri dimulai pada tanggal 26 Januari 1950, terjadi serah terima kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah Indonesia dalam masa Republik Indonesia Serikat (RIS). Posisi Kepala Jawatan Imigrasi untuk pertama kalinya dipegang oleh putra bangsa, yaitu Mr. H. Yusuf Adiwinata.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Kemen-Imipas) menghadirkan Autogate Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, dan Immigration Lounge yang berada di Mal Ciputra World, Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Sarana dan prasarana ini diharapkan mengoptimalkan dan menambah efisien layanan imigrasi.

"Ini merupakan implementasi dari Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selaras dengan Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto," kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1/2025).

"Yang bertujuan untuk memberikan pelayanan keimigrasian yang optimal serta meningkatkan efisiensi, keamanan dan kenyamanan proses imigrasi internasional pada tempat pemeriksaan imigrasi," sambung dia.

Menteri Agus menerangkan era Society 5.0 dengan kemajuan teknologi yang pesat saat ini berpengaruh signifikan pada arus migrasi global. Menteri Agus mengungkapkan arus migrasi di Indonesia mengalami peningkatan pada 2024.

"Terdapat perlintasan WNI maupun WNA sebanyak lebih dari 49,2 juta orang atau meningkat 18,27 persen dari 2023. Fenomena migrasi ini juga berdampak pada peningkatan permintaan dan tuntutan pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas dalam penerbitan dokumen keimigrasian, baik pengajuan paspor bagi WNI, dan izin tinggal bagi WNA yang bermukim di Indonesia," terang Menteri Agus.

Dia menekankan peran Imigrasi yang sangat krusial dalam upaya pengoptimalan dampak positif dari fenomena migrasi. Menteri Agus menyebutkan fungsi Imigrasi sebagai pelayan, penegakan hukum di lini keimigrasian, penjaga pintu negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

"Dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045," ucap Menteri Agus.

Dia lalu menjelaskan alasan kehadiran autogate di Bandara Internasional Juanda dan Immigration Lounge di Mall Ciputra World Surabaya, yakni karena data menunjukkan perlintasan WNI dan WNA meningkat 2,4 juta orang atau meningkat 12 persen dari tahun lalu di Surabaya. Kemudian, permohonan dokumen keimigrasian di kota ini juga dinilai banyak.

"Yaitu WNI 128.026 paspor, serta WNA penerbitan izin tinggal sebanyak 4.505 izin tinggal," ujar dia.

Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Kemen-Imipas) menghadirkan Autogate Bandara Internasional Juanda (dok. Istimewa)

Menteri Agus berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah bekerja sama mendirikan sarana dan prasarana ini. Menteri Agus berharap sarana dan prasarana serupa bisa dihadirkan oleh jajaran kanwil Imigrasi di kabupaten/kota lainnya di Jatim.

"Saya harap hal ini juga dapat dilaksanakan oleh seluruh Kepala UPT di jajaran Kanwil Imigrasi Jawa Timur, dan layani masyarakat dengan sebaik-baiknya karena kewenangan yang melekat pada kita merupakan amanah yang diberikan masyarakat melalui undang-undang," terang Menteri Agus.

Untuk diketahui, autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Juanda Sidoarjo merupakan lokasi ke-5 dari pengembangan autogate di Indonesia. Empat lokasi autogate sebelumnya adalah:

- TPI Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta
- TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali
- TPI Pelabuhan Laut Batam Center
- TPI Pelabuhan Laut Citra Tri Tunas Kepri.

Autogate merupakan sistem otomisasi yang memanfaatkan teknologi untuk memverifikasi identitas, kelengkapan dokumen perjalanan penumpang tanpa memerlukan interaksi langsung dengan petugas. Autogate juga mampu mendeteksi paspor palsu atau daftar hitam imigrasi.

Penerapan autogate diharapkan dapat mempercepat proses pemeriksaan keimigrasian. Harapannya tidak terjadi penumpukan antrean di konter Imigrasi manual tanpa mengesampingkan aspek keamanan negara.

Selain itu, penerapan autogate ini merupakan implementasi dari standar dan rekomendasi praktik yang ditetapkan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO), yang dirancang untuk bekerja dengan Machine Readable Travel Documents (MRTD) seperti paspor elektronik yang sesuai dengan spesifikasi ICAO Doc 9303.

