JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imigrasi) Agus Andrianto mengatakan, Warga Negara Asing (WNA) asal China yang menyelipkan uang ratusan ribu dalam paspor untuk meloloskannya masuk di Bandara Soekarno-Hatta, sudah diamankan.

Meski demikian, Agus tak mengungkapkan di mana keberadaan WNA asal China tersebut saat ini.

"Bukan ditangkap, tapi diamankan untuk diklarifikasi. Nanti akan diekspose," kata Agus saat ditemui di Kantor Imigrasi, Kuningan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Agus mengatakan, dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa uang yang diselipkan di dalam paspor untuk membayar visa.

"Berarti kan ini orang main-main ya. Saya dengar juga buat konten tentang polisi lalu lintas," ujarnya.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, pihaknya sedang mendalami perbuatan WNA asal China itu yang juga membuat konten yang sama di negara lain.

"Artinya apa sih yang menjadi motif dia? Kalau hanya untuk mempermalukan negara, saya rasa Indonesia tidak butuh orang seperti itu," ucap dia.

Sebelumnya, WNA asal China yang mengunggah video yang berisi tindakan menyelipkan uang ratusan ribu dalam paspor untuk meloloskannya masuk di Bandara Soekarno-Hatta membuat video permintaan maaf dan klarifikasi.

Video tersebut beredar di media sosial TikTok dengan akun @stellaroptics888, pada Senin (20/1/2025).

"Tentang saya 16 Januari 2025, posting video saat memasuki Indonesia ini menjadi pencarian panas di Indonesia. Berita Indonesia juga merilis opini publik dari video tersebut, video tersebut telah menyebabkan meluasnya opini publik Indonesia secara terus menerus. Saya telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas hal ini," kata WNA asal China tersebut.

Ia mengatakan, uang sebanyak Rp 500.000 dalam video tersebut sebenarnya untuk biaya visa sehingga tidak ada tindakan ilegal yang terjadi saat itu.

"Tapi video yang saya posting mungkin dalam ekspresi ada beberapa kesalahpahaman dan kekeliruan. Atas hal ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pejabat Bea Cukai Indonesia. Maaf," ujarnya.

Ia mengatakan, konten video itu sudah menimbulkan efek buruk dan kesalahpahaman terhadap Dirjen Imigrasi Indonesia.

Karenanya, ia menyampaikan permintaan maaf.

"Video hanya rekaman kehidupan, bukan postingan berbahaya untuk mencari tujuan tertentu. Saya bersedia bekerja sama dalam penyelidikan ini dan mengambil tindakan perbaikan. Terima kasih," tuturnya.

Terakhir, ia mengucapkan permintaan maaf atas konten tersebut yang telah menimbulkan opini publik di masyarakat.

"Opini publik yang ditimbulkan oleh kejadian ini mempunyai dampak tertentu terhadap masyarakat. Saya sekali lagi menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Maaf," ucap dia.

Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah RI sudah mencoba membuka akses komunikasi dengan mantan pentolan Jamaah Islamiyah (JI), Encep Nurjaman alias Hambali.

Komunikasi dilakukan lewat Kementerian Luar Negeri yang saat itu dipimpin oleh Retno Marsudi.

Hambali saat ini sedang ditahan di penjara militer Amerika Serikat (AS) di Guantanamo, Kuba.

"Pemerintah kita melalui Kementerian Luar Negeri juga sudah mencoba untuk membuka akses dapat berhubungan dengan Hambali ini tapi tidak berhasil," ujar Yusril di Kantornya, Jakarta, Selasa (21/1).

Yusril mengatakan komunikasi juga dilakukan dengan pemerintah Amerika Serikat (AS). Ia pun berterima kasih kepada Retno yang telah memberi informasi banyak soal Hambali yang hingga kini masih ditahan di penjara militer AS di Guantanamo, Kuba.

"Jadi, pemerintah sudah membuka akses tapi belum berhasil dan pemerintah pernah meminta agar yang bersangkutan segera diadili, tapi sampai hari ini juga belum diadili dan juga dulu pernah ada pembicaraan pada kesimpulan dia direpatriasi untuk diadili di Indonesia, tapi sampai hari ini juga belum berhasil," ungkap Yusril.

