JAKARTA, investor.id – Sejumlah warga datang ke gedung Sekretariat Negara (Setneg) dan menggelar aksi damai di depan Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis (19/12/2024).

Masyarakat yang melakukan demo menolak kenaikan PPN 12% itu terdiri dari kalangan mahasiswa, akademisi, pecinta anime Jepang (Wibu) hingga penggemar Kpop atau budaya Korea (K-popers).

Inisiator petisi tolak PPN 12%, Risyad Azhary menjadi perwakilan massa aksi untuk menyerahkan petisi itu. Namun, penerimaan dari Setneg hanya sebatas administratif saja. Adapun sebanyak lebih dari 113.000 ribu orang disebut telah menandatangani petisi secara online.

“Responnya seperti biasa aja, secara formal aja, secara administratif, gak yang gimana-gimana. Kita kasih suratnya, surat pengantarnya, kita kasih petisinya juga,” kata dia kepada awak media di kawasan depan Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis (19/12/2024).

Risyad menyampaikan, jika kebijakan tarif PPN 12% tetap dijalankan pemerintah pada 1 Januari 2025, koalisi masyarakat sipil tersebut akan tetap mengawal kebijakan ini sampai dibatalkan. Pihaknya mengaku tak segan untuk melakukan sejumlah langkah yang diperlukan.

Richard merinci bahwa aksi yang akan mereka gelar tentunya beragam, baik secara langsung ataupun aksi melalui media sosial.

“Apapun itu baik aksi langsung, ataupun nanti kita galangkan lagi petisinya, atau kita juga lihat teman-teman ada yang campaign pakai poster, ada yang pakai stiker, dan penyuluhan juga ke warga,” ungkap Richard.

“Karena yang saya lihat hari ini ada upaya-upaya pengaburan supaya PPN ini terlihat tidak terlalu mengaburkan dengan diksi hanya untuk barang mewah, hanya untuk barang premium, gitu ya,” imbuh dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Meila, perwakilan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menyatakan kekecewaannya karena massa aksi yang menolak pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen dilarang melakukan longmarch ke Kantor Sekretariat Negara (Setneg).

“Mungkin kalau teman-teman cek hasilnya tadi siang, ada lebih dari 100.000 orang yang tanda tangan (petisi) dan itu mau kita kasihin. Sudah, se-simple itu, setelah itu kita pulang, selesai, sebenarnya,” ujar Meila di lokasi, Kamis (19/12/2024).

Menurut keterangan kepolisian, larangan longmarch ini diberikan dengan alasan keamanan, sehingga massa tidak diperkenankan mendekati Kantor Setneg.

Sebelumnya, massa yang berkumpul di dekat Istana Negara, Jakarta Pusat, berencana untuk bergerak menuju Setneg, yang berjarak sekitar satu kilometer, untuk menyerahkan petisi penolakan PPN 12 persen yang telah ditandatangani oleh 120.000 orang.

Meila menyatakan bahwa ia tidak menyangka jumlah massa yang hadir melebihi ekspektasi dan menduga kehadiran mereka merupakan bentuk kesadaran pribadi terhadap kebijakan tersebut.

“Jadi, terlepas di Setneg cuma yang masuk beberapa orang, tapi kita juga ingin kalau negara tahu bahwa banyak orang yang menolak PPN,” jelas Meila.

Pengamatan Kompas.com menunjukkan adanya negosiasi yang alot antara perwakilan YLBHI dan pihak kepolisian mengenai hal ini.

Massa akhirnya tetap tertahan dan melangsungkan aksi di dekat Taman Pandang Monas.

Sementara itu, perwakilan YLBHI dan koordinator lapangan aksi melanjutkan langkah mereka untuk menyerahkan petisi ke kantor Setneg.

Aksi ini merupakan bagian dari penolakan terhadap kebijakan PPN 12 persen yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pemerintah berencana mengenakan tarif PPN 12 persen pada barang dan jasa yang dikategorikan mewah, seperti bahan makanan premium, jasa pendidikan berstandar internasional, dan layanan kesehatan medis premium.