"Imigrasi akan terus berinovasi dalam program pelayanan publik yang diterapkan dalam rangka memberikan layanan keimigrasian yang mudah dan prima melalui penerapan digitalisasi, transparansi, dan penguatan kerja sama dengan berbagai pihak dan menerapkan asas selective policy secara ketat terhadap setiap orang asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia," ungkap Menteri Agus.

"Dengan didasari pada pendekatan keamanan atau security approach dan pendekatan kesejahteraan atau prosperity approach, yang berjalan secara seimbang sehingga meminimalisir dampak negatif dari kedatangan orang asing yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat," kata dia.

Menteri Agus meninjau kesiapan beroperasinya autogate di Bandara Juanda dilakukan Agus pada Rabu (15/1). Sementara peresmian beroperasinya Autogate Bandara Juanda dan Immigration Lounge di Ciputra World Surabaya berlangsung hari ini.

Lihat juga video: Momen Calon Jemaah Haji Kloter Pertama Berangkat dari Bandara Juanda

[Gambas:Video 20detik]

Pendiri Imparsial Rachland Nashidik bicara diplomasi Filipina memulangkan narapidana kasus narkoba, Mary Jane, setelah bertahun-tahun menjalani vonis hukuman mati di Indonesia. Rachland menilai kasus yang menimpa Mary menunjukkan masih adanya ruang kesalahan di balik hukuman mati.

"Kasus ini ditutup oleh pengakuan dua negara bahwa Mary Jane adalah korban, bukan mafia narkoba. Ini, sekali lagi, bukti tak ada kejahatan yang sempurna, tapi demikian juga halnya hukum. Memang tak ada hukum yang sempurna. Kasus-kasus miscarriage of justice terjadi hampir setiap hari di mana saja," kata Rachland kepada wartawan, Kamis (19/12/2024).

Rachland pun meminta hukuman mati dihapus. Dia mewanti-wanti Indonesia menanggung kesalahan besar jika sebelumnya mengeksekusi mati Mary Jane.

"Justru karena itu, excessive atau capital punishment, yaitu hukuman mati, seharusnya dihapus. Tak ada satu pun upaya hukum yang bisa menghidupkan lagi orang yang sudah dihukum mati akibat miscarriage of justice. Dosa besar ditanggung Indonesia bila menghukum mati Mary Jane padahal belakangan ketahuan, dia sebenarnya cuma korban," kata Wasekjen Partai Demokrat itu.

Rachland lantas meminta Presiden Prabowo Subianto menjadikan kasus tersebut sebagai pengingat soal potensi celah implementasi hukum. Jika hukuman mati belum dihapus, kata Rachland, setidaknya tak diterapkan Prabowo selama masa kepemimpinannya.

"Presiden Prabowo bisa menggunakan diplomasi Filipina ini untuk sekali lagi mengingatkan Indonesia bahwa tak ada hukum yang sempurna dan karena itu hukuman mati seharusnya dihapus. Atau, setidaknya dalam masa kepemimpinan politiknya, tidak digunakan," ujar dia.

Narapidana kasus narkoba, Mary Jane Veloso, berterima kasih kepada Prabowo Subianto dan Menko Yusril Ihza Mahendra atas keputusan pemulangan dirinya ke Filipina. Atas pemulangannya itu, Mary Jane mengaku cinta Indonesia.

"Saya Mary Jane Veloso mengucapkan banyak terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Yusril Ihza Mahendra, dan seluruh penegak hukum di Indonesia atas kebijakan pemindahan saya untuk saya melanjutkan pidana di negara asal saya Filipina," kata Mary Jane seperti dalam video yang diterima detikcom, Kamis (19/12).

Sebagai informasi, Mary Jane diserahkan kepada pejabat otoritas tahanan Filipina pada Selasa (17/12) malam. Dia didampingi oleh para pejabat dari Departemen Luar Negeri, Biro Investigasi Nasional, Biro Imigrasi dan Biro Pemasyarakatan Filipina.

Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dihasilkan selama 2024 sebesar Rp 8,5 triliun. Angka ini jauh dari target yang ditentukan, yakni Rp 6 triliun.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengatakan pajak terbesar dihasilkan dari layanan visa. Disusul layanan paspor hingga keimigrasian.

