Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan Komponen Cadangan (Komcad) untuk terpidana kasus penyalahgunaan narkoba yang hendak mendapat amnesti atau pengampunan.

Menurut Yusril, banyak terpidana kasus tersebut yang berusia produktif. Ia mengatakan amnesti diberikan dengan melalui sejumlah tahapan termasuk rehabilitasi.

"Lebih baik kita rehabilitasi saja, tapi kan pak Prabowo sudah punya program untuk masuk ke Komcad, dilatih militer, kemudian diterjunkan ke masyarakat dalam proyek-proyek raksasa yang sedang dikerjakan pemerintah seperti pembukaan lahan pertanian di Kalimantan dan Papua," ujar Yusril di Kantornya, Jakarta, Selasa (21/1).

Yusril mengatakan pemerintah khawatir apabila amnesti langsung diberikan, mereka akan meresahkan masyarakat. Kondisi tersebut bisa jadi 'bumerang' bagi pemerintah.

"Tidak bisa segera di-amnesti juga. Kalau segera di-amnesti nanti orangnya keluar LP dan meresahkan masyarakat, nanti pemerintah juga yang disalahkan. Jadi, karena itu harus siap pendanaannya dan harus siap juga untuk menampung mereka dalam proses rehab," imbuhnya.

Yusril menambahkan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas masih mendata 44.000 narapidana yang bisa mendapat amnesti.

Adapun mereka yang akan diberikan amnesti adalah narapidana yang ditahan terkait politik, persoalan UU ITE, warga binaan pengidap penyakit berkepanjangan dan mengalami gangguan jiwa, serta mengidap HIV/AIDS yang perlu perawatan khusus, dan pengguna narkotika yang seharusnya dilakukan rehabilitasi.

"Mudah-mudahan enggak terlalu lama amnesti itu dapat dilakukan," ucap Yusril.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, meluncurkan buku saku tentang HAM. Buku saku tentang HAM tersebut diluncurkan pada Rapat Koordinasi Kementerian HAM.

Natalius Pigai mengatakan akan menargetkan pendidikan kesadaran HAM pada 44 ribu narapidana. Ke-44 ribu narapidana tersebut rencananya akan diberikan amnesti atau tindakan penghapusan hukuman pidana yang telah dijatuhkan maupun belum.

"Kita juga targetkan untuk pendidikan kesadaran HAM bagi 44 ribu narapidana yang akan dapat amnesti dan hari ini saya sudah luncurkan (buku saku)," kata Natalius kepada wartawan di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).

Selain itu, Pigai mengatakan akan menjadikan masyarakat sipil sebagai garda terdepan pembangunan kesadaran HAM. Pigai menargetkan 275 ribu masyarakat menjadi garda depan pembangunan kesadaran HAM.

"Kita juga targetkan 275 ribu masyarakat warga sipil yang kemungkinan akan menjadi frontliner dalam pembangunan kesadaran masyarakat," kata Pigai.

Peluncuran buku saku tentang HAM tersebut diapresiasi oleh Ketua Komisi XIII (bidang reformasi regulasi dan HAM) DPR Willy Aditya. Willy mengatakan peluncuran buku itu menjadi penegasan oleh MenHAM sebagai upaya membangun fondasi HAM.

"Ini ditegaskan oleh Kementerian HAM bagaimana fondasi pembangunan hak asasi manusia. Ini sangat luar biasa dan bahkan tadi teman-teman juga me-launching buku saku untuk 44 ribu amnesti yang akan diberikan Pak Prabowo," ujar Willy.

Sebelumnya, pemerintah memang melakukan pembahasan pemberian amnesti terhadap warga binaan atau narapidana. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyebutkan ada kemungkinan 44 ribu warga binaan yang diberi amnesti.

Andi Agtas mengatakan pemberian amnesti ke 44 ribu napi itu, kalau disetujui, dapat mengurangi kelebihan penghuni lapas. Dia mengatakan overkapasitas lapas dapat dikurangi 30%.

