Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho Putra mendeklarasikan diri maju sebagai calon Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) periode 2025-2030. Gugum juga merupakan keponakan mantan Ketum PBB, Yusril Ihza Mahendra.

"Dengan ini, saya mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Bulan Bintang periode 2025-2030," kata Gugum seperti dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).

Sebagai informasi, Muktamar VI PBB akan digelar di Bali pada 13 hingga 15 Januari 2025. Salah satu agenda Muktamar yakni pemilih ketua umum pengganti Yusril Ihza Mahendra.

Kembali ke Gugum. Dia menegaskan PBB sebagai partai Islam memiliki peran strategis dalam merepresentasikan aspirasi politik umat Islam di Indonesia. Ia menggarisbawahi pentingnya menyebarkan nilai-nilai Islam yang modern, inklusif, toleran, dan rahmatan lil alamin dalam kerangka kebangsaan.

"Partai Bulan Bintang harus terus menjadi eksponen utama dalam menyuarakan nilai-nilai Islam yang membawa rahmat bagi semesta alam. Keberadaan PBB harus mencerminkan semangat Keindonesiaan yang kuat dan memberikan solusi atas tantangan zaman,"

Gugum juga mengingatkan setelah 26 tahun berdiri sejak era reformasi, PBB menghadapi tantangan baru. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan perubahan demografi pemilih, yang kini didominasi oleh generasi milenial dan Gen-Z, menuntut partai melakukan akselerasi untuk tetap relevan dan menguatkan eksistensinya di tengah masyarakat.

"Generasi muda adalah masa depan bangsa dan partai ini. Kita harus melibatkan mereka secara aktif, menginspirasi mereka untuk percaya bahwa politik adalah jalan luhur untuk memperbaiki bangsa dan negara. PBB harus berani memberikan ruang dan kepercayaan kepada generasi muda untuk memimpin di level nasional maupun daerah," ucap dia.

Muktamar VI PBB di Bali menjadi momentum penting bagi partai ini dalam menentukan arah perjuangan ke depan. Dengan deklarasi ini, Gugum Ridho Putra optimistis mampu membawa Partai Bulan Bintang menjadi lebih progresif dan berdaya saing di kancah politik nasional.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono berdiskusi untuk membahas strategi memperkuat pencegahan terorisme dan program-program deradikalisasi.

Menhan Sjafrie, dalam pertemuannya dengan Kepala BNPT di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dan soliditas baik di internal BNPT maupun dengan lembaga terkait lainnya dalam menghadapi ancaman terorisme ke depan.

“Sinergi antarlembaga menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan upaya penjagaan kedaulatan negara, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Menhan Sjafrie kepada Kepala BNPT sebagaimana dikutip dari siaran resmi Kementerian Pertahanan RI di Jakarta, Rabu.

Kepala BNPT Eddy Hartono berkunjung ke Kementerian Pertahanan RI untuk bertemu Menhan Sjafrie. Di Kantor Kementerian Pertahanan, pertemuan antara dua pemimpin kementerian/lembaga itu didampingi beberapa pejabat utama masing-masing.

Dalam pertemuannya dengan Kepala BNPT, Menhan juga menekankan kolaborasi antara Kementerian Pertahanan dan BNPT sebagai faktor krusial untuk mewujudkan strategi yang efektif mencegah paham-paham radikalisme dan ancaman terorisme masuk ke tanah air.

Dalam unggahan di media sosial pribadinya, Menhan Sjafrie juga mengutarakan harapannya BNPT dapat terus tumbuh dan memperluas jejaringnya di tingkat global.

Dia juga menyebut beberapa terobosan yang telah dilakukan BNPT, di antaranya termasuk pelatihan untuk CPNS, program duta damai untuk generasi muda dan program-program penguatan Pancasila di sekolah-sekolah.

“Harapannya, di tingkat global, BNPT dapat aktif membangun jejaring dengan banyak negara mengembangkan strategi kontra-terorisme,” kata Menhan Sjafrie.

