Moskow (ANTARA) - Badan penegak hukum Amerika Serikat menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) sebagai jalan pintas untuk menemukan dan menahan tersangka tanpa bukti lain, mengabaikan petunjuk yang jelas, demikian laporan surat kabar The Washington Post.

Sebanyak 15 departemen kepolisian di 12 negara bagian menahan beberapa orang yang menjadi tersangka yang diidentifikasi oleh algoritma AI tanpa bukti independen yang menghubungkan mereka dengan kejahatan tersebut, kata laporan itu pada hari Senin.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa badan penegak hukum AS dalam banyak kasus bertentangan dengan kebijakan internal mereka sendiri, yang mengharuskan petugas polisi mendukung bukti apa pun yang ditemukan dengan bantuan AI.

Menurut investigasi The Washington Post, sedikitnya delapan orang ditahan secara keliru oleh penyidik AS menggunakan teknologi pengenalan wajah.

Dalam beberapa kasus, polisi tidak memeriksa alibi tersangka atau pernyataan saksi palsu, dan dalam kasus lain, mereka mengabaikan sidik jari dan jejak DNA yang mengarah ke orang lain, demikian bunyi laporan itu.

Laporan itu mencatat bahwa penyidik bahkan tidak memperhitungkan perbedaan yang jelas dalam penampilan penjahat yang direkam oleh kamera pengintai dan tersangka yang diidentifikasi oleh AI.

Ada kasus ketika petugas penegak hukum menahan seorang wanita yang sedang hamil tujuh bulan, menuduhnya melakukan perampasan mobil, meskipun faktanya tidak ada yang menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya sedang hamil.

Skala sebenarnya dari masalah tersebut kemungkinan besar jauh lebih besar, surat kabar itu melaporkan, seraya menambahkan bahwa penyidik AS tidak diwajibkan secara hukum untuk memberikan data tentang penggunaan pengenalan wajah AI tersebut.

Sumber: Sputnik-RIA Novosti

Penerjemah: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengangkat empat staf khusus baru. Mulai dari mantan Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga Anggota Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Diketahui, mantan Direktur Deradikalisasi BNPT yang dilantik menjadi staf khusus Menko PMK adalah Brigjen Pol. Ahmad Nurwakhid dia akan menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Penegakan Keadilan dan Rekonsiliasi.

Anggota RMI PBNU Ulun Nuha (Gus Ulun) diangkat menjadi Staf Khusus Bidang Kerukunan Beragama.

Sementara Tatang Subarna sebagai Staf Khusus Bidang Mobilisasi Sumber Daya Kebencanaan.



Sedangkan Ferro Ferizka Aryananda sebagai Staf Khusus Bidang Inovasi dan Kerjasama.

Pengangkatan empat staf khusus Menko PMK itu tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9/KP.05.00 Tahun 2025.

?Staf Khusus Menteri Koordinator bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai penugasan yang diberikan oleh menteri koordinator,? tulis putusan yang dibacakan saat pelantikan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Dalam putusan, Staf Khusus Menteri Koordinator bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan jabatannya.

Staf khusus juga diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya secara jabatan struktural Eselon 1B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

?Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya salinan dan seterusnya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2025,? dalam putusan.

Langkat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Langkat kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih Piagam Penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tingkat Nasional Tahun 2024.

Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai, pada Puncak Peringatan Hari HAM Sedunia di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, kata Kabag Hukum Sekdakab Langkat Alimat Tarigan, di Stabat, Selasa.

Dimana Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy, hadir langsung pada acara tersebut bersama beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemangku HAM, seperti Kepala Dinas Kesehatan, Sosial, dan Lingkungan Hidup. Piagam ini kemudian diserahkan kepada Pj. Bupati Langkat melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada 9 Januari 2025, diwakili oleh Kabag Hukum Setdakab Langkat Alimat Tarigan.

Penghargaan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor MHA-01.HA.02.01.01 Tahun 2024, tertanggal 13 November 2024. Prestasi tersebut menjadi bukti nyata keseriusan Pj. Bupati Langkat dalam mendorong penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Kabupaten Langkat.

