Kasus pelecehan seksual mahasiswi oleh I Wayan Agus Suartama (22), pria difabel di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), memasuki babak baru. Agus telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Kamis (16/1/2025).

Selama ditahan, Agus mengeluhkan kurangnya fasilitas bagi terdakwa difabel di rutan. Melihat kegelisahan tersebut, Dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Kukuh Dwi Kurniawan menyebut bahwa aksesibilitas penjara bagi narapidana disabilitas perlu dibenahi.

Adapun beberapa bangunan penjara di Indonesia merupakan peninggalan sejak penjajahan Belanda. Tempat ini menjadi tempat bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan penginsafan dan rehabilitasi secara hati dan perbuatannya.

Sayangnya, tidak ada penambahan fasilitas dan pelaku kejahatan terus bertambah. Ia menyebut bahwa rutan di Bagansiapiapi berada pada level overcapacity.

Bahkan mencapai 800 persen dari kapasistas seharusnya. Menurut Kukuh, tingkat optimalisasi rehabilitasi narapidana jauh dari maksimal, terlebih lagi bagi para narapidana disabilitas.

"Narapidana dituntut berebut napas di dalam lapas. Bayangkan saja, dalam satu sel dengan kapasitas 17 orang, dihuni oleh 60 orang dalam pengawasan satu orang sipir. Dengan kondisi ini, saya rasa negara perlu cepat memberikan solusi konkret dan melakukan banyak pembenahan," ungkap Kukuh kepada wartawan, Sabtu (18/1/2025).

Kukuh juga mengungkapkan bahwa negara harus menyediakan fitur mobilitas yang dapat digunakan narapidana penyandang disabilitas semasa di penjara.

Maka, Lapas dapat bekerjasama dengan balai-balai kerja yang dapat menfasilitasi narapidana memperoleh keterampilan mandiri.

Setelah keluar dari penjara, tidak menutup kemungkinan mantan napi untuk mendapatkan hukuman sosial di masyarakat.

Untuk itu, rehabilitasi sekaligus pembekalan keterampilan mandiri sangat penting diterapkan oleh Lapas.

Lebih lanjut, Kukuh menekankan bahwa segala perbuatan seseorang akan dimintai pertanggungjawaban sebagaimana asas hukum 'Equality before the law' yakni semua manusia setara atau sama di mata hukum dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Asas ini mencakup hal-hal seperti kapasitas diri (fisik) seseorang. Meski begitu, bukan berarti disabilitas fisik bisa menjadi salah satu alasan pemaaf, baik di Indonesia maupun hukum global.

"Jadi, pelaku pidana disabilitas tetap dikenai hukuman dan mendapat sanksi yang setara. Maksudnya adalah tidak ada perlakuan khusus dalam hukum pidana terhadap tersangka atau terdakwa penyandang disabilitas, kecuali terdapat alasan pemaaf dan ketika seseorang dalam kondisi darurat," sambungnya.

Pada dasarnya, beberapa Hak Asasi Manusia dirampas oleh negara dengan tujuan memberikan peradilan atas kejahatan yang dilakukan.

Di samping itu, Ia berharap kasus ini tidak terulang di masa depan. Mewujudkan negara yang maju perlu adanya komitmen dan kerjasama dari seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat.

Video: Babak Baru Kasus Pelecehan Seksual oleh Agus Difabel

Video: Babak Baru Kasus Pelecehan Seksual oleh Agus Difabel

IWAS atau Agus, pria difabel tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat. Kejari Mataram telah menyiapkan pendamping untuk IWAS selama ditahan.

Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan IWAS akan ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas IIA Kuripan Lombok Barat. Ia telah berkoordinasi dengan pihak Lapas Kelas IIA Kuripan untuk memastikan fasilitas dan sarana prasarana ruang tahanan untuk penyandang disabilitas.

"Lembaga pemasyarakatan pun sudah menyiapkan adanya sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas dan ada juga disediakan pendamping," katanya dilansir detikBali, Kamis (9/1/2025).