"Kontribusi terbesar berasal dari layanan visa sebesar Rp 4,82 triliun, diikuti oleh layanan paspor sebesar Rp 2,3 triliun, dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp 1,4 triliun. Sementara itu, pada 2023, hingga tanggal 31 Desember, PNBP Ditjen Imigrasi tercatat sebesar Rp 7,6 triliun," ujar Saffar dalam keterangannya, Rabu (18/12/2024).

Saffar membeberkan, dalam periode 1 Januari hingga 15 Desember 2024, sebanyak 4.838.581 paspor telah diterbitkan, dengan kontribusi sekitar 27 persen dari keseluruhan PNBP Imigrasi. Sementara itu, jumlah visa yang diterbitkan pada periode 1 Januari hingga 15 Desember 2024 sebanyak 5.162.775 visa. Sebanyak 4.635.858 atau 89 persen dari penerbitan visa merupakan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival).

Adapun jumlah penerbitan visa kunjungan satu kali perjalanan (single entry) sebanyak 420.529, visa kunjungan beberapa kali perjalanan (multiple entry) sebanyak 43.292, visa tinggal terbatas sebanyak 62.630, serta golden visa sebanyak 471 (sejak launching), dengan nilai investasi yang masuk dari pemegang golden visa mencapai Rp 9 triliun.

Saffar mengatakan penerbitan izin tinggal menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ditjen Imigrasi mencatat penerbitan 9.325.307 izin tinggal kunjungan (ITK), meningkat 31 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat 259.944 izin tinggal terbatas (ITAS), meningkat 40 persen, dan 6.437 izin tinggal tetap (ITAP), yang naik tiga kali lipat dibandingkan pada 2023.

"Negara pengguna izin tinggal terbanyak di Indonesia adalah Australia (1,5 juta orang), Republik Rakyat Tiongkok (1,2 juta orang), Malaysia (819 ribu orang), Singapura (646 ribu orang), dan India (630 ribu orang)," ujarnya.

Saffar menjelaskan, pada periode tersebut, jumlah perlintasan masuk dan keluar Indonesia, baik WNI maupun WNA, yakni sebanyak 46.735.310 orang. Angka tersebut terdiri dari 22.181.808 WNI (10.933.028 kedatangan dan 11.248.780 keberangkatan) serta 24.553.502 WNA (12.377.929 kedatangan dan 12.175.573 keberangkatan). Jumlah tersebut terdiri atas perlintasan udara sebanyak 36.753.657, perlintasan laut sebanyak 8.237.837 serta perlintasan darat sebanyak 1.743.816.

"Negara dengan jumlah pelintas terbanyak adalah Australia (1,6 juta orang), Republik Rakyat Tiongkok (1,5 juta orang), Malaysia (1,4 juta orang), Singapura (1,2 juta orang), dan India (480 ribu orang)," ucapnya.

Lebih lanjut, dalam hal pengawasan dan penindakan, Ditjen Imigrasi mencatat 5.047 tindakan administratif keimigrasian (TAK), meningkat 150 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 9.978 orang asing ditangkal masuk atau meningkat 49 persen dan 1.379 individu dicegah keluar dari Indonesia meningkat 27 persen.

"Beberapa kasus besar yang ditangani termasuk penangkapan buron internasional dan pelaku kejahatan siber dari berbagai negara, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan nasional," ujar Saffar.

Simak juga Video 'KPK Pamer Kinerja 5 Tahun, Tangani 597 Kasus-Aset Recovery PNBP Rp 2,4 T':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan tak akan mengubah logo Kementerian Hukum (Kemenkum) selama dia menjabat. Logo Kemenkum tetap bergambar pohon beringin dengan latar biru.

"Saya sudah sampaikan kepada pak Wamen, kepada Pak Sekjen, kepada seluruh teman-teman kantor wilayah dan seluruh pimpinan tinggi madya. Satu, kami tidak akan mengganti logo kementerian," kata Supratman dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024 di Poltekim, Kota Tangerang, Senin (16/12/2024).

Supratman menjelaskan alasan tak mengubah logo Kemenkum. Untuk diketahui, Kemenkum ialah satu dari tiga kementerian yang dipecah dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dua pecahan lainnya ialah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

"Kenapa kami tidak mengganti logo Kementerian? Yang pertama adalah suatu saat, suatu saat, kita tidak tahu kebijakan pemerintah yang akan datang," jelasnya.