Menurut Pj Bupati Faisal Hasrimy, keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi seluruh OPD terkait dalam memenuhi 120 indikator penilaian yang terbagi menjadi dua kategori utama. Kategori pertama adalah Hak Sipil dan Politik, yang meliputi hak atas bantuan hukum bagi warga miskin, informasi, keberagaman, pluralisme, serta partisipasi dalam pemerintahan.

Sementara untuk kategori kedua adalah Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, mencakup hak atas kesehatan, pendidikan, lingkungan yang sehat, perumahan layak, pekerjaan, serta hak perempuan dan anak.

Bagian Hukum Setdakab Langkat sebagai fasilitator pelaporan aksi HAM, menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkumham Sumut atas bimbingan yang diberikan. Selain itu, dukungan dari OPD terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas LH, Dinas KBPPA, dan lainnya, menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai penghargaan ini.

“Kami bersyukur atas kerja keras semua pihak yang telah membantu mewujudkan penghargaan ini. Prestasi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Langkat mampu menjadi contoh dalam penghormatan dan pemajuan HAM di tingkat nasional,” ujar Faisal Hasrimy.

Melalui penghargaan ini, Pemkab Langkat berkomitmen untuk terus memperkuat upaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bersilaturahmi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Natalius Pigai tiba di Gedung PBNU pada pukul 11.07 WIB.

Ia tampak mengenakan kemeja putih dan celana hitam.

Kedatangannya disambut perwakilan PBNU yang langsung menjabat tangan Natalius.

"Silaturahmi dulu ya, nanti setelah itu baru saya beri tahu," ujar Natalius setibanya di Kantor PBNU, Selasa.

Pigai dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf untuk membicarakan sejumlah hal.

Namun, pertemuan itu berlangsung tertutup, sedangkan awak media menunggu di lobi Gedung PBNU untuk melakukan sesi wawancara setelah pertemuan berakhir.

Sampai berita ini dibuat, pertemuan Natalius dan PBNU masih berlangsung di lantai 3 Kantor PBNU.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengangkat empat Staf Khusus baru pada Selasa (14/1/2025).

Salah satunya eks Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid yang menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Penegakan Keadilan dan Rekonsiliasi.

Kemudian, Anggota Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Ulun Nuha (Gus Ulun) yang diangkat menjadi Staf Khusus Bidang Kerukunan Beragama.

Pengangkatan empat staf khusus Menko PMK itu tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9/KP.05.00 Tahun 2025.

“Staf Khusus Menteri Koordinator bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai penugasan yang diberikan oleh menteri koordinator,” tulis putusan yang dibacakan saat pelantikan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Dalam putusan, Staf Khusus Menteri Koordinator bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan jabatannya. Staf khusus juga diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya secara jabatan struktural Eselon 1B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya salinan dan seterusnya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2025,” tulis putusan tersebut.

Berikut empat Staf Khusus Menko PMK yang baru saja dilantik:

1. Tatang Subarna sebagai Staf Khusus Bidang Mobilisasi Sumberdaya Kebencanaan
2. R Ahmad Nurwakhid sebagai Staf Khusus Bidang Penegakan Keadilan dan Rekonsiliasi
3. Ferro Ferizka Aryananda sebagai Staf Khusus Bidang Inovasi dan Kerjasama
4. Ulun Nuha sebagai Staf Khusus Bidang Kerukunan Beragama

(Febrina Ratna Iskana)

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID - Dalam semangat kasih dan kebersamaan, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) mengadakan perayaan Natal 2024 bersama warga binaan Rumah Tahanan (Rutan) Perempuan Kelas IIA Surabaya. 

Berbagai kegiatan digelar SIER dalam perayaan Natal tersebut. Diantaranya penyuluhan kesehatan mengenai penyakit-penyakit umum, pemeriksaan kesehatan hingga kebaktian untuk warga binaan rutan dan Insan SIER yang beragama Kristen dan Katolik. Tak hanya itu, juga ada pemberian bantuan dari SIER kepada Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya, serta kegiatan hiburan berupa bernyanyi dan bermain games.

Acara perayaan Natal yang diselenggarakan dengan penuh kehangatan ini dihadiri langsung Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono. Hadir pula Direktur Keuangan, Administrasi dan Manajemen Risiko PT SIER, RIzka Syafittri Siregar dan Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT SIER, Silvester Budi Agung.

