JAKARTA, KOMPAS.com - Meila, perwakilan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menyatakan kekecewaannya karena massa aksi yang menolak pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen dilarang melakukan longmarch ke Kantor Sekretariat Negara (Setneg).

“Mungkin kalau teman-teman cek hasilnya tadi siang, ada lebih dari 100.000 orang yang tanda tangan (petisi) dan itu mau kita kasihin. Sudah, se-simple itu, setelah itu kita pulang, selesai, sebenarnya,” ujar Meila di lokasi, Kamis (19/12/2024).

Menurut keterangan kepolisian, larangan longmarch ini diberikan dengan alasan keamanan, sehingga massa tidak diperkenankan mendekati Kantor Setneg.

Sebelumnya, massa yang berkumpul di dekat Istana Negara, Jakarta Pusat, berencana untuk bergerak menuju Setneg, yang berjarak sekitar satu kilometer, untuk menyerahkan petisi penolakan PPN 12 persen yang telah ditandatangani oleh 120.000 orang.

Meila menyatakan bahwa ia tidak menyangka jumlah massa yang hadir melebihi ekspektasi dan menduga kehadiran mereka merupakan bentuk kesadaran pribadi terhadap kebijakan tersebut.

“Jadi, terlepas di Setneg cuma yang masuk beberapa orang, tapi kita juga ingin kalau negara tahu bahwa banyak orang yang menolak PPN,” jelas Meila.

Pengamatan Kompas.com menunjukkan adanya negosiasi yang alot antara perwakilan YLBHI dan pihak kepolisian mengenai hal ini.

Massa akhirnya tetap tertahan dan melangsungkan aksi di dekat Taman Pandang Monas.

Sementara itu, perwakilan YLBHI dan koordinator lapangan aksi melanjutkan langkah mereka untuk menyerahkan petisi ke kantor Setneg.

Aksi ini merupakan bagian dari penolakan terhadap kebijakan PPN 12 persen yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pemerintah berencana mengenakan tarif PPN 12 persen pada barang dan jasa yang dikategorikan mewah, seperti bahan makanan premium, jasa pendidikan berstandar internasional, dan layanan kesehatan medis premium.

Selain itu, beberapa barang kebutuhan pokok, seperti beras, daging ayam, telur ayam, dan minyak goreng, tetap akan dibebaskan dari PPN. Pemerintah juga akan memberikan insentif PPN 2025 senilai Rp 265,5 triliun untuk sektor bahan makanan, otomotif, dan properti.

Direktorat Jenderal Imigrasi membantah pengakuan warga Australia, Julian Petroulas, yang mengeklaim memiliki tanah seluas 1,1 hektare di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Imigrasi menegaskan telah mengecek kebenaran klaim bule Aussie tersebut.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi Saffar Godam mengatakan Julian tidak memiliki lahan maupun vila di Bali. Menurutnya, perbuatan Julian tersebut bisa membuat para investor untuk mengurungkan niat menanamkan modal di Indonesia.

"JP juga tidak terbukti memiliki lahan dan restoran sebagaimana yang disebutkannya dalam video," ungkap Godam dalam keterangannya, Kamis (19/12/2024).

Selain mengunggah video pengakuan memiliki tanah seluas 1,1 hektare di Canggu, Julian juga mengaku sudah berinvestasi dan membeli sejumlah vila di Bali sejak 2016. Dari kepemilikan tanah dan sejumlah vila itu, Julian menyebut dirinya sudah mendapat keuntungan.

Godam mengatakan Julian pernah ke Indonesia pada 17 Juni hingga 7 Juli 2024. Setelah itu, bule pria kembali bertandang ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VoA) pada 20 Juli hingga 8 Agustus 2024. Tipe visa itu tidak mengakomodasi warga asing untuk memiliki lahan atau properti di Indonesia.

"Investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia jika banyak informasi yang tidak akurat beredar," kata Godam.