Ia menambahkan sampai saat ini belum ada kesimpulan untuk mengembalikan Hambali. Kata dia, pemerintah termasuk juga Kepolisian, TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masih mempelajari, menjajaki dan mengordinasikan kasus Hambali.

"Jadi, jangan dianggap kita sudah ada keputusan meminta dia kembali. Belum sampai ke tingkat itu," imbuhnya.

Yusril menuturkan ada sejumlah permasalahan dari segi hukum di Indonesia. Satu di antaranya kasus Bom Bali 2002 sudah kedaluwarsa.

"Berdasarkan hukum Indonesia, suatu kasus yang diancam dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati, itu kedaluwarsa 18 tahun," ucap dia.

"Jadi, itu pun satu hal yang perlu kita dalami. Tapi ya tentu kasus yang terkait dengan beliau mungkin tidak hanya kasus bom Bali saja, juga kasus-kasus lain karena gerakan terorismenya itu bersifat internasional, tidak hanya di sini," tandasnya.

Yusril juga menegaskan pemerintah RI akan bersikap adil mengurus Hambali.

"Memang saya tahu ada pendapat beda-beda mengenai Hambali ya, tapi kami ini pemerintah, dan pemerintah itu harus bersikap adil dan menyamaratakan semua warga negara Indonesia yang menghadapi masalah di luar negeri," ujar Yusril.

Yusril tak ingin Hambali dan WNI lain yang sedang menjalani hukuman di negara lain bernasib sama seperti mantan Mahasiswa Ikatan Dinas (MAHID).

"Kami tidak ingin mengulang apa yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dahulu, dan itu pun saya yang menyelesaikan sebagai Menteri Kehakiman terhadap eks MAHID, Mahasiswa Ikatan Dinas yang mereka dituduh komunis, tidak bisa pulang ke Tanah Air, bertahun-tahun sampai tua," ucap dia.

"Dan kami [pemerintah saat ini] tidak melakukan hal seperti itu. Betapa pun warga negara itu salah, tapi kalau dia WNI, dia ada di luar negeri, apa pun visi politik, pandangan itu kita enggak akan mempersoalkan," imbuhnya.

Yusril menambahkan "setiap warga negara wajib dilindungi walaupun pemerintah mungkin berbeda pendapat dengan warga yang bersangkutan."

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek Digitalisasi SPBU PT Pertamina periode 2018-2023. Sudah ada tersangka dalam perkara ini.

"(Sudah ada tersangka) ada," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika dikonfirmasi, Selasa (21/1/2025).

Tessa menjelaskan surat perintah penyidikan (Sprindik) telah diterbitkan pada September 2024 lalu. Namun belum dirincikan konstruksi perkaranya.

"Sprindik September 2024," ucapnya.

Adapun pada hari ini, KPK menjadwalkan pemanggilan kepada sejumlah saksi dalam perkara tersebut. Pemeriksaan dijadwalkan dilakukan di gedung Merah Putih KPK, dan berikut pihak yang dipanggil:

1. DDW Pensiunan PT Telkom (Principal Expert Bagian Oil and Gas pada Divisi Enterprise Service PT TELKOM Periode Tahun 2016-2019)
2. DPA Ast. Manager Channel Improvement PT Pertamina (Periode Tahun 2016-2019)
3. SFT Senior Solution Architect (GM Project Business (Probis) Big Data & IoT (Internet of Thing) PT Sigma Cipta Caraka (Periode Tahun 2018)
4. FSR Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Nutech Integrasi (Direktur Keuangan dan Operasi PT Nutech Integrasi Periode Tahun 2019-2021)
5. HHF Auditor PT Pertamina (Persero)
6. HPTW Manager Channel Digitalization Operation PT Pertamina Patra Niaga

Terpisah, PT Pertamina Patra Niaga mengatakan pihak yang dipanggil adalah pekerjanya dengan status sebagai saksi. Pemanggilan itu untuk mendukung pengusutan yang sedang dilakukan oleh KPK.

"Sebagai saksi yang dimintai keterangan dan informasi lebih detil untuk mendukung investigasi yang dilakukan oleh KPK," ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, dalam keterangannya, Selasa (21/1).

Dirinya menyampaikan Pertamina Patra Niaga melaksanakan operasional bisnisnya dalam koridor GCG (Good Corporate Governance). Heppy menyebut pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan.