"Kalau dengan jumlah yang diperkirakan seperti itu, baru mengurangi kurang lebih sekitar 30%," ujarnya.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai segera mengeluarkan delapan peraturan menteri. Selain itu, Natalius Pigai akan mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

"Jadi saya sudah siapkan draf, paling tidak itu delapan peraturan menteri dan saya sudah dorong juga dua rancangan undang-undang ke pemerintah. Termasuk revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia," kata Pigai kepada wartawan di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025)

Pigai mengatakan salah satu hal yang akan dibahas dalam undang-undang tersebut adalah restitusi dan rehabilitasi korban-korban pelanggaran HAM masa lalu.

"Lalu selanjutnya adalah bagaimana restorasi, terutama program-program remedial. Bantuan-bantuan restitusi dan rehabilitasi bagi korban-korban dalam berbagai konflik pada masa lalu," ujar Pigai.

Mendengar usulan tersebut Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan akan memasukkannya ke daftar pendek rencana revisi undang-undang. Hal itu dilakukan karena Prolegnas 2025 telah ditetapkan.

"Kalau itu usulan kementerian, nanti pemerintah kan, tiga belah pihak kan, pemerintah, DPR dan DPD. Jadi kalau itu usulan pemerintah akan kemudian dia dikonsolidasi pemerintah yang membawa itu nanti kan akan ada evaluasi Prolegnas," ujar Willy.

"Jadi Prolegnas-prolegnas kan sudah diketok. Jadi itu mungkin akan masuk long list apakah itu akan masuk short list, nanti tergantung negosiasi pihak pemerintah dengan DPR yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Legislasi," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Natalius Pigai tercatat belum memperbarui LHKPN setelah ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabinet Merah Putih.

Natalius Pigai yang merupakan putra asli Papua, mengawali karirnya di DKI Jakarta sebagai tukang parkir liar di Kementerian Hukum dan HAM beberapa tahun lalu. Dia bersama dua saudaranya yaitu Yulius dan Hengky Pigai sempat merasakan kerasnya Jakarta.

Tidak lama, Natalius Pigai mulai mengikuti sejumlah pendidikan formal dan informal di sejumlah lokasi. Pendidikan informal yang diikuti Pigai yaitu pendidikan statistika di Universitas Indonesia 2004, pendidikan peneliti LIPI 2005 dan Kursus Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara 2010-2011.

Pada pendidikan formal, Pigai meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD atau APMD) Yogyakarta di tahun 1999.

Pigai pun mulai tertarik menjadi aktivis dan mengikuti berbagai organisasi di antaranya PRD, PMKRI, Walhi, KontraS, Petisi 28 dan Rumah Perubahan.

Rampung menjadi aktivis, Pigai pun mulai meniti karirnya sebagai angggota Komnas HAM pertama dari Papua tahun 2012-2017, kemudian kini pun sempat mencalonkan diri menjadi Pimpinan KPK tahun 2019.

Kini, Pigai resmi ditunjuk jadi Menteri HAM di Kabinet Merah Putih di bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Berdasarkan data LHKPN KPK tahun 2019 lalu, Pigai memiliki harta kekayaan Rp4,3 miliar. Namun, KPK belum melakukan pembaruan harta kekayaan Pigai tahun ini.

Pada tahun 2019, LHKPN KPK mencatat Pigai tidak memiliki harta berupa bangunan maupun tanah. Namun, Pigai mempunyai aset mobil Honda CRV tahun 2011 seharga Rp300 juta.

Harta bergerak lainnya sebesar Rp70 juta. Kemudian, Pigai memiliki surat berharga senilai Rp2 miliar dan kas atau setara kas sebesar Rp2 miliar.

Sehingga jika ditotal, Pigai memiliki harta kekayaan sebesar Rp4.370.000.000 pada tahun 2019 lalu, ketika mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK.