Dalam pertemuan itu, Kepala BNPT menyampaikan sejumlah program penting yang telah berjalan, di antaranya pelatihan bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pelatihan itu, Kepala BNPT menjelaskan, bertujuan untuk membekali para calon aparatur sipil negara dengan pengetahuan dan keterampilan menghadapi tantangan penanggulangan terorisme di era modern.

Dia melanjutkan pelatihan itu juga bertujuan memperkuat pemahaman ideologi nasional, yaitu Pancasila.

Universitas Pertahanan merupakan kampus yang berada di bawah binaan Kementerian Pertahanan.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menunjukkan respons cepat terhadap permohonan keluarga korban penembakan di Tol Tangerang-Merak.

LPSK langsung melakukan langkah jemput bola dengan menemui keluarga korban setelah kesulitan untuk berkomunikasi sebelumnya.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, menjelaskan bahwa meskipun awalnya keluarga korban menyatakan ingin datang langsung ke LPSK, kendala membuat hal itu terhalang.

"Kami sudah kontak-kontakan dengan keluarga korban dan berencana untuk janjian. Namun, karena terkendala, kami memutuskan untuk jemput bola dan pergi menemui mereka langsung," ujar Susilaningtias, dikutip dari tayangan Kompas TV, Kamis (9/1/2024).

LPSK telah menerima enam permohonan terkait kasus ini, yang diajukan oleh keluarga korban.

Dalam permohonan tersebut, keluarga korban meminta pendampingan serta restitusi atas kematian Ilyas Abdurrahman, yang menjadi korban penembakan.

“Kami telah menerima permohonan dari keluarga korban, termasuk permohonan untuk pendampingan dan restitusi bagi almarhum,” tambah Susilaningtias.

LPSK kini tengah memproses permohonan tersebut untuk memastikan hak-hak keluarga korban terlindungi.

Langkah LPSK ini bertujuan untuk memberi rasa aman dan keadilan kepada keluarga korban selama proses hukum yang sedang berjalan.

Awal mula perkara

Peristiwa itu bermula ketika Agam, anak Ilyas, melaporkan dugaan penggelapan mobil Honda Brio milik ayahnya ke Polsek Cinangka, Banten, pada pukul 02.30 WIB. Ia membawa dokumen pendukung, seperti BPKB, STNK, dan kunci cadangan.

Namun, anggota piket yang berjaga, Brigadir Deri dan Bripka Dedi, justru meminta Agam membawa surat resmi dari pihak leasing, meskipun dokumen sudah lengkap.

Alih-alih mendampingi pelapor, kedua anggota polisi itu tidak melakukan tindakan yang semestinya dan membiarkan laporan berlalu.

Padahal, anggota Polri memiliki kewenangan untuk meminta bantuan tambahan dari Polres atau tim reserse jika kekuatan dianggap kurang memadai.

Setelah laporan diabaikan, Agam bersama beberapa orang tergabung dalam tim komunitas rental melanjutkan pencarian menggunakan GPS hingga ke Rest Area Km 45.

Di lokasi tersebut, pelaku yang merupakan prajurit TNI Angkatan Laut (AL) membawa mobil menahan kendaraan dan melawan menggunakan senjata api.

Dalam penembakan itu, Ilyas mengalami luka tembak fatal, sementara Ramli terluka parah di tangan dan perut.

Ilyas dinyatakan meninggal dunia di RSUD Balaraja, sementara Ramli masih menjalani perawatan intensif.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjalin kerja sama strategis dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme, khususnya di sektor aviasi.

Dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara BNPT dan Garuda Indonesia di Tangerang, Banten, Rabu (8/1), Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono menyampaikan bahwa Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan nasional berkaitan erat dengan Bandar Udara yang merupakan objek vital strategis.

"Garuda Indonesia ini maskapai yang beroperasi di bandar udara yang merupakan objek vital strategis dan perlu dilindungi dari ancaman terorisme," kata Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, menurut dia, perjanjian kerja sama tersebut menjadi sangat strategis, baik dalam pertukaran data maupun hal-hal lain yang dianggap penting.

Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan mengapresiasi dan menyambut baik perjanjian kerja Sama antara BNPT dan Garuda Indonesia, terutama guna memperkokoh keutuhan bangsa Indonesia.