Sebelumnya, Julian menjadi perbincangan di media sosial setelah mengaku memiliki tanah seluas 1,1 hektare di Canggu. Ia menilai Bali sebagai tempat yang ideal untuk memulai bisnis berkat komunitas besar yang memudahkan koneksi dengan orang-orang sepemikiran.

Julian mengaku telah menghasilkan keuntungan dari vila-vila yang dimilikinya di Bali, meskipun awalnya tidak memiliki pengalaman di bidang properti. Ia mengeklaim pembelian tanah seluas 1,1 hektare di Canggu tu sebagai investasi terbesarnya sejauh ini.

Lokasi tanah tersebut dianggap strategis karena dikelilingi oleh zona hijau, sungai, penghijauan, dan pemandangan matahari terbenam. Julian mengaku telah menerima banyak tawaran kerja sama untuk membangun bisnis di atas tanahnya, tetapi menolak sebagian besar karena merasa tidak sejalan dengan visinya.

Baca artikelnya di detikbali

Pengalaman Spesial Menikmati Makanan Tradisional di dalam Kuil Era Kang Xi

Pengalaman Spesial Menikmati Makanan Tradisional di dalam Kuil Era Kang Xi

Warga Australia bernama Julian Petroulas sempat viral lantaran mengaku membeli tanah 1,1 hektare di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Direktorat Imigrasi pun membantah klaim tersebut mengatakan Julian tidak mempunyai lahan di Indonesia.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi Saffar Godam mengatakan imigrasi telah mengecek kebenaran klaim Julian tersebut. Setelah ditelusuri, Godam menyatakan Julian ternyata tidak memiliki lahan maupun vila di Bali.

"JP juga tidak terbukti memiliki lahan dan restoran sebagaimana yang disebutkannya dalam video," kata Godam dikutip dari detikBali, Kamis (19/12/2024).

Kini Julian dilarang masuk ke Indonesia karena pengakuannya tersebut dinilai merusak citra pariwisata Bali.

"Atas dasar tersebut, JP (Julian) dimasukkan ke dalam daftar cekal Ditjen Imigrasi. Per 21 November 2024, JP sudah tidak bisa masuk ke Indonesia," ungkapnya.

Ia mengatakan Julian pernah ke Indonesia pada 17 Juni hingga 7 Juli 2024. Kemudian, Julian kembali bertandang ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VoA) pada 20 Juli hingga 8 Agustus 2024. Dengan tipe visa tersebut, warga asing tidak dapat memiliki lahan atau properti di Indonesia.

"Investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia jika banyak informasi yang tidak akurat beredar," tutur Godam.

Sebelumnya diberitakan, Julian ramai dibahas di jagat maya lantaran mengaku memiliki tanah seluas 1,1 hektare di Canggu, Bali. Ia mengatakan Bali adalah tempat yang ideal untuk membangun bisnis karena ada komunitas besar yang memudahkan koneksi dengan orang-orang sepemikiran.

"Saya sudah menghasilkan uang dari vila di Bali, tetapi sebelum memulai saya tidak punya pengalaman sama sekali. Ini adalah pembelian tanah terbesar yang pernah saya lakukan, seluas 1,1 hektare," ungkapnya.

Menurutnya, lokasi tanah tersebut dianggap strategis karena dikelilingi oleh zona hijau, sungai, penghijauan, dan pemandangan matahari terbenam. Julian juga mengaku menerima banyak tawaran kerja sama untuk membangun bisnis di atas tanahnya, tetapi ia menolaknya karena merasa tidak sejalan dengan visinya.

Artikel ini sudah tayang di detikBali.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Momen 5 Napi Bali Nine Dipulangkan ke Australia

Video: Momen 5 Napi Bali Nine Dipulangkan ke Australia

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banda Aceh mendeportasi seorang warga negara (WN) Swiss karena kelebihan izin tinggal di wilayah Republik Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Gindo Ginting di Banda Aceh, Kamis, mengatakan bahwa warga negara Swiss tersebut atas nama Pamela, yang bersangkutan merupakan wisatawan.

"Warga negara Swiss tersebut dideportasi melalui Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, ke TPI di Bandara Soekarno Hatta di Cengkareng, Banten. Selanjutnya diberangkatkan ke negara asal," katanya.