Selain itu, beberapa barang kebutuhan pokok, seperti beras, daging ayam, telur ayam, dan minyak goreng, tetap akan dibebaskan dari PPN. Pemerintah juga akan memberikan insentif PPN 2025 senilai Rp 265,5 triliun untuk sektor bahan makanan, otomotif, dan properti.

Perwakilan massa aksi tolak PPN 12 persen menyampaikan tuntutan serta petisi kepada pihak Sekretariat Negara Republik Indonesia (Setneg RI). Pihak demonstran mengatakan surat tuntutan dan petisi yang dibuat telah diterima pihak Setneg.

"Diterima secara administrasi oleh sekretaris Setneg. Memang secara administrasi saja nggak ada tokoh atau siapa pun itu. Tapi ya, ini bukti iktikad kami ya bahwa kita melakukan apa yang memang sebagai semestinya, jalur-jalur resminya," jelas Risyad Azhary selaku koordinator aksi kepada wartawan di seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).

Risyad mengatakan, meski tuntutan dan petisi yang dibuat telah diterima, pihaknya tetap akan menaruh waspada. Dia menyebut masih akan tetap menunggu kepastian dari batalnya kenaikan PPN 12 persen itu.

"Ya tapi kita lihat juga nanti, kalau memang ternyata habis ini kita kasih nggak ada sesuatu, ya berarti tadi yang aku bilang juga gitu. Berarti hari ini kita lihat pemerintah nggak berpihak sama kita gitu. Bahwa ditimbang pun juga nggak. Bisa jadi gitu kan. Tapi ya harapannya didengarkan, ditimbang, dan benar-benar dibatalkan secara penuh kenaikan PPN 12 persen seperti itu," ujar Risyad.

Risyad Azhary selaku koordinator aksi tolak PPN 12 persen (Kurniawan Fadilah/detikcom)

Dia juga menyampaikan pihaknya akan menunggu hingga 1 Januari 2025 atau sesuai dengan keputusan diberlakukannya PPN 12 persen tersebut. Dia menyebut akan melakukan aksi lanjutan jika PPN 12 persen benar-benar diterapkan.

"Kita tunggu juga, kalau benar-benar dipaksain, berarti ya kalau begitu, ya kita turun aksi lagi gitu, jemput bola lagi gitu. Sampai benar-benar dibatalkan secara penuh," pungkasnya.

Kabar terbaru terkait rencana kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) naik jadi 12% datang usai pertemuan pimpinan dan anggota DPR bersama Presiden Prabowo Subianto. Usulan DPR terkait PPN 12% hanya dikenakan untuk barang mewah.

Hasil pertemuan pimpinan dan anggota DPR dengan Prabowo itu disampaikan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (5/12/2024). Daso menyebut DPR mengusulkan PPN 12% hanya dikenakan untuk barang mewah.

"Yang pertama, untuk PPN 12% akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah jadi secara selektif," ujar Dasco.

Selanjutnya, barang pokok yang menjadi kebutuhan utama masyarakat tidak akan dikenakan PPN 12%. Barang-barang tersebut diusulkan masih dikenai PPN 11%.

"Kemudian yang kedua, barang-barang pokok dan berkaitan dengan pelayanan yang langsung menyentuh kepada masyarakat masih tetap akan diperlakukan pajak yang sekarang yaitu 11%," jelasnya.

"Mengenai usulan dari kawan-kawan DPR bahwa ada penurunan pajak kepada kebutuhan-kebutuhan pokok yang langsung menyentuh kepada masyarakat, Bapak Presiden tadi menjawab bahwa akan dipertimbangkan dan akan dikaji," lanjutnya.

Dasco mengatakan, dalam beberapa waktu dekat, Prabowo akan berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengkaji usulan masyarakat, yakni PPN harus diturunkan.

"Mungkin dalam satu jam ini Pak Presiden akan meminta menteri keuangan dan beberapa menteri untuk rapat dalam mengkaji usulan dari masyarakat maupun dari DPR tentang beberapa hal pajak yang harus diturunkan," katanya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama menegaskan pemerintah akan merespons cepat masukan yang didapatkan langsung dari masyarakat.

"Apapun masukkan dari masyarakat, terutama masukan dari DPR untuk secepatnya, yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus direspon dengan cepat," kata Prasetyo.