"Pertamina Patra Niaga menghormati proses hukum yang berjalan dengan memenuhi panggilan pihak berwenang,"sebutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ruang sidang Panel III Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mendadak jadi ruang kuliah saat memulai sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, Selasa (21/1/2025).

Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang memimpin Panel III memberikan kuliah filosofi hukum Indonesia kepada para advokat dan para pihak yang berperkara.

"Mari kita sama-sama belajar hukum dengan sebaik-baiknya, karena apa? Berhukum di Indonesia itu berbeda dengan negara lain, apalagi di negara yang menganut ideologi liberal individualis," imbuh Arief.

Arief mengatakan, berhukum di Indonesia disinari oleh sinar Ketuhanan.

Sebab itu, semua orang yang berada di ruang sidang itu harus menjalankan hukum sebaik-baiknya.

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini mengatakan, pengemban hukum hanya ada dua, yaitu pembuat hukum dan penegak hukum.

"Ini kita di sini menegakkan hukum dalam rangka sengketa Pilkada. Itu ada irah-irahnya, membuat hukum ada irah-irah 'atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa.' Itu di negara barat, apalagi di negara komunis itu nggak ada," katanya.

Irah-irah ini memiliki arti kepala putusan berkekuatan eksekutorial dan penggunaannya limitatif hanya pada putusan pengadilan dan dokumen tertentu.

Arief mengatakan, irah-irah juga bisa dilihat dalam penegakan hukum di pengadilan.

"Maka hakim, dalam rangka memutus, mengatasnamakan Tuhan, makanya sering disebut wakil Tuhan. Makanya hakim itu harus benar," ucapnya.

"Lah advokat itu juga harus benar, karena demi keadilan berdasarkan Ketuhanan semua. Itu filosofi berhukum di Indonesia," ucapnya.

Lalu, Arief memberikan otokritik kepada penegakan hukum dan pembentukan hukum di Indonesia yang saat ini masih carut-marut.

"Tapi kok carut-marut, yang salah para guru besar fakultas hukum ngajarnya nggak bener, termasuk saya. Ini kita bertiga guru besar yang salah," kata dia.

"Kalau Anda (para advokat) salah, belum guru besar, jadi salahnya nggak mutlak gitu ya. Baik ini sekalian kuliah," tandasnya.

DEPOK, iNewsDepok. id - Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kantor Imigrasi Depok meresmikan Imigrasi Lounge di Pesona Square Mall, Kota Depok, Selasa (21/1/2024). 

Layanan ini dirancang untuk memberikan pengalaman berbeda dengan mengutamakan kemudahan dan kenyamanan setara suasana pusat perbelanjaan.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menjelaskan bahwa fasilitas ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen keimigrasian, seperti paspor elektronik.

“Imigrasi Lounge hadir untuk memberikan pelayanan keimigrasian dengan standar kenyamanan setara seperti berbelanja di mal. Tempatnya nyaman, tersedia ruang parkir luas, dan masyarakat bisa menunggu sambil berbelanja atau menikmati kafe di sekitar,” ujarnya.

Salah satu layanan unggulan di Imigrasi Lounge adalah someday service, yaitu penyelesaian paspor dalam satu hari. Dengan kuota hingga 100 pemohon per hari, fasilitas ini menjadi salah satu dari tujuh Imigrasi Lounge yang ada di Indonesia, sekaligus yang kedua di Jawa Barat.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris, turut hadir dalam peresmian ini dan memberikan apresiasi terhadap inovasi tersebut. Ia menilai fasilitas ini sebagai solusi efektif untuk melayani tingginya jumlah penduduk Depok yang membutuhkan layanan keimigrasian.

“Penduduk Depok sangat banyak. Jika semua harus datang ke kantor utama, itu akan penuh sesak. Dengan adanya Imigrasi Lounge ini, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan prima sekaligus kenyamanan. Ini adalah bentuk nyata dari membahagiakan masyarakat,” ungkap Idris.

Peresmian ini juga didukung penuh oleh Pemerintah Kota Depok, DPRD, dan berbagai pihak, termasuk Pesona Square Mall. Kehadiran Imigrasi Lounge diharapkan menjadi langkah progresif dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan nyaman.