Pamela masuk melalui pintu imigrasi di Bali. Warga negara Swiss tersebut sudah tinggal di wilayah Indonesia selama 90 hari. Padahal, izin tinggalnya hanya 30 hari. Yang bersangkutan juga tidak mampu membayar denda kelebihan izin tinggal atau over stay.

"Terhadap warga negara Swiss ini, kami mengajukan cekal dan masuk daftar hitam selama enam bulan tidak bisa masuk ke wilayah Indonesia. Dan ini juga dilakukan terhadap warga negara Amerika yang sebelumnya sudah dideportasi," katanya.

Gindo menyebutkan warga negara Amerika Serikat atas nama Walter Paul dideportasi pada pekan lalu. Yang bersangkutan dideportasi karena merusak rumah dan mengancam warga di Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, menggunakan senjata tajam.

"Setelah ini, juga akan ada pendeportasian seorang warga negara Denmark. Saat ini, warga negara Denmark tersebut dalam proses pemeriksaan atau detensi karena melanggar izin tinggal," katanya.

Terkait pendeportasian, kata dia, Kantor Imigrasi Banda Aceh mendeportasi enam warna negara asing sepanjang 2024. Selain warga negara Swiss dan Amerika Serikat tersebut, ada juga pendeportasian warga negara Turki, Malaysia, Korea Selatan, dan India.

"Kami mengimbau masyarakat berperan aktif melaporkan keberadaan warga negara asing yang diduga melanggar aturan keimigrasian demi menjaga ketertiban dan keamanan wilayah," kata Gindo Ginting.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie mengatakan, kehadirannya ke Bareskrim Polri untuk memberikan pernyataan terkait perkara judi online.

Budi Arie sebelumnya diperiksa sebagai saksi dalam kasus judi online yang diduga dibekingi oleh pegawai Kominfo.

"Sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di Komdigi," kata Budi Arie usai diperiksa di Bareskrim Polri, Kamis (19/12/2024).

Ia mengatakan, pemberantasan judi online merupakan tugas seluruh pihak. Karena itu, diperlukan konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan persoalan ini.

"Terutama dalam perlindungan masyarakat," ungkapnya.

Meski demikian, Budi Arie enggan mengungkap isi pemeriksaannya oleh Bareskrim.

Sebelumnya, Budi Arie tiba di Bareskrim sekitar pukul 10.00 WIB.

Sebagai informasi, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tengah menangani kasus judi online (judol) yang dibekingi belasan pegawai dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (dulunya Kemenkominfo). Desakan untuk memeriksa Budi Arie pun belakangan sempat muncul karena para pegawai judi online itu beraksi sejak Kominfo dipimpin Budi Arie.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Budi Arie Diperiksa Bareskrim Terkait Beking Judol di Komdigi", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/12/19/12280961/budi-arie-diperiksa-bareskrim-terkait-beking-judol-di-komdigi.

Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6
Download aplikasi: https://kmp.im/app6

Ini bukan hanya soal perlindungan fisik, tetapi juga upaya menjaga ketahanan negara dari ancaman yang bisa datang kapan saja

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Imam Margono menilai penerapan standar pengamanan sangat penting dalam menciptakan ketahanan objek vital terhadap ancaman terorisme.

"Penting untuk dicatat bahwa seluruh sektor industri, termasuk objek vital, harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI," kata Imam saat ditemui usai acara penyerahan sertifikat kepada pengelola 16 objek vital di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, BNPT terus mendorong agar semua kegiatan operasional di sektor industri, khususnya berbagai sektor yang merupakan objek vital strategis terhindar dari penyebaran paham radikal terorisme melalui serangkaian strategi untuk mendeteksi ancaman terorisme sejak dini.

Dengan demikian, kata dia, pengelola objek vital strategis dapat mengambil berbagai langkah pencegahan dan mitigasi dengan lebih efektif.

Objek vital strategis merupakan kawasan, bangunan, instalasi, atau usaha yang memiliki nilai strategis dari aspek pertahanan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan/atau sumber pendapatan negara.