“Besar harapan kami kerja sama ini akan mengoptimalkan peran Garuda Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia," ucap Wamildan dalam kesempatan yang sama.

Untuk itu, dirinya berharap kegiatan tersebut dapat semakin mengukuhkan komitmen dan visi bersama dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme demi kesatuan serta keutuhan bangsa Indonesia di masa depan.

Wamildan turut mengatakan jika Garuda Indonesia siap memberikan dukungan serta berkoordinasi lebih lanjut dengan tim BNPT.

Sebelumnya, BNPT menegaskan bahwa kolaborasi multipihak dan kohesi sosial penting dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Dalam seminar di Jakarta, Rabu (13/11/2024), Deputi Bidang Kerja sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto mengatakan kolaborasi dan kohesi sosial sangat dibutuhkan mengingat kompleksitas dari masalah terorisme itu sendiri.

"Masalah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme semakin kompleks, untuk itu perlu ada intervensi multipihak dan peningkatan kohesi sosial," ujar Andhika seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Menurut Andhika, signifikansi dari berbagai kerja yang sifatnya kolaboratif dalam penanggulangan terorisme juga sejalan dengan semboyan yang digaungkan kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono, yaitu "Kolaboratif dalam Penanggulangan Terorisme yang Tercerahkan dalam Keikhlasan".

Dia menjelaskan komitmen kolaboratif multipihak dan peningkatan kohesi sosial telah dijalankan BNPT secara nyata melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

Di dalam RAN PE, BNPT melakukan pendekatan seluruh pemerintahan (whole government) dan seluruh masyarakat (whole society), terlebih dalam RAN PE Fase Kedua (2025-2029).

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah menerima permohonan perlindungan dari kasus penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman.

"Dan sudah ada 6 permohonan yang disampaikan kepada LPSK di Jakarta Timur," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, saat dikonfirmasi, Kamis (9/1/2025).

Susilaningtias menjelaskan, terdapat beberapa orang yang akan pihaknya datangi usai mengajukan permohonan.

"Untuk yang sudah mengajukan (permohonan perlindungan) ini, mereka mengajukan terkait dengan permohonan pendampingan," jelas Susilaningtias.

"Terus kemudian juga ada keluarga korban ini mengajukan untuk restitusi terhadap keluarga atau bapaknya yang meninggal dunia," lanjutnya.

Saat ini, LPSK sedang mempelajari permohonan yang diajukan dari korban dan para saksi- saksi kasus penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman.

"Sudah pengajuan, sekaligus kami mau lakukan penelaahan. Setelah itu nanti, berdasarkan hasil penelaahan, kami akan memutuskan berkaitan dengan permohonannya apa. Terus kemudian hasil penelaahan apa saja," ucap Susilaningtias.

Susilaningtias menjelaskan, keputusan dari permohonan yang diajukan ke LPSK terhitung selama 30 hari, tetapi bisa lebih cepat dari itu.

"Kalau pada ini secara umum kami memutuskan itu dalam waktu 30 hari kerja, dan bisa diperpanjang atau malah bisa lebih cepat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di dalam konteks ini kan ada salah satu korban yang terluka," ungkapnya.

"Ini kan bisa saja korban ini nanti kalau membutuhkan bantuan medis misalnya pengobatan. Bisa kita berikan secara darurat atau kita berikan secara lebih cepat sebelum diputuskan,"sambungnya.

Kendati demikian, Susilaningtias memastikan, hingga saat ini belum ada penanganan darurat yang diberikan kepada pemohon.

"Belum. Jadi sampai sekarang ini masih baru permohonan perlindungan.Kami berharap bisa secepatnya setelah penelaahan bisa secepatnya memutuskan," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga dari Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas ditembak di Rest Area Tol Tangerang-Merak, mengajukan restitusi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Keluarga korban ini mengajukan untuk restitusi terhadap keluarga atau bapaknya yang meninggal dunia," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, saat dikonfirmasi, Kamis (9/1/2025).

Susilaningtias berujar, korban dan saksi dalam kasus penembakan Ilyas juga mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK.