Editor : M Mahfud

DEPOK, iNewsDepok. id - Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kantor Imigrasi Depok meresmikan Immigration Lounge di Pesona Square Mall, Kota Depok, Selasa (21/1/2024). 

Layanan ini dirancang untuk memberikan pengalaman berbeda dengan mengutamakan kemudahan dan kenyamanan setara suasana pusat perbelanjaan.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menjelaskan bahwa fasilitas ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen keimigrasian, seperti paspor elektronik.

“Immigration Lounge hadir untuk memberikan pelayanan keimigrasian dengan standar kenyamanan setara seperti berbelanja di mal. Tempatnya nyaman, tersedia ruang parkir luas, dan masyarakat bisa menunggu sambil berbelanja atau menikmati kafe di sekitar,” ujarnya.

Salah satu layanan unggulan di Imigrasi Lounge adalah someday service, yaitu penyelesaian paspor dalam satu hari. Dengan kuota hingga 100 pemohon per hari, fasilitas ini menjadi salah satu dari tujuh Imigrasi Lounge yang ada di Indonesia, sekaligus yang kedua di Jawa Barat.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris, turut hadir dalam peresmian ini dan memberikan apresiasi terhadap inovasi tersebut. Ia menilai fasilitas ini sebagai solusi efektif untuk melayani tingginya jumlah penduduk Depok yang membutuhkan layanan keimigrasian.

“Penduduk Depok sangat banyak. Jika semua harus datang ke kantor utama, itu akan penuh sesak. Dengan adanya Immigration Lounge ini, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan prima sekaligus kenyamanan. Ini adalah bentuk nyata dari membahagiakan masyarakat,” ungkap Idris.

Peresmian ini juga didukung penuh oleh Pemerintah Kota Depok, DPRD, dan berbagai pihak, termasuk Pesona Square Mall. Kehadiran Immigration Lounge diharapkan menjadi langkah progresif dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan nyaman.

Editor : M Mahfud

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto telah pihaknya telah mengamankan Warga Negara (WN) China yang mengunggah video selipkan uang Rp 500 ribu di paspor untuk memudahkan masuk ke Bandara Soekarno-Hatta. Agus mengatakan akan mendalami motif WN China membuat video tersebut.

"Bukan ditangkap, tapi diamankan untuk diklarifikasi. Nanti akan diekspos," kata Agus di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025)

Dia menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, uang tersebut digunakan oleh WN China untuk membayar visa on arrival. Menurutnya WN China bermain-main dengan aturan di Indonesia.

"Dari hasil pemeriksaan ternyata uang itu untuk bayar visa on arrival. Berarti kan ini orang main-main ya. Saya dengar juga buat konten tentang polisi lalu lintas," katanya

Agus mengatakan, pihaknya mendalami motif WN China mengunggah video tersebut. Dia mengatakan, Indonesia tidak memerlukan WNA yang hanya ingin mempermalukan Indonesia.

"Lagi kita dalami apakah yang bersangkutan juga membuat konten di negara lain. Artinya apa sih yang menjadi motif dia? Kalau hanya untuk mempermalukan negara, saya rasa Indonesia tidak butuh orang seperti itu," ucapnya.

Lebih jauh, pihaknya menyampaikan telah mengamankan WN China tersebut. Dia mengatakan pihaknya meminta klarifikasi kepada WN China terkait unggahan video yang viral.

WN China Pengunggah Video Minta Maaf

WN China pembuat video selipkan uang di paspor membuat klarifikasi dan meminta maaf.

Video yang diterima pada Senin (20/1) menunjukkan WN China tersebut membuat klarifikasi dengan latar kaca sebuah gedung. Dalam video berjudul 'Tentang memasuki Indonesia, video klarifikasi dan permintaan maaf' itu, dia mengatakan videonya yang viral menimbulkan opini publik bagi Imigrasi RI.

"Tentang saya 16 Januari 2025 posting video saat memasuki Indonesia ini menjadi pencarian panas di Indonesia, berita Indonesia juga merilis opini publik dari video tersebut, video tersebut telah menyebabkan meluasnya opini publik Indonesia secara terus menerus, saya telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas hal ini," ujar WN China tersebut.