PPN 12% Berlaku ke Barang Mewah

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memberikan penjelasan tambahan mengenai usul DPR soal adanya tarif yang tidak tunggal dalam penerapan PPN. Misbakhun mengatakan PPN 12 persen tetap berlaku di 1 Januari 2025, tapi selektif.

"Hasil diskusi kami dengan Bapak Presiden, kita akan tetap mengikuti undang-undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang yaitu 1 Januari 2025. Tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif," ujar Misbakhun di Istana Presiden.

Misbakhun menjelaskan, maksud selektif tersebut adalah ditujukan kepada pembeli barang mewah. Sementara, kata Misbakhun, PPN yang berlaku saat ini akan diterapkan kepada masyarakat kecil.

"Sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku," kata Misbakhun.

"Sehingga nanti tidak berlaku lagi, rencananya masih dipelajari oleh pemerintah, dilakukan pengkajian lebih mendalam, bahwa PPN nanti akan tidak berada dalam satu tarif, tidak berada dalam satu tarif," lanjutnya.

Masyarakat, jelas Misbakhun, tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan umum, jasa pemerintahan, tetap tidak digunakan PPN.

"Bapak Presiden juga berusaha menertibkan banyak urusan yang berkaitan dengan hal-hal ilegal sehingga akan menambah penerimaan negara yang selama ini tidak terdeteksi. Itu yang bisa kami sampaikan," imbuhnya.

Penjelasan Pemerintah

Di kesempatan berbeda, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan sejumlah bahan dan kepentingan pokok tak kena PPN.

"Saya bisa sampaikan bahwa bahan pokok penting tidak kena PPN," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Ia memastikan biaya pendidikan tak kena PPN. Begitu pula dengan biaya kesehatan.

"Hari ini pun tidak kena PPN. Biaya pendidikan hari ini pun tidak kena PPN. Biaya kesehatan hari ini pun tidak kena PPN. Transportasi hari ini pun tidak kena PPN," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan buka suara mengenai rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberi sinyal bahwa kenaikan PPN 12 persen belum pasti akan berlaku mulai 1 januari 2025 mendatang.

Sebab, pemerintah hingga kini masih menghitung dan mengkaji dampak dari kebijakan itu.

"(Kenaikan PPN 12 persen) tunggu tanda lumayannya juga. Lagi dihitung, lagi dihitung," kata Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen seharusnya dilakukan pada 1 Januari 2025.

Namun, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, penerapan kenaikan tarif PPN berpotensi diundur pelaksanaannya.

"Hampir pasti (kenaikan tarif PPN) diundur," ujar Luhut, ditemui di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Luhut menjelaskan, opsi diundurnya kenaikan tarif PPN menjadi terbuka seiring dengan rencana pemerintah untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kelas menengah.

Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu memberikan insentif kepada kelas menengah untuk menjaga daya belinya sebelum kebijakan kenaikan tarif PPN diberlakukan.

"PPN 12 itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah," kata dia.

Meski sudah diatur dalam UU, namun kenaikan PPN 12 persen memungkinkan jika mendapat persetujuan DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan buka suara mengenai rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberi sinyal bahwa kenaikan PPN 12 persen belum pasti akan berlaku mulai 1 januari 2025 mendatang.

Sebab, pemerintah hingga kini masih menghitung dan mengkaji dampak dari kebijakan itu.

"(Kenaikan PPN 12 persen) tunggu tanda lumayannya juga. Lagi dihitung, lagi dihitung," kata Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen seharusnya dilakukan pada 1 Januari 2025.

Namun, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, penerapan kenaikan tarif PPN berpotensi diundur pelaksanaannya.

"Hampir pasti (kenaikan tarif PPN) diundur," ujar Luhut, ditemui di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Luhut menjelaskan, opsi diundurnya kenaikan tarif PPN menjadi terbuka seiring dengan rencana pemerintah untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kelas menengah.

Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu memberikan insentif kepada kelas menengah untuk menjaga daya belinya sebelum kebijakan kenaikan tarif PPN diberlakukan.

"PPN 12 itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah," kata dia.

Meski sudah diatur dalam UU, namun kenaikan PPN 12 persen memungkinkan jika mendapat persetujuan DPR.