Sepanjang tahun 2016 sampai sekarang sudah ada banyak sekali eks napiter maupun korban-korban aksi terorisme itu bisa kita lakukan rehabilitasi...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mempererat kerja sama untuk rehabilitasi dan integrasi mantan napi kasus terorisme atau napiter serta korban kasus terorisme, menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

"Sepanjang tahun 2016 sampai sekarang sudah ada banyak sekali eks napiter maupun korban-korban aksi terorisme itu bisa kita lakukan rehabilitasi, kemudian kembali kepada keluarga, kepada lingkungan untuk bisa hidup berdampingan dan mencintai negara kita ini dengan sungguh-sungguh," kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf usai pertemuan dengan BNPT di Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan itu Mensos mengapresiasi Kepala BNPT Eddy Hartono atas kerja sama yang sangat baik selama ini dan mendorong peningkatan kerja sama dalam program-program yang sesuai dengan kondisi serta tantangan hari ini dalam melakukan rehabilitasi dan upaya integrasi.

Dalam pertemuan itu kedua pihak juga membahas penguatan layanan dan program yang sebelumnya belum dapat diakselerasi karena beberapa keterbatasan.

Pada kesempatan yang sama Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan terus dilakukan upaya koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi, dalam program radikalisasi kedua pihak, dengan konteks pertemuan hari diperkuat tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi.

"Baik dalam lapas maupun di luar lapas konteksnya yang diperkuat adalah tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial," kara Eddy.

Sasarannya adalah korban-korban terorisme dan mantan narapidana terorisme, tambahnya. Selain Kemensos, pihaknya juga bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain, termasuk TNI/Polri serta Kementerian Agama. Dalam hal untuk memperkuat pemahaman ideologi Pancasila, demokrasi, serta toleransi.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Sejumlah narapidana lanjut usia (lansia) di Jepang memilih untuk tetap hidup di penjara daripada harus tinggal sendiri dan hidup kesepian setelah bebas.

Seorang petugas di Penjara Wanita Tochigi yang terletak di utara Tokyo, Takayoshi Shiranag mengatakan, beberapa narapidana wanita lansia itu bahkan rela membayar demi tetap menetap di balik jeruji besi itu.

"Bahkan ada orang yang mengatakan mereka akan membayar 20.000 atau 30.000 yen (sekitar Rp 2-3 juta) sebulan untuk tinggal di sini selamanya," kata dia, dikutip dari CNN.

Lapas itu memang menjadi penjara wanita terbesar di Jepang. Sejumlah narapidana lansia terlihat berjalan di sepanjang koridor, beberapa menggunakan alat bantu jalan.

Para pekerja lapas membantu mereka untuk mandi, makan, berjalan, dan minum obat, layaknya petugas di panti jompo.

Hidup di penjara diklaim paling stabil bagi lansia di Jepang

Seorang narapidana bernama Akiyo (81), bukan nama asli, mengaku menjalani kehidupan yang lebih stabil saat berada di dalam penjara.

Nenek berambut pendek beruban yang kulitnya dipenuhi bintik-bintik tanda penuaan itu, sedang menjalani hukuman karena mencuri makanan.

"Ada banyak orang baik di penjara ini. Mungkin kehidupan ini adalah yang paling stabil bagi saya," kata dia.

Sehari-hari, para narapidana lansia di Tochigi harus bekerja sebagai buruh pabrik. Namun, pekerjaan itu justru cocok bagi sebagian orang.

Di lapas, mereka mendapat makanan rutin, layanan kesehatan gratis, perawatan orang tua, dan persahabatan yang tidak mereka dapatkan di luar sana.

Bagi Akiyo, kehidupannya di penjara adalah masa hukuman kedua setelah sebelumnya pernah dipenjara saat berusia 60-an tahun karena tuduhan yang sama, yaitu mencuri makanan.

Pada tindak pencurian kedua kalinya, dia mengaku harus hidup dengan uang pensiun yang sangat kecil dan dibayarkan setiap dua bulan sekali.

Dengan uang sedikit, Akiyo memutuskan untuk mencuri. Dia mengira tindakannya itu merupakan masalah yang kecil.

Di sisi lain, putranya yang berusia 43 tahun mengaku tidak ingin hidup bersamanya.

“Saya harap kamu pergi saja.” kata Akiyo menirukan ucapan anaknya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono menyambangi kantor Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Komjen Eddy dan Gus Ipul membahas upaya reintegrasi dan rehabilitasi eks-narapidana terorisme (napiter).