Selain itu, ia menegaskan penahanan terhadap pria berusia 22 tahun itu memenuhi syarat, termasuk aspek objektif dan subjektif. Adapun, aspek objektif yang dia maksud adalah tindak pidana yang dilakukan IWAS memiliki ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

"Sedangkan syarat subjektif, pertimbangan mengingat korban yang dilakukan terdakwa IWAS lebih dari satu, dikhawatirkan nanti terdakwa ini bisa mengulangi perbuatannya," ujar Ivan.

Sementara itu, Perwakilan kuasa hukum IWAS, Kurniadi, mengungkapkan kliennya seharusnya dilibatkan untuk melihat sendiri ruangan yang akan ditempati sebelum resmi ditahan. "Pelaku ini penyandang disabilitas harus dilakukan perhatian khusus, jangan ujuk-ujuk tanpa dasar yang jelas melakukan penahan rutan," ujar dia di Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram.

Baca berita selengkapnya di sini.

Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Nusa Tenggara Barat (NTB) bicara kemungkinan pria difabel berinisial IWAS dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan Lombok Barat. IWAS merupakan pria tunadaksa yang telah ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi berinisial MA.

Ketua KDD NTB Joko Jumadi mengungkapkan pihak Lapas Lombok Barat telah berkoordinasi dengan dirinya terkait proses hukum IWAS. Joko meminta pihak Lapas Lombok Barat untuk menyiapkan sel khusus jika IWAS ditahan.

"Paling tidak ruangannya sudah siap," kata Joko kepada detikBali, Selasa (17/12/2024).

Menurut Joko, Lapas Lombok Barat telah memiliki dua ruangan khusus yang bisa digunakan untuk menampung penyandang disabilitas seperti IWAS. Ia menilai kedua ruang tahanan itu bisa ditempatkan untuk IWAS.

"Satu kamar ada ada dua kamar mandi. Toiletnya ada yang jongkok dan duduk, kemudian ada shower," imbuh Joko.

Saat ini, IWAS mash berstatus sebagai tahanan rumah. Joko menyebut pria tunadaksa yang tak memiliki tangan itu baru dapat dipindahkan ke Lapas Lombok Barat setelah masa tahanan rumah tersebut habis.

Di sisi lain, Joko meminta agar IWAS mendapatkan pendamping selama menjadi tahanan lapas. Menurut dia, pendamping IWAS dapat berasal dari warga binaan di lapas tersebut. Nantinya, pendamping itu diberikan tugas untuk memfasilitasi kebutuhan IWAS.

"Umpamanya IWAS butuh bantuan buka celana, nanti akan ada tenaga pendamping yang bantu," kata Joko.

Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat Muhammad Fadli membenarkan telah memiliki ruangan khusus bagi warga binaan lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. Ia memastikan ada warga binaan yang ditugaskan untuk membantu dan mengurus tahanan lain yang memiliki keterbatasan.

Menurut Fadli, pendampingan serupa juga berlaku untuk tahanan yang sakit. "Ada yang sakit stroke, kami tugaskan warga binaan lain untuk mengurus. Mungkin bisa dipakai cara seperti itu, apabila yang bersangkutan (IWAS) tidak bisa mengurus diri sendiri," pungkasnya.

Diketahui, kasus dugaan pelecehan seksual ini mencuat setelah seorang mahasiswi di Mataram berinisial MA melaporkan IWAS ke Polda NTB. Belakangan, korban pelecehan seksual tersebut terus bertambah hingga mencapai 17 orang.

Video Korban Pelecehan Seksual Pria Difabel Disebut Lebih dari Satu Orang

Video Korban Pelecehan Seksual Pria Difabel Disebut Lebih dari Satu Orang

Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hassanudin merespons kasus dugaan pelecehan seksual oleh seorang pria difabel asal Kota Mataram, IWAS (21). Hassanudin mengatakan 13 orang yang menjadi korban akan diberi pendampingan hukum.

"Semua diberikan pendampingan (hukum)," kata Hassanudin saat dikonfirmasi di Mataram, seperti dilansir detikBali, Jumat (6/12/2024).