"Dan sudah ada 6 permohonan yang disampaikan kepada LPSK di Jakarta Timur," ucap Susilaningtias.

Susilaningtias melanjutkan, pihaknya tengah mempelajari permohonan yang diajukan para korban dan saksi.

Setelah itu, LPSK akan memberikan keputusan mengenai permohonan yang disampaikan para korban dan saksi.

"Sudah pengajuan, sekaligus kami mau lakukan penelaahan. Setelah itu nanti, berdasarkan hasil penelaahan, kami akan memutuskan berkaitan dengan permohonannya apa. Terus kemudian hasil penelaahan apa saja," ucap Susilaningtias.

Susilaningtias menjelaskan, keputusan dari permohonan yang diajukan ke LPSK terhitung selama 30 hari, tetapi bisa lebih cepat dari itu.

"Kalau pada ini secara umum kami memutuskan itu dalam waktu 30 hari kerja, dan bisa diperpanjang atau malah bisa lebih cepat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di dalam konteks ini kan ada salah satu korban yang terluka," ungkapnya.

"Ini kan bisa saja korban ini nanti kalau membutuhkan bantuan medis misalnya pengobatan. Bisa kita berikan secara darurat atau kita berikan secara lebih cepat sebelum diputuskan," sambungnya.

Hingga saat ini belum ada penanganan darurat yang diberikan kepada pemohon.

"Belum. Jadi sampai sekarang ini masih baru permohonan perlindungan.Kami berharap bisa secepatnya setelah penelaahan bisa secepatnya memutuskan," tuturnya.

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengultimatum jajarannya untuk serius bekerja dan tak menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan. Dia mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto saat Rapat Kabinet perihal mencopot pejabat yang tak bekerja serius dan tak sepenuh hati mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara.

"Dalam Rapat Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu, Bapak Presiden telah memerintahkan, 'Para Menteri sekarang agar lebih berani dan tidak ragu-ragu memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu bila Saudara tidak puas dengan pejabat di bawah Anda, laporkan, maka akan segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi, tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa, negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang mencopot segera, suruh tinggal di rumah saja daripada bikin susah kita'," ujar Agus menirukan ucapan Presiden Prabowo, kepada jajaran petinggi Kementerian Imipas ketika melantik sejumlah Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Imipas, Kamis (9/1/2025).

Menteri Agus menekankan dirinya tak bangga bila memberi sanksi pencopotan pada jajaran. Namun dia menegaskan tak sungkan-sungkan memberi efek jera bagi pelanggar, bahkan jika harus mengambil langkah hukum hingga ke ranah pidana.

"Saya tidak bangga mencopot para pejabat di lingkup UPT yang melakukan pelanggaran. Namun jangan paksa saya melakukan tindakan lebih dari itu. Jika memang terbukti dan sangat diperlukan untuk memberikan efek jera, saya tidak segan-segan untuk mempidanakan yang bersangkutan," tegas dia.

Foto: Menteri Imipas Agus Andrianto melantik sejumlah Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Imipas, Kamis (9/1/2025). (dok. istimewa)

Menteri Agus lalu mengungkapkan evaluasi kinerja jajarannya selama 3 bulan terakhir, atau sejak dirinya dilantik menjadi pucuk pimpinan Kementerian Imipas, di mana masih ditemukan pejabat di tingkat UPT yang tak serius menjalankan program kerja kementerian. Bahkan, lanjutnya, masih ditemukan pejabat yang menyalahgunakan wewenang.

"Perlu saya sampaikan bahwa selama kurang lebih tiga bulan program ini berjalan, berbagai upaya sudah kita lakukan. Namun masih ditemukan beberapa pejabat administrasi di tingkat Unit Pelaksana Teknis baik di lingkungan Imigrasi maupun Pemasyarakatan yang tidak serius melaksanakan program, dan melakukan beberapa pelanggaran seperti menyalahgunaan wewenang untuk mencari keuntungan pribadi," ungkap dia.

Lebih lanjut, Menteri Agus memberi contoh pelanggaran yang ia maksud semisal terkait penegakan hukum di Imigrasi. Kemudian masih adanya ponsel dan narkoba di lembaga permasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).