Dia mengatakan uang Rp 500 ribu yang diselipkan hanya untuk biaya visa. Dia mengatakan petugas Bea-Cukai di Indonesia sangat baik dan tidak ada tindakan ilegal dari petugas.

"Uang Rp 500 ribu dalam video tersebut hanya biaya visa saya, sikap pelayanan Bea Cukai Indonesia sangat baik, memberikan saya petunjuk, tidak ada perilaku ilegal. Tapi video yang saya posting, mungkin dalam ekspresi ada beberapa kesalahpahaman adan kekeliruan, atas hal ini saya ingin menyampaikan, permohonan maaf sebesar-besarnya, kepada pejabat Bea Cukai Indonesia. Maaf," ucapnya.

Dia menyadari konten yang dibuat menyebabkan efek buruk. WN China tersebut juga mengatakan terjadi kesalahpahaman kepada Imigrasi Indonesia.

"Efek buruk yang disebabkan oleh video palsu menyebabkan kesalahpahaman yang terus berlanjut kepada Dirjen Imigrasi Indonesia, hal ini menyebabkan beberapa masalah bagi pemerintahan setempat, saya sangat meminta maaf atas hal ini," tuturnya.

"Video hanya rekaman kehidupan bukan postingan berbahaya untuk mencari tujuan tertentu. Saya bersedia bekerja sama dalam penyelidikan ini. Dan mengambil tindakan perbaikan, terima kasih," ucapnya.

Yanri Alion Faot, narapidana (napi) kasus pemerkosaan anak di bawah umur, dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Batu, Nusa Kambangan. Yanri yang berasal dari Desa Oinlasi, Amanatun Selatan, Timor Tengah Selatan (TTS), itu sebelumnya kabur dari Lapas Kelas IIA Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Kenapa kami pindahkan ke Nusa Kembangan? Karena pada umumnya semua narapidana baik dan pegawainya baik. Namun, dicederai oleh Yanri Alion. Dalam waktu seminggu pulang ke rumah tanpa kabar, maka setelah ditangkap saya beri hukuman untuk dipindahkan ke Nusa Kembangan," ujar Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Nusa Tenggara Timur (NTT) Maliki saat ditemui kantornya, Selasa (21/1/2025).

Maliki mengawal kepindahan Yanri bersama beberapa petugas. Dia menegaskan sanksi berupa pemindahan itu agar Yanri mendapat efek jera, sekaligus menjadi contoh bagi warga binaan lainnya agar tidak melakukan hal serupa.

"Harapannya dengan adanya (sanksi) seperti itu, total narapidana yang mencapai tiga ribu lebih di lapas dan rutan di NTT bisa menjalankan pembinaan dengan baik selama menjalani masa pembinaannya," tandas Maliki.

Diberitakan sebelumnya, Yanri kabur dari Lapas Kelas IIA Kupang saat mengecor taman di halaman lapas. "Dia punya skill tukang bangunan, makanya kami kasih keluar untuk cor taman," ungkap Kepala Lapas Kelas IIA Kupang, Antonius Jawa Gili, Minggu (29/9/2024).

Antonius menjelaskan Yanri kabur pada Jumat (27/9/2024) sekitar pukul 16.55 Wita. Sebelumnya, Yanri mulai mengecor taman sekitar pukul 15.30 Wita dan meninggalkan lapas tanpa sepengetahuan petugas.

"Kami kira dia pergi beli rokok begitu, tapi sudah beberapa jam belum pulang. Maka saya perintahkan KPLP dan anggota untuk menyisir di pelabuhan di Kota Kupang dan jalur keluar ke TTS, tapi tidak menemukannya," jelas Antonius.

Dia mengungkapkan Yanri merupakan narapidana kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Napi tersebut baru menjalani masa tahanan selama satu tahun dari vonis 12 tahun penjara. Yandri akhirnya ditangkap di kampung halamannya setelah 11 hari kabur.

Pakar Bicara soal Hukuman yang Efektif Bagi Pengguna Narkoba

Pakar Bicara soal Hukuman yang Efektif Bagi Pengguna Narkoba

Seorang tahanan Afghanistan, yang merupakan anggota Taliban, dibebaskan dari tahanan di wilayah Amerika Serikat (AS). Pembebasan anggota Taliban ini merupakan pertukaran dengan pembebasan dua warga negara AS yang selama ini ditahan di Afghanistan, yang kini dikuasai Taliban.