Tak hanya itu, dia mengatakan Kementerian Hukum tak akan pernah dibubarkan. Menurutnya, Kemenkum berperan krusial dalam bidang hukum perundang-undangan di Indonesia.

"Yang saya pastikan satu hal, siapapun yang akan memimpin Republik ini, Kementerian Hukum tidak akan mungkin dibubarkan karena peran dan fungsi Kementerian Hukum adalah jenderal. Jenderal bagi Republik ini," ucapnya.

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam pembuatan dan penerbitan paspor. Salah satu yang sering ditanyakan adalah terkait ketentuan nama pada paspor bagi seseorang dengan nama yang terdiri dari satu kata saja.

Lantas apakah boleh membuat paspor dengan nama hanya satu kata saja? Dan bagaimana ketentuan yang berlaku terkait pembuatan paspor bagi seseorang yang memiliki nama dengan satu kata saja?

Nama Paspor dengan 1 Kata Dibolehkan

Mengutip informasi dari Imigrasi, bahwa pembuatan paspor bagi seseorang yang namanya hanya terdiri dari satu kata saja itu diperbolehkan. Sebab dalam ketentuannya, paspor Republik Indonesia bisa memuat nama yang terdiri dari satu kata, dua kata, atau bahkan lebih.

Lalu jika terdapat ketentuan dari negara lain yang mengharuskan paspor dengan nama minimal terdiri dari dua kata atau lebih, apakah bisa melakukan penambahan nama pada paspor Republik Indonesia?

Aturan Penambahan Nama pada Paspor

Masih mengutip dari keterangan Imigrasi, bahwa seseorang bisa mengajukan penambahan nama pada paspor di Kantor Imigrasi. Dalam ketentuannya, penambahan nama tersebut nantinya akan dicetak pada halaman endorsement, yakni halaman keempat di dokumen paspor.

Cara untuk mengajukan penambahan nama pada paspor adalah tinggal datang langsung ke Kantor Imigrasi pada hari dan jam kerja dengan membawa paspor asli dan berkas-berkas berikut ini:

• Form permohonan (tersedia di Kantor Imigrasi)
• Paspor asli (siapkan fotokopiannya jika diperlukan)
• Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Kartu Keluarga (KK)
• Akta Kelahiran/ Buku Nikah/ Ijazah Pendidikan
• Surat keterangan atau bukti dari pihak terkait yang mensyaratkan adanya nama lebih dari satu atau dua kata (misalnya surat pengantar dari biro umroh atau keperluan lainnya seperti sekolah di negara Timur Tengah).

Presiden Prabowo Subianto menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada Komisaris Jenderal (Purn) Agus Andrianto yang kini menjabat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Agus resmi menyandang pangkat Jenderal Polisi Kehormatan (Hor).

Keputusan tersebut tertuang dalam Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 106/POLRI/ TAHUN 2024 tentang Kenaikan Pangkat Kehormatan Dalam Golongan Perwira Tinggi seperti dilihat detikcom, Selasa (12/11/2024).

Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia ini diunggah istri Agus Andrianto, Evi Celiyanti, lewat akun Instagram-nya @viigus. Dia mengunggahnya sebagai bentuk berbagi kebahagiaan.

Bunyi petikan keputusan Presiden RI itu yakni, menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Komisaris Jenderal (Purn) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. NRP 67020345 menjadi Jenderal Polisi Kehormatan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan Presiden RI tersebut.

Keputusan Presiden RI itu mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni 5 November 2024.

Evi mengatakan, ada rasa bangga dan haru karena bisa mendampingi suaminya di masa akhir jabatan, hingga mendapatkan pangkat tertinggi di Polri. Evi sudah 32 tahun setia mendampingi Agus sebagai Ibu Bhayangkari.

Evi juga mendoakan suaminya senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, berkah, dan perlindungan Allah SWT dalam menjalankan tugas baru sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Saksikan juga Sosok: Hanif bin Fachir, Garda Cagar Budaya Pasuruan

[Gambas:Video 20detik]

Lihat juga Video 'Jadi Menteri Prabowo, Agus Andrianto Mundur dari Wakapolri':

[Gambas:Video 20detik]