"Ada hal-hal yang kita kerjakan bersama selama ini terutama kaitannya dengan merehabilitasi dan mereintegrasi ex-napiter dan korban-korban aksi terorisme. Sepanjang tahun 2016 sampai sekarang sudah ada banyak sekali eks-napiter maupun korban-korban aksi terorisme itu bisa kita lakukan rehabilitasi kemudian kembali kepada keluarga, kepada lingkungan untuk bisa hidup berdampingan," ujar Gus Ipul saat ditemui wartawan di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Gus Ipul mengatakan sejak tahun 2016 sudah ada 400 eks-napiter yang telah direhabilitasi dan reintegrasi. Tujuannya agar eks-napiter bisa kembali hidup berdampingan bahkan turut membantu pencegahan terorisme di tengah-tengah masyarakat.

"Sampai hari ini lebih dari 400 sudah yang dilakukan pemberdayaan dan kemudian mereka berusaha dan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Nah mudah-mudahan itu nanti juga bisa menjadi semacam keluarga atau manusia yang benar-benar ikut melakukan pencegahan di tengah-tengah masyarakat," tutur Gus Ipul.

Gus Ipul mengungkapkan para eks-napiter tersebut terlebih dahulu melakukan proses hukum berbarengan dengan proses rehabilitasi. Rehabilitasi tersebut terdiri dari rehabilitasi fisik, medis, dan sosial baru akhirnya dilakukan pemberdayaan untuk kembali ke masyarakat.

"Sekarang yang sudah terpapar atau sudah melakukan proses hukum itu dilakukan rehabilitasi. Ada rehabilitasi fisik, ada medis, ada sosial. Nah setelah itu selesai baru kemudian tahapnya pemberdayaan," imbuh Gus Ipul.

Upaya rehabilitasi dan reintegrasi eks-napiter tersebut tidak hanya dilakukan oleh Kemensos dan BNPT tetapi juga melibatkan Polri, TNI, dan Kementerian Agama (Kemenag). Semua lembaga atau kementerian itu akan memperkuat tim koordinasi untuk rehabilitasi eks-napiter terorisme baik napiter yang masih berada dalam lapas (lembaga pemasyarakatan) atau sudah keluar dari lapas.

"Kami memperkuat namanya tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi, baik dalam lapas maupun luar lapas. Konteksnya yang diperkuat adalah tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial," ujar Komjen Eddy.

"Nah dalam dua sasaran yang dilakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial adalah terhadap korban-korban terorisme, dan mantan-mantan narapidana terorisme, atau yang kita sebut adalah mitra derad (deradikalisasi -red)," tambahnya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono kan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan terkait dengan wacana pemulangan eks napi terorisme, Hambali. Edi menyampaikan BNPT akan melakukan kajian pencegahan sebelum merealisasikan wacana tersebut.

"Pencegahan itu ada tiga, pertama kesiapsiagaan nasional kemudian kontra-radikalisasi dan de-radikalisasi, dan dalam konteks ini, semua kami akan lakukan pengkajian. Kami akan melibatkan seluruh stakeholder untuk menilai sama-sama meng-assessment, dan kami akan lakukan kalau kami kan misalkan BNPT di bawah koordinator menteri Polkam ya," ujar Komjen Eddy saat ditemui wartawan di kantor Kemensos, Rabu (22/1/2025).

Koordinasi BNPT dengan Menko Polkam dilakukan untuk mengumpulkan informasi serta menentukan perlakuan yang tepat untuk Hambali antinya. Setelah berkoordinasi, BNPT baru akan menentukan langkah-langkah selanjutnya.

"Nah itu kami akan terus berkolaborasi komunikasi, dan koordinasi untuk mentreatment, assessment, kira-kira langkah-langkah apa yang perlu diambil nih," ucap Komjen Eddy.

Selain itu BNPT akan melakukan kajian dari sudut pandang hukum internasional. Hal tersebut dilakukan untuk mempertimbangkan status Hambali yang diproses hukum bukan karena melakukan terorisme tetapi karena kejahatan perang.