Kehadiran para direksi salah satu BUMN ini mendapat sambutan hangat dari Kepala Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya, Amiek Diyah Ambarwati, Kasubsie Pelayanan Tahanan, Putri Rahmawaty Herlambang dan seluruh warga binaan.

Kepala Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT SIER, Puspita Ernawati mengatakan, dalam momen kasih itu SIER juga memberikan bantuan untuk warga binaan yang seluruhnya perempuan ini. 

Antara lain perlengkapan mandi seperti shampoo, sabun mandi cair, pasta gigi, sikat gigi, body lotion, deodorant dan pembalut Wanita. Ada juga empat karton pampers untuk bayi yang berada di dalam rutan Bersama ibunya. PT SIER juga memberikan bantuan dana juga yang akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan peningkatan ketrampilan di dalam rutan. 

“Seperti pengembangan green house hidroponik dan pelatihannya, potong rambut, mesin jahit untuk bimbingan kerja dan peningkatan ketrampilan warga binaan serta sumur bor dan pompa untuk kebutuhan air," katanya, Senin (13/1/2024).

Menurut Puspita, dipilihnya rutan sebagai tempat perayaan Natal karena SIER ingin memastikan setiap masyarakat yang beragama Nasrani berhak mendapatkan kebahagiaan Natal termasuk warga binaan. "Kami percaya bahwa setiap orang berhak merasakan kasih, perhatian, dan dukungan, apa pun situasi mereka," katanya.

Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT SIER, Silvester Budi Agung menambahkan, SIER selalu senantiasa berkomitmen untuk mendukung nilai-nilai keberagaman dan kepedulian sosial. 

"Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin menunjukkan bahwa SIER tidak hanya berfokus pada pengembangan kawasan industri yang berkelanjutan dan terdepan di Indonesia, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sosial termasuk yang sedang menjalani masa binaan di rutan," ungkap Silvester.

Sementara itu, PT SIER bersama BUMN Regional Jawa Timur yakni PT Petrokimia Gresik, PT Semen Indonesia dan PT Perum Jasa Tirta I, rencananya akan menggelar acara Perayaan Natal Kementerian BUMN Regional Jatim di Kota Malang. Acara ini diperkirakan akan diikuti sebanyak 400 orang.

Editor : Arif Ardliyanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo berdebat dengan kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Maluku Tengah nomor urut 4, Ibrahim Ruhunusa-Liliane Aitonam, Abdul Jabbar, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Selasa (14/1/2025).

Perdebatan bermula ketika Abdul mengatakan penetapan hasil pilbup dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Maluku Utara yang sulit diakses menjadi salah satu dalil pokok permohonannya.

Dia menyebut, karena sulitnya akses penetapan tersebut hampir menyebabkan perbaikan permohonan terlambat diajukan.

"Ya nanti direspon KPU itu apa betul pengumumannya terlalu sempit waktunya," kata Hakim Suhartoyo menjawab permohonan tersebut.

Pernyataan Suhartoyo itu kembali disambut Abdul dengan menyebut penetapan tidak bisa diakses di seluruh laman situs KPUD Maluku Utara, termasuk KPU RI.

Suhartoyo kemudian menjelaskan, penetapan KPU sudah dianggap diumumkan ketika ditetapkan secara bersamaan.

"Jadi tidak ada kemudian ketergantungan pada pengumuman (untuk membuat perbaikan permohonan). Karena penetapan itu sekaligus sebagai pengumuman, dan itu sudah ada kesepakatan dengan KPU," kata Suhartoyo.

Namun, kuasa hukum Ibrahim-Liliane ini ngotot dengan menyebut akses mendapatkan penetapan dibatasi sehingga menghambat kerja mereka untuk menyusun gugatan.

"Betul Yang Mulia. Namun yang menjadi obyek di sini adalah penetapan tersebut, Yang Mulia," kata Abdul.

"Ya, kalau Anda mempersoalkan pengumumannya, itu sebetulnya tidak match karena yang menjadi rujukannya penetapannya," kata Suhartoyo lagi.

Suhartoyo juga mengatakan, saat penetapan hasil pemilihan, seharusnya ada pemohon pasangan calon nomor urut 4 yang ikut dan juga para saksi.