"Dalam proses penegakan hukum di bidang keimigrasian, dan masih adanya peredaran barang yang dilarang seperti handphone dan narkoba di lapas/rutan. Bahkan temuan terkahir terdapat peredaran narkoba yang bukan hanya dikendalikan oleh oknum warga binaan dari dalam lapas, bahkan narkoba tersebut berasal dari dalam lapas/rutan," urai dia.

Tindak Lanjut Asta Cita Presiden

Menteri Agus menyampaikan kinerja yang tak serius akan menghambat peran Kementeriam Imipas dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Oleh sebab itu, seluruh pejabat Kementerian Imipas diharapkan benar-benar mengawasi dan sesering mungkin mengevaluasi kinerjanya.

"Menindaklanjuti Asta Cita Bapak Presiden RI, Prabowo Subianto, saya selaku Menteri Imigrasi dan Pemasyaratan telah menetapkan 13 Program Akselerasi dan 5 Perintah Harian ditiap-tiap Direktorat Jenderal. Di mana program tersebut secara bertahap telah dilaksanakan. Saya meminta kepada para pejabat yang baru saja dilantik untuk benar-benar melakukan pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ujar Menteri Agus.

Agus mewanti-wanti agar penggunaan anggaran berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. "Selain itu, perlu kita ingat bahwa anggaran yang membiayai seluruh kegiatan kita adalah uang rakyat. Jadi penggunaannya harus berorientasi untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat," kata dia.

Foto: Menteri Imipas Agus Andrianto melantik sejumlah Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Imipas, Kamis (9/1/2025). (dok. istimewa)

Ia juga berharap Pimpinan Tinggi Madya tancap gas dalam mengimplementasikan program kerja yang telah dicanangkan. Tujuannya agar terjadi pembenahan kualitas kinerja serta budaya kerja. Jika hal tersebut dilakukan maka Kementerian Imipas dapat berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Harapan saya pejabat yang dilantik pada hari ini dapat segera mengimplementasikan seluruh kebijakan dan program kerja yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kualitas kinerja dan budaya (culture) kerja, baik di bidang operasional maupun pembinaan, dalam rangka turut berkontribusi mewujudkan Indonesia Emas 2045," tutur dia.

Lebih lanjut ia mengingatkan Kementerian Imipas dibentuk oleh Presiden Prabowo, dan merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih. Oleh sebab itu segala kebijakan Kementerian Imipas dan jajaran harus mendelegasikan cita-cita Pemerintahan Presiden Prabowo.

"Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih dan perlu kita sadari bahwa segala kewenangan yang kita miliki ini merupakan pendelegasian yang diberikan Bapak Presiden. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mampu memberikan kontribusi terbaik sesuai tugas, fungsi dan peran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan demi mendukung tujuan Bapak Presiden," imbuh Menteri Agus.

IWAS atau Agus, pria difabel tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat. Kejari Mataram telah menyiapkan pendamping untuk IWAS selama ditahan.

Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan IWAS akan ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas IIA Kuripan Lombok Barat. Ia telah berkoordinasi dengan pihak Lapas Kelas IIA Kuripan untuk memastikan fasilitas dan sarana prasarana ruang tahanan untuk penyandang disabilitas.

"Lembaga pemasyarakatan pun sudah menyiapkan adanya sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas dan ada juga disediakan pendamping," katanya dilansir detikBali, Kamis (9/1/2025).

Selain itu, ia menegaskan penahanan terhadap pria berusia 22 tahun itu memenuhi syarat, termasuk aspek objektif dan subjektif. Adapun, aspek objektif yang dia maksud adalah tindak pidana yang dilakukan IWAS memiliki ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

"Sedangkan syarat subjektif, pertimbangan mengingat korban yang dilakukan terdakwa IWAS lebih dari satu, dikhawatirkan nanti terdakwa ini bisa mengulangi perbuatannya," ujar Ivan.

Sementara itu, Perwakilan kuasa hukum IWAS, Kurniadi, mengungkapkan kliennya seharusnya dilibatkan untuk melihat sendiri ruangan yang akan ditempati sebelum resmi ditahan. "Pelaku ini penyandang disabilitas harus dilakukan perhatian khusus, jangan ujuk-ujuk tanpa dasar yang jelas melakukan penahan rutan," ujar dia di Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram.