"Ya nanti kami tentunya akan melihat ya kajian, baik dari pandangan kajian hukum internasional ya. Karena kalau nggak salah Hambali ini kan diproses di Amerika dalam konteks kejahatan perang ya. Bukan terorisme ya. Karena Pak Hambali juga tidak hanya terlibat bom mungkin di Indonesia tapi juga di negara-negara lain," tutur Komjen Eddy.

Sebelumnya wacana pemulangan Hambali pertamakali dilontarkan oleh Menteri Hukum, Yusril Izha Mahendra. Yusril mengatakan bahwa Hambali ditahan cukup lama di Guantanamo tanpa menjalani proses persidangan.

Menurut Yusril, pemerintah bertugas untuk memberikan bantuan dan perlindungan terhadap WNI yang memiliki masalah di luar negeri.

"Concern kita adalah kita harus memberikan bantuan dan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia di luar negeri, walaupun kita berbeda pandangan, walaupun yang bersangkutan itu melakukan kejahatan di luar negeri, melakukan kesalahan, tetapi bukan itu yang kita persoalkan, tapi adalah warga negara Indonesia yang ada di luar negeri itu tetap harus kita lakukan pembelaan dan perlindungan," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025).

Kami tetap akan melakukan peningkatan dan pembenahan proses penegakan hukum dari sisi pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa tren penegakan hukum di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menyatakan bahwa meskipun pemerintahannya baru berjalan beberapa bulan, persepsi masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam membangun sistem hukum semakin positif.

"Alhamdulillah, tanpa saya duga ternyata persepsi masyarakat terhadap upaya kita membangun hukum itu cukup tinggi dan tadi juga sempat disinggung dalam pertemuan informal dengan Pak Presiden dan beliau merasa senang ada peningkatan yang cukup tajam dari 50,4 persen ke lebih 70 persen hanya dalam waktu tiga bulan saja," ujarnya saat akan menghadiri sidang paripurna kabinet.

Namun, Yusril juga mencatat masih ada tantangan hukum terkait jual beli kasus hukum dan masalah kesetaraan hukum yang perlu diperbaiki, terutama yang berkaitan dengan lembaga-lembaga di luar pemerintah, seperti Mahkamah Agung (MA).

Meskipun pemerintah tidak bisa mengintervensi putusan pengadilan, kata Yusril, pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan proses penegakan hukum, terutama di bidang hukum pidana yang meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

"Kami tetap akan melakukan peningkatan dan pembenahan proses penegakan hukum dari sisi pemerintah," ujarnya.

Yusril juga menyatakan bahwa meskipun tanggapan masyarakat terhadap kinerjanya cukup positif, dirinya merasa bahwa kerja yang dilakukan masih belum optimal.

"Ya alhamdulillah, ada tanggapan seperti itu, walaupun saya merasa kerja biasa-biasa saja, walaupun terasa belum optimal sebenarnya," ucapnya.

Menjelang 100 hari usia pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Litbang Kompas mengumumkan hasil survei yang menyatakan 80 persen lebih masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pemerintahan Indonesia saat ini.

Dilansir dari Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik di bidang hukum, sebesar 72,1 persen menyatakan puas. Di bidang ekonomi sebesar 74,5 persen. Di bidang keamanan dan politik sebesar 85,8 persen, dan bidang kesejahteraan sosisal sebanyak 83,7 persen.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Hukum hanya membantu dalam sisi harmonisasi dan juga penyusunan DIM-nya ke depan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan siap ikut terlibat dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang menjadi inisiatif DPR.

Hal itu disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, saat akan hadiri Sidang Paripurna Kabinet yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Pemerintah akan menyusun DIM. Tentu leading sector-nya 'kan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral," katanya.

Supratman mengatakan bahwa keterlibatan pemerintah akan fokus pada aspek harmonisasi hukum yang akan memastikan keselarasan aturan dengan perundang-undangan yang ada.

Kemenkumham, sebagai bagian dari pemerintahan, akan bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai leading sector dalam penyusunan DIM.