Bagi pengelola objek vital strategis yang berhasil menerapkan standar minimum pengamanan, Imam menyampaikan bahwa BNPT akan sertifikat penerapan standar minimum pengamanan setelah dilakukan asesmen dan audit.

Pada tahun 2024, ia menyebutkan terdapat 16 objek vital strategis dari berbagai bidang maupun sektor yang diberikan sertifikat tersebut.

"Penyerahan sertifikat merupakan pengakuan terhadap kontribusi besar para pengelola objek vital strategis dalam membantu BNPT melaksanakan program kesiapsiagaan nasional, yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia," ucap dia menjelaskan.

Dirinya berharap dengan adanya kolaborasi tersebut, para pihak dapat menciptakan iklim yang lebih aman dan terkendali di seluruh sektor industri berisiko tinggi terhadap ancaman terorisme.

Selain itu, ia turut mengharapkan objek vital yang telah memenuhi standar pengamanan dapat semakin meningkatkan upaya pencegahan dan mitigasi terhadap ancaman terorisme yang berpotensi mengancam keberlanjutan operasionalnya.

"Ini bukan hanya soal perlindungan fisik, tetapi juga upaya menjaga ketahanan negara dari ancaman yang bisa datang kapan saja," tutur Imam.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Perwakilan massa aksi tolak PPN 12 persen menyampaikan tuntutan serta petisi kepada pihak Sekretariat Negara Republik Indonesia (Setneg RI). Pihak demonstran mengatakan surat tuntutan dan petisi yang dibuat telah diterima pihak Setneg.

"Diterima secara administrasi oleh sekretaris Setneg. Memang secara administrasi saja nggak ada tokoh atau siapa pun itu. Tapi ya, ini bukti iktikad kami ya bahwa kita melakukan apa yang memang sebagai semestinya, jalur-jalur resminya," jelas Risyad Azhary selaku koordinator aksi kepada wartawan di seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).

Risyad mengatakan, meski tuntutan dan petisi yang dibuat telah diterima, pihaknya tetap akan menaruh waspada. Dia menyebut masih akan tetap menunggu kepastian dari batalnya kenaikan PPN 12 persen itu.

"Ya tapi kita lihat juga nanti, kalau memang ternyata habis ini kita kasih nggak ada sesuatu, ya berarti tadi yang aku bilang juga gitu. Berarti hari ini kita lihat pemerintah nggak berpihak sama kita gitu. Bahwa ditimbang pun juga nggak. Bisa jadi gitu kan. Tapi ya harapannya didengarkan, ditimbang, dan benar-benar dibatalkan secara penuh kenaikan PPN 12 persen seperti itu," ujar Risyad.

Risyad Azhary selaku koordinator aksi tolak PPN 12 persen (Kurniawan Fadilah/detikcom)

Dia juga menyampaikan pihaknya akan menunggu hingga 1 Januari 2025 atau sesuai dengan keputusan diberlakukannya PPN 12 persen tersebut. Dia menyebut akan melakukan aksi lanjutan jika PPN 12 persen benar-benar diterapkan.

"Kita tunggu juga, kalau benar-benar dipaksain, berarti ya kalau begitu, ya kita turun aksi lagi gitu, jemput bola lagi gitu. Sampai benar-benar dibatalkan secara penuh," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) perlu menjadikan film sebagai instrumen untuk memperkuat ideologi Pancasila.

Pada era saat ini, menurutnya, bangsa Indonesia membutuhkan sebuah pendekatan yang jauh lebih mutakhir dan film adalah instrumen yang paling luar biasa untuk memperkuat ideologi.

"Kalau mau kita lihat, kenapa Hollywood dan Bollywood itu besar, itu adalah cara India dan Amerika mempertahankan ideologi," kata Willy dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2024 BPIP di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis.

Dia mencontohkan bahwa Amerika Serikat memiliki industri film Marvel tentang para pahlawan super yang bisa menimbulkan nilai patriotisme.