Sehingga tak perlu lagi ada pertanyaan apakah penetapan sudah diumumkan atau tidak di situs.

"Lha Saudara mengajukan permohonan tidak melewati tenggang waktu. Berarti kan mendapatkan akses untuk mendapatkan surat keputusan KPU itu," kata Suhartoyo lagi.

Abdul tetap ngotot dan menyebut pengumuman yang sulit diakses menjadi dalil hukum yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan penyelenggara pemilu.

"Ya kami mohon saja kepada Yang Mulia agar apa yang kami sampaikan ini dipertimbangkan," kata Abdul.

"Otomatis pak, dipertimbangkan. Tapi kan harus ada argumen-argumen yang kemudian didukung dengan bukti, ada logika-logika yang harus dibangun, tidak kemudian asal menyampaikan hal-hal itu tapi tidak masuk akal," imbuh Suhartoyo.

Dalam petitumnya, pemohon meminta agar membatalkan putusan KPUD Maluku Tengah dan menetapkan pemohon sebagai pemenang pilbup Maluku Tengah.

KOMPAS.com - Wali Kota Medan, Bobby Nasution, meminta Dinas Pendidikan Medan memberikan teguran kepada SD Abdi Sukma.

Hal ini menyusul tindakan salah satu guru yang menghukum siswa dengan belajar di lantai akibat menunggak pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

"Ini kan masalah kemanusiaan, (jadi kami) memberikan teguran ke sekolahnya walaupun administrasinya karena ini sekolah swasta," ujar Bobby saat ditemui wartawan di Hotel JW Marriot, Kota Medan, Senin (13/1/2025).

Bobby mengimbau kepada orangtua yang mengalami masalah pembiayaan dalam pendidikan untuk menghubungi Pemkot Medan agar mendapatkan solusi.

"Kami langsung menerima di sekolah negeri, langsung kami terima di sekolah negeri, tanpa ada biaya apa pun," katanya.

Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan siswa SD dihukum duduk di lantai karena menunggak SPP.

Ibu bocah tersebut, Kamelia, merekam kejadian itu sambil menangis.

Kamelia mengatakan anaknya memang menunggak uang SPP selama tiga bulan, totalnya Rp 180.000.

Salah satu alasan keterlembatan pembayaran SPP adalah karena dana Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun akhir 2024 belum cair. (Kontributor Medan: Rahmat Utomo|Editor: Eris Eka Jaya)

Manggarai Barat -

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo telah mendeportasi lima warga negara asing (WNA) selama 2024. WNA itu berasal dari Malaysia, Mesir, dan Pakistan.

"Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk menjaga ketertiban dan menegakkan hukum keimigrasian di daerah yang kini semakin berkembang sebagai destinasi wisata internasional," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo Jaya Mahendra, Senin (13/1/2025).

Jaya mengatakan deportasi WNA itu dilakukan setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan penyelidikan yang mendalam. Deportasi terhadap WNA tersebut sebagian besar disebabkan oleh pelanggaran terkait izin tinggal.

"Seperti bekerja tanpa izin yang sah, atau tinggal melebihi batas waktu yang ditentukan dalam izin tinggal mereka," ungkap Jaya.

Ia mengatakan dengan semakin banyaknya wisatawan dari berbagai negara, penting untuk memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan keimigrasian yang berlaku, terutama dalam hal izin tinggal dan aktivitas lainnya.

Langkah tegas mendeportasi WNA yang melanggar aturan keimigrasian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menjaga kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan, pendatang, serta masyarakat setempat.

"Dengan penerapan aturan yang lebih ketat, diharapkan Labuan Bajo dapat tetap menjadi tempat yang aman, nyaman, dan ramah bagi wisatawan mancanegara," tegas Jaya.

Ia mengatakan pihaknya terus memantau dengan hati-hati pergerakan WNA di Labuan Bajo dan wilayah sekitarnya yang masuk dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo meliputi lima kabupaten di NTT, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, dan Ngada.

"Setiap aktivitas yang dilakukan oleh WNA harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran terhadap peraturan keimigrasian, kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas, termasuk deportasi," tandas Jaya.

(hsa/gsp)

Jakarta: Pada 13 Januari 2025, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mempublikasikan video yang menunjukkan dua tentara Korea Utara yang menjadi tawanan perang.