Dengan keterlibatan ini, Supratman berharap legislasi dapat mempertimbangkan kebutuhan sektor energi dan sumber daya mineral, serta memastikan regulasi yang dihasilkan mendukung keberlanjutan industri minerba dan kepentingan masyarakat.

Menkum berharap penyusunan DIM ini dapat menekan potensi permasalahan hukum pada masa depan dengan memastikan setiap pasal yang diusulkan dapat diterima secara hukum dan sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia.

"Kementerian Hukum hanya membantu dalam sisi harmonisasi dan juga penyusunan DIM-nya ke depan," katanya.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah resmi menyepakati perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba menjadi usulan inisiatif DPR melalui rapat panjang yang berlangsung mulai dari pukul 10.47 hingga 23.14 WIB pada hari Senin.

Seluruh fraksi di DPR menyetujui RUU Minerba untuk dilanjutkan ke tingkat berikutnya bersama pemerintah dan akan dibahas oleh Komisi XII yang mengawasi bidang energi dan sumber daya mineral.

Terdapat beberapa poin baru dalam RUU Minerba, di antaranya percepatan hilirisasi mineral dan batu bara untuk swasembada energi, aturan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, pemberian IUP kepada perguruan tinggi, hingga pemberian IUP untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Delegasi Kerajaan Inggris menemui Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusi (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Senin (20/1) lalu.

Selain membahas kebijakan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner, pertemuan tersebut turut membahas isu pelanggaran HAM dan konflik di Papua .

Duta Besar Inggris Dominic Jermey bertanya soal kebijakan pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo terhadap konflik di Papua.

Menurutnya pertanyaan tersebut sering muncul di Parlemen Inggris terutama mengenai tudingan pelanggaran HAM di Papua. Dominic ingin tahu apakah kasus-kasus yang terjadi diselesaikan melalui pengadilan umum atau pengadilan HAM.

Dalam keterangan tertulis Kemenko Kumham Imipas, Yusril mengatakan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua selama ini diselesaikan melalui pengadilan umum.

"Kami masih mendiskusikan dengan Presiden Prabowo Subianto apakah beliau akan menggunakan pendekatan baru terhadap masalah yang ada di Papua. Yang jelas, Pemerintah Presiden Prabowo akan lebih mengedepankan hukum dan HAM dalam menyelesaikan setiap permasalahan di Papua," kata Yusril dikutip Rabu (22/1).

Yusril memastikan pemerintah menjamin penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan di Papua bersifat terukur guna mencegah terjadinya pelanggaran HAM berat.

Sementara terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata baik terhadap polisi dan TNI maupun terhadap rakyat sipil, semuanya diselesaikan melalui pengadilan umum.

"Pemerintah tidak melihat adanya kasus-kasus yang perlu diselesaikan melalui Pengadilan HAM di Papua," kata Yusril.

Wakil Menteri Luar Negeri Inggris Inggris Catherine West yang mendengar jawaban Yusril mengucapkan terima kasih atas penjelasan tersebut. Ia mengatakan akan menyampaikan jawaban tersebut ketika bertemu dengan anggota Parlemen Inggris yang sering menyoroti isu Papua.

"Terima kasih atas penjelasannya sebab ada sejumlah anggota Parlemen yang sering mempertanyakan masalah ini. Akan saya sampaikan kepada mereka ketika saya kembali ke London bahwa saya telah mendiskusikan ini dengan seorang menteri yang memiliki latar belakang hukum," kata Catherine.

Yusril menyatakan RI memiliki komitmen kuat untuk menyelesaikan konflik di Papua. Salah satu pihak yang sudah menawarkan bantuan adalah Juha Christensen, aktivis perdamaian asal Finlandia yang pernah terlibat dalam proses perdamaian di Aceh.

Dia menawarkan menjadi mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan kelompok-kelompok di Papua, juga kelompok pendukung kemerdekaan Papua di luar Indonesia.