Namun, Willy menilai sejauh ini produksi film-film di Indonesia hanya bertema mistis atau menghibur.

"Dulu di zaman Pak Harto, bisa lihat, sekarang sahabat saya di DPR, Desi Ratnasari dan Dede Yusuf, punya film Jendela Rumah Kita," katanya.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan bahwa anak-anak generasi saat ini yang disebut sebagai digital native lebih banyak melihat video dibandingkan melihat buku teks. Hal itu menjadi tantangan bagi BPIP yang harus mengikuti pola pikir generasi tersebut.

Sejauh ini, BPIP sudah melakukan hal itu dengan cara memasuki dunia digital melalui seni, olahraga, kuliner, hingga film.

"Itu yang sudah kita lakukan, itu salah satunya dengan film-film yang ada di BPIP," kata Yudian.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Warga negara Australia, Julian Petroulas, dicekal masuk Indonesia. Julian dicekal buntut pengakuannya membeli tanah 1,1 hektare di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali.

"Atas dasar tersebut, JP (Julian) dimasukkan ke dalam daftar cekal Ditjen Imigrasi. Per 21 November 2024, JP sudah tidak bisa masuk ke Indonesia," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi Saffar Godam dalam keterangannya, dilansir detikBali, Kamis (19/12/2024).

Godam mengatakan Julian pernah ke Indonesia pada 17 Juni hingga 7 Juli 2024. Setelah itu, Julian kembali bertandang ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VoA) pada 20 Juli hingga 8 Agustus 2024. Tipe visa itu tidak mengakomodasi warga asing untuk memiliki lahan atau properti di Indonesia.

"Investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia jika banyak informasi yang tidak akurat beredar," kata Godam.

Imigrasi mengecek kebenaran dari pengakuan Julian. Setelah ditelusuri, Julian tidak memiliki lahan maupun vila di Bali.

"JP juga tidak terbukti memiliki lahan dan restoran sebagaimana yang disebutkannya dalam video," ungkap Godam.

Baca selengkapnya di sini.

Warga negara Australia, Julian Petroulas, dicekal masuk Indonesia. Julian dicekal buntut pengakuannya membeli tanah 1,1 hektare di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali.

"Atas dasar tersebut, JP (Julian) dimasukkan ke dalam daftar cekal Ditjen Imigrasi. Per 21 November 2024, JP sudah tidak bisa masuk ke Indonesia," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi Saffar Godam dalam keterangannya, dilansir detikBali, Kamis (19/12/2024).

Godam mengatakan Julian pernah ke Indonesia pada 17 Juni hingga 7 Juli 2024. Setelah itu, Julian kembali bertandang ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VoA) pada 20 Juli hingga 8 Agustus 2024. Tipe visa itu tidak mengakomodasi warga asing untuk memiliki lahan atau properti di Indonesia.

"Investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia jika banyak informasi yang tidak akurat beredar," kata Godam.

Imigrasi mengecek kebenaran dari pengakuan Julian. Setelah ditelusuri, Julian tidak memiliki lahan maupun vila di Bali.

"JP juga tidak terbukti memiliki lahan dan restoran sebagaimana yang disebutkannya dalam video," ungkap Godam.

Baca selengkapnya di sini.

Tonton juga video: Bule Australia Pelaku Peludahan Imam Masjid Dideportasi

[Gambas:Video 20detik]

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, berbicara soal hak asasi manusia di tengah turbulensi demokrasi. Atnike menyoroti permasalahan HAM di RI yang sebenarnya masih berkutat pada hak dasar seperti pekerjaan, tempat tinggal, hingga kebebasan dalam berpolitik.

Hal ini disampaikan Atnike dalam acara diskusi publik Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) sekaligus peluncuran buku mantan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara, di Auditorium RRI, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).

Atnike mulanya ditanyai terkait hak asasi manusia dalam turbulensi demokrasi.

"Kita menghadapi yang dinamakan turbulensi dalam demokrasi yang salah satunya adalah dari kekurangan dalam kita menyelesaikan persoalan-persoalan HAM di masa lalu," kata Atnike dalam pemaparannya.