Baca berita selengkapnya di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam nomor urut 1, Nuryanto dan Hardi Selamat Hood berpantun saat membacakan permohonan di ruang sidang Panel II Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (9/1/2025).

Pantun itu dibacakan kuasa hukum Nuryanto-Hardi setelah diminta membacakan inti permohonan terkait sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Batam oleh Ketua Panel II Hakim Konstitusi Saldi Isra.

"Pengantarnya enggak usah dibacakan, ke pokok-pokok persoalan saja," kata Saldi Isra, Kamis.

"Baik, izin menyampaikan Yang Mulia adanya upaya menghadirkan calon tunggal dalam pemlihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam. Kami ingin memberikan sedikit pantun Yang Mulia, mohon diberikan izin," kata kuasa hukum Nuryanto-Hardi.

Mendengar hal tersebut, Saldi Isra tersenyum mempersilakan.

"Wah silakan," kata Saldi.

Pantun yang dibacakan kuasa hukum tersebut yakni:

Naik kapal perahu laju

Pergi memancing bersama Pak Nadi

Jika masyarakat kota Batam ingin maju

Mari menjunjung tinggi demokrasi

Maju negeri adab terpandang

Rasa dan budaya jadi pedoman

Mahkamah Konstitusi kami bertandang

Memperjuangkan hak konstitusional masyarakat kota Batam.

Mendengar pantun kedua, Saldi Isra pun menjawab "cakep".

Setelah itu, Saldi Isra kembali meminta agar pokok permohonan dibacakan.

Dalam permohonan tersebut, kuasa hukum Nuryanto-Hardi menduga adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh lawan politik kliennya, calon wali kota dan wakil wali kota Batam nomor urut 2, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra.

Kecurangan tersebut terlihat dari berbagai peristiwa, termasuk politik uang hingga netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Oleh karena itu, MK diminta mendiskualifikasi Amsakar-Claudia dan menetapkan Nuryanto-Hardi sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Batam 2024.

Pria difabel yang menjadi tersangka kasus pelecehan seksual kepada mahasiswi, IWAS alias Agus, dibawa ke Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat. Pengacara menyebut jika Agus menangis hingga berteriak saat hendak dibawa.

"Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis, IWAS ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya," kata perwakilan kuasa hukum IWAS, Kurniadi, melansir detikBali, Kamis (9/1/2024).

Kepala Kejari (Kajari) Mataram Ivan Jaka mengatakan Agus akan ditahan selama 20 hari di Lapas Kelas IIA Kuripan Lombok Barat. Ivan Jika memastikan penahanan Agus sudah memenuhi syarat, termasuk aspek objektif dan subjektif.

"Ini sudah memenuhi beberapa aspek. Adanya pendapat ahli, visum, psikologi forensik, dan psikologi kriminal. Ahli-ahli tersebut, ada yang dari Universitas Mataram, Universitas Indonesia, bahkan ada yang dari Universitas Gadjah Mada (UGM)," tutur Ivan.

Dia kemudian menjelaskan aspek objektif yang dimaksudkan adalah tindak pidana yang dilakukan IWAS memiliki ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Hal ini membuat yang bersangkutan harus ditahan.

"Sedangkan syarat subjektif, pertimbangan mengingat korban yang dilakukan terdakwa IWAS lebih dari satu, dikhawatirkan nanti terdakwa ini bisa mengulangi perbuatannya," imbuhnya.

Artikel ini sudah tayang di detikBali, baca selengkapnya di sini.

Video: Ketua PPDI Minta Netizen Setop Buat Konten Candaan Agus Buntung

Video: Ketua PPDI Minta Netizen Setop Buat Konten Candaan Agus Buntung

Selain ancaman hukuman pidananya, kami mempertimbangkan jumlah korban yang melebihi 15 orang

Mataram (ANTARA) - Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, melakukan penahanan terhadap tersangka kasus pelecehan seksual berstatus penyandang tunadaksa berinisial IWAS alias Agus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat.