Pertukaran tahanan ini, seperti dilansir Reuters, Selasa (21/1/2025), diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Afghanistan dalam pernyataan yang dirilis pada Selasa (21/1) waktu setempat.

Pertukaran tahanan ini terjadi pada jam-jam akhir masa jabatan mantan Presiden Joe Biden, yang telah mengakhiri masa jabatannya setelah Presiden Donald Trump dilantik pada Senin (21/1) siang waktu AS.

"Imarah Islam Afghanistan menganggap pertukaran ini sebagai contoh yang baik dalam menyelesaikan masalah melalui dialog dan menyampaikan terima kasih secara khusus kepada negara persaudaraan, Qatar, atas perannya yang efektif dalam proses ini," kata Kementerian Luar Negeri Afghanistan dalam pernyataannya.

Tahanan Afghanistan yang dibebaskan itu, menurut Kementerian Luar Negeri Afghanistan, bernama Khan Mohammed, yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan AS dan telah menjalani sebagian masa hukumannya di penjara negara bagian California.

Dia ditangkap nyaris dua dekade lalu di Provinsi Nangarhar, Afghanistan bagian timur, dan diekstradisi ke AS.

Nama dua warga AS yang dibebaskan dari tahanan di Afghanistan tidak disebutkan lebih lanjut. Juru bicara pemerintahan Taliban yang berkuasa di Afghanistan, Zabihullah Mujahid, mengonfirmasi bahwa dua warga AS telah dibebaskan, tapi dia menolak untuk menyebutkan nama mereka.

Media terkemuka AS, CNN dan New York Times, melaporkan pada Minggu (19/1) bahwa dua warga AS bernama Ryan Corbett dan William McKenty telah diserahkan dan sedang dalam perjalanan pulang ke AS pada Selasa (21/1), ditukar dengan seorang anggota Taliban bernama Khan Mohammed yang divonis atas tuduhan terorisme narkotika tahun 2008 lalu.

Dua warga negara AS lainnya, menurut laporan New York Times, masih berada dalam tahanan di Afghanistan. Keduanya diidentifikasi sebagai George Glezmann yang mantan mekanik maskapai penerbangan dan Mahmood Habibi yang seorang warga naturalisasi Amerika.

Mereka ditangkap setelah serangan AS di Afghanistan menewaskan pemimpin Al-Qaeda, Ayman al-Zawahri, pada tahun 2022 lalu.

Pertukaran tahanan ini, sebut CNN dalam laporannya, telah diupayakan dan direncanakan selama bertahun-tahun dan akhirnya terwujud pada jam-jam terakhir masa jabatan Biden sebelum Trump mengambil alih kekuasaan pada Senin (20/1).

New York Times melaporkan bahwa Qatar membantu dalam menegosiasikan kesepakatan akhir dan memberikan dukungan logistik untuk pertukaran tahanan tersebut.

GIANYAR, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar menutup sebuah usaha akomodasi wisata yang berlokasi di Jalan Sriwedari, Banjar Tegalantang, Kecamatan Ubud, Senin (20/1/2025).

Penutupan ini dilakukan setelah usaha tersebut didapati melanggar beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku di Kabupaten Gianyar.

Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Gianyar, I Ketut Pasek Lanang Sadia, menjelaskan bahwa penutupan dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Gianyar Nomor 285/E-09/HK/2025.

"Penghentian kegiatan berusaha dan penutupan tempat usaha PARQ Ubud yang berlokasi di Jalan Sriwedari No 24 Banjar Tegalantang tersebut dilakukan karena melanggar pasal 19 ayat 3 pada Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No 15 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat," ujarnya dalam keterangannya pada Selasa (21/1/2025).

Ia juga menambahkan bahwa usaha tersebut melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Penutupan ini dilaksanakan oleh personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gianyar sebagai penegak Perda.

"Penutupan dilakukan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar, dan telah melalui beberapa tahapan," tegasnya.

Sebelumnya, akomodasi wisata ini sempat disidak oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar pada Sabtu (15/4/2023) malam.

Operasi pengawasan tersebut dilakukan karena lokasi ini disinyalir sebagai tempat eksklusif bagi warga negara asing (WNA) dari negara tertentu.