Atnike menyebut sebenarnya masih ada persoalan dasar masyarakat yang belum tuntas meski perubahan dari zaman otoriter ke reformasi sudah tejadi. Ia menyebut hal pokok seperti kesejahteraan masyarakat faktanya belum bisa dituntaskan oleh pemerintah yang akhirnya memunculkan masalah baru di masa depan.

"Persoalan-persoalan HAM itu masih berkutat pada persoalan-persoalan mendasar mengenai kebebasan politik, penegakan hukum, hak-hak sosial budaya yang sangat dasar seperti hak atas tanah, hak atas perumahan, pekerjaan, dan sebagainya," kata Atnike.

"Kira berpikir persoalan-persoalan hak asasi sudah semakin kontemporer ya, seperti persoalan artificial inteligence (AI) yang betul adalah ancaman. Tetapi, kita lupa persoalan-persoalan yang 20 tahun lalu dikerjakan oleh Pak Hakim bersama teman-teman itu ternyata nggak pernah selesai-selesai," tambahnya.

Atnike mencontohkan warga di sekitar Stasiun Manggarai yang tak sedikit masih hidup di lingkaran kemiskinan, padahal pembangunan di sana sudah demikian maju. Ia menyebut pembicaraan terkait HAM terlalu jauh padahal ada hal mendasar yang hingga kini belum tersentuh oleh pemangku kebijakan.

"Kita berbicara persoalan judi online, AI, oligarki. Ada persoalan-persoalan hak asasi yang demikian mendasar yang tidak tersentuh bahkan mungkin tidak disadari oleh politisi-politisi yang berbicara mengenai demokrasi, kebebasan, dan sebagainya," ujar Atnike.

"Menurut saya itulah yang memperlihatkan turbulensi yang menyebabkan kita tidak mampu lagi melihat persoalan-persoalan yang sesungguhnya sejak dulu ada dan masih terjadi, bahkan makin dilupakan," sambungnya.

Ia menyinggung soal Proyek Strategis Nasional (PSN) yang didorong pemerintah, padahal masih ada warga yang hari-harinya bergantung belas kasihan orang lain. Atnike memaknai demokrasi mestinya bisa memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi warganya.

"Kita bicara mengenai PSN (program strategis nasional) tapi ada orang yang hidupnya dari hari ke hari menunggu belas kasihan. Demokrasi itu bisa dilihat apakah dia betul-betul memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakatnya," imbuhnya.

Warga Australia, Julian Petroulas, yang mengklaim memiliki tanah seluas 1,1 hektare di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali viral di media sosial. Imigrasi menegaskan telah mengecek kebenarannya.

Dilansir detikBali, Kamis (19/12/2024), Julian menjadi perbincangan di media sosial setelah mengaku memiliki tanah seluas 1,1 hektare di Canggu. Ia menyebut Bali sebagai tempat yang ideal untuk memulai bisnis berkat komunitas besar yang memudahkan koneksi dengan orang-orang sepemikiran.

Selain mengunggah video pengakuan memiliki tanah seluas 1,1 hektare di Canggu, Julian juga mengaku sudah berinvestasi dan membeli sejumlah vila di Bali sejak 2016. Dari kepemilikan tanah dan sejumlah vila itu, Julian menyebut dirinya sudah mendapat keuntungan.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi Saffar Godam mengatakan pihaknya telah mengecek ke lokasi. Dia menyebut Julian tidak memiliki lahan maupun vila di Bali.

"JP juga tidak terbukti memiliki lahan dan restoran sebagaimana yang disebutkannya dalam video," ungkap Godam dalam keterangannya.

Godam mengatakan Julian pernah ke Indonesia pada 17 Juni hingga 7 Juli 2024. Setelah itu, Julian kembali ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VoA) pada 20 Juli hingga 8 Agustus 2024. Tipe visa itu tidak mengakomodasi warga asing untuk memiliki lahan atau properti di Indonesia.

Baca berita selengkapnya di sini.