Namun, sejauh ini pemerintah berpendapat belum memerlukan mediator untuk memfasilitasi perundingan damai dalam menyelesaikan masalah di Papua, sebagaimana dilakukan di Aceh pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Yusril berujar Presiden Prabowo kini sedang mempertimbangkan memberikan amnesti kepada orang-orang yang terlibat dalam kelompok kekerasan bersenjata di Papua. Saat ini, Kementerian Hukum sedang mendata siapa saja yang bisa diberikan amnesti.

"Pada dasarnya, Presiden Prabowo sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua dan menyelesaikan masalah di sana secara damai dengan mengedepankan hukum dan HAM. Saya pikir ini akan menjadi harapan baru bagi kami untuk menemukan solusi bagi Papua," kata Yusril.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemenko Kumham Imipas, delegasi pemerintah Kerajaan Inggris dipimpin oleh Catherine West. Hadir juga Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jermey.

Sementara Yusril didampingi oleh Plt. Deputi Koordinasi bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan I Nyoman Gede Surya Mataram dan Staf Khusus bidang Hubungan Internasional Ahmad Usmarwi Kaffah.

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja merilis laporan harta kekayaan para pejabat negara di Kabinet Merah Putih.

Dari 124 pejabat yang diwajibkan melaporkan harta kekayaannya, 123 sudah memenuhi kewajiban tersebut, termasuk para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga setingkat menteri.

Hanya Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, yang belum melapor karena baru menjabat sejak Desember 2024.

Pelaporan LHKPN ini wajib diselesaikan paling lambat 6 Maret 2025 sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

Namun, yang menjadi sorotan publik adalah laporan kekayaan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Dengan total kekayaan sebesar Rp1.623.362.911, Yusril dijuluki sebagai "menteri termiskin" di Kabinet Merah Putih.

Data Harta Tak Diperbarui Sejak 2007

LHKPN Yusril yang terendah di antara menteri lain, tapi ternyata data tersebut merujuk pada laporan terakhir Yusril di tahun 2007, dan belum ada pembaruan sampai saat ini.

Dilansir dari Antara pada 13 November 2024, rincian aset kekayaan Yusril tercatat sebagai berikut:

Tanah dan Bangunan

Yusril hanya memiliki satu bidang tanah di Kabupaten Belitung dengan luas 1.354 meter persegi. Tanah ini bernilai Rp20.310.000, tanpa bangunan lain yang tercatat.

Alat Transportasi dan Mesin

Yusril memiliki dua kendaraan:

• Motor antik NSU keluaran 1958 yang diperoleh sebagai hibah pada 1972, senilai Rp5.000.000.
• Mobil Volvo yang dibeli tahun 2006 seharga Rp100.000.000.

Perkebunan

Dua lahan perkebunan dengan total luas 6,7 hektare masuk dalam laporannya:

• Lahan seluas 2,7 hektare (1999) senilai Rp54.000.000.
• Lahan seluas 4 hektare (1998) senilai Rp40.000.000.

Harta Bergerak Lainnya

Yusril juga memiliki koleksi barang seni, logam mulia, dan barang antik yang bernilai total Rp1.328.677.000. Koleksi ini dikumpulkan sejak 1984.

Kas dan Setara Kas

Saldo giro dan setara kas lainnya tercatat senilai Rp75.375.911.

Tanpa Utang

Yusril melaporkan bahwa ia tidak memiliki utang dalam laporan tersebut.

Sosok Yusril di Pemerintahan

Meski jumlah kekayaan Yusril terlihat kecil dibandingkan pejabat lain, hal ini mencerminkan kesederhanaannya. Beberapa laporan menyebut bahwa Yusril sering menghibahkan hartanya, termasuk tanah yang ia miliki.

Di balik julukan "menteri termiskin," Yusril dikenal sebagai sosok yang berkontribusi besar dalam dunia hukum dan pemerintahan.

Data kekayaannya belum diperbarui sejak 2007.

Kompas.com mencoba mengunduh data LHKPN Yusril Ihza Mahendra terbaru, namun data tidak ditemukan saat diakses pada Rabu, (22/1/2025).

Sumber: Kompas.com, Antara