Namun, petugas tidak menemukan adanya WNA yang melanggar ketentuan keimigrasian.

Akomodasi wisata ini berdiri di atas lahan seluas 5 hektare, yang mencakup bangunan hotel dengan 103 kamar, serta fasilitas lainnya seperti ruang kerja (working space), restoran, kafe, dan tempat gym.

Penutupan usaha ini menjadi langkah tegas Pemkab Gianyar dalam menegakkan peraturan dan menjaga ketertiban di wilayahnya.

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah akan memperbaiki regulasi pinjaman online (pinjol). Yusril mengatakan hal itu dilakukan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan pemerintah memperbaiki aturan pinjol.

Hal itu disampaikan Yusril setelah memimpin rapat koordinasi tingkat menteri tentang pinjaman online di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025). Menurut Yusril, aturan mengenai pinjaman online sudah ada, tetapi masih perlu harmonisasi.

"Sebenarnya sudah ada sekarang ini, cuman perlu sinkronisasi dan pengaturan lebih detail di dalam bentuk sebuah peraturan pemerintah," katanya.

Yusril mengatakan pemerintah bakal memberi perlindungan kepada masyarakat agar tidak terjerat pinjaman online ilegal. Dia mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebenarnya telah menerbitkan izin 97 lembaga keuangan untuk pinjaman online sehingga lembaga di luar daftar OJK itu masuk ke dalam pinjaman online ilegal.

"Di luar itu adalah tidak sah, tidak berizin, ilegal dan karena itu aparat penegak hukum kepolisian dapat mengambil satu tindakan hukum yang tegas terhadap mereka lebih-lebih yang merugikan masyarakat kecil dan pemerintah sangat concern untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat kita yang menjadi sasaran perlakuan sewenang-wenang atas penagihan pinjaman online yang dilakukan secara ilegal," ucapnya.

Yusril mengatakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) turut terlibat mengawasi pinjaman online. Dia mengatakan Komdigi telah melakukan pemblokiran terhadap situs pinjol ilegal.

"Tadi Kementerian Komdigi juga hadir dalam rapat dan melaporkan bahwa kementerian tersebut juga sudah mengambil satu langkah hukum dan langkah preventif, memblokir web dari perusahaan-perusahaan pinjaman online yang tidak berizin," ucapnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang ikut dalam rapat, mengatakan pihaknya akan terlibat dalam perbaikan regulasi pinjaman online. Tito mengatakan Kemendagri meminta pemda melakukan sosialisasi agar warga tidak terjerat pinjaman online ilegal.

"Tentu kita akan juga ikut masuk ke dalam substansi pada waktu penyusunan regulasi atau evaluasi regulasi, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas Kemendagri, di antaranya juga masalah sosialisasi pencegahan, yang melibatkan pemda-pemda, desa-desa, supaya masyarakat bisa memilih pinjaman online yang sah," kata Tito.

Tito kemudian mengatakan salah satu yang akan diperketat ialah penggunaan data pribadi yang bersumber dari nomor induk kependudukan (NIK). Dia menyebut Kemendagri telah membuat sistem yang ketat untuk mengamankan data NIK, namun kebocoran bisa terjadi lewat user seperti aplikasi pinjol. Diketahui, pengguna pinjol biasanya diminta menyertakan NIK saat mendaftar.

"Perlindungan data pribadi itu menjadi salah satu amanat dari tuntutan itu, kami melihat dalam sistemnya, itu basis yang paling utama digunakan adalah datanya Dukcapil Kemendagri, NIK. Nah, ini kita selama ini menggunakan standardisasi sistem security yang cukup kuat, tapi kebocoran biasanya di usernya yang kerja sama," katanya.

Simak juga Video 'Tak Ajukan PK, Pemerintah Terima Putusan MA soal Pinjol':

[Gambas:Video 20detik]

Dia mengatakan aplikasi pinjol harus memenuhi standar perlindungan data pribadi. Dia menyebutkan user data NIK yang tak mematuhi aturan akan diberi sanksi.

"Kami akan memberikan warning supaya menggunakan standardisasi data, sistem data yang sudah standar ISO 27000, kalau seandainya terjadi kebocoran ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 yang nah ini ada sanksinya bagi yang membocorkan data pribadi, termasuk penyelenggara online yang menggunakan data pribadi kliennya untuk yang lain itu yang dipermasalahkan selama ini," ujarnya.