Video ini menampilkan kedua tentara yang tampak mengalami luka serius dan menjalani interogasi dengan bantuan penerjemah.

Insiden ini memicu kontroversi internasional, dengan tuduhan bahwa Ukraina telah melanggar Konvensi Jenewa yang mengatur perlakuan terhadap tawanan perang.

Apa Itu Konvensi Jenewa?

Konvensi Jenewa adalah serangkaian perjanjian internasional yang dirancang untuk melindungi individu selama konflik bersenjata.

Terdiri dari empat perjanjian dan tiga protokol tambahan, konvensi ini mencakup perlindungan bagi tentara yang terluka di medan perang, tentara yang terluka atau tenggelam di laut, tawanan perang, dan warga sipil yang terjebak dalam konflik.

Konvensi ini pertama kali diadopsi pada tahun 1864 dan diperbarui terakhir kali pada tahun 1949 untuk mencerminkan kondisi perang modern.

Konvensi Ketiga secara khusus mengatur perlakuan terhadap tawanan perang. Pasal 13 dari Konvensi Ketiga menegaskan bahwa tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi, dilindungi dari kekerasan, intimidasi, penghinaan, dan eksposur terhadap rasa ingin tahu publik.

Selain itu, Konvensi Keempat yang diadopsi pada tahun 1949 memperluas perlindungan bagi warga sipil, menetapkan bahwa mereka juga harus dijaga dari kekerasan dan tindakan tidak manusiawi lainnya.

Detail Kasus Video Tawanan Perang

Video yang dirilis Zelensky menunjukkan dua tentara Korea Utara yang tertangkap pada 9 Januari 2025. Salah satu tentara terlihat mengalami cedera pada dagu, sementara yang lainnya kedua tangannya dibalut perban.

Menurut keterangan resmi dari Ukraina, kedua tawanan tersebut sedang menerima perawatan medis di Kyiv dan menjalani interogasi terkait keterlibatan mereka dalam konflik.

Namun, para pengamat internasional mengecam tindakan ini sebagai bentuk pelanggaran hukum humaniter.

Eksposur publik terhadap tawanan perang dianggap tidak hanya melanggar martabat mereka, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam Konvensi Jenewa.

Video tersebut telah menarik perhatian global dan memunculkan desakan bagi Ukraina untuk memberikan penjelasan.

Pandangan Hukum Internasional

Pasal 13 Konvensi Jenewa menyebutkan bahwa tawanan perang "harus dilindungi, khususnya dari tindakan kekerasan atau intimidasi, serta dari penghinaan dan rasa ingin tahu publik." Larangan ini mencakup eksposur tawanan perang melalui media sosial, foto, atau video yang dapat merendahkan martabat mereka.

Menurut Komite Palang Merah Internasional (ICRC), eksposur seperti ini bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan kemanusiaan.

Kewajiban ini juga meliputi perlakuan manusiawi terhadap tawanan, yang tidak hanya mencakup perlindungan fisik, tetapi juga mental dan emosional.

Pelanggaran terhadap Pasal 13 dapat dikenai sanksi hukum internasional dan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa.

Dalam konteks ini, tindakan Ukraina memicu perdebatan tentang bagaimana hukum internasional harus diterapkan dalam perang modern.

Selain itu, Pasal 13 menekankan bahwa eksposur tawanan perang untuk tujuan propaganda atau eksploitasi politik melanggar prinsip kemanusiaan yang menjadi inti Konvensi.

Penafsiran ini menegaskan bahwa tindakan seperti merilis video interogasi dapat berdampak buruk pada integritas sistem hukum internasional.

Kesimpulan

Video interogasi tawanan perang Korea Utara yang dirilis oleh Ukraina memunculkan perdebatan tentang batasan hukum internasional di tengah konflik.

Meskipun tindakan ini mungkin bertujuan untuk menarik perhatian global terhadap situasi perang, langkah tersebut juga membuka risiko pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa.

Penting bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk mematuhi hukum internasional demi menjaga martabat manusia.

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini tidak hanya merugikan tawanan perang, tetapi juga mencoreng reputasi negara di mata dunia. Kepatuhan terhadap Konvensi Jenewa adalah landasan bagi terciptanya tatanan dunia yang lebih manusiawi di tengah perang.

Video tersebut bisa disaksikan disini.

Baca Juga:
Korea Utara Kirim Pasukan ke Perang Ukraina, Ini Keuntungan Mereka


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

Denpasar (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut narapindana kasus narkotika yang dikenal dalam kelompok “Bali Nine” menjalani rehabilitasi setelah dipindahkan dari Indonesia ke Australia.

“Mereka tidak bebas. Itu (rehabilitasi) sesuai prosedur yang berlaku di negaranya,” kata Yusril Ihza Mahendra di Denpasar, Bali, Senin malam (13/1).

Dia menjelaskan berdasarkan aturan di Negeri Kanguru itu, narapidana yang sudah menjalani hukuman penjara selama periode tertentu, maka mereka menjalani proses rehabilitasi.

Proses rehabilitasi itu, kata dia, tetap dalam pengamatan pemerintah Indonesia.

“Prosesnya itu rehabilitasi tetap dalam pengawasan,” ucapnya.

Sebelumnya, lima orang anggota Bali Nine yang masih menjalani hukuman di Indonesia menjalani transfer kembali ke negaranya Australia pada Minggu (15/12/2024).

Lima narapidana anggota Bali Nine yang sebelumnya menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia itu yaitu Si Yi Chen dan Matthew di Lapas Kerobokan, Scott di Lapas Narkotika Bangli Bali, serta Michael dan Martin Stephens keduanya dipindahkan dari Lapas Kerobokan ke lapas di luar Bali salah satunya di Jawa Timur.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena upaya penyelundupan heroin seberat total 8,2 kilogram pada 2005.

Kesembilan terpidana itu yakni Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015, Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa kali remisi.

Sedangkan Tan Duc meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada 2018.

Selain dari Australia, narapidana asing yang juga telah dipulangkan berdasarkan kesepakatan kedua negara yakni Mary Jane dari Filipina.

Setelah pemulangan narapidana dari Australia dan Filipina itu, negara lain juga ikut meminta pemulangan warganya kepada pemerintah Indonesia, salah satunya dari Prancis.

Menko Yusril menyebutkan pemerintah Prancis melalui Kementerian Kehakiman saat ini sedang dalam tahap pembicaraan dengan Indonesia.

Namun, ia belum memberikan detail nama narapidana yang berpeluang dikembalikan ke negaranya.

“Pemulangan ada kemungkinan terjadi kalau disepakati,” imbuh Menko Yusril.

Jambi -

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi telah menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penetapan 3 Perda itu dilakukan dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jambi.

"Ya, ada tiga Raperda yang telah disahkan menjadi Perda itu sudah dibahas oleh masing-masing fraksi dan telah disetujui," kata Ketua DPRD Jambi
M Hafiz Fattah, Selasa (14/1/2025).

Kesepakatan tiga Ranperda menjadi Perda ini dilakukan pada Senin (13/1) di sidang rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi. Tiga Raperda jadi Perda itu di sahkan dengan adanya penandatangan oleh Gubernur Jambi Al Haris dan pimpinan DPRD Jambi.

"Dengan adanya tiga Perda yang telah disetujui itu, maka kita minta untuk segera ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur," ujar Hafiz.

Hafiz merincikan, pertama adalah Perda bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Lalu kedua, Perda tentang pengelolaan air limbah domestik. Ketiga, Perda tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.

"Jadi ketiga Raperda ini merupakan inisiatif DPRD Jambi yang telah selesai dibahas pada masa keanggotaan DPRD Jambi Periode 2019-2024. Ini juga telah difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri," terang Hafiz.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi DPRD Provinsi Jambi yang telah menyetujui tiga rancangan produk hukum daerah tersebut.

"Saya berharap dengan adanya 3 Perda ini mudah-mudahan dapat memandu kita semua dalam bekerja," kata Al Haris.

Menurut Al Haris, aturan baru ini merupakan tolak ukur Pemprov Jambi dalam bekerja. Dia juga ingin perda yang disepakati bisa segera dilaksanakan agar bermanfaat.

"Saya berharap ini juga menjadi Pedoman bagi SKPD dalam bekerja untuk melakukan langkah-langkah ke depan agar lebih tertib dan efisien," tegas Al Haris.

(des/des)