Hassanudin mengatakan kebutuhan korban akan dipenuhi. Dia menegaskan semua pihak memiliki hak yang sama sebagai warga negara.

"Sesuai kebutuhan (pendampingan hukum), korban dibutuhkan, siapapun punya hak yang sama (untuk dapat pendampingan hukum). Sesuai dengan hak warga negara, semua diperlakukan sama," jelas mantan Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) tersebut.

Kasus dugaan pelecehan seksual ini mencuat tatkala salah seorang mahasiswi di Mataram berinisial MA melaporkan IWAS ke Polda NTB. Setelah laporan tersebut ditindaklanjuti, sejumlah korban IWAS lain mulai bersuara. IWAS saat ini berstatus tersangka dan menjadi tahanan rumah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB Nunung Trianingsih sebelumnya telah memastikan Pemprov NTB siap memberikan pendampingan hukum kepada belasan korban dugaan pelecehan seksual oleh IWAS.

"(Kalau mereka tidak mau) kami tidak bisa memaksa, karena (korban) ini sudah masuk (kategori) perempuan dewasa. Kecuali kalau anak-anak, kami ikut mendampingi," kata Nunung.

Baca selengkapnya di sini

Polda NTB memperpanjang status tahanan rumah terhadap IWAS (21), pria difabel yang menjadi tersangka pelecehan mahasiswi di Mataram. Masa tahanan diperpanjang 20 hari.

"Status AG alias IWAS sebagai tahanan rumah sudah habis kemarin. Jadi diperpanjang," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB Kombes Syarif Hidayat dalam keterangan yang diterima detikBali, Rabu (4/12/2024).

Syarif menuturkan, proses hukum kasus pelecehan yang menyeret IWAS sudah sampai pada tahap P-19, yakni berkas perkara dikembalikan oleh kejaksaan untuk dilengkapi penyidik di kepolisian. Untuk itu, Syarif berujar, penyidik akan berupaya memenuhi sejumlah catatan jaksa.

"Yang perlu kami tegaskan, kami terus berkoordinasi dengan jaksa. Kami jalankan apa yang menjadi petunjuk jaksa, termasuk juga petunjuk-petunjuk lain yang masih sesuai koridor, kami penuhi," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, korban dugaan pelecehan seksual IWAS, bertambah. Total yang melapor sudah 13 orang.

"Total kalau dari yang sudah masuk BAP (berita acara pemeriksaan) di penyidikan kepolisian itu kan tiga orang, sekarang ditambah yang baru sampaikan ke kami itu 10 orang, jadi totalnya 13 orang," kata Ketua Komisi Difabel Daerah (KDD) NTB Joko Jumadi kepada detikBali, Rabu.

Joko merinci, dari 13 orang yang melapor, tiga di antaranya adalah anak-anak. Perihal korban anak, dia menyebut pihaknya telah menyerahkan penanganan laporan kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram. IWAS pun berpotensi dikenakan pasal tambahan terkait kekerasan seksual terhadap anak.

"Apakah nanti ini akan masuk satu perkara atau laporan baru, ini yang masih jadi persoalan. Kalau yang berstatus anak-anak, kemungkinan akan ada laporan baru karena pasal yang diancamkan berbeda," terang Joko.

Dia menambahkan berdasarkan keterangan korban, IWAS melakukan kekerasan seksual dengan modus komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi psikis.

"Untuk yang anak-anak tiga orang, itu modusnya dipacarin. Apakah sudah disetubuhi atau tidak, kami belum tahu," ujar Joko.

Kasus ini mencuat tatkala salah seorang mahasiswi berinisial MA melaporkan IWAS ke Polda NTB. Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual ke Polda NTB dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/166.a/X/2024/SPKT/POLDA NTB. Setelah laporan tersebut ditindaklanjuti, sejumlah korban IWAS lain mulai bersuara.

Soal Kemungkinan Adanya Lingkaran Setan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual

Soal Kemungkinan Adanya Lingkaran Setan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual