Menteri Ketenagakerjaan Yassierli secara resmi melepas keberangkatan pekerja beserta keluarganya dalam program Mudik Bersama 2025 di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (27/3).

Program ini bertujuan untuk membantu para pekerja merayakan Idul Fitri di kampung halamannya masing-masing. Yassierli mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam menyukseskan program Mudik Bersama 2025.

"Saya ucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi. Semoga kegiatan semacam ini dapat terus berlanjut," ujar Yassierli dalam keterangannya, Jumat (28/3/2025).

Yassierli juga menekankan bahwa program mudik tahunan ini mencerminkan kepedulian bersama dalam menciptakan hubungan industrial Pancasila yang harmonis.

"Acara pelepasan mudik ini adalah bukti nyata kerja sama yang baik dalam mewujudkan program mudik gratis yang bermanfaat bagi pekerja," ucap Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli menegaskan bahwa momen Idul Fitri harus dijadikan kesempatan untuk bertransformasi menuju ketenagakerjaan Indonesia yang lebih baik, unggul, dan berdaya saing.

"Kami sangat mendukung kegiatan mudik ini dan akan terus memfasilitasinya dengan baik," tegasnya.

Diketahui, pada Mudik Bersama 2025, total sebanyak 13.700 pekerja diberangkatkan menggunakan 231 bis dan 4 gerbong kereta api dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Khusus dari kantor Kementerian Ketenagakerjaan, 800 pekerja diberangkatkan dengan 17 bis menuju kota-kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Barat.

Adapun penyelenggaraan Mudik Bersama 2025 didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan, DPN APINDO, PT Freeport Indonesia, PT HM Sampoerna Tbk, PT PLN (Persero), PT TASPEN (Persero), Bank BNI, Bank BRI, PT Tirta Investama, PT Suzuki, BP TAPERA, dan PT Nojorono Tobacco International.

Simak juga Video: Wakapolri Resmi Luncurkan Program Mudik Aman Keluarga Nyaman Bersama Korlantas

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, meluncurkan buku saku tentang HAM. Buku saku tentang HAM tersebut diluncurkan pada Rapat Koordinasi Kementerian HAM.

Natalius Pigai mengatakan akan menargetkan pendidikan kesadaran HAM pada 44 ribu narapidana. Ke-44 ribu narapidana tersebut rencananya akan diberikan amnesti atau tindakan penghapusan hukuman pidana yang telah dijatuhkan maupun belum.

"Kita juga targetkan untuk pendidikan kesadaran HAM bagi 44 ribu narapidana yang akan dapat amnesti dan hari ini saya sudah luncurkan (buku saku)," kata Natalius kepada wartawan di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).

Selain itu, Pigai mengatakan akan menjadikan masyarakat sipil sebagai garda terdepan pembangunan kesadaran HAM. Pigai menargetkan 275 ribu masyarakat menjadi garda depan pembangunan kesadaran HAM.

"Kita juga targetkan 275 ribu masyarakat warga sipil yang kemungkinan akan menjadi frontliner dalam pembangunan kesadaran masyarakat," kata Pigai.

Peluncuran buku saku tentang HAM tersebut diapresiasi oleh Ketua Komisi XIII (bidang reformasi regulasi dan HAM) DPR Willy Aditya. Willy mengatakan peluncuran buku itu menjadi penegasan oleh MenHAM sebagai upaya membangun fondasi HAM.

"Ini ditegaskan oleh Kementerian HAM bagaimana fondasi pembangunan hak asasi manusia. Ini sangat luar biasa dan bahkan tadi teman-teman juga me-launching buku saku untuk 44 ribu amnesti yang akan diberikan Pak Prabowo," ujar Willy.

Sebelumnya, pemerintah memang melakukan pembahasan pemberian amnesti terhadap warga binaan atau narapidana. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyebutkan ada kemungkinan 44 ribu warga binaan yang diberi amnesti.

Andi Agtas mengatakan pemberian amnesti ke 44 ribu napi itu, kalau disetujui, dapat mengurangi kelebihan penghuni lapas. Dia mengatakan overkapasitas lapas dapat dikurangi 30%.

"Kalau dengan jumlah yang diperkirakan seperti itu, baru mengurangi kurang lebih sekitar 30%," ujarnya.