"Jadi, terhitung mulai hari ini hingga 20 hari ke depan, yang bersangkutan kami titipkan penahanan pertamanya di Lapas Kelas II A Lombok Barat," kata Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka di Mataram, Kamis.

Adapun pertimbangan jaksa mengalihkan status tahanan Agus dari sebelumnya di tahap penyidikan kepolisian tahanan rumah menjadi tahanan rutan ini melihat ancaman hukuman dari sangkaan pidana yang diterapkan dalam berkas perkara.

"Selain ancaman hukuman pidananya, kami mempertimbangkan jumlah korban yang melebihi 15 orang," ujarnya.

Jaksa penuntut umum juga sebelumnya menolak pengajuan permohonan tersangka agar tetap menjalani status tahanan rumah, mengingat kondisi tersangka sebagai penyandang tunadaksa tanpa dua lengan.

Ivan menegaskan bahwa pihaknya menjamin pemenuhan hak tersangka sebagai penyandang tunadaksa dalam menjalani status tahanan rutan di Lapas Kelas II A Lombok Barat.

"Kami menjamin bahwa tersangka akan mendapatkan fasilitas khusus dan pendampingan selama menjalani penahanan di Lapas Kelas II A Lombok Barat," ucap dia.

Dalam berkas perkara, Agus terancam hukuman 12 tahun penjara sesuai sangkaan Pasal 6 huruf A dan/atau huruf C juncto Pasal 15 ayat (1) huruf E Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

SURABAYA, KOMPAS.com - Tim hukum pasangan cagub dan cawagub Jatim nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak menanggapi materi gugatan yang dilayangkan tim pasangan cagub dan cawagub Jatim nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta, yang mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (8/1/2025) kemarin.

Koordinator Hukum Pasangan Khofifah-Emil, Edward Dewaruci menyebut, materi gugatan yang dilayangkan kabur atau obscure.

"Gugatannya kabur, terlalu bermain asumsi yang jauh dari fakta," kata Edward dikonfirmasi pada Kamis (9/1/2025).

Menurut Edward, tim hukum Risma-Gus Hans tidak memiliki dasar dan tidak menyertakan bukti konkret.

"Dalam sidang kemarin, tim hukum paslon 3 dicecar soal jumlah TPS di Pilkada Jatim, bentuk kecurangan, hingga esensi gugatan. Ini bukti bahwa yang disampaikan hanya asumsi," katanya.

Pihaknya mengaku sudah menyiapkan bukti dan saksi untuk menghadapi sidang lanjutan nanti.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilgub Jatim kemarin, tim hukum paslon Risma-Gus Hans meminta agar MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Jatim mendiskualifikasi paslon Khofifah-Emil dari Pilkada Jatim.

Alasannya, paslon Khofifah-Emil telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilkada Jatim 2024.

Mereka juga meminta MK untuk membatalkan keputusan KPU Jatim atas hasil Pilkada Jatim 2024 yang memenangkan Khofifah-Emil.

Risma-Gus Hans meminta MK menetapkan perolehan suara Pilgub Jatim 2024 tanpa suara dari Khofifah-Emil Dardak.

Perolehan suara yang disebutkan yakni untuk paslon nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim, sebanyak 1.797.332 suara.

Sedangkan Risma-Gus Hans memperoleh 6.743.095 suara, yang berarti otomatis menjadi pemenang Pilgub Jatim.

Namun, jika MK menolak, tim hukum Risma-Gus Hans membuat petitum alternatif yakni agar ada pemilihan suara ulang tanpa mengikutsertakan paslon Khofifah-Emil.

"Memerintahkan KPU Jatim melaksanakan putusan ini, atau jika Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya," kata Kuasa Hukum Paslon Risma-Gus Hans, Tri Wiyono.

Hasil perolehan suara Pilgub yang diumumkan KPU Jatim menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Hakim memperoleh 1.797.332 suara (8,67 persen).

Pasangan petahana nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak meraih 12.192.165 suara (58,81 persen).

Sedangkan pasangan nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta mengantongi 6.743.095 suara (32,52 persen).