Tito mengatakan pihaknya akan meninjau ulang kerja sama dengan berbagai lembaga yang terbukti lalai dan membocorkan data NIK. Dia mengatakan gugatan terhadap pemerintah terkait pinjol itu salah satunya dipicu data pengguna aplikasi pinjol malah digunakan oleh pihak aplikasi untuk hal lain.

"Jadi ada yang penyelenggara pinjol yang menggunakan data yang masuk ke dia, itu digunakan untuk penyelenggara lain, itu yang menjadi keberatan dan diputuskan oleh Mahkamah Agung, oleh karena itulah nanti kami dengan kerja sama dengan pengguna jasa termasuk keuangan. Dalam kerja sama kami akan perkuat, kalau terjadi kebocoran, maka kami akan putus hubungan, dan dia kena sanksi hukum dan tadi saya sampaikan sebenarnya sanksinya bisa administrasi juga denda, dan bisa pidana ini domainnya penegak hukum," jelasnya.

Sebagai informasi, gugatan terhadap pemerintah ini diajukan oleh 19 pemohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2021. Perkara itu bernomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.

Termohon dalam perkara ini ialah Presiden RI sebagai tergugat I, Wapres sebagai tergugat II, Ketua DPR sebagai tergugat III, Menkominfo (sekarang Menkomdigi) sebagai tergugat IV dan Ketua Dewan Komisioner OJK selaku tergugat V.

Pada intinya, para pemohon meminta pengadilan menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Pemohon meminta para tergugat membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum hak asasi manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat.

PN Jakpus dan Pengadilan Tinggi Jakarta menolak gugatan itu. Pemohon pun mengajukan kasasi ke MA.

Hasilnya, MA mengabulkan gugatan mereka pada April 2024. Putusan perkara kasasi nomor 1206 K/Pdt/2024 itu diketok oleh majelis kasasi yang diketuai Takdir Rahmadi dengan anggota Pri Pambudi Teguh dan Lucas Prakoso. Pada intinya, MA memerintahkan para tergugat untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan pengguna pinjol.

Berdasarkan situs SIPP PN Jakpus, Ketua DPR dan Ketua Dewan Komisioner OJK telah mengajukan PK atas putusan itu. Memori PK diterima pengadilan pada Januari 2025.

Simak juga Video 'Tak Ajukan PK, Pemerintah Terima Putusan MA soal Pinjol':

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengacara Razman Arif Nasution mendatangi Kantor Komnas HAM di daerah Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/1/2025).

Kedatangannya untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap anak Nikita Mirzani, yang dikenal dengan inisial LM (17).

“Kenapa kami datang ke sini, itu juga hasil konsultasi saya dengan beberapa orang, pejabat negara, yang mengatakan bahwa ini termasuk bagian dari pelanggaran HAM yang dialami saudari LM,” kata Razman.

Razman menduga LM telah mengalami kekerasan, baik secara verbal maupun non-verbal.

Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya melindungi anak dari Nikita Mirzani.

“Saya sudah menyiapkan semua surat laporan. Salah satu poinnya adalah adanya dugaan kekerasan, baik verbal maupun non-verbal. Komnas HAM juga memiliki wewenang untuk memeriksa hal ini,” ujar Razman.

Razman menyebut bahwa sejak awal ia merasa perlu membantu LM dalam menghadapi permasalahan ini, tanpa memandang status atau latar belakang.

“Tidak terkecuali anak orang lain. Kalau anak tersebut merasa hak asasinya harus dibantu, saya akan bergerak untuk itu,” ucap Razman.

Sebelumnya, LM kabur dari rumah aman dan meminta pertolongan kepada Razman.

Namun, hal ini menjadi persoalan hingga LM sempat dititipkan di RS Polri Kramat Jati.

Pada 17 Januari 2025, LM telah dijemput oleh keluarganya.

“Kemarin kami pastikan siapa yang menjemput dan menyerahkan anak tersebut kepada pihak keluarga. Kami melampirkan surat berita acara penyerahan ke keluarga, yaitu Bude dari LM,” kata Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi.