Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa pihaknya melakukan penegakan hukum keimigrasian terhadap 5.564 warga negara asing (WNA) yang melakukan pelanggaran terkait keimigrasian sepanjang 2024.

"Hasil dari pengawasan orang asing, terdapat 5.564 pelanggaran yang dilakukan penegakan hukum keimigrasian," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Jumlah tersebut, kata dia, terdiri dari 130 WNA yang dikenakan penegakan hukum pidana keimigrasian, dan 5.434 WNA dikenakan penegakan hukum administrasi keimigrasian (tindakan administratif keimigrasian/TAK).

Adapun empat besar TAK yang dilakukan pihaknya, yakni berupa tindakan deportasi dan usulan penangkalan 2.564; keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat 1.437; deportasi 1.406; tindakan keimigrasian lainnya 91.

Dia menyebut penegakan hukum keimigrasian tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 124,13 persen jika dibandingkan tahun 2023.

"Jumlah pelanggaran keimigrasian yang dikenakan penegakan hukum pidana keimigrasian tahun 2023 sebanyak 58 WNA, pada tahun 2024 sebanyak 130 WNA," paparnya.

Dia juga menyebut jumlah pelanggaran yang dikenakan penegakan hukum administrasi keimigrasian tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 62,16 persen, dari 3.351 WNA pada tahun 2023, menjadi 5.434 WNA pada tahun 2024.

Dia menyebut pihaknya juga telah melakukan kegiatan pengawasan terhadap WNA di Indonesia sebanyak 12.489 kegiatan sepanjang tahun 2024.

"Pengawasan di bawah kendali pusat sebanyak 1.630 kegiatan, sedangkan pengawasan di bawah kendali satuan kerja terdapat 10.859 kegiatan," ucapnya.

Dia menambahkan bahwa di Provinsi Bali sendiri, Kemen Imipas bekerja sama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM baru sama mencabut perizinan perusahaan dari 267 penanaman modal asing (PMA) yang ada di Bali.

Hal itu, lanjut dia, dilakukan dalam rangka mendorong kepatuhan investasi serta mencegah dampak negatif PMA terhadap ekonomi dan masyarakat lokal.

"Atas upaya pencabutan tersebut Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM melakukan operasi Bumi Putera dalam rangka mengevaluasi status keimigrasian para WNI tersebut," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo telah mendeportasi lima warga negara asing (WNA) selama 2024. WNA itu berasal dari Malaysia, Mesir, dan Pakistan.

"Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk menjaga ketertiban dan menegakkan hukum keimigrasian di daerah yang kini semakin berkembang sebagai destinasi wisata internasional," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo Jaya Mahendra, Senin (13/1/2025).

Jaya mengatakan deportasi WNA itu dilakukan setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan penyelidikan yang mendalam. Deportasi terhadap WNA tersebut sebagian besar disebabkan oleh pelanggaran terkait izin tinggal.

"Seperti bekerja tanpa izin yang sah, atau tinggal melebihi batas waktu yang ditentukan dalam izin tinggal mereka," ungkap Jaya.

Ia mengatakan dengan semakin banyaknya wisatawan dari berbagai negara, penting untuk memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan keimigrasian yang berlaku, terutama dalam hal izin tinggal dan aktivitas lainnya.

Langkah tegas mendeportasi WNA yang melanggar aturan keimigrasian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menjaga kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan, pendatang, serta masyarakat setempat.

"Dengan penerapan aturan yang lebih ketat, diharapkan Labuan Bajo dapat tetap menjadi tempat yang aman, nyaman, dan ramah bagi wisatawan mancanegara," tegas Jaya.

Ia mengatakan pihaknya terus memantau dengan hati-hati pergerakan WNA di Labuan Bajo dan wilayah sekitarnya yang masuk dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo meliputi lima kabupaten di NTT, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, dan Ngada.

"Setiap aktivitas yang dilakukan oleh WNA harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran terhadap peraturan keimigrasian, kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas, termasuk deportasi," tandas Jaya.

Video Polisi Bongkar Prostitusi via Web di Bali, Dikendalikan WN Rusia

Video Polisi Bongkar Prostitusi via Web di Bali, Dikendalikan WN Rusia

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menunjuk tujuh pakar untuk menjadi panelis debat calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (wagub) Jawa Timur (Jatim) 2024. Salah satunya, guru besar (gubes) Universitas Jember (Unej) Prof Bayu Dwi Anggono, yang juga profesor hukum termuda.

Panelis debat Pilgub Jatim bertugas merumuskan pertanyaan yang akan diajukan kepada para kandidat selama debat berlangsung. Debat ketiga Pilgub Jatim mengusung tema utama "Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup". Tema ini diperinci menjadi delapan subtema yang akan dibahas secara mendalam.

Acara debat dijadwalkan berlangsung di Grand City Convention and Exhibition pada Senin (18/11/2024) pukul 19.30 WIB. Debat diselenggarakan dalam enam segmen dan disiarkan secara langsung melalui dua saluran televisi nasional, yaitu TV One dan Metro TV.

Salah satu panelis yang terlibat adalah Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Unej. Untuk mengenalnya lebih dalam, berikut sosok Prof Bayu, salah satu panelis debat ketiga Pilgub Jatim 2024.

Profil Prof Bayu Dwi Anggono

Menurut laman resmi Fakultas Hukum FH Unej, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. adalah gubes dalam bidang Ilmu Perundang-undangan. Saat ini, ia menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Unej, dan berperan aktif sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).

Prof Bayu juga dipercaya sebagai anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Lahir di Sidoarjo pada 23 Juni 1982, ia meraih gelar gubes pada usia 39 tahun.

Pencapaian ini menjadikannya salah satu profesor hukum termuda di Indonesia. Bidang keahlian yang dikuasai Prof Bayu meliputi Ilmu Perundang-undangan, Ilmu Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Tata Negara, dan Hukum Administrasi Negara.

Riwayat Pendidikan

• S1 Fakultas Hukum Universitas Jember (2000)
• S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2007)
• S3 Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2010)

Pendidikan Internasional Non-Gelar

• Knowledge Co-Creation Program For Practice on Drafting, Jepang (2019)
• Knowledge Co-Creation Program For Practice on Drafting, Jepang (2018)
• Join Study of Legislative Making-Hanns Seidel Foundation (HSF) Join Study of Legislative Practice-JICA (2017)
• Tenth Southeast and Northeas Asia Session on International Humanitarian Law, Korea University, Seoul (2015)
• CPG Spring School Scholarship, Westfalische Wilhems University Munster Germany (2015)
• Legal Framework and Practices of Corrections and Investigative Detention-National and Comparative Perspectives, Bangkok, Faculty of Law, Thammasat University. 2014
• CPG Third Winter School on "Human Rights", Faculty of Law, Thammasat University Bangkok (2014)
• Program Sandwich Doktor Universitas Leiden, Leiden University, Belanda (2012)

Riwayat Pekerjaan

• Dosen FH Universitas Jember
• Dosen Tamu/Pembimbing Disertasi di beberapa PTN
• Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) FH Unej
• Mitra Bestari Jurnal Konstitusi MK dan Jurnal Legislasi Kementerian Hukum
• Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN-HAN Indonesia
• Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Perundang-undangan di berbagai kementerian/lembaga
• Narasumber ahli di berbagai kementerian/lembaga dan ahli di persidangan (PTUN dan MK)

Karya

Banyak tulisan yang telah ditorehkan Prof Bayu dalam dunia hukum. Di antaranya dalam penelitian, publikasi jurnal dan prosiding, publikasi buku, serta publikasi media. Berikut karya-karya Prof Bayu.

1. Buku

• 2022, Hukum Keimigrasian: Suatu Pengantar. Rajawali Pers
• 2021, BPJS Ketenagakerjaan: Aspek Politik Hukum, Kelembagaan, Aset dan Kepersetaan. Rajawali Pers
• 2021, Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Rajawali Pers
• 2021, Ilmu Perundang-undangan. UPT Penerbitan Universitas Jember
• 2020, Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Konstitusi Press (Konpress)
• 2020, Hukum Pemerintahan Daerah. UPT Penerbitan Universitas Jember
• 2019, Structuring the Laws and Regulation inIndonesia: Issues, and Solution (Regulatory Reform in Indonesia A Legal Perspective). Hanns Seidel Foundation(HSF)
• 2015, Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, UPT Penerbitan Universitas Jember
• 2015, Teori Hukum dan Konstitusi. UPT Penerbitan Universitas Jember
• 2014, Perkembangan Pembentukan Undang- Konstitusi Press Undang di Indonesia. Konstitusi Press (Konpress)
• 2012, Kumpulan Pemikiran Hukum dan Konstitusi Perkumpulan Daya Saing Indonesia (DSI)

2. Artikel Ilmiah

• 2024, Illicit Cigarette Trade In Indonesia: Trends And Analysis From The Recent Judgments. Sriwijaya Law Review Volume 8 Issue 1, January 2024.
• 2023, Determinants of Sustainable Land Use Change in Agricultural Utilization and Environmental Performance. International Journal of Energy Economics and Policy, 2023, 13(3), pp. 545-551
• 2023, Constitutional Court and The Past Conflict in Post Authoritarian Indonesia. Constitutional Review, Volume 9, Number 1, May 2023
• 2022, Progressive Legal Protection of the Voting Rights of People with Disabilities of Mental Disorders in Indonesian Elections. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
• 2021, Corruption Prevention in Legislative Drafting in Indonesia. WSEAS TRANSACTIONS on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT
• 2021, Konsistensi Bentuk dan Materi Muatan Surat Edaran Sebagai Produk Hukum Dalam Penanganan Covid-19. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, FH Universitas Diponegoro
• 2021, The House of Representatives' Role in Guarding Government Policies to Resolve the Covid-19 Pandemic According to the 1945 Constitution. Jurnal Fiat Justisia. Volume 15 Number 4, October-December 2021: 347-360. FIAT JUSTISIA. Faculty of Law, Universitas Lampung
• 2021, Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Kostitusi Terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 18, Issue 1, 18-30
• 2021, Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas. Jurnal Keindonesiaan, 2021, 34-44
• 2021, Problems of disputes/conflicts over land acquisition towards development for public interest in Indonesia International. Journal of Criminology and Sociology 10, 320-325. 2021/2/1
• 2020, Omnibus Law in Indonesia: A Comparison to the United States and Ireland. Lentera Hukum: Vol 7 No 3 (2020)
• 2020, Lembaga Khusus di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan: Urgensi Adopsi danFungsinya dalam Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia. Jurnal Legislasi, Vol 17, No 2 (2020)
• 2020, Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, Volume 9 Nomor 1, April 2020

Penelitian dan Pengabdian

Sebagai wujud tridharma perguruan tinggi, Prof Bayu juga melakukan banyak sekali penelitian dan pengabdian untuk masyarakat. Berikut sejumlah penelitian dan pengabdian masyarakat yang pernah dilakukan Prof Bayu.

1. Penelitian

• 2023, Kajian RUU Kesehatan dan Dampaknya terhadap kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan
• 2022, Kajian RUU Kesehatan dan Dampaknya terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan
• 2021, Persepsi Masyarakat Adat Osing Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat Osing. Universitas Jember
• 2021, BPJS Ketenagakerjaan dalam Ketatanegaraan Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan
• 2020, Peningkatan Kualitas Hidup Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. LP2M Universitas Jember
• 2019, Peran Progresif Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu. Mahkamah Konstitusi
• 2018, Penataan Kekuasaan Kehakiman. MPR RI

2. Pengabdian

• KPU, Panelis Debat Pilpres. 2024
• Fakultas Hukum Universitas Jember, Dekan. 2020-2024
• Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN dan HAN (APHTN-HAN), Sekretaris Jenderal. 2021-2025
• Komisi Kajian Ketatanegaraan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Anggota. 2020-Sekarang
• Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Anggota Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekjen MPR). Juli 2023-Desember 2023
• Fakultas Hukum Universitas Jember (Bagian Hukum Tata Negara), Dosen 2005-Sekarang
• Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember, Ketua. Maret 2020-Oktober 2020
• Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH Universitas Jember, Direktur. 2015-2020
• Dosen Tamu dan Pembimbing/Penguji Eksternal Disertasi di Beberapa PTN. 2015-Sekarang
• Narasumber Ahli isu ketetanegaraan di berbagai Kementerian/Lembaga (KPK, KPU, Bawaslu, BPJS, dll). 2014-Sekarang
• Saksi Ahli di MA, MK, PTUN, dll. 2014-Sekarang

Debat Pamungkas Pilgub Jatim

Debat pamungkas Pilgub Jatim 2024 digelar pada Senin 18 November 2024. Dalam debat ketiga Pilgub Jatim 224, tema yang diangkat adalah 'Akselerasi Pembangunan Infrastruktur, Interkoneksitas Kewilayahan, dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Jawa Timur sebagai Episentrum Ekonomi Kawasan Timur Indonesia'.

Debat cagub-cawagub Jatim dibagi menjadi enam segmen. Meliputi pemaparan visi-misi di segmen pertama, pendalaman visi-misi segmen kedua dan ketiga. Lalu, sesi tanya jawab pada segmen keempat dan kelima, kemudian closing statement pada segmen 6.

Adapun tujuh panelis dalam debat ketiga, yakni Prof Abdul Chalik (Ahli Politik Lokal dan Politik Islam) UIN Sunan Ampel Surabaya. Prof Bayu Dwi Anggono (Ahli Hukum Tata Negara, Ilmu Perundang-Undangan) Universitas Jember, Dr. Suko Widodo (Ahli Media dan Komunikasi Publik) Universitas Airlangga.

Kemudian, Prof Andi Kurniawan (Ahli Teknologi Eko-Akuatik/Eskplorasi Sumber Daya dan Lingkungan Perairan) Universitas Brawijaya, Zainul Aripin (Akademisi dan Praktisi Pemberdayaan Masyarakat) Stikes Bahrul Ulum Tambakberas, Dr. Bambang Sigit Widodo (Ahli Kebijakan Pendidikan Berbasis Data Geospasial) Universitas Negeri Surabya dan Yuventia Prisca Diyanti Todalani Kalumbang (Ahli Filsafat Kritis dan Komunikasi Publik) Universitas Negeri Malang.

Seperti diketahui, Pilgub Jatim 2024 diikuti tiga paslon dengan cagub sama-sama perempuan. Yakni Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, dan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta.

Luluk-Lukmanul paslon nomor urut 1 diusung PKB. Khofifah-Emil nomor urut 2 diusung koalisi besar berisi Gerindra, Golkar, Demokrat, NasDem, PAN, PKS, PPP, PSI, Perindo, Partai Buruh, Gelora, PBB, PRIMA, Garuda, dan PKN. Risma-Gus Hans diusung PDI Perjuangan (PDIP) bersama Partai Hanura dan Partai Ummat.

Simak dan saksikan momen Debat Pilgub Jatim 2024 di sini. Ikuti pemberitaan seputar Pilkada Jatim di siniatau di sini.

Artikel ini ditulis oleh Angely Rahma, peserta Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Video: Tri Rismaharini Kantongi Dukungan Ponpes Sampang Jadi Gubernur Jatim

Video: Tri Rismaharini Kantongi Dukungan Ponpes Sampang Jadi Gubernur Jatim